radarluwu. Com. Untuk meningkatkan Kualitas ASN, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur menggelar Sosialisasi Permen PUPR Nomor 1 Tahun 2023 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.

Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang Dilaksanakan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Peraturan ini berlaku sejak tanggal 13 Januari 2023 dan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan koordinasi pengawasan jasa konstruksi oleh pemerintah daerah.

Sosialisasi yang berlangsung di Hotel I Lagaligo Malili, Selasa (30/07/2024), dibuka Staf Ahli Hukum dan Pemerintahan, Andi Juanna Fachruddin dengan menghadirkan Praktisi Konsultan PBJ, Mudjisantoso, SE. MM. sebagai narasumber.

Dalam sambutannya Andi Juanna mengungkapkan, sosialisasi ini dilaksanakan untuk bisa mewujudkan tertib penyelenggaraan konstruksi baik pengguna jasa dan penyedia jasa konstruksi harus menjalankan hak dan kewajibannya.

” Ruang lingkup pedoman ini meliputi kewenangan, jenis pengawasan, pelaksanaan pengawasan, tata cara pengawasan, pelaporan dan tindak lanjut rekomendasi pengawasan, pembinaan pengawasan, pendanaan, dan sanksi administratif, “lanjutnya.

Sementara Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah, termasuk peran dan tugas pengelola keuangan daerah, seperti perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan. Pengelola keuangan daerah juga dapat melibatkan informasi dan data secara elektronik.

Hadir dalam kegiatan Kepala Dinas Parmudora, Andi Tabacina Akhmad, Sekretaris Bapelitbangda, Kepala Bidang Jasa Konstruksi PUPR, Tri Askari Yulianto beserta jajaran, dan perwakilan OPD lingkup Pemkab Lutim.

radarluwu.com. Malili. Pilkada 2024 Kabupaten Luwu Timur Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Berharap Penyelenggaraan Pilkada Kali ini Tanpa Kekerasan. Menurutnya salah satu syarat pemilu demokratis adalah tidak ada kekerasan didalamnya. Karena itu seluruh hal yang menjadi pertanyaan dan keraguan masyarakat terhadap proses penyelenggaraan Pilkada harus disalurkan melalui lembaga yang bertugas menangani persoalan penanganan pelanggaran pemilu dan pemilihan.

Bawaslu adalah lembaga yang menangani persoalan pelanggaran pemilu dan pemilihan, olehnya itu jika ada yang merasa dicurangi oleh calon tertentu maka laporkan ke Bawaslu.

Ujar Pawennari saat menjadi Pembicara pada kegiatan pendidikan politik bagi masyarakat menyongsong penyelenggaraan Pilkada 2024 yang diselanggaran oleh Kesbangpol Luwu Timur, di Aula Dinas Pendidikan, Selasa (16/7/2024).

Selain itu, Pawennari juga berharap agar masyarakat tidak terlibat dalam segala jenis pelanggaran Pemilu dan Pemilihan seperti politik uang, kampanye hitam, netralitas ASN, netralitas kepala desa dan semua jenis pelanggaran lainnya. Sanksi politik uang berbeda saat Pemilu dan Pemilihan (Pilkada).

Di Undang-Undang Pemilu lanjutnya yang dijerat sanksi politik uang hanya pemberi tetapi jika di Undang-Undang Pilkada, pemberi dan penerima politik uang sama-sama terkena sanksi ” Tutur Pawennari.“

“Kita berharap, semua pasal yang berhubungan dengan tindak pidana pemilu tidak terjadi pada Pilkada 2024,”tutupnya. t sanksi politik uang hanya pemberi tetapi jika di Undang-Undang Pilkada, pemberi dan penerima politik uang sama-sama terkena sanksi, “Tutur Pawennari.

“Kita berharap, semua pasal yang berhubungan dengan tindak pidana pemilu tidak terjadi pada Pilkada 2024,”  tutupnya.