Arsip Tag: SulSel

MAKASSAR— Ketua DPW Gerakan Rakyat Sulawesi Selatan, Asri Tadda, menanggapi pernyataan politisi Partai Golkar Idrus Marham yang mengingatkan agar kritik Anies Baswedan kepada pemerintah disertai optimisme dan solusi.

Menurut Asri, dalam negara demokrasi, kritik tidak boleh dipersepsikan sebagai ancaman, apalagi ketika kritik tersebut berangkat dari realitas yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Kami menghormati pandangan Pak Idrus Marham. Namun yang perlu dipahami adalah bahwa optimisme yang sehat tidak lahir dari menutup mata terhadap persoalan. Optimisme justru lahir dari keberanian mengakui masalah dan kesungguhan untuk menyelesaikannya,” tegas Asri dalam keterangannya di Makassar, Sabtu (23/5/2026).

Ia menilai pernyataan Anies Baswedan selama ini bukanlah upaya membangun pesimisme publik, melainkan bentuk tanggung jawab moral untuk menyuarakan berbagai persoalan yang dirasakan rakyat di lapangan, mulai dari tekanan ekonomi rumah tangga, melemahnya daya beli masyarakat, sulitnya lapangan kerja, hingga meningkatnya beban hidup masyarakat kelas menengah dan bawah.

“Ketika rakyat mengeluhkan harga kebutuhan pokok yang terus naik, biaya hidup yang semakin berat, dan peluang ekonomi yang makin sempit, maka menyampaikan fakta itu bukan pesimisme. Itu adalah kejujuran. Yang berbahaya justru jika elite politik lebih sibuk menjaga narasi optimisme daripada menjawab substansi persoalan yang sedang dihadapi rakyat,” ujarnya.

Asri menegaskan bahwa kritik tidak harus selalu diawali dengan pujian agar dianggap konstruktif. Dalam demokrasi, kritik merupakan instrumen kontrol publik yang sah dan dijamin konstitusi.

“Jangan sampai kita terjebak pada logika bahwa setiap kritik terhadap pemerintah harus dianggap sebagai serangan politik. Jika ada persoalan yang disampaikan, maka jawablah persoalannya. Jangan sibuk menyerang orang yang menyampaikan kritik,” katanya.

Asri juga mengingatkan bahwa banyak persoalan nasional memang dipengaruhi dinamika global. Namun menurutnya, kondisi global tidak boleh dijadikan alasan untuk menghindari evaluasi terhadap kebijakan nasional.

“Tidak ada yang membantah bahwa dunia sedang menghadapi tantangan ekonomi. Tetapi tugas pemerintah justru memastikan dampaknya bisa diminimalkan terhadap rakyat. Karena itu, ketika ada kritik terhadap kondisi yang terjadi, respons yang dibutuhkan adalah penjelasan dan solusi, bukan sekadar ajakan untuk tetap optimistis,” ujarnya.

Sebagai organisasi yang lahir dari semangat partisipasi warga negara, Gerakan Rakyat memandang bahwa kritik dan optimisme bukanlah dua hal yang saling bertentangan.

“Kami percaya pada masa depan Indonesia. Tetapi kecintaan terhadap bangsa tidak bisa diwujudkan dengan menutupi masalah. Cinta kepada Indonesia mesti diwujudkan dengan keberanian mengatakan yang benar, sekalipun itu tidak nyaman didengar,” tambah Asri.

“Kritik adalah bagian dari ikhtiar memperbaiki keadaan, bukan upaya menjatuhkan negara,”
tegas Ketua Partai Gerakan Rakyat Sulsel itu.

Asri kemudian menyindir kecenderungan sebagian elite yang lebih reaktif terhadap kritik daripada terhadap masalah yang dikritik.

“Jangan salah sasaran. Yang harus dilawan adalah kemiskinan, pengangguran, ketimpangan, dan kesulitan hidup rakyat. Bukan orang yang mengingatkan bahwa masalah-masalah itu ada,” tegas dia.

Menutup pernyataannya, Asri Tadda mengajak seluruh elemen bangsa untuk membangun budaya demokrasi yang lebih dewasa.

“Demokrasi yang sehat tidak meminta rakyat diam demi menjaga optimisme. Demokrasi yang sehat memberi ruang bagi kritik agar pemerintah semakin kuat dan kebijakan semakin tepat,” tukasnya.

“Indonesia tidak membutuhkan optimisme yang dipaksakan. Indonesia membutuhkan optimisme yang lahir dari kejujuran, keberanian, dan kerja nyata,” pungkas Asri. (*)

LUTIM — Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Selatan menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Luwu Timur atas kebijakan penggratisan retribusi di sejumlah fasilitas daerah. Kebijakan tersebut diterapkan pada Rusunawa Sumasang, sejumlah objek wisata, serta area parkir RSUD I Lagaligo.

Pujian tersebut disampaikan Pengendali Teknis BPK RI Sulsel, Nila Syahrinda Syahrir, saat audiensi dengan Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, dalam rangka exit meeting pemeriksaan kepatuhan pengelolaan pajak dan retribusi daerah tahun 2024 hingga triwulan III 2025. Pertemuan berlangsung di Ruang Kerja Bupati, Senin (17/10/2025).

Nila mengingatkan agar kebijakan retribusi gratis tersebut tetap diawasi pelaksanaannya oleh instansi terkait. Ia menyampaikan bahwa pemeriksaan telah dilakukan selama 60 hari, sejak September hingga November, guna memastikan kesesuaian pelaksanaan regulasi dan mekanisme pemungutan pajak serta retribusi daerah.

Dalam pemeriksaan itu, BPK memberikan sejumlah rekomendasi untuk optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya terkait pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) serta pengelolaan di RSUD I Lagaligo. Empat aspek menjadi fokus pemeriksaan, yaitu regulasi, perencanaan dan penganggaran, penetapan dan pemungutan, serta penagihan piutang dan penyetoran.

Bupati Irwan menyampaikan apresiasi atas hasil evaluasi tersebut dan menegaskan komitmen Pemkab Luwu Timur untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK. Ia menginstruksikan Badan Pendapatan Daerah dan Inspektorat untuk segera melakukan langkah perbaikan sesuai catatan BPK.

Exit meeting ini menandai berakhirnya pemeriksaan lapangan oleh BPK. Pemkab Luwu Timur berharap tindak lanjut atas rekomendasi tersebut dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan berdampak pada peningkatan PAD.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Plt Sekda Ramadhan Pirade, Plt Kepala Bapenda Muhammad Yusri, Kepala BPKAD Muhammad Said, Direktur RSUD I Lagaligo dr. Irfan, Kepala Inspektorat Dohri As’ari, serta Sekretaris Dinas Kesehatan dr. Helmi Kahar