RadarLuwu.com, Makassar – Wacana otonomi khusus Sulawesi Selatan hingga sistem federal mengemuka dalam forum bertajuk “Partai Politik dan Masa Depan Otonomi Daerah” yang digelar Lembaga Penerbitan dan Media Digital (LPMD) Majelis Wilayah KAHMI Sulsel. Diskusi berlangsung di ruang terbuka belakang Kopi Aspirasi, Jalan AP Pettarani, Makassar, Jumat (4/9/2026) malam hingga Sabtu (5/9/2026) dini hari.
Ratusan aktivis, kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), dan tokoh KAHMI dari berbagai daerah mengikuti forum yang mengevaluasi perjalanan desentralisasi pasca-Reformasi. Alih-alih menghasilkan satu sikap tunggal, forum justru memperlihatkan lebarnya spektrum pandangan soal masa depan hubungan pusat dan daerah.
Hadir sebagai pemantik diskusi Presidium KAHMI Sulsel Ni’matullah Erbe, Ketua KPU Sulsel Hasbullah, pengamat politik Universitas Hasanuddin (Unhas) Dr Adi Suryadi Culla, dan Wakil Pemimpin Redaksi Tribun Timur AS Kambie. Forum dibuka Direktur LPMD MW KAHMI Sulsel Asri Tadda, dipandu Andi Sri Wulandari, dan ditutup Koordinator Presidium MW KAHMI Sulsel Ir Hj Fadriaty Asmaun.
Ni’matullah Erbe, mantan Wakil Ketua DPRD Sulsel dua periode, menilai Reformasi 1998 belum sepenuhnya menghasilkan distribusi kewenangan yang ideal antara pemerintah pusat dan daerah. “Berhenti berpikir Indonesia. Susah 80 tahun kita jadi alas kaki pemerintah pusat. Saatnya kita berpikir bangsa kita sendiri. Bangsa Bugis, Bangsa Makassar, Bangsa Toraja, Mandar, dan Luwu,” ujarnya. Ia bahkan membuka ruang pembahasan sistem federal sebagai salah satu alternatif desain pemerintahan.
Senada, Wakil Pemimpin Redaksi Tribun Timur AS Kambie mengajak peserta menilik kembali sejarah bergabungnya kerajaan-kerajaan di Sulawesi ke NKRI setelah Proklamasi 1945. Sementara pengamat politik Unhas Adi Suryadi Culla menyebut perdebatan negara kesatuan versus federalisme merupakan diskusi klasik yang telah berlangsung sejak awal kemerdekaan, antara Soekarno dan Hatta.
Ketua KPU Sulsel Hasbullah menyoroti mahalnya biaya kontestasi politik di daerah. Ia menyebut ongkos politik kandidat kepala daerah dapat mencapai sekitar Rp25 miliar hingga Rp27 miliar, dan mengingatkan kader HMI agar tidak menjauhi politik karena partai tetap instrumen penting memperjuangkan gagasan.
Forum KAHMI Sulsel itu juga memunculkan dorongan agar wacana tidak berhenti sebagai diskusi. LPMD MW KAHMI Sulsel menargetkan keluaran berupa policy brief atau rekomendasi KAHMI, rekomendasi kebijakan reformasi desentralisasi, naskah akademik, serta serial diskusi lanjutan mengenai desain ketatanegaraan Indonesia.
Sumber: Bonepos.com