Perkuat Sektor Pertanian, Wabup Luwu Timur Serahkan Mesin Panen kepada Petani

Tinggalkan Balasan

Radarluwu.com, Luwu Timur –Wakil Bupati Luwu Timur, Mochammad Akbar Andi Leluasa, menyerahkan dua unit mesin panen jenis Combine Harvester kepada Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian (UPJA) di Desa Sumber Makmur, serta Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) di Desa Nonblok, Kecamatan Kalaena, pada Jumat, 20 September 2024.

Penyerahan ini merupakan wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam mendorong pengembangan sektor pertanian.

Dalam sambutannya, Akbar menegaskan bahwa di bawah kepemimpinan Bupati Budiman, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur terus berupaya memperkuat sektor pertanian yang menjadi salah satu pilar perekonomian daerah.

“Komitmen Bupati Budiman terhadap pengembangan pertanian tidak diragukan lagi. Beliau bertemu langsung dengan Menteri Pertanian Amran Sulaiman, dan Alhamdulillah, Menteri berjanji untuk memberikan dana sebesar 25 miliar rupiah untuk pengembangan pertanian di Luwu Timur tahun ini,” ujar Akbar.

Menurut Akbar, bantuan mesin panen ini bukan sekadar dukungan material, melainkan bagian dari strategi jangka panjang untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi para petani.

Mesin Combine Harvester yang diserahkan diharapkan dapat mempercepat proses panen, mengurangi kehilangan hasil, serta menekan biaya operasional para petani.

Selain bantuan mesin, pemerintah juga telah mengalokasikan anggaran besar untuk mendukung pengembangan pertanian di berbagai sektor, seperti penyediaan alat dan mesin pertanian (alsintan), bibit unggul, serta infrastruktur pertanian lainnya.

“Inn Shaa Allah, tahun depan kami akan mulai menganggarkan pupuk gratis bagi petani, sebagai langkah lanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan dan hasil pertanian,” tambah Akbar.

Kegiatan ini mendapatkan apresiasi positif dari masyarakat, terutama para petani yang merasa terbantu oleh dukungan nyata dari pemerintah daerah. Program-program seperti ini diharapkan mampu mendorong kemajuan Luwu Timur sebagai daerah agraris yang kompetitif baik di tingkat regional maupun nasional.

 

Survei SSI: Mayoritas Masyarakat Apresiasi Kepemimpinan Bupati Budiman

Tinggalkan Balasan

Radarluwu.com-Mayoritas warga Kabupaten Luwu Timur merasa puas dengan kinerja Bupati H. Budiman, berdasarkan survei Script Survei Indonesia (SSI) yang menunjukkan 77,32% responden menyatakan kepuasan. Sebaliknya, 17,80% masyarakat menyatakan tidak puas, sementara sisanya tidak memberikan komentar.

Kepuasan tersebut didorong oleh sejumlah faktor. Menurut survei, 50% responden menganggap Budiman efektif dalam memimpin daerah, terutama menjaga stabilitas di tengah tantangan politik. Sebanyak 26,29% menilai perbaikan infrastruktur, khususnya jalan, sebagai alasan utama kepuasan, dan 10,34% mengapresiasi distribusi bantuan sosial yang merata.

Direktur SSI, Yurhardin, menyebutkan bahwa faktor-faktor lain yang mendukung kepuasan warga termasuk peningkatan infrastruktur, pemerataan bantuan, pelayanan publik yang baik, dukungan terhadap sektor pertanian, serta perhatian terhadap pendidikan. Namun, Yurhardin menekankan masih ada pekerjaan yang perlu diselesaikan, terutama terkait pemerataan infrastruktur.

Survei SSI, yang dilakukan pada 2-8 September 2024 dengan 410 responden menggunakan metode Multistage Random Sampling, memiliki margin of error sebesar ±4,8% dengan tingkat kepercayaan 95%. Hasil survei ini memberikan gambaran representatif mengenai pandangan masyarakat Luwu Timur terhadap kinerja Bupati Budiman.

 

KKLR: Hentikan Operasional PT Masmindo

Tinggalkan Balasan

Radarluwu.com,MAKASSAR – Organisasi paguyuban Kerukunan Keluarga Luwu Raya (KKLR) merespon polemik yang melibatkan PT Masmindo Dwi Area (MDA) dengan masyarakat pemilik lahan di Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan.

Dalam rapat khusus yang digelar di Makassar, Kamis (19/09/2024), Ketua Badan Pengurus Wilayah (BPW) KKLR Sulawesi Selatan, Ir. Hasbi Syamsu Ali, MM menegaskan bahwa operasional PT Masmindo harus dihentikan dulu.

