Radarluwu.com

Luwu Timur — Beredar kabar aset BUMDes Kalaena Kiri, Kecamatan Kalaena, Kabupaten Luwu Timur (Lutim), Sulawesi Selatan (Sulsel) yang bersumber dari hibah Kemendes PDTT diduga hilang jejak.

Terungkapnya kasus hilangnya aset BUMDes Kalaena Kiri berawal dari laporan informasi salah satu warga Desa Kalaena Kiri yang enggan disebutkan namanya.

Kepala Desa Kalaena Kiri, Hengki Wicakwono mengakui tidak tahu menahu masalah aset BUMDes berupa mobil pick up atau yang lainnya.

“Kalau masalah itu saya tidak tahu, karena waktu itu saya belum menjabat kepala desa,” kata Hengki saat di konfirmasi sehari setelah di konfirmasi Ketua BPD.

Lanjut kata Hengki, silahkan konfirmasi ke Ketua BPD karena memang sempat membahas persoalan itu.

Ketua BPD Kalaena Kiri, Muh. Yusuf saat di konfirmasi beberapa hari lalu membenarkan adanya isu itu.

“Ya itu benar, bahkan kami (BPD) Kalaena Kiri telah melakukan konfirmasi di beberapa pihak untuk mencari tahu keberadaan aset mobil pick up BUMDes tersebut dan ini berasal dari dana hibah Kemendes PDTT tahun 2018. Kalau tidak salah, waktu saya belum jadi BPD, nanti di tahun 2019 baru menjabat kemudian dana tersebut dibelanjakan oleh pengurus, salah satunya adalah mobil pick up untuk operasional BUMDes,” ungkap Yusuf dalam keterangan yang diterima Minggu malam (12/1/2025).

Dikatakannya, dirinya juga tidak tahu kemana aset tersebut dan semua dokumen-dokumen BUMDes kepengurusan sebelumnya juga tidak ada di kantor.

“Informasi terkahir tahun 2021 pasca pemilihan kepala desa, pengurus BUMDes sebelumnya menitipkan aset tersebut ke Dinas Pemberdayaan Desa (DPMD),” katanya.

Yusuf juga menyampaikan bahwa, BPD telah melakukan konfirmasi ke kepala desa dan meminta agar Pemdes mencari tahu atau mempertanyakan hal tersebut ke Dinas PMD, karena di desa sama sekali tidak ada bukti-bukti penyerahan atau dokumen lainnya tentang kepengurusan BUMDes sebelumnya.

“Kami berharap agar pihak terkait segera memperjelas aset BUMDes yang rimbanya entah kemana,” ucap Muh. Yusuf.

Ketua BUMDes saat ini, Desy Vitorina, saat dimintai keterangan, terkait kabar hilangnya jejak kendaraan yang menjadi aset desa. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak mengetahui kendaraan tersebut, mengingat kejadian itu terjadi sebelum masa jabatannya sebagai ketua.

“Saya tidak mengetahui soal kendaraan tersebut, bahkan belum pernah melihat kendaraan itu secara langsung. Saya mulai menjabat sebagai Ketua BUMDes Kalaena Kiri sejak tahun 2022, sedangkan kejadian ini, berdasarkan informasi yang saya dengar, terjadi sebelum saya menjabat,” ujar Desy Vitorina dalam keterangannya kepada media, minggu (13/01/2025).

Meski begitu, Ketua BUMDes berharap kendaraan yang dimaksud benar-benar ada dan dapat ditemukan, karena sangat diperlukan untuk mendukung operasional usaha desa, terutama untuk kegiatan seperti pengangkutan rotan dan kebutuhan lainnya.

Hingga berita ini ditayangkan, wartawan terus berupaya melakukan konfirmasi ke pihak DPMD Luwu Timur.

Tim media mencoba melakukan konfirmasi dengan mendatangi kantor Dinas PMD namun kadis tidak ada di tempat di hubungi melalui telpon juga tidak ada jawaban.

sementara Sekdis PMD melalui by phone Senin siang 13/01/2024 namun menolak dikonfirmasi dengan alasan masih cuti dan refresing bersama keluarganya diluar kota. (*)

Radarluwu.com 

MALILI — Kementerian ESDM tak berkutik dihadapan PT Prima Utama Lestari (PUL). Tak berani hentikan kegiatan operasional hingga seluruh rekomendasinya dipenuhi perusahaan pertambangan.

Hal ini menimbulkan animo dikalangan masyarakat. Jika Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, diduga ikut bermain di dalamnya.

“Persepsi itu sah-sah saja dimunculkan masyarakat. Sebab, kementrian ESDM tak ada tindak lanjut lagi setelah mengeluarkan surat,” kata Sekjen KKM, Rudiansyah, Senin, (14/01/25).

Menurut lelaki yang akrab disapa Rudi ini menyatakan, jika kementrian ESDM seharusnya lebih detail lagi. Tidak sekadar memperhatikan tujuh poin yang tertuang pada surat nomor T-7467/MB.07/DBT/2024, perihal hasil pembinaan dan pengawasan teknik lingkungan.

“Di dalam point tersebut tidak dimasukkan rekomendasi. Bagaimana PT PUL menggandeng pengusaha atau kontraktor lokal sebagaimana perintah undang-undang,” ungkapnya.

UU No. 3 tahun 2020 atas perubahan UU RI No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pasal 107 menyebutkan, dalam melakukan kegiatan operasi produksi, badan usaha pemegang IUP dan IUPK wajib mengikutsertakan pengusaha lokal yang ada di daerah tersebut dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Sementara yang digandeng PT PUL, yakni PT. Tektonindo Henida Jaya (THJ) yang berasal dari Kota Jakarta. Kok bisa kementrian ESDM mengabaikan hal ini. Seharusnya, hal ini jadi perhatian serius,” tegas Rudi.

Sayangnya, pihak instansi terkait tidak peduli hal ini. Apakah betul ada kaitannya oknum tertentu dibelakang PT THJ? Mengingatkan, Pihak perusahaan PT PUL juga tak berani mengambil sikap. Meski disebutkan, PT THJ gagal memenuhi target produksi.

Selain PT THJ, ada dua perusahaan lagi yang ikut dalam aktivitas penambangan. Kedua perusahaan ini juga bukan lokal. Hanya dibawa nama masyarakat lokal.

“Kami dengan tegas meminta agar kementrian ESDM menghentikan kegiatan PT PUL. Kami juga sudah mengirim surat ke DPRD dan ditembuskan ke DPR RI dan Kementerian ESDM,” imbuh Rudi. (*)