Arsip Kategori: Opini

Pilkada dan Opsi Anggota DPRD via Jalur Perseorangan

Tinggalkan Balasan

RADARLUWU

Oleh: Asri Tadda (Direktur The Sawerigading Institute)_

Polemik akan eksistensi partai politik (Parpol) di negeri ini terus terjadi. Praktek politik uang, kartel politik dan koalisi gemuk yang tidak mencerminkan aspirasi rakyat, kerap dipertontonkan vulgar di depan publik. Perlahan, kepercayaan rakyat kepada Parpol kian menipis.

Padahal peran Parpol dalam dinamika politik begitu dominan. Sayangnya, posisi itu tidak mudah diperankan. Selalu ada saja titik lemah terutama menyangkut posisi dan independensi para petinggi Parpol terhadap rezim yang tengah berkuasa.

Menipisnya kepercayaan rakyat terhadap Parpol, terutama untuk mengawal dan menjembatani aspirasi rakyat, kini tergambar pada besarnya reaksi penolakan atas usulan mengembalikan pemilihan Kepala Daerah ke DPRD, tak perlu lagi Pilkada secara langsung.

Dalam kacamata rakyat, jika Pilkada dilakukan di DPRD, maka Kepala Daerah yang terpilih nantinya boleh jadi adalah hasil kongkalikong elit Parpol, dimana eksekutornya adalah para anggota DPRD yang selalu berada dalam posisi tak berdaya terhadap “keinginan” atau “petunjuk” petinggi Parpolnya.

Faktanya, saat anggota DPR atau DPRD telah duduk di kursinya, jargon sebagai “wakil rakyat” seiring waktu perlahan berubah menjadi “wakil parpol”. Tak jarang, legislator justru berhadap-hadapan langsung dengan kepentingan rakyat.

Di era desentralisasi saat ini, hampir semua keputusan politik, baik di pusat maupun di daerah, justru kembali sangat sentralistik; harus sesuai arahan dan petunjuk dari Jakarta, termasuk siapa yang bisa diusung jadi Kepala Daerah.

Mengamati fenomena ini, saya pribadi jadi gamang. Berharap sistem kepartaian bisa lebih baik, tentu butuh upaya dan waktu yang panjang. Juga belum tentu akan sesuai harapan jika dinamika politik masih tergerus kepentingan oligarki dan pemilik partai.

Saya pernah menulis tentang Pilkada dan Urgensi Parpol Lokal. Desentralisasi dan otonomi daerah, seharusnya juga diikuti oleh desentralisasi politik, termasuk sistem kepartaian. Jadi Pilkada seharusnya jadi urusan Parpol lokal saja, seperti yang saat ini tengah berlaku di Aceh.

Selain tak perlu biaya mahal sebagaimana diperlukan ketika membentuk Parpol skala nasional, model Parpol lokal juga akan membuka ruang yang lebih lebar bagi tokoh-tokoh terbaik di setiap daerah untuk menembus barikade politik sentralistik yang selama ini membatasi ruang gerak mereka.

Parpol lokal juga menjadi angin segar bagi anak-anak muda yang masih idealis. Mereka bisa dengan mudah berkumpul dan membentuk kekuatan politik lokal sendiri, lalu kemudian berkontestasi di Pileg untuk mengisi kursi DPRD setempat. Menarik, bukan?

Yang terbaru, merujuk pada “arahan” Presiden Prabowo Subianto bahwa sebaiknya Pilkada lewat DPRD saja, kegalauan saya jadi bertambah.

Seperti juga kekhawatiran banyak orang, meski Pilkada via DPRD mungkin bisa mencegah ekses dan konflik horizontal antar-warga akibat perbedaan pilihan, namun model ini bisa saja memicu kongkalikong lebih jahat jika kontrol Parpol masih sentralistik seperti saat ini.

Karena itu, sudah harus ada diskursus alternatif bagaimana membuat para anggota DPRD benar-benar bisa berperan menjadi “wakil rakyat”, bukan hanya sebagai “wakil Parpol” di daerah.

