Arsip Penulis: admin

Radarluwu, Jakarta, 5 Juli 2025 — Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (DPP ABPEDNAS) secara resmi melakukan audiensi ke tiga kementerian strategis, yaitu Kementerian Koperasi dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kunjungan ini merupakan langkah konkret dalam menyerahkan rekomendasi hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ABPEDNAS 2025, yang disusun berdasarkan masukan dan aspirasi ribuan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari seluruh Indonesia.

Delegasi ABPEDNAS terbagi dalam tiga komisi sesuai bidang dan fokus pembahasan:

Komisi I beraudiensi dengan Kementerian Koperasi dan diterima oleh Deputi Kelembagaan dan Digitalisasi Koperasi, Hendra Saragih. Delegasi menyampaikan pentingnya penguatan peran BPD dalam mendukung dan mengawasi pembentukan koperasi desa berbasis komunitas yang inklusif dan mandiri.

Komisi II dipimpin oleh Badrul Amali, Ketua DPD ABPEDNAS Jawa Timur, bertemu dengan Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan Kemendes PDTT, Taufik Madjid. Rekomendasi yang disampaikan menitikberatkan pada peningkatan kapasitas kelembagaan BPD serta perlunya sinkronisasi program desa dengan prioritas pembangunan nasional.

Komisi III dipimpin oleh Firmansyah Lesmana, Ketua Delegasi BPD ke Kemendagri, melakukan audiensi dengan Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri. Firmansyah Lesmana adalah Ketua BPD di Desa di Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat yang juga menjadi Penggerak Abpednas Jawa Barat. Dalam pertemuan yang berlangsung hangat dan konstruktif, disampaikan sejumlah aspirasi penting menyangkut penguatan kelembagaan dan kesejahteraan BPD, yaitu:

1. Mendorong percepatan penerbitan Peraturan Pemerintah sebagai turunan UU Nomor 3 Tahun 2024.

2. Mendorong program peningkatan kapasitas BPD yang didanai oleh APBN.

3. Usulan agar tunjangan/insentif BPD diatur oleh pemerintah pusat agar merata di seluruh Indonesia.

4. Penguatan kesejahteraan anggota BPD melalui jaminan kesehatan, hari tua, dan penghargaan bagi BPD purna bakti.

5. Penegasan mekanisme pencalonan BPD dari kalangan ASN/TNI/Polri/BUMN yang harus mendapat izin dari pimpinan instansi. Termasuk BPD cukup cuti jika mencalonkan diri sebagai kades dan pencalonan lain.

Semua usulan tersebut mendapat respon positif dari Kemendagri, yang menyatakan akan menjadikannya referensi dalam penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang sedang dibahas.

Sementara itu, delegasi ke Kementerian Koperasi dipimpin oleh Wahono, Ketua DPD ABPEDNAS Sumsel, yang juga menekankan pentingnya sinergi BPD dengan koperasi desa sebagai pilar ekonomi kerakyatan.

Ketua Umum DPP ABPEDNAS, Indra Utama, dalam pernyataannya menyampaikan bahwa rekomendasi Rakernas 2025 merupakan tindak lanjut dari Dialog Nasional sehari sebelumnya di Nusantara IV Kompleks MPR/DPR RI, yang menghadirkan perwakilan dari kementerian, lembaga, serta masyarakat desa.

“Kami berharap rekomendasi ini dapat menjadi bahan pertimbangan strategis dalam perumusan kebijakan masing-masing kementerian. Tujuan utamanya adalah agar regulasi benar-benar menyentuh kebutuhan dan aspirasi nyata masyarakat desa, khususnya anggota BPD sebagai mitra pemerintahan desa,” ujar Indra Utama.

Ketiga audiensi dikomandoi oleh Sekjend DPP Abpednas, Deden Syamsudin sehingga bisa dilaksanakan sesuai rencana dan agenda Silatnas BPD dan Rakernas dalam 3 hari kegiatan. Sebelumnya, pada Silatnas Anggota BPD di gedung Nusantara IV MPR Senayan, juga telah digelar Apel Akbar Jaga Desa yang dipimpin oleh Inspektur Upacara Sesjamintel, Sarjono Turin, sekaligus menerima pernyataan sikap Anggota BPD dalam menjaga desa.

Rakernas ABPEDNAS 2025 juga menghasilkan sejumlah rencana aksi nasional, antara lain pelatihan peningkatan kapasitas, advokasi kelembagaan BPD, kolaborasi lintas kementerian, serta usulan kenaikan tunjangan anggota BPD yang saat ini dinilai belum layak dan merata. Idealnya minimal rata-rata sesuai ambang batas bawa sebesar Rp 2.000.000.

Dengan semangat kebersamaan dan pengabdian, ABPEDNAS menegaskan komitmennya untuk terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun desa yang demokratis, transparan, dan sejahtera.

