Arsip Tag: BPD

Radarluwu, Jakarta, 5 Juli 2025 — Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (DPP ABPEDNAS) secara resmi melakukan audiensi ke tiga kementerian strategis, yaitu Kementerian Koperasi dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kunjungan ini merupakan langkah konkret dalam menyerahkan rekomendasi hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ABPEDNAS 2025, yang disusun berdasarkan masukan dan aspirasi ribuan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari seluruh Indonesia.

Delegasi ABPEDNAS terbagi dalam tiga komisi sesuai bidang dan fokus pembahasan:

Komisi I beraudiensi dengan Kementerian Koperasi dan diterima oleh Deputi Kelembagaan dan Digitalisasi Koperasi, Hendra Saragih. Delegasi menyampaikan pentingnya penguatan peran BPD dalam mendukung dan mengawasi pembentukan koperasi desa berbasis komunitas yang inklusif dan mandiri.

Komisi II dipimpin oleh Badrul Amali, Ketua DPD ABPEDNAS Jawa Timur, bertemu dengan Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan Kemendes PDTT, Taufik Madjid. Rekomendasi yang disampaikan menitikberatkan pada peningkatan kapasitas kelembagaan BPD serta perlunya sinkronisasi program desa dengan prioritas pembangunan nasional.

Komisi III dipimpin oleh Firmansyah Lesmana, Ketua Delegasi BPD ke Kemendagri, melakukan audiensi dengan Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri. Firmansyah Lesmana adalah Ketua BPD di Desa di Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat yang juga menjadi Penggerak Abpednas Jawa Barat. Dalam pertemuan yang berlangsung hangat dan konstruktif, disampaikan sejumlah aspirasi penting menyangkut penguatan kelembagaan dan kesejahteraan BPD, yaitu:

1. Mendorong percepatan penerbitan Peraturan Pemerintah sebagai turunan UU Nomor 3 Tahun 2024.

2. Mendorong program peningkatan kapasitas BPD yang didanai oleh APBN.

3. Usulan agar tunjangan/insentif BPD diatur oleh pemerintah pusat agar merata di seluruh Indonesia.

4. Penguatan kesejahteraan anggota BPD melalui jaminan kesehatan, hari tua, dan penghargaan bagi BPD purna bakti.

5. Penegasan mekanisme pencalonan BPD dari kalangan ASN/TNI/Polri/BUMN yang harus mendapat izin dari pimpinan instansi. Termasuk BPD cukup cuti jika mencalonkan diri sebagai kades dan pencalonan lain.

Semua usulan tersebut mendapat respon positif dari Kemendagri, yang menyatakan akan menjadikannya referensi dalam penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang sedang dibahas.

Sementara itu, delegasi ke Kementerian Koperasi dipimpin oleh Wahono, Ketua DPD ABPEDNAS Sumsel, yang juga menekankan pentingnya sinergi BPD dengan koperasi desa sebagai pilar ekonomi kerakyatan.

Ketua Umum DPP ABPEDNAS, Indra Utama, dalam pernyataannya menyampaikan bahwa rekomendasi Rakernas 2025 merupakan tindak lanjut dari Dialog Nasional sehari sebelumnya di Nusantara IV Kompleks MPR/DPR RI, yang menghadirkan perwakilan dari kementerian, lembaga, serta masyarakat desa.

“Kami berharap rekomendasi ini dapat menjadi bahan pertimbangan strategis dalam perumusan kebijakan masing-masing kementerian. Tujuan utamanya adalah agar regulasi benar-benar menyentuh kebutuhan dan aspirasi nyata masyarakat desa, khususnya anggota BPD sebagai mitra pemerintahan desa,” ujar Indra Utama.

Ketiga audiensi dikomandoi oleh Sekjend DPP Abpednas, Deden Syamsudin sehingga bisa dilaksanakan sesuai rencana dan agenda Silatnas BPD dan Rakernas dalam 3 hari kegiatan. Sebelumnya, pada Silatnas Anggota BPD di gedung Nusantara IV MPR Senayan, juga telah digelar Apel Akbar Jaga Desa yang dipimpin oleh Inspektur Upacara Sesjamintel, Sarjono Turin, sekaligus menerima pernyataan sikap Anggota BPD dalam menjaga desa.

