Arsip Kategori: Bawaslu Lutim

Burau – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Luwu Timur terus berkomitmen dalam memperkuat pendidikan demokrasi dengan menyasar generasi Z di SMA Negeri 7 Luwu Timur, Kecamatan Burau, Desa Jalajja, Selasa (21/4). Kegiatan ini menekankan pentingnya penggunaan hak pilih secara sadar, berkeadaban, dan bebas dari praktik politik uang.

Ketua Bawaslu Kabupaten Luwu Timur Pawennari mengatakan bahwa siswa kelas XI dan XII saat ini berada pada fase strategis sebagai pemilih pemula, bahkan sebagian telah memiliki KTP dan akan segera menggunakan hak pilihnya pada Pemilu mendatang.

“Setiap warga negara yang berusia 17 tahun atau pernah menikah memiliki hak pilih dalam pemilu. Hak ini harus digunakan secara sadar dan berkeadaban, tanpa harus ditransaksikan dengan iming-iming politik uang atau sejenisnya,” ujar Pawennari.

Ia menegaskan bahwa penggunaan hak pilih secara bermartabat akan berpengaruh terhadap kualitas hasil pemilu. Menurutnya, proses yang bersih akan menghasilkan keputusan politik yang lebih objektif karena lahir dari pilihan yang murni, bukan transaksional.

Selain itu, Bawaslu juga menekankan pentingnya partisipasi bermakna (meaningful participation), mengingat komposisi pemilih pada Pemilu 2029 diperkirakan akan didominasi oleh generasi Z dan milenial.

“Siswa kelas XI dan XII hari ini menjadi strategis dalam mempengaruhi hasil pemilu yang akan datang. Karena itu, penting bagi mereka memahami pemilu sejak dini agar terhindar dari pragmatisme politik,” jelasnya.

Lebih lanjut, Pawennari menyampaikan bahwa partisipasi dalam Pemilu tidak hanya sebatas menggunakan hak pilih, tetapi juga mencakup keterlibatan dalam mempersiapkan pemilu yang lebih berkualitas.

“Partisipasi yang dibangun bukan hanya hadir dalam Pemilu, tetapi juga ikut memastikan prosesnya berjalan lebih berkualitas,” tambahnya.

Kegiatan ini diikuti puluhan siswa-siswi yang merupakan pengurus OSIS dan berlangsung secara interaktif melalui dialog dua arah. Diskusi difokuskan pada penguatan pemahaman kepemiluan sejak dini sebagai bagian dari pembentukan kesadaran politik secara epistemik.

Kehadiran Bawaslu Luwu Timur diterima langsung oleh Guru Pembina Rosdiana Said. Pihak sekolah menyambut baik kegiatan tersebut dan mengapresiasi upaya edukasi kepemiluan kepada siswa.

Pengurus OSIS bahkan mendorong adanya kolaborasi lanjutan, termasuk keterlibatan Bawaslu dalam program kesiswaan dan pemilihan pengurus OSIS sebagai sarana pembelajaran demokrasi di lingkungan sekolah.

Pada kesempatan itu, Bawaslu juga menyampaikan apresiasi kepada pihak sekolah atas dukungan yang diberikan dalam pelaksanaan kegiatan.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada Kepala Sekolah dan para guru atas perkenannya memberi ruang bagi Bawaslu untuk membagi narasi kepemiluan kepada siswa sebagai upaya menanamkan kesadaran politik secara epistemik,” tutup Pawennari.

Malili – Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Luwu Timur Sulkifli menyebut peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Bawaslu ke-18 sebagai momentum untuk merefleksikan perjalanan kelembagaan sekaligus mengonsolidasikan demokrasi.

Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan peringatan HUT Bawaslu yang digelar di Kantor Bawaslu Luwu Timur, Kamis (9/4).