“Dalam beberapa tahun terakhir, banyak sekali masalah yang terjadi yang sampai hari ini belum tuntas, menimbulkan pro kontra berkepanjangan. Karena itu, kami minta agar operasional PT Masmindo dihentikan dulu sampai semuanya clear,” kata Hasbi.

Dikatakan Hasbi, persoalan tambang memang kerap menyisakan banyak masalah, terutama yang terkait dengan penguasaan lahan yang masih diakui sebagai milik rakyat.

“Soal lahan di Latimojong, memang banyak yang sampai hari ini belum kelar. Sementara di satu pihak, perusahaan dengan semua kapasitas yang dipunyai, tidak bisa diimbangi oleh rakyat yang berada pada posisi paling lemah,” tambah Hasbi.

Karena itu, sengkarut yang melibatkan PT Masmindo dengan rakyat setempat harus diselesaikan secara tuntas terlebih dahulu sebelum perusahaan melanjutkan operasionalnya.

“Kita tidak ingin kasus seperti ini terus terjadi. Kasihan rakyat yang jadi korban, padahal mereka sudah bermukim di situ sejak dahulu kala. Semua pihak harus menahan diri dulu, jangan sampai jadi konflik yang berkepanjangan,” tambah Hasbi.

Dirinya menambahkan, polemik kepemilikan lahan di wilayah yang disebut sebagai Kontrak Karya (KK) PT Masmindo, seharusnya diselesaikan secara terbuka menurut aturan yang berlaku.

“Soal ganti rugi lahan, saya kira semua ada regulasinya. Apalagi di wilayah pertambangan. Jangan sampai hal-hal seperti ini menjurus pada tindak pidana maupun perdata yang pada akhirnya akan merugikan semua pihak,” tambah Hasbi.

Karena itu, Hasbi menyerukan agar semua pihak menahan diri sembari menunggu proses hukum yang tengah berlangsung.

Selain itu, ia juga meminta kepada Pemerintah Kabupaten Luwu agar mengambil posisi yang proporsional terkait dengan perlindungan terhadap hak rakyatnya sendiri.

“Pemkab Luwu seharusnya tidak berat sebelah. Benar bahwa investasi perlu ada, tetapi hak rakyat seharusnya yang jadi prioritas utama. Pemerintah kan hadir untuk melindungi mereka,” tukas Hasbi.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Ketua Dewan Pertimbangan BPP KKLR Buhari Kahar Muzakar, Wakil Ketua BPP KKLR Abdul Talib Mustafa, Sekretaris Umum BPW KKLR Sulsel Asri Tadda, dan Wakil Ketua BPW KKLR Sulsel Bidang Lingkungan Hidup A. Erni Rumanga.

Selain itu juga hadir Ketua Kerukunan Keluarga Rante Balla (KKRB) Ayu Kanna, Wakil Ketua Bidang Tani dan Nelayan BPW KKLR Sulsel Husba Pada, pengurus KKLR Sulsel yang membidangi masalah hukum diantaranya Asdar Tosibo, Jodi Pama’tan, Agung Kanna dan Edmond Siahaan, serta Biro Kesekretariatan KKLR Sulsel Adil Mubarak dan pengurus organisasi mahasiswa asal Luwu Raya. (*)

Sentra Gakkumdu Luwu Timur Sabet Juara 1 Nasional dalam Penegakan Hukum Pemilu 2024

Tinggalkan Balasan

Radarluwu.com,Jakarta – Prestasi membanggakan kembali diraih oleh Kabupaten Luwu Timur. Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) Luwu Timur berhasil meraih juara 1 sebagai laporan kinerja terbaik se-Indonesia. Penghargaan ini diberikan atas kinerja optimal Sentra Gakkumdu dalam penegakan hukum selama Pemilu 2024, Kamis (19/9).

Pengumuman prestasi tersebut disampaikan dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Sentra Gakkumdu untuk Pemilu 2024, yang diadakan di Ancol Beach City International Stadium, Jakarta. Acara ini diselenggarakan oleh Bawaslu RI dan dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) RI, serta dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum), Jaksa Agung Muda Intelijen (Jam Intel), Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Ketua KPU RI, Komisioner KPU RI, Ketua Bawaslu RI, Komisioner Bawaslu RI, Ketua Bawaslu Provinsi, dan unsur Gakkumdu dari seluruh kabupaten dan kota di Indonesia.

Dalam rangkaian acara tersebut, juga dilaksanakan Gakkumdu Award 2024, di mana Sentra Gakkumdu Luwu Timur sukses meraih juara pertama sebagai laporan kinerja terbaik. Peringkat kedua diraih oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan juara ketiga diperoleh Sentra Gakkumdu Lampung Timur. Piala penghargaan ini diterima langsung oleh Ketua Bawaslu Luwu Timur Pawennari, Kordiv P3S Bawaslu Luwu Timur Sukmawati, Kasat Reskrim Polres Luwu Timur Iptu Achmad Alfian, dan Kasi Pidum Kejari Luwu Timur Subair.