Saya kira, sudah saatnya memikirkan alternatif pemilihan anggota DPRD yang tidak melalui jalur Parpol, tetapi perseorangan. Model ini seperti halnya pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Keuntungannya, anggota DPRD Jalur Perseorangan tentu tidak mudah dikatrol secara langsung oleh kepentingan elit pusat. Sehingga jika Pilkada harus dilakukan via DPRD, anggota DPRD Jalur Perseorangan ini tentu akan lebih representatif dan lebih independen dibanding legislator dari Parpol.

Hanya saja, seperti juga ide Parpol Lokal, memilih anggota DPRD Jalur Perseorangan ini tentu tidak mudah, meski juga bukan hal mustahil diwujudkan.

Perlu kesadaran politik yang tinggi, serta dukungan yang kuat terutama dari kalangan Parpol. Pasalnya, untuk mewujudkan ide ini, dibutuhkan amandemen UUD 1945 dan Revisi UU Pemilu.

Dalam Amandemen UUD 1945, perlu disisipkan ketentuan bahwa anggota DPRD dapat dipilih secara langsung melalui jalur perseorangan. Sementara dalam revisi UU Pemilu, perlu disediakan aturan teknis untuk pencalonan anggota DPRD melalui jalur independen.

Misalnya, yang dapat menjadi caleg DPRD via jalur perseorangan adalah mereka yang mendapat dukungan minimal 5-10% dari jumlah pemilih di daerah tersebut, yang dibuktikan dengan tanda tangan dan salinan identitas pendukung.

Keuntungan anggota DPRD jalur perseorangan adalah tidak terikat dengan partai politik, sehingga lebih independen dalam mengambil keputusan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Sistem ini juga akan memperkuat demokrasi langusng, mengurangi dominasi partai politik dalam pengambilan keputusan, memberi ruang bagi tokoh masyarakat atau profesional untuk terjun ke politik tanpa harus bergabung dengan partai, serta mendorong akuntabilitas langsung kepada masyarakat.

Pertanyaannya, maukah kita mewujudkan model anggota DPRD Jalur Persorangan ini untuk menjemput ‘arahan’ Presiden agar Pilkada selanjutnya dilakukan via DPRD saja? Kita tunggu saja nanti. []

Komitmen Anti Korupsi Danny-Azhar dan Apologi Jubir 02 yang Menggelikan

Tinggalkan Balasan

Oleh: Asri Tadda/Jubir Danny – Azhar

Acara penandatanganan Pakta Integritas Anti Korupsi yang dihelat oleh Anti Corruption Committe (ACC) Sulawesi dan Transparancy International (TI), menyisakan kekecewaan publik.

Pasalnya, tak satupun perwakilan dari Paslon 02 (Andi Sudirman Sulaiman – Fatmawati Rusdi) yang hadir di acara tersebut.

Padahal bertandatangan di atas Pakta Integritas adalah bentuk nyata komitmen dari calon kepala daerah untuk memberantas korupsi, khususnya di Sulawesi Selatan.

Paslon 01 Danny – Azhar (DIA), bahkan rela menangguhkan beberapa agenda kampanye terjadwal demi memenuhi undangan ACC Sulawesi. Meski di tengah hujan dan badai, keduanya bahkan kompak hadir hingga acara usai.

Dalam sambutannya, Ketua Badan Pekerja ACC Sulawesi Abdul Kadir Wokanubu sebagai tuan rumah, mengatakan sudah menghubungi setiap Paslon bahkan hingga hari ‘H’ yang sejak pagi hingga jelang acara, namun tak ada tanggapan dari Palson 02.

“Kami menempatkan dua pasangan ini secara adil. Jadi, kami undang (keduanya). Jauh hari sebelumnya itu kami komunikasi, tapi ternyata yang confirm (hanya) dari pasangan 01,” ungkapnya.

“Sampai tadi siang, tidak ada konfirmasi sama sekali (dari pasangan 02). Disampaikan bahwa pasangannya lagi di luar daerah,” imbuhnya.

Beberapa jam usai acara, ramailah rilis berita yang dibuat oleh Jubir Palson 02, Muhammad Ramli Rahim (MRR). Ia mencoba membuat narasi dan alasan pembenaran. Menyusun permohonan maaf, yang ternyata tidak juga disampaikan langsung ke tuan rumah ACC Sulawesi.