Menurut Sulkifli, perjalanan Bawaslu selama hampir dua dekade telah diwarnai berbagai catatan penting, khususnya yang berkaitan dengan tugas pengawasan pemilu.

“Kegiatan ini merupakan momentum untuk mengonsolidasikan demokrasi. Kita memaknai bahwa perjalanan Bawaslu dari tahun ke tahun memiliki catatan peristiwa penting, terutama yang berkaitan dengan pengawasan,” ujarnya.

Ia mengatakan bahwa peringatan HUT Bawaslu juga menjadi ruang refleksi bagi seluruh jajaran Bawaslu untuk melihat kembali perjalanan lembaga hingga memasuki usia ke-18 tahun.

Menurutnya, dalam perjalanannya Bawaslu menghadapi berbagai dinamika kelembagaan, baik secara internal maupun eksternal.

Ke depan, Sulkifli menilai Bawaslu akan menghadapi berbagai tantangan yang membutuhkan energi, pemikiran, serta komitmen kuat dari seluruh jajaran lembaga.

“Bawaslu ke depan akan menghadapi berbagai tantangan yang tentu menguras energi dan pikiran,” katanya.

Meski demikian, ia optimistis Bawaslu tetap mampu menjalankan peran strategis dalam menjaga kualitas demokrasi.

Malili – Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Luwu Timur Sukmawati Suaib menegaskan pentingnya menjaga marwah lembaga dalam menjalankan tugas pengawasan dan penindakan pelanggaran pemilu.

Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Bawaslu ke-18 yang dilaksanakan di Kantor Bawaslu Luwu Timur, Kamis (9/4).

Menurut Sukmawati, peringatan HUT Bawaslu merupakan momentum bagi seluruh jajaran Bawaslu di berbagai tingkatan untuk merefleksikan perjalanan pengabdian lembaga dalam mengawal demokrasi.

“Hari ini seluruh jajaran Bawaslu di semua tingkatan memperingati hari jadi Bawaslu yang ke-18 tahun,” ujarnya.

Ia mengatakan bahwa selama 18 tahun perjalanan Bawaslu, berbagai dinamika dalam proses penindakan pelanggaran pemilu telah dihadapi oleh lembaga pengawas pemilu tersebut, baik di tingkat pusat maupun daerah.

“Tentunya 18 tahun pengabdian Bawaslu banyak riak-riak mulai dari tingkat RI sampai kabupaten/kota yang tidak luput dari proses penindakan,” katanya.

Meski demikian, menurut Sukmawati, Bawaslu terus melakukan berbagai perbaikan kelembagaan serta menghadirkan inovasi berbasis regulasi dalam menjalankan tugas pengawasan.

Ia menegaskan bahwa di tingkat kabupaten/kota, Bawaslu senantiasa melaksanakan penindakan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Sukmawati juga mengajak seluruh pihak untuk memberikan dukungan agar Bawaslu tetap mampu menjaga integritas dan marwah lembaga dalam mengawal demokrasi.

Malili – Ketua Bawaslu Kabupaten Luwu Timur Pawennari menegaskan bahwa konsolidasi demokrasi yang kuat harus dimulai sebelum tahapan pemilu dilaksanakan.

Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Bawaslu ke-18 yang digelar di Kantor Bawaslu Luwu Timur, Kamis (9/4).

Menurut Pawennari, penguatan demokrasi tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara pemilu, tetapi juga memerlukan keterlibatan berbagai pihak seperti partai politik, pemerintah daerah, serta masyarakat.

“Sesungguhnya konsolidasi demokrasi yang paling substantif hanya bisa dilakukan sebelum pemilu dilaksanakan, termasuk keterlibatan partai politik, pemerintah daerah dalam konteks demokrasi di daerah, serta penyelenggara pemilu,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa keberhasilan demokrasi tidak hanya diukur dari terselenggaranya pemilu, tetapi juga dari kualitas proses yang mendahuluinya.

