Arsip Kategori: Berita

Radarluwu, JAKARTA –Setelah tiga hari penuh rangkaian kegiatan strategis dan bersejarah, Silaturahmi Nasional (Silatnas) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Rapat Kerja Nasional Asosiasi BPD Seluruh Indonesia (ABPEDNAS) Tahun 2025 resmi ditutup pada Sabtu, 5 Juli 2025, di Jakarta. Kegiatan ini diikuti oleh ribuan anggota BPD dan pengurus ABPEDNAS dari seluruh penjuru Nusantara, mulai dari wilayah pegunungan, pesisir, hingga pelosok desa terpencil.

Acara ini menjadi momentum penting dalam memperkuat peran BPD sebagai garda demokrasi desa. Sejak hari pertama, Kamis (3/7), para peserta telah menunjukkan semangat dan dedikasi luar biasa. Meski banyak di antara mereka harus menempuh perjalanan jauh, melewati medan sulit, dan meninggalkan keluarga serta tugas desa sementara waktu, namun semangat membangun desa tetap menyala di setiap langkah.

Selama tiga hari, peserta mengikuti berbagai kegiatan padat dan bermakna, di antaranya:

Apel Akbar “BPD Jaga Desa” bersama Jaksa Agung Muda Intelijen, sebagai komitmen awal menjaga transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa.

Pembukaan Resmi dan Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan, menegaskan pentingnya nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai fondasi BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan dan aspiratif.

Dialog Strategis bersama tiga kementerian/lembaga terkait pengentasan kemiskinan, membuka ruang komunikasi langsung antara BPD dan pemerintah pusat.

Sesi Penguatan Kapasitas dari para pakar dan praktisi desa, serta Rapat Komisi yang membahas strategi penguatan peran BPD secara nasional.

Audiensi Delegasi ABPEDNAS ke Kemendagri, Ditjen Bina Pemdes, Kementerian Koperasi dan UKM, serta Kementerian Desa untuk menyampaikan langsung hasil rekomendasi Rakernas.

Ketua Umum ABPEDNAS, Indra Utama menyampaikan rasa haru dan bangga atas keberhasilan Silatnas dan Rakernas tahun ini. Ia menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar seremonial, namun wujud nyata dari konsolidasi nasional BPD dalam mengawal pembangunan desa.

“Insya Allah, ini adalah pijakan besar menuju masa depan BPD yang lebih kuat. Rakernas ini spektakuler karena berhasil mempersatukan kita semua dalam satu energi perjuangan: BPD Satu Komando, Bangun Desa, Kawal NKRI!”, ungkapnya.

Silatnas dan Rakernas ABPEDNAS 2025 ditutup dengan harapan besar agar semangat yang terbawa dari Jakarta dapat dibawa pulang ke desa masing-masing, untuk kemudian ditindaklanjuti dalam kerja nyata, semangat kolektif, dan profesionalisme yang lebih tinggi.

“Karena dari desa, kita bangun Indonesia. Sesuai motto ABPEDNAS: Membangun Desa, Menata Kota,” tutupnya.

Para peserta pun mulai kembali ke daerah masing-masing dengan membawa semangat baru demi Indonesia Emas 2045. Sampai jumpa dalam kegiatan nasional BPD berikutnya yang lebih bermanfaat bagi desa dan negeri.

Radarluwu, Luwu Timur — Sebanyak 23 personel Polres Luwu Timur resmi naik pangkat setingkat lebih tinggi dalam Upacara Korps Rapor yang digelar di Lapangan Apel Mapolres Luwu Timur, Rabu (2/7/2025) pagi.

Kapolres Luwu Timur, AKBP Zulkarnain selaku inspektur upacara, menyampaikan rasa bangganya atas pencapaian para personel. “Kenaikan pangkat ini bukan hadiah, melainkan hasil dari kerja keras, dedikasi, dan pengabdian rekan-rekan semua. Semoga ini semakin memotivasi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar Kapolres dalam amanatnya.

Suasana upacara berlangsung khidmat namun penuh suka cita, dihadiri para pejabat utama Polres dan keluarga personel yang naik pangkat. Kapolres menambahkan, kenaikan pangkat juga menjadi penyemangat untuk meningkatkan profesionalisme dan disiplin dalam melayani masyarakat.