“Saya kurang tahu itu permohonan maaf, saya baca di beritaji terkait permohonan maafnya,” kata Ketua Badan Pekerja ACC Sulawesi, Kadir menjawab pertanyaan KarebaDIA, Minggu (17/11) malam.

Dalam rilisnya, MRR bilang ada hal yang lebih penting dari sekedar menandatangi komitmen dan pakta integritas, yaitu sikap menjauhi perilaku korupsi itu sendiri.

Mungkin MRR keliru memahami, bahwa Pakta Integritas ini bukan hanya ditujukan pada personal Paslon saja, melainkan pada keseluruhan praktek penyelenggaraan pemerintahan.

“Tidak hanya Andi Sudirman sebagai Gubernur, bahkan pejabat Pemprov Sulsel di masa kepemimpinannya tidak ada satupun yang tersandung kasus korupsi. Itu adalah sikap yang lebih penting daripada sekedar tanda tangan,” tegas MRR.

Sepertinya MRR luput mencatat, bahwa di era ASS menjabat Gubernur, terdapat sejumlah kasus terindikasi korupsi yang terendus penegak hukum.

Sebutlah misalnya, soal dugaan korupsi project smartboard di Disdik Sulsel dan penggunaan dana laba Bank Sulselbar yang saat ini tengah dalam proses hukum.

MRR mengklaim, ASS menghadirkan pemerintahan yang bersih. Sayangnya, klaim ini juga terbantahkan dengan sendirinya oleh fakta defisit anggaran di Sulsel selama andalannya memegang kendali.

Defisit anggaran merupakan bukti nyata adanya kesalahan dalam tata kelola pemerintahan. Jika ditelisik lebih jauh, boleh jadi ada indikasi korupsi dalam bengkalai memalukan yang tersebut.

MRR juga menuding, Pemkot Makassar selama dua periode kepemimpinan Danny Pomanto, berdasarkan informasi yang dihimpun tidak sedikit pejabatnya yang tersandung kasus korupsi.

Dimana terbaru, ada nama mantan Kepala Dinas Sosial (Dissos) Kota Makassar berinisial MT yang ditetapkan tersangka oleh Polda Sulsel atas dugaan korupsi Bansos Covid-19.

Di sini MRR salah lagi. Kadissos MT berkasus saat Makassar belum ada Wali Kota defenitif pasca kemenangan kotak kosong. Justru saat memenangkan Pilwalkot berikutnya, Danny berkomitmen membongkar kasus itu.

Bukan kali ini saja MRR menyajikan informasi publik yang keliru dan menyesatkan. Sebelumya klaim pertumbuhan ekonomi Sulsel juga salah diinterpretasikannya. Semoga Palson 02 tidak dirugikan oleh rangkaian apologi MRR yang menggelikan ini. (*)

Mengungkap ‘8 Konsep Sehat’ Danny – Azhar untuk Selamatkan Sulsel

Tinggalkan Balasan

Opini :Di tulis oleh Asri Tadda
(Ketua Relawan Perubahan Sulsel/Jubir Danny Azhar)

Radarluwu.com – Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Moh. Ramdhan “Danny” Pomanto – Azhar Arsyad (DiA) secara terang-benderang mengusung visi perubahan dan perbaikan untuk daerah ini.

Dikemas dengan tagline “Save Sulsel” yang bermakna “Selamatkan Sulawesi Selatan”, pasangan DiA mengungkap aneka masalah serius yang terjadi selama masa jabatan Gubernur sebelumnya.

Yang paling memprihatinkan adalah soal defisit keuangan yang membuat seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terpaksa melakukan pengetatan anggaran agar dapat membayar utang pemerintah, hingga saat ini.

Kondisi ini membuat banyak program yang akhirnya terhambat karena kekurangan biaya. Pada gilirannya yang merugi adalah rakyat Sulawesi Selatan karena pembangunan tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Padahal jika mengacu pada paradigma bahwa sistem pemerintahan sebenarnya dapat saja bekerja secara auto-pilot karena regulasi dan aparatnya sudah ada, maka kehadiran kepala pemerintahan semisal Gubernur seharusnya dapat menggenjot perkembangan daerah, bukan malah membuatnya defisit.

