RADARLUWU.COM, Malili, Luwu Timur – Dengan semangat yang menggelora, Bawaslu Kabupaten Luwu Timur melaksanakan Apel Siaga Pengawasan Pemilihan Tahun 2024 yang digelar di lapangan Merdeka Puncak indah malili pada Rabu 20 November 2024, diikuti oleh 728 Pengawas Ad Hoc yang terdiri dari Panwascam, Pengawas Kelurahan/Desa (PKD), dan Pengawas TPS. Kegiatan ini menjadi tonggak kesiapan Bawaslu dan seluruh jajarannya dalam mewujudkan pelaksanaan Pilkada 2024 yang berintegritas.

Ketua Bawaslu Luwu Timur Pawennari, dalam arahannya yang penuh semangat, menegaskan bahwa apel siaga ini bukan sekadar kegiatan ceremonial, melainkan bukti nyata kesiapan Bawaslu dalam mengawal pesta demokrasi. “Konstitusi mengamanatkan kita untuk memastikan Pilkada dilaksanakan secara demokratis. Tugas kita adalah memastikan setiap pemilih yang hadir di TPS berdaulat dan terlindungi hak pilihnya,” ujarnya,

Dalam pesannya, Pawennari berulang kali menekankan pentingnya integritas dan profesionalisme dalam pengawasan. Ia mengingatkan, “Jangan ada duri dalam perjuangan pengawasan kita. Tidak boleh ada yang menjadi aktor operasi kecurangan selama penyelenggaraan Pilkada. Jika ada pengawas yang mencoba ‘bermain mata’ dengan pihak yang mengganggu netralitas, Bawaslu akan menindak tegas.

Acara tersebut dihadiri pula Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Alamsyah, Pjs Bupati yang diwakili staf ahli Bupati bidang hukum dan pemerintahan, Kapolres Luwu Timur, Kejaksaan Negeri Luwu Timur, serta unsur Forkopimda lainnya, menjadi momentum penting untuk menegaskan sinergi antar lembaga dalam menjaga marwah demokrasi.

Pawennari juga menekankan pentingnya menjaga kesehatan dan semangat hingga seluruh tahapan Pilkada selesai. “Integritas pilkada dimulai dari komitmen kita sebagai penyelenggara pemilu melalui Bawaslu,”ucapnya.

Dengan tema besar “Mengawal Pilkada Berintegritas”, Apel Siaga ini bukan hanya menyuarakan kesiapan teknis, tetapi juga menjadi panggilan moral bagi seluruh pengawas pemilu. Melalui kerja bersama yang profesional dan penuh integritas, Bawaslu Luwu Timur kata Pawennari bertekad memastikan Pilkada 2024 berjalan langsung, umum, bebas, rahasia (luber), jujur dan adil (jurdil).

Momen ini mencerminkan tekad bersama untuk menjaga kepercayaan rakyat, menjadikan pengawasan sebagai pilar kokoh demokrasi, dan memastikan suara rakyat terjaga hingga ke bilik suara pada 27 November 2024.

Di akhir acara, Bawaslu bersama Forkopimda malakukan penandatanganan deklarasi Pilkada berintegritas tahun 2024.

RADARLUWU.COM–Luwu Timur – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Luwu Timur gelar kegiatan sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif yang melibatkan kepala desa se-kabupaten Luwu Timur. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai persiapan menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024.

Sosialisasi yang berlangsung pada Rabu, (20/11/2024) di Aula Dinas Pendidikan, ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman kepala desa mengenai pentingnya peran mereka dalam menjaga integritas. Dalam acara tersebut, Komisioner Bawaslu Luwu Timur Kordiv HP2H, Zulkifli, menyampaikan dalam sambutannya bahwa pengawasan partisipatif merupakan kunci keberhasilan pemilu yang jujur dan adil.

“Jabatan Kepala Desa (Kades) merupakan amanah yang suci. Oleh karena itu, ia mengimbau para Kades untuk tetap menjaga integritas dan tidak terlibat dalam upaya apapun yang mendukung atau memihak pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur pada Pilkada 2024,*Tegas Zulkifli.

Sebagai bentuk komitmen bersama, kegiatan ini dilanjutkan dengan Ikrar bersama serta penandatanganan Fakta Integritas oleh seluruh kepala desa yang hadir. Fakta Integritas ini berisi 4 komitmen para kepala desa yaitu :

1. AKAN MENJAGA DAN MENEGAKKAN, PRINSIP NETRALITAS DALAM
MELAKSANAKAN, FUNGSI PELAYANAN PUBLIK, BAIK SEBELUM,
SELAMA MAUPUN SESUDAH, PELAKSANAAN PEMILU TAHUN 2024;

2. MENGHINDARI KONFLIK KEPENTINGAN, TIDAK MELAKUKAN PRAKTEKPRAKTEK INTIMIDASI, DAN ANCAMAN KEPADA SELURUH ELEMEN
MASYARAKAT, SERTA TIDAK MEMIHAK KEPADA PASANGAN CALON
TERTENTU;

3. MENGGUNAKAN MEDIA SOSIAL SECARA BIJAK, TIDAK DIPERGUNAKAN
UNTUK KEPENTINGAN PASANGAN CALON TERTENTU, TIDAK
MENYEBARKAN UJARAN KEBENCIAN, SERTA BERITA BOHONG;

4. MENOLAK POLITIK UANG, DAN SEGALA JENIS PEMBERIAN, DALAM
BENTUK APAPUN.

Dalam acara tersebut, peserta diberikan materi terkait regulasi pemilu, mekanisme pengawasan, serta potensi pelanggaran yang perlu diantisipasi. Kegiatan ini juga menghadirkan sesi tanya jawab, di mana kepala desa menyampaikan tantangan yang mereka hadapi di lapangan, seperti tekanan politik dan upaya mempertahankan netralitas di tengah dinamika politik.

Hadir dalam kegiatan ini, Kepada Dinas PMD, Dosen/Wakil Rektor Universitas Andi Djemma (Unanda) Kota Palopo, Dr Abdul Rahman Nur (Narasumber), perwakilan Kejaksaan Negeri Luwu Timur, Kesbangpol, termasuk seluruh Desa se Kabupaten Luwu Timur. (*)