RADARLUWU.COM

MAKASSAR – Ketua Badan Pengurus Wilayah (BPW) Kerukunan Keluarga Luwu Raya (KKLR) Sulawesi Selatan, Ir. Hasbi Syamsu Ali, akhirnya merespons wacana pemekaran Kabupaten Luwu Timur yang tengah ramai dibicarakan. Hasbi menyatakan bahwa pemekaran ini merupakan opsi menarik untuk mengoptimalkan pembangunan di kawasan Luwu Raya.

“Saya kira ini opsi menarik. Jika Lutim mekar jadi dua kabupaten, tentu akan memberi daya ungkit lebih besar untuk perkembangan wilayah Luwu Raya secara keseluruhan,” ujar Hasbi dalam keterangannya di Makassar, Minggu (12/01/2025).

Hasbi menegaskan bahwa pemekaran wilayah merupakan langkah strategis untuk mendorong pemerataan pembangunan serta memperdekat pelayanan kepada masyarakat.

“Pemekaran wilayah itu prinsipnya adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada rakyat dan memeratakan pembangunan, terutama infrastruktur,” tambahnya.

Alumni Lemhanas ini juga menyebutkan bahwa eksistensi Luwu Timur sebagai hasil pemekaran dari Luwu Utara telah memberikan dampak positif yang signifikan.

“Sekarang masyarakat lebih dekat ke pusat ibukota di Malili, lebih mudah mengurus berbagai keperluan, dan infrastruktur terbangun dengan baik di berbagai pelosok. Nah itulah dampak pemekaran wilayah,” jelas Hasbi.

Hasbi juga menyoroti potensi anggaran Luwu Timur yang cukup besar untuk mendukung proses pemekaran.

“Jika Lutim dimekarkan menjadi dua wilayah, kabupaten induk masih mampu membiayai dirinya sendiri bahkan membantu daerah pemekaran tanpa beban keuangan yang berat,” terangnya.

Ia mengajak semua pihak untuk tidak menolak wacana pemekaran karena dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

“Semuanya tentu masih perlu dikaji lebih jauh, tetapi secara umum, saya sangat setuju dengan opsi pemekaran Luwu Timur ini, apalagi memang wilayahnya terluas kedua di Sulsel setelah Luwu Utara,” tutup Hasbi. (*)

RADARLUWU.COM

MAKASSAR – Mahkamah Konstitusi (MK) resmi menetapkan bahwa ambang batas (parliamentary threshold) 0% untuk pencalonan Presiden adalah konstitusional.

Keputusan ini disambut baik oleh berbagai pihak, termasuk Ketua DPW Gerakan Rakyat (GR) Sulawesi Selatan, Asri Tadda.

“Harapan kita akhirnya terwujud. Putera-puteri terbaik bangsa kini memiliki peluang lebih besar untuk maju sebagai calon Presiden tanpa terbebani syarat ambang batas,” ujar Asri Tadda di Makassar, Jumat (3/1).

Asri juga mengharapkan agar aturan serupa diterapkan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Ambang batas pencalonan kepala daerah, kata Asri, harus ditinjau kembali.

Menurutnya, ambang batas pencalonan untuk kepala daerah sebaiknya juga 0%, sama dengan pencalonan Presiden yang telah ditetapkan MK. Hal ini dibutuhkan agar praktik monopoli partai untuk mendukung atau menjegal figur calon kepala daerah tertentu bisa diminimalisir.

“Logikanya, jika ambang batas untuk Presiden 0%, maka syarat serupa juga seharusnya diterapkan untuk Pilkada. Ini akan memberikan ruang lebih luas bagi masyarakat untuk memilih pemimpin terbaik,” tegasnya.

Asri, yang dikenal sebagai tokoh relawan Anies Baswedan pada Pilpres 2024 dan menjabat Sekretaris Jenderal Mileanies, menegaskan bahwa demokrasi hanyalah alat untuk mencapai tujuan bernegara.

Ia mengingatkan bahwa tujuan negara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 adalah menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan diridhoi Allah SWT.

“Keputusan MK ini menjadi langkah awal menuju demokrasi yang lebih sehat dan berkualitas. Semoga hal ini menjadi jalan hadirnya pemimpin yang mampu mewujudkan cita-cita bangsa dengan baik dan konsisten,” tutup Asri.

Keputusan ini dipandang sebagai tonggak sejarah dalam sistem demokrasi Indonesia, sekaligus menjadi harapan baru bagi kemajuan bangsa yang lebih inklusif. (*)

RADARLUWU.COM

Makassar — Kerukunan Keluarga Luwu Raya (KKLR) Sulawesi Selatan kembali menegaskan pentingnya mempercepat proses pembentukan Provinsi Luwu Raya.

Upaya itu dinilai sebagai sebagai langkah strategis untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat di kawasan tersebut.