Itu artinya, ada kesalahan manajerial dalam tata kelola pemerintahan di daerah ini, dimana kinerja Gubernur sebelumnya harus diakui, masih jauh dari kata apik.

Karena itu, saya melihat Danny – Azhar terpanggil untuk berjuang menyehatkan kembali pemerintahan dan menyelamatkan Sulawesi Selatan dari jurang keterpurukan.

Nah, saya coba menata sejumlah gagasan perubahan dan perbaikan dari pasangan Danny – Azhar menjadi ‘8 Konsep Sehat’ untuk Selamatkan Sulsel, tentunya dengan tanpa bermaksud menyempitkan makna dan maksud yang sangat luas dari visi dan misi tersebut.

1. Sehat Anggaran

Kesehatan anggaran berarti pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan efisien. Anggaran yang sehat penting untuk memastikan bahwa semua program pembangunan dapat terlaksana dengan baik, tanpa ada penyimpangan atau korupsi.

Sebagaimana diketahui, pengelolaan keuangan yang baik ditandai dengan minimnya temuan penyimpangan anggaran. Pengendalian anggaran juga membantu menghindari defisit yang bisa membebani daerah.

Anggaran yang sehat tentu bisa mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan alokasi yang tepat pada sektor-sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Hal inilah yang menjadi salah satu fokus Danny – Azhar jika kelak dipercayakan rakyat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel, yakni sehatkan kembali anggaran daerah.

Tentunya, pekerjaan ini bukan hal mudah di tengah defisit keuangan signifikan yang ditinggalkan Gubernur sebelumnya. Artinya, perlu upaya ekstra untuk ‘mengobati’ kondisi defisit ini sebelum akhirnya bisa sehat kembali sebagaimana seharusnya.

Insya Allah, dengan program strategis di berbagai bidang dan atas dukungan dari seluruh rakyat Sulawesi Selatan, Danny – Azhar bisa menyelesaikan sengkarut defisit keuangan ini. Salah satu caranya adalah dengan menggenjot peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Untuk soal meningkatkan PAD, Danny Pomanto selama jadi Wali Kota Makassar sudah membuktikannya. Ia berhasil melejitkan PAD Kota Makassar dari hanya 500 Miliar di awal memimpin menjadi lebih dari 1,6 Triliun (menuju 2 Triliun) saat ini.

2. Sehat Birokrasi

Birokrasi yang sehat ditandai dengan efisiensi, transparansi, dan profesionalisme aparatur sipil negara (ASN). Reformasi birokrasi menjadi hal penting agar pelayanan publik bisa lebih cepat dan tepat.

Menurut survey Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), pelayanan publik di daerah dengan birokrasi yang baik lebih efisien, mengurangi waktu dan biaya yang dibutuhkan masyarakat untuk mengakses layanan.

Reformasi birokrasi bisa membantu mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan daya saing daerah. Bagian penting dari reformasi birokrasi adalah implementasi merit system dalam tata-kelola ASN.

Tak dapat dipungkiri, sitem birokrasi dan tata kelola ASN di Pemprov Sulsel pada masa Gubernur sebelumnya kerap menuai masalah. Ratusan ASN dimutasi atau didemosi dengan tanpa alasan yang rasional. Beberapa kali sudah akan dilantik, namun tiba-tiba batal dilaksanakan tanpa kejelasan.

Kondisi carut-marut birokrasi dan tata-kelola ASN ini, tentu menjadi preseden buruk kinerja pemerintahan. Padahal para ASN itulah yang menjadi ujung tombak pelayanan publik. Karena itu, pasangan Danny – Azhar berkomitmen tinggi untuk menyehatkan kembali sistem birokrasi dan tata-kelola ASN di Pemprov Sulsel.