“Terus jaga semangat, jangan cepat puas, dan tetap menjadi teladan baik bagi masyarakat,” tutup Kapolres Zulkarnain.

Radarluwu, Malili, – Upaya memastikan akurasi data pemilih terus dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Luwu Timur dimasa tidak adanya tahapan Pemilu maupun Pemilihan. Dalam Rapat Pleno Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2025 yang digelar KPU, Rabu (2/7/2025), Bawaslu mendorong kerja bersama lintas instansi sebagai kunci penyempurnaan daftar pemilih menuju Pemilu mendatang.

Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Sulkifli, mengungkapkan bahwa pengawasan di lapangan telah dilakukan Bawaslu melalui metode uji petik, yaitu pengambilan sampel data pemilih secara acak untuk dicek langsung kondisi faktualnya.

“Dari uji petik di Kecamatan Malili yang kami lakukan pada Juni lalu, kami menemukan enam pemilih yang sudah meninggal dunia, kami meminta KPU untuk mengecek data tersebut sehingga kita nantinya bisa menyandingkan kembali data hasil pengawasan Bawaslu di lapangan dengan hasil coklit terbatas yang dilakukan KPU,” jelas Sulkifli.

Di masa non tahapan, pria yang akrab disapa Songko Lotong itu berharap, pada proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), Bawaslu dan KPU bisa sinergi meski dengan fungsi yang berbeda, ditengah efesiensi anggaran.

Dalam kegiatan yang juga dihadiri oleh perwakilan Disdukcapil, Kesbangpol, dan Kementerian Agama, Ketua Bawaslu Luwu Timur Pawennari, turut menekankan pentingnya transparansi dan kejelasan sumber data yang digunakan dalam proses Pemutakhiran Data PemilihBberkelanjutan.

“Kalau merujuk PKPU Nomor 1 Tahun 2025, data pemilih itu bisa berasal dari DPT terakhir, data dari Kemendagri, instansi terkait, hingga laporan dari masyarakat secara mandiri,” ujar Pawennari saat memberikan tanggapan dalam rapat pleno tersebut.

Ia mempertanyakan sejauh mana KPU telah melakukan koordinasi teknis dengan instansi-instansi yang menjadi sumber data, serta apakah ada laporan masyarakat yang disampaikan secara mandiri.

“Yang ingin kami tahu, dari semua sumber data itu, sudah berapa instansi yang dikoordinasikan datanya oleh KPU? lalu, apakah ada laporan dari masyarakat yang masuk dan ditindaklanjuti? Ini penting agar proses pemutakhiran berjalan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan,” jelasnya.

Pawennari juga menekankan bahwa keterbukaan dalam pengelolaan data pemilih menjadi bagian dari tanggung jawab bersama. Ia berharap seluruh pihak dapat menjadikan pemutakhiran data ini bukan hanya sebagai kewajiban kelembagaan, tetapi sebagai upaya kolektif untuk menjamin hak konstitusional warga negara.

“Kita ingin daftar pemilih yang tidak hanya sah secara administrasi, tapi juga valid secara faktual. Dan itu hanya bisa dicapai jika semua pihak terbuka, bekerja sama, dan saling menguatkan,” pungkas Pawennari.

Radarluwu — Sekretaris Jenderal Bawaslu Ichsan Fuady melantik Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun Anggaran 2024 Tahap I pada Selasa (1/7/2025). Pelantikan ini digelar secara kombinasi daring dan luring di unit kerja masing-masing PPPK terlantik. Ichsan berpesan untuk menjaga kepercayaan yang telah diberikan negara dan lembaga (Bawaslu) kepada PPPK terlantik.

Dia juga meminta agar para terlantik meningkatkan kedisiplinan sebagai pondasi pencapaian target organisasi. Selain itu, Ichsan juga berpesan kepada PPPK terlantik memahami dan menghayati pakta integritas yang telah dibaca oleh para terlantik.

“Tolong jangan hanya dibaca, tetapi pahami dan resapi. Laminating pakta integritas itu, taruh di meja kerja masing-masing, dan baca setiap hari. Ini pengingat bahwa kita bekerja bukan untuk diri sendiri, tapi untuk bangsa dan demokrasi,” katanya saat memberi sambutan.