Rakernas ABPEDNAS 2025 juga menghasilkan sejumlah rencana aksi nasional, antara lain pelatihan peningkatan kapasitas, advokasi kelembagaan BPD, kolaborasi lintas kementerian, serta usulan kenaikan tunjangan anggota BPD yang saat ini dinilai belum layak dan merata. Idealnya minimal rata-rata sesuai ambang batas bawa sebesar Rp 2.000.000.

Dengan semangat kebersamaan dan pengabdian, ABPEDNAS menegaskan komitmennya untuk terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun desa yang demokratis, transparan, dan sejahtera.

Radarluwu, JAKARTA –Setelah tiga hari penuh rangkaian kegiatan strategis dan bersejarah, Silaturahmi Nasional (Silatnas) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Rapat Kerja Nasional Asosiasi BPD Seluruh Indonesia (ABPEDNAS) Tahun 2025 resmi ditutup pada Sabtu, 5 Juli 2025, di Jakarta. Kegiatan ini diikuti oleh ribuan anggota BPD dan pengurus ABPEDNAS dari seluruh penjuru Nusantara, mulai dari wilayah pegunungan, pesisir, hingga pelosok desa terpencil.

Acara ini menjadi momentum penting dalam memperkuat peran BPD sebagai garda demokrasi desa. Sejak hari pertama, Kamis (3/7), para peserta telah menunjukkan semangat dan dedikasi luar biasa. Meski banyak di antara mereka harus menempuh perjalanan jauh, melewati medan sulit, dan meninggalkan keluarga serta tugas desa sementara waktu, namun semangat membangun desa tetap menyala di setiap langkah.

Selama tiga hari, peserta mengikuti berbagai kegiatan padat dan bermakna, di antaranya:

Apel Akbar “BPD Jaga Desa” bersama Jaksa Agung Muda Intelijen, sebagai komitmen awal menjaga transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa.

Pembukaan Resmi dan Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan, menegaskan pentingnya nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai fondasi BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan dan aspiratif.

Dialog Strategis bersama tiga kementerian/lembaga terkait pengentasan kemiskinan, membuka ruang komunikasi langsung antara BPD dan pemerintah pusat.

Sesi Penguatan Kapasitas dari para pakar dan praktisi desa, serta Rapat Komisi yang membahas strategi penguatan peran BPD secara nasional.

Audiensi Delegasi ABPEDNAS ke Kemendagri, Ditjen Bina Pemdes, Kementerian Koperasi dan UKM, serta Kementerian Desa untuk menyampaikan langsung hasil rekomendasi Rakernas.

Ketua Umum ABPEDNAS, Indra Utama menyampaikan rasa haru dan bangga atas keberhasilan Silatnas dan Rakernas tahun ini. Ia menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar seremonial, namun wujud nyata dari konsolidasi nasional BPD dalam mengawal pembangunan desa.

“Insya Allah, ini adalah pijakan besar menuju masa depan BPD yang lebih kuat. Rakernas ini spektakuler karena berhasil mempersatukan kita semua dalam satu energi perjuangan: BPD Satu Komando, Bangun Desa, Kawal NKRI!”, ungkapnya.

Silatnas dan Rakernas ABPEDNAS 2025 ditutup dengan harapan besar agar semangat yang terbawa dari Jakarta dapat dibawa pulang ke desa masing-masing, untuk kemudian ditindaklanjuti dalam kerja nyata, semangat kolektif, dan profesionalisme yang lebih tinggi.

“Karena dari desa, kita bangun Indonesia. Sesuai motto ABPEDNAS: Membangun Desa, Menata Kota,” tutupnya.

Para peserta pun mulai kembali ke daerah masing-masing dengan membawa semangat baru demi Indonesia Emas 2045. Sampai jumpa dalam kegiatan nasional BPD berikutnya yang lebih bermanfaat bagi desa dan negeri.