Pawennari menilai apabila prosedur demokrasi berjalan dengan baik, maka para pemimpin yang terpilih melalui pemilu akan mampu memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya meningkatkan kecakapan pemilih dalam menentukan pilihan politiknya.

“Jika pemilih tidak memiliki kecakapan yang memadai, maka pengisian jabatan eksekutif dan legislatif akan menjadi rapuh,” jelasnya.

Oleh karena itu, menurut Pawennari, Bawaslu memiliki peran penting dalam memperbaiki tatanan demokrasi, termasuk melalui pengembangan pengawasan partisipatif di masa non-tahapan pemilu.

Malili – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Luwu Timur memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Bawaslu ke-18 di Kantor Bawaslu Luwu Timur, Kamis (9/4). Kegiatan ini menjadi momentum refleksi perjalanan lembaga dalam mengawal demokrasi di Indonesia khususnya di Kabupaten Luwu Timur.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Ketua Bawaslu Luwu Timur Pawennari, Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Sulkifli, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Sukmawati Suaib, serta Kepala Sekretariat Lenny Thalib bersama jajaran staf.

Hadir pula Komisioner Bawaslu Luwu Timur periode sebelumnya, yakni Rachman Atja dan Zaenal Arifin, serta Ketua KPU Luwu Timur Irfan Lahabu.

Dalam kegiatan tersebut, para pimpinan Bawaslu menyampaikan refleksi perjalanan lembaga pengawas pemilu dari masa ke masa, sekaligus menyoroti dinamika dan tantangan dalam menjalankan tugas pengawasan.

Ketua Bawaslu Luwu Timur Pawennari menegaskan bahwa konsolidasi demokrasi yang kuat sejatinya harus dimulai sebelum pemilu dilaksanakan.

“Sesungguhnya konsolidasi demokrasi yang paling substantif hanya bisa dilakukan sebelum pemilu itu dilaksanakan, termasuk keterlibatan partai politik, pemerintah daerah dalam konteks demokrasi di daerah, serta keterlibatan penyelenggara pemilu,” ujarnya.

Ia juga menilai bahwa kualitas demokrasi sangat ditentukan oleh kualitas pemilih. Menurutnya, jika pemilih memiliki kecakapan dalam menentukan pilihan, maka pemimpin yang terpilih melalui pemilu akan mampu memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat.

“Jika pemilih kita tidak punya kemampuan dan kecakapan, maka yakin dan pasti pengisian jajaran eksekutif dan legislatif itu akan menjadi rapuh,” kata Pawennari.

Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Luwu Timur Sulkifli menyebut peringatan HUT Bawaslu sebagai momentum untuk mengonsolidasikan demokrasi sekaligus merefleksikan perjalanan lembaga.

“Kegiatan ini merupakan satu momentum mengonsolidasikan demokrasi. Kita memaknai bahwa perjalanan Bawaslu dari tahun ke tahun memiliki catatan peristiwa penting, apalagi yang berkaitan dengan pengawasan,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa selama perjalanan kelembagaan, Bawaslu menghadapi berbagai dinamika baik secara internal maupun eksternal, serta ke depan akan dihadapkan pada tantangan yang tidak ringan dalam menjalankan tugas pengawasan.

Di sisi lain, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Sukmawati Suaib menilai perjalanan Bawaslu selama 18 tahun juga diwarnai berbagai dinamika dalam proses penindakan pelanggaran pemilu.

“Tentunya 18 tahun pengabdian Bawaslu banyak riak-riak mulai dari tingkat RI sampai Kabupaten Kota yang tidak luput dari proses penindakan,” katanya.

Meski demikian, menurutnya Bawaslu terus melakukan perbaikan kelembagaan dan berbagai inovasi dalam menjalankan tugas pengawasan dan penegakan aturan pemilu.

“Kami juga meminta dukungan agar bagaimana Bawaslu dapat terus menjaga marwahnya,” ujar Sukmawati.