Dia menegaskan kedisiplinan dapat dimulai dari hal-hal kecil, misalnya datang tepat waktu, berpakaian sesuai ketentuan, dan menjaga etika kerja. “Tanpa disiplin, target kerja organisasi akan sulit dicapai. Dari pusat hingga daerah, kita bangun Bawaslu ini bersama-sama, dimulai dari sikap disiplin setiap hari,” tegasnya.

Sependapat dengan Sekjen, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja meminta para terlantik menjaga amanah yang terdapat dalam pakta integritas

“Kami menitipkan lembaga ini kepada teman-teman semua. Tolong jaga amanah yang telah diberikan kepada teman-teman semua,” ujarnya.

Dari 4.360 PPPK Bawaslu, 11 orang dilantik untuk mengisi formasi jabatan di unit kerja Sekretariat Bawaslu Kabupaten Luwu Timur.

Berikut 11 nama dan formasi jabatan terlantik:
1) ANDI BINA AGRIAN (Analis Kebijakan Ahli Pertama Subbagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat);
2) DWI KURNIAWAN (Pranata Komputer Ahli Pertama Subbagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat);
3) EGI RAMDHANI SYAHRIWIJAYA (Analis Hukum Ahli Pertama Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum);
4) ELVIS (Pengadministrasi Perkantoran Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum);
5) NINA ANDRIANI (Pengadministrasi Perkantoran Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum);
6) PUTRI FATIMAH RIZAL (Penata Layanan Operasional Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum);
7) ROSITA (Pengelola Umum Operasional Subbagian Administrasi);
8) RYAM OSTARI HIDAYAT (Penata Layanan Operasional Subbagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat);
9) SERLY (Pengadministrasi Perkantoran Subbagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat);
10) SURIYANA MAHMUD (Pengadministrasi Perkantoran Subbagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat);
11) TAMSIR TAMBING (Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama Subbagian Administrasi).

Radarluwu — DPRD Kabupaten Luwu Timur berkomitmen mengawal aspirasi warga Dusun Balambano, Desa Balambano, Kecamatan Wasuponda, yang menuntut listrik gratis. Dewan akan menghadirkan pihak PT Vale Indonesia dan PLN dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk membahas tuntutan tersebut.

Pernyataan ini disampaikan oleh Wakil Ketua II DPRD Luwu Timur, Hj. Harisa Soharjo, saat menerima aspirasi masyarakat pada Senin (30/6/2025) di Ruang Aspirasi DPRD.

“Secara kelembagaan, DPRD akan mengawal aspirasi masyarakat Balambano. Mereka tinggal sangat dekat dengan PLTA Balambano milik PT Vale yang sudah beroperasi puluhan tahun. Kami siap mendorong ini secara politik dan sosial demi kesejahteraan mereka,” ujar politisi dari Fraksi PAN tersebut.

Harisa menjelaskan bahwa aspirasi warga telah ditindaklanjuti dengan memasukkannya dalam agenda Badan Musyawarah (Bamus) dan telah didisposisikan kepada Komisi III untuk segera digelar RDP.

“Saya sudah teruskan ke Komisi III untuk ditindaklanjuti dalam waktu dekat,” tegasnya.

Sementara itu, anggota Komisi III DPRD Luwu Timur, Badawi dari Fraksi Golkar, menyatakan kesiapan pihaknya untuk melaksanakan RDP dalam pekan ini. “Insya Allah minggu ini RDP akan dilaksanakan,” ungkapnya.

Untuk diketahui, sebelumnya puluhan warga Dusun Balambano yang dipimpin oleh Yolan Johan, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andi Djemma Palopo sekaligus kader HMI, menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Luwu Timur. Aksi tersebut sempat berlangsung tegang karena terjadi adu argumen dengan salah satu anggota dewan.

Dalam aksinya, Yolan, putra asli Balambano meminta agar DPRD menghadirkan pihak PT Vale dalam forum RDP guna membahas tuntutan warga terkait listrik gratis. Ia mengaku kecewa karena kesepakatan hasil aksi sebelumnya di PLTA Balambano, yang menjanjikan difasilitasinya RDP oleh PT Vale dan Camat Wasuponda, belum direalisasikan hingga kini.(red)