Arsip Kategori: Berita

Hari Perlawanan Rakyat Luwu ke-79, KKLR Sulsel Ziarahi Makam Datu Andi Djemma

Tinggalkan Balasan

Radarluwu.com

MAKASSAR – Badan Pengurus Wilayah (BPW) Kerukunan Keluarga Luwu Raya (KKLR) Provinsi Sulawesi Selatan mengenang peristiwa bersejarah 23 Januari 1946 dengan berziarah ke makam Datu Luwu ke-33 dan ke-36 Andi Djemma di Taman Makam Pahlawan (TMP) Panaikang, Makassar, Kamis (23/1/2025).

Sejumlah pengurus hadir dengan mengenakan jas dan batik KKLR sembari membawa karangan bunga untuk ditaburkan ke makam Pahlawan Nasional tersebut, sembari mengirimkan doa kepada Yang Maha Kuasa.

Sebelum melakukan tabur bunga, acara diawali dengan upacara sederhana bersama puluhan praja dari IPDN Kampus Sulsel yang juga datang berziarah ke makam Andi Djemma.

Upacara dipimpin oleh Kasat Sena IPDN Sulsel, Hamzah Jalante yang juga menjabat Wakil Ketua Bidang Pengembangan SDM dan Ketenagakerjaan BPW KKLR Sulsel.

Selepas melakukan penghormatan kepada segenap pahlawan yang dimakamkan di TMP Panaikang dan mengeringkan cipta, rombongan kemudian menuju ke makam Andi Djemma untuk melakukan tabur bunga.

Dalam keterangannya, Sekretaris Umum KKLR Sulsel, Asri Tadda yang hadir pada kegiatan itu mengatakan, bahwa momentum 23 Januari setiap tahun diperingati oleh masyarakat Luwu Raya sebagai Hari Perlawanan Rakyat Luwu (HPRL).

“HPRL adalah sejarah besar yang menunjukkan bakti dan kesetiaan rakyat Luwu Raya kepada tanah air. Dan tokoh sentral dalam peristiwa bersejarah itu adalah Datu Luwu Andi Djemma,” kata Asri.

Datu Andi Djemma, lanjut Asri, adalah raja pertama di luar Pulau Jawa yang mengakui kemerdekaan Republik Indonesia hanya berselang dua hari setelah proklamasi.

“Jadi pada tanggal 19 Agustus 1945, Datu Andi Djemma langsung menyatakan bahwa Kedatuan Luwu mengakui kemerdekaan dan bergabung sebagai bagian dari NKRI di bawah Presiden Soekarno,” jelas Asri.

Sementara peristiwa heroik pada 23 Januari 1946 sendiri merupakan perlawanan semesta rakyat Luwu menghadapi tentara KNIL/NICA yang telah melenceng dari tugasnya untuk melucuti tentara Jepang yang sudah menyerah pada Sekutu.

“KNIL atau NICA itu sebenarnya adalah tentara Belanda yang ingin kembali berkuasa dan menjajah. Banyak provokasi dan intimidasi yang mereka lakukan kepada rakyat, termasuk juga kepada Kedatuan Luwu,” beber Asri lagi.

Kemarahan pun memuncak pada 23 Januari 1946 dimana rakyat menyerang tangsi-tangsi tentara KNIL dan berhasil menguasai Kota Palopo selama beberapa hari sebelum bala bantuan tentara musuh datang dari Makassar.

“Saat itu Datu Luwu adalah mendiang Andi Djemma yang menjadi tokoh sentralnya. Pasca peristiwa 23 Januari 1946 itu, beliau terpaksa harus berpindah-pindah tempat persembunyian hingga akhirnya tertangkap juga oleh musuh,” ungkap Asri.

Karena itulah, setiap tanggal 23 Januari diperingati sebagai Hari Perlawanan Rakyat Luwu (HPRL) sekaligus juga sebagai Hari Ulang Tahun Kerukunan Keluarga Luwu Raya (KKLR).

“Jadi organisasi paguyuban KKLR berdiri pada 23 Januari 1956, hanya berselang 10 tahun setelah peristiwa HPRL. Kedua momentum ini merupakan tonggak penting bagi rakyat Luwu Raya dalam perjuangannya melawan penjajah dan memperbaiki nasib kehidupan,” terang Asri.

Selain itu, di wilayah Luwu Raya sendiri juga diperingati momentum bersejarah lainnya, yakni Hari Jadi Luwu (HJL) yang jatuh pada tanggal 21 Januari, 757 tahun silam.

“Kalau di Luwu Raya, oleh Pemerintah Daerah secara bergiliran menjadi tuan rumah peringatan Hari Jadi Luwu (HJL) sekaligus HPRL yang diagendakan pada setiap 23 Januari. Jadi tahun ini HJL ke-757, HPRL ke-79 dan HUT KKLR ke-69,” imbuh Asri.

Khusus di Kota Makassar, BPW KKLR Sulsel secara rutin menggelar kegiatan Semarak HPRL dan HUT KKLR sebagai kalender kegiatan resmi organisasi.