Bagi Danny, ada dua hal yang selalu diingatkan kepada setiap ASN yang bekerja di pemerintahannya, yakni jangan kuttu (malas) dan jangan patoatoai. Kedua hal ini sangat penting agar dapat menjaga kinerja birokrasi jadi lebih baik.

3. Sehat Ekonomi

Ekonomi yang sehat mengacu pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, dengan menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, serta memperkuat sektor-sektor ekonomi lokal.

Ekonomi yang sehat dapat dicapai dengan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, promosi usaha mikro kecil menengah (UMKM), serta investasi yang cerdas di sektor-sektor potensial.

Pasangan Danny – Azhar menyadari sepenuhnya bahwa Sulsel menyimpan potensi sumber daya alam yang sangat melimpah, terutama dari sektor non-tambang. Penguatan ekonomi dari sektor ini, memberikan pengaruh yang sangat luas karena berbasis kerakyatan.

Karena itu, Danny – Azhar membawa visi besar menjadikan Sulawesi Selatan sebagai pusat pangan dunia (Global Food Hub). Konsep ini akan mengoptimalkan sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan (agro-maritim), bertumpu pada petani dan nelayan di desa, pesisir dan kepulauan.

Yang menarik, dalam misi Danny – Azhar, pemerintah daerah akan bertindak sebagai off-taker atau pembeli pertama semua produk hasil petani dan nelayan dengan harga yang sudah ditentukan di awal masa panen.

Dengan begitu, petani dan nelayan akan lebih tenang dalam berusaha karena adanya jaminan harga jual produknya dari pemerintah.

4. Sehat Agama

Masyarakat yang sehat dalam hal agama mengacu pada kehidupan beragama yang harmonis dan toleran. Semua agama dapat hidup berdampingan dan saling menghormati.

Di Sulsel, terciptanya kerukunan antarumat beragama bisa membantu stabilitas sosial dan politik, yang penting untuk pembangunan. Sulsel memiliki potensi untuk terus memperkuat harmoni sosial melalui dialog antaragama dan program-program pendidikan agama yang inklusif.

Dalam konteks ini, pemerintah daerah harus hadir memberi ruang kepada semua agama dan kepercayaan yang diakui oleh negara, untuk berkembang dan menjalankan kegiatan keagamaan mereka dengan baik, tanpa ada diskriminasi.

Danny – Azhar, adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, yang telah terbukti konsisten selalu terbuka dan diterima luas oleh semua agama dan kepercayaan di daerah ini.

Selama menjabat Wali Kota Makassar, Danny Pomanto adalah figur yang sangat dekat dengan semua kelompok agama. Sebagai pemimpin rakyat, Danny silih berganti berkunjung ke rumah ibadah dan menghadiri perayaan keagamaan berbagai pemeluk agama di kota ini.

Bagi Danny, agama adalah urusan pribadinya dengan Tuhannya. Tetapi sebagai seorang pemimpin di pemerintahan, ia harus hadir untuk semuanya, tanpa ada pengecualian, tanpa ada pembatasan.

5. Sehat Budaya

Sehat budaya berarti menjaga dan melestarikan nilai-nilai lokal serta tradisi budaya yang ada, tanpa mengesampingkan modernisasi.

Penguatan identitas budaya penting untuk mendorong pembangunan yang berbasis kearifan lokal. Dalam pandangan Danny – Azhar, menjaga kelestarian budaya lokal membantu meningkatkan sektor pariwisata dan bisa memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan bagi daerah.

Selama ini, Danny begitu lekat dengan kebudayaan. Ia begitu serius membuka panggung dunia kepada empat etnis besar di Sulsel, yakni Bugis, Makassar, Mandar dan Toraja. Berbagai peninggalan sejarah, diberinya perhatian yang memadai. Pun dengan kegiatan-kegiatan kebudayaan serta adat yang lain.

Azhar Arsyad apa lagi. Sebagai seorang Nahdiyin, ia lekat dengan tradisi keagamaan yang sangat dekat dengan masyarakat muslim Sulawesi Selatan. Azhar melaksanakan peringatan Maulid, membaca Barzanji, berziarah ke makam serta masih banyak lagi tradisi dan kearifan lokal lainnya.