Kasat Reskrim Polres Luwu Timur, Iptu Achmad Alfian, mengungkapkan rasa syukur dan kebanggaannya atas pencapaian ini. “Penghargaan ini kami dedikasikan kepada Kabupaten Luwu Timur. Ini adalah hasil kerja tim di Gakkumdu. Kami merasa bangga dan bersyukur, semoga ini menjadi momentum bagi Gakkumdu untuk lebih bersemangat lagi dalam menciptakan penegakan hukum tindak pidana pemilu yang cepat, sederhana, dan tidak memihak. Kami semua berkomitmen untuk itu,” ujar Iptu Achmad Alfian.

Penghargaan ini menjadi bukti nyata bahwa kolaborasi yang solid antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam Sentra Gakkumdu mampu menghasilkan kinerja yang luar biasa, khususnya dalam mengawal proses demokrasi di Indonesia.

 

Kampanye Pilkada Serentak di Sulsel Diprediksi Rawan, Polda Siapkan Ribuan Personel

Tinggalkan Balasan

Radarluwu.com, MAKASSAR- Dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban selama tahapan kampanye Pilkada Serentak 2024, Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Selatan menyiagakan sebanyak 7.656 personel. Jumlah ini terdiri dari 2.260 personel dari Polda Sulsel dan 5.396 personel dari Polres jajaran di wilayah Sulawesi Selatan.

 

Kapolda Sulsel, Irjen Pol Andi Rian R Djajadi, menyampaikan bahwa total kekuatan yang disiapkan sebenarnya mencapai 2/3 dari keseluruhan personel Polda Sulsel. “Jika keseluruhan personel Polda Sulsel berjumlah 18 ribu lebih, maka yang kita siapkan sekitar 14 hingga 15 ribu personel. Namun, tidak semuanya akan dikerahkan sekaligus,” ungkap Andi Rian saat menjadi narasumber dalam Talkshow Pilkada di kantor Tribun Timur, Makassar, Selasa (17/9/2024).

 

Berdasarkan analisis dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Sulawesi Selatan menempati posisi kelima dalam indeks kerawanan pemilu. Namun, pada pemilihan presiden dan legislatif sebelumnya, Sulawesi Selatan berhasil berada di peringkat kedua sebagai daerah teraman dalam penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu, Andi Rian menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen menjaga kondusivitas Pilkada, baik dalam pemilihan gubernur, bupati, maupun wali kota.

 

Lebih lanjut, Andi Rian menyebutkan bahwa tahapan kampanye yang akan berlangsung mulai 25 September hingga 23 November 2024 menjadi periode paling rawan di Sulawesi Selatan. “Menurut pemetaan terbaru, tahapan kampanye di Sulsel justru terdeteksi paling rawan. Tentu ini bukan hal yang baik, namun kami optimis bisa menjaga situasi tetap kondusif,” tambahnya.

 

Jebolan Akademi Kepolisian (Akpol) 1991 ini tetap optimis bahwa kampanye akan berlangsung aman dan terkendali. “Saya selalu menyampaikan bahwa insya Allah Sulawesi Selatan akan tetap aman dan nyaman,” kata Andi Rian.

 

Selain itu, berdasarkan pemetaan, kerawanan saat hari pencoblosan di Sulawesi Selatan relatif lebih rendah, dengan menempati urutan ke-21 dari 34 provinsi yang berpotensi rawan.

 

Untuk memastikan keamanan di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Polda Sulsel telah menyiapkan skema pengamanan berdasarkan tingkat kerawanan TPS. “Dua personel akan ditempatkan untuk satu TPS yang sangat rawan, dua personel untuk dua TPS rawan, dan dua personel untuk 4 hingga 8 TPS yang kurang rawan,” jelasnya.

 

Pengamanan juga diterapkan di kantor KPU dan Bawaslu Sulsel, di mana masing-masing akan dijaga oleh 20 personel.

 

Dalam diskusi yang diadakan di kantor Tribun Timur tersebut, hadir pula Ketua KPU Sulsel Hasbullah, Ketua Bawaslu Sulsel Mardiana Rusli, serta perwakilan organisasi wartawan seperti AJI Makassar, IJTI Sulsel, PFI Makassar, dan AMSI Sulsel. Diskusi ini dipandu oleh Ketua Forum Dosen Makassar, Prof. Adi Suryadi Culla.

 

Dengan kesiapan ini, Polda Sulsel berharap agar tahapan Pilkada Serentak 2024 dapat berjalan lancar dan aman, serta partisipasi masyarakat dalam pesta demokrasi dapat berlangsung kondusif