Arsip Kategori: Berita

Radarluwu. Com, Wasuponda – Dalam upaya menjaga stabilitas pangan nasional, Polres Luwu Timur melalui Polsek Wasuponda bersama Bhayangkari Ranting Wasuponda menggelar Gerakan Pangan Murah Bhayangkara pada Rabu (13/8/2025) di halaman Mako Polsek Wasuponda.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kapolres Luwu Timur AKBP Ario Putranto T.M., Wakapolres Luwu Timur KOMPOL Hajriadi, Kasat Lantas Polres Luwu Timur IPTU Agusnawan, Kapolsek Wasuponda IPTU Tomy De’e, serta jajaran personel Polsek Wasuponda dan Bhayangkari.

Gerakan pangan murah ini merupakan kolaborasi Polri dengan Perum Bulog untuk mempercepat penyerapan jagung, menyalurkan beras SPHP, serta mendistribusikan bantuan pangan kepada masyarakat.

Dalam kegiatan ini, Bulog menyalurkan 400 paket beras SPHP atau setara 2 ton beras medium dengan harga jual Rp 60.000 per paket (5 Kg), jauh lebih murah dibandingkan harga pasar yang mencapai Rp 80.000 per 5 Kg. Setiap warga yang hadir dapat membeli maksimal 2 paket (10 Kg) dan seluruh stok beras habis terjual.

Kapolsek Wasuponda IPTU Tomy De’e menyampaikan bahwa kegiatan ini disambut positif masyarakat. “Kami berharap gerakan pangan murah ini dapat meringankan beban warga dan membantu menjaga kestabilan harga pangan di wilayah Wasuponda,” ujarnya.

Kegiatan yang berlangsung hingga pukul 13.00 WITA ini berjalan aman, lancar, dan penuh antusiasme dari warga.

Radarluwu. Com, Luwu Timur, 13 Agustus 2025 – Sejumlah organisasi keagamaan dan tokoh masyarakat di Kabupaten Luwu Timur, yang meliputi Forum Umat Islam Bersatu (FUIB), Majelis Ulama Indonesia (MUI), Persatuan Santri dan Alumni Pesantren Luwu Timur (Persamil), serta Yayasan Pembina Rohani Islam (YPRI), menyatakan penolakan tegas terhadap rencana keikutsertaan waria dalam lomba gerak jalan peringatan Hari Kemerdekaan RI.

Ketua FUIB Luwu Timur, Muhammad Yusuf, menilai keterlibatan waria dalam kegiatan tersebut sama saja dengan mempromosikan perilaku LGBT yang dianggap bertentangan dengan ajaran agama.
“Acara semacam ini dapat mengundang bala dan murka Allah SWT. Menghadirkan waria sama saja dengan mengkampanyekan perilaku yang jelas-jelas dilarang agama,” ujarnya.

Senada, pengajar agama sekaligus pengurus YPRI Luwu Timur, Ustadz Yusnar, mengingatkan bahwa peringatan kemerdekaan seharusnya diisi dengan kegiatan positif seperti donor darah, santunan anak yatim, atau aksi sosial lainnya.
“Menampilkan gerak-gerik waria di ruang publik jelas dilarang Allah SWT. Ini bukan bentuk rasa syukur, melainkan kemunduran moral,” tegasnya.

Ia juga mengutip hadis Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam:
“Rasulullah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki.” (HR. Bukhari, no. 5885)
“Sungguh dilaknat orang yang melakukan perbuatan seperti kaum Luth.” (HR. Ahmad 1/309).

Ketua Persamil Luwu Timur, Ustadz Amal Hamzah, menambahkan bahwa kehadiran waria di ruang publik kerap dijadikan upaya untuk menormalisasi perilaku yang dilarang agama.
“Pelaku maksiat sengaja tampil agar terlihat wajar di masyarakat. Padahal, di sisi Allah, status terlaknatnya tetap sama. Ini peringatan keras akan turunnya azab,” katanya.