Karena itulah, jika terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel, pasangan Danny – Azhar berkomitmen untuk memberikan ruang apresiasi dan stimulus pengembangan potensi kebudayaan, adat-istiadat dan aneka kearifan lokal untuk lestari dan terus berkembang mengikuti zaman.

6. Sehat Ekologi

Ekologi yang sehat mengacu pada pengelolaan lingkungan hidup yang baik, menjaga kelestarian alam, serta meminimalkan dampak perubahan iklim melalui kebijakan yang berkelanjutan.

Sulsel memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, namun juga menghadapi tantangan seperti deforestasi, polusi air, dan kerusakan terumbu karang. Konsepsi sehat ekologi mencakup perlindungan lingkungan, rehabilitasi hutan, serta pengelolaan sampah dan limbah yang lebih baik untuk menjaga keberlanjutan ekosistem.

Pasangan Danny – Azhar memiliki pemahaman yang luas dan komitmen yang tinggi untuk penyelamatan ekologi, sehingga dalam dokumen misi pertamanya, Danny – Azhar menyebutkan perlunya dilakukan restrukturisasi spasial dan ekologi.

Konsep restrukturisasi spasial dan ekologi Danny – Azhar berfokus pada perubahan dan penataan kembali ruang serta ekosistem untuk mencapai keseimbangan yang lebih berkelanjutan, adil, dan efisien.

7. Sehat Manusia

Manusia yang sehat mencakup aspek kesehatan fisik, mental, dan sosial. Kesehatan manusia adalah modal dasar agar dapat hidup produktif. Danny – Azhar menyadari sepenuhnya hal ini.

Karenanya, Danny – Azhar berkomitmen untuk meningkatkan akses layanan kesehatan, kebersihan lingkungan, serta kualitas hidup masyarakat, terutama di desa, daerah pedalaman dan terpencil.

Dengan pengalaman menjadikan Makassar sebagai Kota Sehat di Asia Tenggara, Danny Pomanto yang menjabat Wali Kota selama dua periode tentu memiliki pengalaman dan konsep yang telah teruji bagaimana memajukan kesehatan masyarakatnya.

Selain tentunya akan lebih memperhatikan kualitas hidup tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan, secara strategis, Danny – Azhar juga akan membangun 303 stasiun pelayanan kesehatan “Desa Sehat” yang akan berkeliling dari desa ke desa di seluruh Sulsel.

8. Sehat Digital

Digitalisasi yang sehat adalah penggunaan teknologi secara bijak untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan dan pelayanan publik, serta memberdayakan masyarakat dengan akses informasi dan teknologi.

Meski sebelum ini telah ada digitalisasi di beberapa sektor seperti pelayanan publik dan pendidikan di Sulawesi Selatan, namun tantangan masih ada dalam hal literasi digital dan akses internet di wilayah pedalaman.

Danny – Azhar berkomitmen untuk menjadikan semua daerah di Sulsel terhubung melalui koneksi internet Starlink dengan kapasitas yang memadai. Hal ini tentu dapat membantu mempercepat transformasi digital di semua sektor dan meningkatkan inklusi digital bagi masyarakat.

Bukan hanya itu, Danny – Azhar juga akan menyiapkan setidaknya 13.000 anak muda dengan skill digital yang bakal menjadi penggerak utama upaya digitalisasi desa dan pesisir sehingga dapat lebih produktif dan berdaya saing.

***

Dengan ‘8 Konsep Sehat Danny – Azhar’ ini, saya sangat yakin bakal terwujud lingkungan yang mendukung pembangunan berkelanjutan, kesejahteraan sosial, dan ekonomi yang lebih baik menuju tercapainya visi besar menjadikan Sulsel sebagai espisentrum pangan dunia atau Global Food Hub.

Sudah saatnya Sulsel memperoleh pemimpin terbaik yang memiliki rekam jejak, prestasi dan kinerja yang telah terbukti. Waktunya Sulsel mendapatkan pemimpin yang memiliki gagasan besar yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya tanpa terkecuali.