Radarluwu, Lutim — Setelah sempat mengalami penundaan akibat sejumlah kendala teknis, proyek pembangunan Islamic Centre Luwu Timur kini siap kembali dilanjutkan. Dengan rancangan terbaru yang lebih megah, modern, serta sarat nilai-nilai spiritual dan kearifan lokal, proyek ini kembali menumbuhkan harapan besar di tengah masyarakat Lutim.

Desain baru tersebut dipaparkan oleh tim konsultan langsung di hadapan Bupati Luwu Timur, H. Irwan Bachri Syam, dalam rapat yang berlangsung pada Jumat (4/7/2025) di ruang kerja Bupati.

Dalam kesempatan itu, Bupati Irwan memberikan apresiasi terhadap konsep yang diajukan dan menyambutnya dengan antusias.

“Kita ingin menjadikan tempat ini sebagai rumah besar umat Islam di Luwu Timur. Ornamen yang digunakan mengandung nilai filosofis dan budaya lokal, sehingga bangunannya tak hanya menarik dan nyaman, tapi juga bisa menjadi sumber inspirasi dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat,” kata Irwan.

Islamic Centre ini dirancang bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat kegiatan umat. Kompleks bangunan akan dilengkapi dengan fasilitas seperti ruang pendidikan, area pertunjukan musik Islami, serta area untuk pelaku UMKM yang bertujuan mendukung penguatan ekonomi masyarakat.

Bupati Irwan menegaskan bahwa desain baru ini merupakan hasil dari evaluasi menyeluruh terhadap rencana sebelumnya yang tertunda akibat permasalahan teknis. Ia menekankan pentingnya pembangunan yang sesuai kebutuhan masyarakat dan berjalan secara transparan serta terencana dengan baik.

“Kita belajar dari pengalaman lalu. Kali ini, kita pastikan semuanya berjalan secara terbuka dan terstruktur,” ujar Irwan.

Pemkab Luwu Timur pun telah menyiapkan anggaran melalui APBD Tahun 2025, dan jika tidak ada hambatan, pembangunan fisik Islamic Centre ini direncanakan mulai berjalan paling lambat pada 2026.

Kini, harapan masyarakat kembali bangkit. Islamic Centre Lutim diharapkan tak hanya menjadi ikon baru di Bumi Batara Guru, tapi juga simbol kemajuan spiritual, sosial, dan budaya yang bermanfaat nyata bagi generasi masa depan.

 

Radarluwu, JAKARTA –Setelah tiga hari penuh rangkaian kegiatan strategis dan bersejarah, Silaturahmi Nasional (Silatnas) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Rapat Kerja Nasional Asosiasi BPD Seluruh Indonesia (ABPEDNAS) Tahun 2025 resmi ditutup pada Sabtu, 5 Juli 2025, di Jakarta. Kegiatan ini diikuti oleh ribuan anggota BPD dan pengurus ABPEDNAS dari seluruh penjuru Nusantara, mulai dari wilayah pegunungan, pesisir, hingga pelosok desa terpencil.

Acara ini menjadi momentum penting dalam memperkuat peran BPD sebagai garda demokrasi desa. Sejak hari pertama, Kamis (3/7), para peserta telah menunjukkan semangat dan dedikasi luar biasa. Meski banyak di antara mereka harus menempuh perjalanan jauh, melewati medan sulit, dan meninggalkan keluarga serta tugas desa sementara waktu, namun semangat membangun desa tetap menyala di setiap langkah.

Selama tiga hari, peserta mengikuti berbagai kegiatan padat dan bermakna, di antaranya:

Apel Akbar “BPD Jaga Desa” bersama Jaksa Agung Muda Intelijen, sebagai komitmen awal menjaga transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa.

Pembukaan Resmi dan Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan, menegaskan pentingnya nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai fondasi BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan dan aspiratif.

Dialog Strategis bersama tiga kementerian/lembaga terkait pengentasan kemiskinan, membuka ruang komunikasi langsung antara BPD dan pemerintah pusat.

Sesi Penguatan Kapasitas dari para pakar dan praktisi desa, serta Rapat Komisi yang membahas strategi penguatan peran BPD secara nasional.

Audiensi Delegasi ABPEDNAS ke Kemendagri, Ditjen Bina Pemdes, Kementerian Koperasi dan UKM, serta Kementerian Desa untuk menyampaikan langsung hasil rekomendasi Rakernas.

Ketua Umum ABPEDNAS, Indra Utama menyampaikan rasa haru dan bangga atas keberhasilan Silatnas dan Rakernas tahun ini. Ia menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar seremonial, namun wujud nyata dari konsolidasi nasional BPD dalam mengawal pembangunan desa.

“Insya Allah, ini adalah pijakan besar menuju masa depan BPD yang lebih kuat. Rakernas ini spektakuler karena berhasil mempersatukan kita semua dalam satu energi perjuangan: BPD Satu Komando, Bangun Desa, Kawal NKRI!”, ungkapnya.