Para tokoh tersebut menegaskan penolakan ini tidak hanya berlandaskan ajaran agama, tetapi juga demi menjaga norma budaya timur dan adat ketimuran di Bumi Batara Guru. Mereka mengingatkan bahwa pelibatan waria dalam kegiatan umum melanggar norma kesusilaan, adat, serta peraturan terkait ketertiban umum, termasuk nilai sila pertama Pancasila dan UUD 1945.

Mereka meminta pemerintah daerah dan panitia lomba untuk tidak memfasilitasi ataupun membiarkan partisipasi waria dalam lomba gerak jalan tersebut.

Radarluwu. Com — Anggota DPRD Luwu Timur, Mahading, S.Sos, melaksanakan kegiatan temu konstituen pada masa reses perseorangan masa sidang III tahun sidang 2024/2025 di Desa Harapan, Kecamatan Malili, Selasa (13/8/2025).

Agenda ini menjadi kesempatan bagi Mahading untuk menampung secara langsung aspirasi warga di Daerah Pemilihan (Dapil) I yang meliputi Kecamatan Malili dan Kecamatan Wasuponda.

Dalam pertemuan tersebut, berbagai masukan disampaikan masyarakat, khususnya dari kalangan nelayan dan warga yang menginginkan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) tenaga kerja lokal. Salah satu usulan yang mengemuka adalah penyelenggaraan pelatihan operator alat berat, guna memperluas peluang kerja bagi warga setempat.

 

Kelompok nelayan juga mengajukan permintaan perbaikan fasilitas tambatan perahu yang kondisinya mulai rusak, serta mengusulkan penetapan zonasi nelayan berdasarkan perbedaan jenis alat tangkap yang digunakan.

Menanggapi hal tersebut, Mahading menyatakan bahwa peningkatan kapasitas tenaga kerja lokal melalui pelatihan akan menjadi salah satu program yang diutamakannya. “Pelatihan ini sangat penting agar tenaga kerja lokal memiliki daya saing dan peluang kerja yang lebih besar,” ungkapnya.

Terkait pembagian wilayah tangkap, Mahading menilai pemisahan zona nelayan tidak dapat dilakukan sepenuhnya karena seluruh nelayan memiliki hak yang sama di laut. Meski demikian, ia menegaskan bahwa penggunaan alat tangkap yang masuk kategori illegal fishing seperti bom ikan dan pukat harimau tetap dilarang sesuai ketentuan yang berlaku.

“Yang dilarang itu adalah alat tangkap ilegal, seperti bom ikan, pukat harimau, dan lainnya, sesuai aturan yang berlaku,” tegas Mahading.

Kegiatan reses ini berlangsung dalam suasana dialogis, di mana warga dapat menyampaikan aspirasi secara langsung, dan Mahading berkomitmen untuk memperjuangkannya di DPRD Luwu Timur.

Turut hadir dalam agenda tersebut Camat Malili, perwakilan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, serta Dinas Perikanan.

Radarluwu. Com — Sosialisasi dan pendidikan pemilih untuk pemilih pemula resmi di mulai oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) luwu timur. Kick off agenda ini di tandai dengan anggota KPU Lutim menjadi pembina upacara di SMAN 10 Luwu Timur, Senin 11 Agustus 2025. Yang menjadi pembina pada upacara kali ini adalah Indrawanto Paningaran yang juga pengampuh ketua divisi sosialisasi, pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat dan sumber daya manusia (Sosdiklih,parmas dan SDM).

KPU secara kelembagaan terus bekerja pasca tahapan pemilu dan pemilihan. Tugas KPU hari ini adalah memberikan sosialisasi dan pendidikan demokrasi kepada pemilih, Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dan melaksanakan pergantian antar waktu (PAW) anggota DPRD.