Saya melihat, semua harapan itu hanya dapat kita titipkan kepada passangan Danny – Azhar. Mari kita bantu mereka berdua untuk memenangkan Pilgub Sulsel pada 27 November 2024 nanti, agar Sulsel bisa kita sehatkan kembali, agar Sulsel dapat kita selamatkan!

Akbar Andi Leluasa, Sosok Pekerja Yang Tidak Banyak Bicara

Tinggalkan Balasan

Opini :Ditulis oleh Ibriyansah Irawan, Jubir Tim Pemenangan Budiman Akbar, 1 Oktober 2024

Setelah di daulat memberikan orasi politik dalam acara pengukuhan tim pemenangan Budiman Akbar Kecamatan Nuha beberapa hari yang lalu, Calon Wakil Bupati, Akbar Andi Leluasa secara spontan melontarkan kalimat yang membuat hadirin terperangah sekaligus kagum. “Tugas saya sebagai wakilnya Pak Budiman adalah banyak bekerja bukan banyak bicara,”. Seperti itulah kira kira makna yang ingin diungkapkan Akbar didepan ribuan simpatisannya. Ungkapan ini bisa menggambarkan karakternya yang sederhana dan *tahu diri*.

Dalam menjalankan roda pemerintahan, Bupati dan Wakil Bupati butuh keharmonisan di antara keduanya. Keharmonisan tersebut sering rusak karena salah satunya salah memposisikan diri, salah satunya bertindak melampaui kewajaran dan kepatutan. Sepertinya Akbar ingin meyampaikan bahwa pemahamannya tentang posisinya sebagai wakil bupati telah tuntas, pantang melampaui kepantasan dan kepatutan apalagi “melawan” pimpinannya.

Filsuf terkenal sekelas Aristoteles (384–322 SM) mengungkapkan bahwa Kesadaran diri adalah langkah pertama menuju kebijaksanaan.” Aristoteles menekankan pentingnya mengenal diri sendiri untuk mencapai kebijaksanaan dan kesederhanaan dalam hidup. Manusia Bugis pun mengenal Falsafah *Naisseng Alena, Taro Pasoro Gau’na* yang berarti manusia yang memiliki derajat tinggi adalah karena tahu diri dan bertanggung jawab penuh terhadap prilakunya.

Kesederhanaan, tanggung jawab, dan sikap tahu diri ini tentu tidak mudah diterapkan oleh seorang pemimpin. Ujian kekuasaan seperti candu yang selalu membuat tenggorokan kering kehausan. Tidak banyak yang lulus pada ujian ini. Hanya pemimpin yang memiliki “hati yang jernih” yang mampu melewatinya. Leluhur dan orang pintarnya Luwu, To Ciung MaccaE Ri Luwu mensyaratkan “Ati Macinnong” atau Hati Yang Jernih sebagai hal wajib yang dimiliki oleh pemimpin dan menjadi gambaran kualitas pemimpin yang akan membawa kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyatnya.

Akbar Andi Leluasa pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusan Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (DPP AMPI) sampai tahun 2022. Salah satu organisasi kepemudaan terbesar di Indonesia. Posisi sekretaris jenderal bukanlah jabatan sembarangan, bukan pula orang sembarangan yang bisa menempati posisi tersebut. Akbar juga pernah menjadi Direktur Eksekutif Badan Saksi Nasional DPP Partai Golkar (BSNPG) medio tahun 2019-2020. Saat itu PEMILU berlangsung, bisa dibayangkan betapa strategis posisi itu dengan cakupan tanggung jawabnya di 800 ribu lebih TPS di seluruh Indonesia.

Deretan pengalaman organisasi politik dan profesi pada tingkat nasional pernah dilakoni oleh Akbar sehingga diberbagai kesempatan, Bupati Budiman (sekarang sebagai calon Bupati) sering memuji wakilnya itu sebagai Pemain Timnas yang kompetitif tapi rendah hati, sopan santun, dan tidak melampaui batas.