Provinsi Luwu Raya mencakup wilayah Kabupaten Luwu, Kota Palopo, Luwu Utara, dan Luwu Timur saat ini.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Umum KKLR Sulawesi Selatan, Asri Tadda di Makassar, Kamis (02/01/2025).

Menurut Asri, cita-cita pembentukan Provinsi Luwu Raya telah menjadi agenda bersama masyarakat Tana Luwu.

“Ini adalah amanat dari Datu Luwu agar Tana Luwu benar-benar bisa menjadi ‘Wanua Mapatuwo, Naewai Alena,’ sebuah spirit kemandirian dan kesejahteraan dengan mengoptimalkan potensi internal yang ada,” ujarnya.

Asri menambahkan bahwa aspirasi ini tidak hanya bersifat demokratis, tetapi juga memiliki landasan historis. Ia merujuk pada era Datu Andi Djemma dan Presiden pertama RI, Soekarno, yang menurutnya memiliki jejak visi serupa untuk kawasan tersebut.

*Potensi Besar Wilayah Luwu Raya*

Wilayah Luwu Raya dikenal memiliki potensi besar di berbagai sektor, seperti pertanian, perikanan, dan pertambangan.

Sumber daya alam yang melimpah ini, menurut Asri, dapat menjadi fondasi kuat untuk membangun daerah yang mandiri secara ekonomi. Ia juga menyoroti potensi wisata alam di Luwu Raya, yang memiliki daya tarik besar untuk dikembangkan lebih lanjut.

“Dengan kekayaan alam yang melimpah, Tana Luwu memiliki semua prasyarat untuk tumbuh menjadi provinsi yang maju dan mandiri. Kami hanya membutuhkan dukungan infrastruktur dan kebijakan yang memadai untuk mewujudkannya,” ungkap Asri.

Ia menambahkan bahwa pembangunan infrastruktur di Luwu Raya perlu ditingkatkan untuk menghubungkan wilayah-wilayah terpencil dengan pusat ekonomi dan pemerintahan.

Hal ini, menurutnya, akan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

*Pentingnya Dekat dengan Pemerintahan*

Secara geografis, wilayah Luwu Raya berada cukup jauh dari pusat pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar.

Kondisi ini, menurut Asri, menjadi hambatan dalam memberikan pelayanan pemerintahan dan pemerataan pembangunan.
“Menjadikan Luwu Raya sebagai daerah otonomi sendiri adalah langkah bijak untuk mendekatkan pelayanan pemerintahan dan pemerataan pembangunan bagi rakyat,” jelasnya.

Ia juga menegaskan bahwa pembentukan Provinsi Luwu Raya tidak akan merugikan Sulawesi Selatan.

Sebaliknya, hal itu diyakini akan memberikan dampak positif bagi perekonomian Sulawesi Selatan, mengingat Kota Makassar akan tetap menjadi hub utama sebagai pintu gerbang ke kawasan timur Indonesia.

*Syarat Administratif dan Dukungan Politik*

Untuk merealisasikan pembentukan Provinsi Luwu Raya, Asri menyebutkan pentingnya pembentukan Kabupaten Luwu Tengah sebagai daerah pemekaran dari Kabupaten Luwu.

Dengan adanya Luwu Tengah, syarat administratif minimal lima kabupaten untuk membentuk sebuah provinsi akan terpenuhi.

Namun, ia menekankan bahwa keberhasilan ini membutuhkan dukungan politik yang kuat, terutama dari pemerintah pusat.

“Kami berharap pemerintah pusat, khususnya Presiden Prabowo, memberikan atensi serius terhadap aspirasi masyarakat Luwu Raya ini,” kata Asri.

Asri juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan elemen lain di Luwu Raya untuk memastikan proses ini berjalan lancar. Ia mengajak semua pihak untuk bersatu dalam mewujudkan impian bersama tersebut.

*Harapan untuk Masa Depan*

Pembentukan Provinsi Luwu Raya, lanjutnya, adalah langkah strategis untuk menciptakan keseimbangan pembangunan antara wilayah utara dan selatan Sulawesi Selatan.

Aspirasi ini diharapkan dapat segera terealisasi demi masa depan yang lebih baik bagi masyarakat Tana Luwu.
“Kami optimistis bahwa dengan kerja keras dan doa, Provinsi Luwu Raya akan menjadi kenyataan. Ini bukan hanya tentang administrasi, tetapi juga tentang mewujudkan mimpi masyarakat untuk hidup lebih sejahtera,” pungkas Asri yang juga Wakil Ketua Kerukunan Keluarga Luwu Timur (KKLT) itu.

Aspirasi ini kini menjadi perhatian utama masyarakat di Luwu Raya, yang berharap pemerintah pusat segera memberikan respon positif.

Dengan semangat kebersamaan, cita-cita ini diharapkan dapat membawa perubahan besar bagi wilayah Tana Luwu. (*)