Dalam amanatnya, ketua divisi sosdiklih parmas dan SDM KPU lutim, indrawanto paningaran memberikan penjelasan bahwa pemilih pemula harus mempersiapkan diri menghadapi tahapan pemilu ataupun pemilihan selanjutnya. Pemahaman demokrasi dan politik baik skala nasional dan ataupun daerah perlu mulai diketahui para siswa agar kelak dapat memilih pemimpin yang benar-benar dapat bertanggung jawab terhadap negara dan daerah.

“Para siswa semua harus cermat dalam memilih pemimpin, agar kebijakan yang di ambil dapat dipertanggung jawabkan dan tepat sasaran untuk kepentingan sekolah khususnya siswa dan guru”, tambahnya.

Dalam kesempatan ini juga pak kadiv menyampaikan bahwa saat ini KPU sedang melakukan tahapan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan (PDPB) yang di mana dilakukan pembaharuan data pemilih dari daftar pemilih sebelumnya agar data pemilih lebih akurat. Ia mengajak para siswa yang telah berumur tujuh belas tahun agar segera merekam Kartu Tanda Penduduk (KTP) sehingga dapat di masukkan dalam daftar pemilih berkelanjutan ini.

“Saya mengajak adik-adik siswa yang telah berumur 17 tahun untuk segera merekam KTP agar dapat menjadi pemilih di pemilihan selanjutnya” tuturnya.

Di sesi akhir amanat, ia menyampaikan bahwa KPU siap memberikan pendidikan dan pemahaman demokrasi khususnya pada pemilihan ketua OSIS. Tahapan pemilihan ketua OSIS adalah pesta demokrasi tingkat sekolah untuk itu perlu dipersiapkan dengan matang.

“Pendampingan terhadap tahapan pemilihan ketua OSIS ini menjadi awal agar para siswa tahu dan mengerti bahwa pesta demokrasi di tingkat sekolah sesungguhnya di mulai dari pemilihan ketua OSIS dan KPU siap bermitra dengan sekolah” tutup nya.

Rencananya KPU lutim akan melaksanakan sosialisasi di seluruh SMA dan SMK se Kabupaten Luwu timur. Jadwalnya sudah tersusun, hasil dari kerjasama antara KPU Lutim dan cabang dinas Pendidikan provinsi Sulawesi Selatan.

Radarluwu, Luwu Timur – Polres Luwu Timur berhasil mengungkap tujuh kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar dalam kurun waktu Juli hingga Agustus 2025. Dari pengungkapan tersebut, polisi mengamankan tujuh orang pelaku beserta ribuan liter BBM yang diduga akan dijual keluar daerah.

Kapolres Luwu Timur, AKBP Ario Putranto TM, mengungkapkan bahwa para pelaku menggunakan modus operandi dengan melakukan antrian di SPBU menggunakan barkode kendaraan. Barkode tersebut kemudian dikumpulkan dan digunakan kembali untuk membeli solar dalam jumlah besar, yang selanjutnya dijual ke luar daerah, seperti Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah.

 

“Dari hasil pengungkapan ini, kami berhasil menyita barang bukti sebanyak 316 jerigen berisi BBM jenis solar, dengan total 10.428 liter. Selain itu, kami juga mengamankan lima unit kendaraan yang digunakan pelaku untuk mengangkut BBM,” ujar Kapolres.

Kapolres Luwu Timur juga menghimbau agar para pelaku yang masih melakukan praktik serupa segera menghentikan kegiatannya. Ia mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga ketersediaan BBM bersubsidi agar tepat sasaran.

“Kami minta peran serta masyarakat agar bersama-sama menjaga ketersediaan dan penyaluran BBM Subsidi ini tepat sasaran demi mencegah tindakan yang merugikan negara dan masyarakat,” tegas AKBP Ario.

Kapolres menegaskan, pihaknya akan memproses para pelaku sesuai dengan hukum yang berlaku, serta berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mencegah kasus serupa terjadi di wilayah hukum Polres Luwu Timur.