OPINI: Rakyat Sulsel Cerdas, Tak Mudah Terhasut Survei Politik

Tinggalkan Balasan

Oleh: Asri Tadda (Direktur KAMPUS MERAH Research & Consultant (KMRC)/Jubir Danny – Azhar)

Tanggapan saya selalu Juru Bicara Danny – Azhar (DiA) terkait hasil survey lembaga Script Survey Indonesia (SSI) untuk Pilgub Sulsel 2024 sepertinya telah dipelintir dengan maksud tertentu.

Faktanya, tak pernah sekalipun saya menyatakan SSI sebagai lembaga survey abal-abal, namun ada pihak yang secara sengaja mencoba mengarahkan hal tersebut, seperti hendak mengaburkan substansi perdebatan, menikung pada hal yang diluar konteks.

Kebetulan saya juga terlibat dalam dunia survei dan konsultasi pemenangan politik. Saya cukup paham dengan bagaimana sebuah survei politik dilaksanakan, dan di tahap mana intervensi dapat saja dilakukan (jika harus dilakukan sebagai bagian dari startegi untuk memenangkan klien).

Karena itu, boleh-boleh saja saya meragukan hasil survey dari SSI terkait Pilgub Sulsel. Pasalnya, hasil survey SSI bertolak belakang dengan hasil survey internal kami dimana pasangan Danny – Azhar (DiA) sangat meyakinkan bakal memenangi Pilgub Sulsel 2024.

Lagipula, dalam beberapa kasus, hasil survey SSI malah berbeda cukup jauh dengan lembaga survei yang berskala nasional. Ini tentu membuat bingung publik.

Saya mengambil contoh survey SSI di Kabupaten Luwu Timur baru-baru ini. SSI melakukan survey Pilkada Luwu Timur pada 2-8 September 2024, dengan hasil Budiman – Akbar (47,32), Ibas – Puspa (41,95) dan Isrullah – Usman (2,93).

Di saat yang sama, Lingkaran Survei Indonesia (LSI) milik Denny JA juga melakukan survey per tanggal 2-10 September, dengan hasil Budiman – Akbar (39,2), Ibas – Puspa (44,9) dan Isrullah – Usman (3,0).

Nah, dalam kasus Luwu Timur dibatas, siapakah yang benar? Apakah SSI atau LSI yang sudah berskala nasional milik Deny JA itu? Salah satunya pasti salah, atau bahkan keduanya juga bisa salah.

Karena itu, saya mewanti-wanti masyarakat agar jangan terlalu mudah percaya atau terhasut oleh hasil lembaga survey, terutama yang dipublikasikan secara luas. Karena bisa saja survei tersebut telah dikondisikan untuk membangun atau mempengaruhi opini publik untuk kepentingan politik Paslon tertentu.

Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Sulawesi Selatan untuk menjadi pemilih yang cerdas, yang tidak mudah terbuai dan terpengaruh dengan rilis hasil survey yang dipublikasikan secara terbuka.

Pemilih cerdas adalah mereka yang menentukan pilihan lebih karena kualitas dan rekam jejak prestasi kandidat, pada visi dan gagasan kandidat, bukan pada polesan lembaga survey yang mungkin saja, telah dikontrak untuk melakukan hal itu.

Yang tak kalah penting, saya mengajak kepada seluruh pihak yang terlibat dalam kontestasi Pilgub mendatang, agar tetap mengedepankan komunikasi yang positif, yang tidak mengarah pada upaya fitnah dan adu domba.

Mari menjadikan Pilgub 2024 sebagai ajang para kandidat untuk bertarung dengan gagasan dan ide-ide terbaik mereka, dalam ikhtiar membangun Provinsi Sulawesi Selatan menjadi lebih sejahtera, adil dan makmur.

Sudah saatnya rakyat Sulawesi Selatan memperoleh pemimpin yang benar-benar berkualitas, pemimpin yang memiliki rekam jejak birokrasi dan prestasi yang jelas dan nyata, bukan hanya klaim atau polesan semata.

Hanya pemimpin berkualitas yang lahir, tumbuh dan besar dalam proses politik yang panjang, bisa membawa Sulawesi Selatan berubah menjadi lebih baik untuk semuanya. Dan Insya Allah, semua itu ada pada pasangan nomor urut 1, yakni Danny Pomanto – Azhar Arsyad. (*)