Silatnas dan Rakernas ABPEDNAS 2025 ditutup dengan harapan besar agar semangat yang terbawa dari Jakarta dapat dibawa pulang ke desa masing-masing, untuk kemudian ditindaklanjuti dalam kerja nyata, semangat kolektif, dan profesionalisme yang lebih tinggi.

“Karena dari desa, kita bangun Indonesia. Sesuai motto ABPEDNAS: Membangun Desa, Menata Kota,” tutupnya.

Para peserta pun mulai kembali ke daerah masing-masing dengan membawa semangat baru demi Indonesia Emas 2045. Sampai jumpa dalam kegiatan nasional BPD berikutnya yang lebih bermanfaat bagi desa dan negeri.

Radarluwu, Luwu Timur — Sebanyak 23 personel Polres Luwu Timur resmi naik pangkat setingkat lebih tinggi dalam Upacara Korps Rapor yang digelar di Lapangan Apel Mapolres Luwu Timur, Rabu (2/7/2025) pagi.

Kapolres Luwu Timur, AKBP Zulkarnain selaku inspektur upacara, menyampaikan rasa bangganya atas pencapaian para personel. “Kenaikan pangkat ini bukan hadiah, melainkan hasil dari kerja keras, dedikasi, dan pengabdian rekan-rekan semua. Semoga ini semakin memotivasi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar Kapolres dalam amanatnya.

Suasana upacara berlangsung khidmat namun penuh suka cita, dihadiri para pejabat utama Polres dan keluarga personel yang naik pangkat. Kapolres menambahkan, kenaikan pangkat juga menjadi penyemangat untuk meningkatkan profesionalisme dan disiplin dalam melayani masyarakat.

“Terus jaga semangat, jangan cepat puas, dan tetap menjadi teladan baik bagi masyarakat,” tutup Kapolres Zulkarnain.

Radarluwu, Malili, – Upaya memastikan akurasi data pemilih terus dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Luwu Timur dimasa tidak adanya tahapan Pemilu maupun Pemilihan. Dalam Rapat Pleno Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2025 yang digelar KPU, Rabu (2/7/2025), Bawaslu mendorong kerja bersama lintas instansi sebagai kunci penyempurnaan daftar pemilih menuju Pemilu mendatang.

Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Sulkifli, mengungkapkan bahwa pengawasan di lapangan telah dilakukan Bawaslu melalui metode uji petik, yaitu pengambilan sampel data pemilih secara acak untuk dicek langsung kondisi faktualnya.

“Dari uji petik di Kecamatan Malili yang kami lakukan pada Juni lalu, kami menemukan enam pemilih yang sudah meninggal dunia, kami meminta KPU untuk mengecek data tersebut sehingga kita nantinya bisa menyandingkan kembali data hasil pengawasan Bawaslu di lapangan dengan hasil coklit terbatas yang dilakukan KPU,” jelas Sulkifli.

Di masa non tahapan, pria yang akrab disapa Songko Lotong itu berharap, pada proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), Bawaslu dan KPU bisa sinergi meski dengan fungsi yang berbeda, ditengah efesiensi anggaran.

Dalam kegiatan yang juga dihadiri oleh perwakilan Disdukcapil, Kesbangpol, dan Kementerian Agama, Ketua Bawaslu Luwu Timur Pawennari, turut menekankan pentingnya transparansi dan kejelasan sumber data yang digunakan dalam proses Pemutakhiran Data PemilihBberkelanjutan.

“Kalau merujuk PKPU Nomor 1 Tahun 2025, data pemilih itu bisa berasal dari DPT terakhir, data dari Kemendagri, instansi terkait, hingga laporan dari masyarakat secara mandiri,” ujar Pawennari saat memberikan tanggapan dalam rapat pleno tersebut.

Ia mempertanyakan sejauh mana KPU telah melakukan koordinasi teknis dengan instansi-instansi yang menjadi sumber data, serta apakah ada laporan masyarakat yang disampaikan secara mandiri.

“Yang ingin kami tahu, dari semua sumber data itu, sudah berapa instansi yang dikoordinasikan datanya oleh KPU? lalu, apakah ada laporan dari masyarakat yang masuk dan ditindaklanjuti? Ini penting agar proses pemutakhiran berjalan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan,” jelasnya.

Pawennari juga menekankan bahwa keterbukaan dalam pengelolaan data pemilih menjadi bagian dari tanggung jawab bersama. Ia berharap seluruh pihak dapat menjadikan pemutakhiran data ini bukan hanya sebagai kewajiban kelembagaan, tetapi sebagai upaya kolektif untuk menjamin hak konstitusional warga negara.

“Kita ingin daftar pemilih yang tidak hanya sah secara administrasi, tapi juga valid secara faktual. Dan itu hanya bisa dicapai jika semua pihak terbuka, bekerja sama, dan saling menguatkan,” pungkas Pawennari.