“Tahun ini, kegiatan Semarak HPRL-79 dan HUT KKLR ke-69 kami laksanakan dengan berbagai kegiatan, diantaranya Malam Ramah Tamah WTL, Senam Sehat WTL, Donor Darah dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis, serta beberapa kegiatan lainnya, Insya Allah pada 25-26 Januari nanti,” kata Asri yang didapuk sebagai Ketua Panitia Tetap.

Selain panitia Semarak HPRL-79 dan pengurus teras BPW KKLR Sulsel, beberapa fungsionaris BPP KKLR juga hadir, diantaranya Wakil Ketua Umum Dr Abdul Talib Mustafa dan Wakil Sekjen Syahruddin Hamun. Tak ketinggalan Ketua Umum KKLT dr Abd Rahman Rauf, dan Sekretaris KKRB Gerfan. (*)

INIMI: Kuasa Hukum MULIA Keliru, Bukan Hanya 39 TPS, Tapi Data Gugatan Kami Lengkap di 308 TPS

Tinggalkan Balasan

Radarluwu.com

JAKARTA – Kuasa Hukum Paslon MULIA sebagai pihak Terkait dalam Gugatan Pilwalkot Makassar di Mahkamah Konstitusi, Murlianto dan Damang, dipandang keliru membaca detail gugatan Indira Yusuf Ismail – Ilham Ari Fauzi (INIMI).

Dalam agenda sidang lanjutan untuk mendengarkan keterangan pihak termohon dan pihak terkait, Selasa (21/1/2025), Damang mengatakan bahwa jumlah TPS yang dipersoalkan INIMI hanya 39 TPS sesuai dengan tabel yang disajikan pemohon.

“Sesuai dengan halaman 75 gugatan INIMI, disebutkan manipulasi daftar hadir pemilih tetap (DHPT) terjadi di 308 TPS di 153 kelurahan dan 15 kecamatan di Kota Makassar. Hal ini kami anggap kabur,” kata Damang.

Pasalnya, lanjut Damang, setelah pihaknya memperhatikan tabel di halaman 29 sampai dengan halaman 76, hanya terdapat 39 TPS.

“Nah, berarti ada 114 TPS tidak dicantumkan di tabel Pemohon atau hilang di pemohonan. Artinya apa, kami susah, kesulitan menanggapi ketika TPS itu tidak dimunculkan,” ujarnya.

Setelah pihaknya mendeteksi hanya 39 TPS yang dipersoalkan, Damang menyebut terjadi kontradiksi antara petitum dengan posita pihak Pemohon.

“Dalam posita, hanya 39 TPS yang disoal (terjadi manipulasi daftar hadir pemilih), tetapi kemudian di petitum meminta PSU di seluruh wilayah (Kota Makassar),” jelas Damang.

Keliru Baca Gugatan

Menanggapi hal ini, Tim Hukum INIMI menyebut Kuasa Hukum MULIA telah keliru membaca materi gugatan yang dilayangkan.

“Mereka salah paham dan keliru membaca materi gugatan. Data 39 TPS yang disajikan dalam tabel itu adalah hasil tabulasi per kecamatan untuk uji KTP, menyandingkan antara tanda tangan diduga palsu dengan KTP yang bersangkutan,” jelas Prawidi Wisanggeni, salah seorang anggota Tim Hukum INIMI dalam keterangannya, Selasa (21/1/2025) petang.

Pada materi gugatannya, Tim Hukum INIMI ternyata juga menyertakan data yang menunjukkan pola pemalsuan tanda tangan yang terjadi secara masif, konsisten dan merata di 308 TPS yang tersebar di 153 kelurahan dan 15 kecamatan di Kota Makassar.

“Kami sudah siapkan 5 bundle tabulasi tanda tangan yang secara kasat mata identik pada dua nama orang atau lebih yang tercantum dalam satu dokumen Daftar Hadir Pemilih Tetap (DHPT) di 308 TPS yang disebutkan dalam gugatan,” beber Widi, sapaan karib Prawidi.

Data-data yang disajikan itu, lanjut Widi, semuanya telah resmi didaftarkan di Mahkamah Konstitusi.

“Meski hanya merupakan sampel mewakili semua TPS di Kota Makassar, namun data-data kami Insya Allah cukup untuk membuktikan bahwa dugaan pemalsuan tanda tangan yang jumlahnya hingga 189.000-an adalah bagian dari kecurangan yang TSM,” tegas Widi.

Tanda Tangan Palsu

Sebelumnya, Tim hukum INIMI mengungkapkan bahwa dugaan tanda tangan palsu tersebar dengan jumlah yang bervariasi di tiap TPS, mulai dari 60 hingga 310 tanda tangan.

Berdasarkan perhitungan rata-rata, terdapat sekitar 101 tanda tangan palsu per TPS, sehingga totalnya mencapai 189.577 tanda tangan palsu.

“Diambil rata-rata dari frekuensi 60 hingga 142 tanda tangan per TPS. Dengan jumlah TPS sebanyak 1.877, total dugaan mencapai 189.577 tanda tangan palsu,” ungkap salah satu anggota Tim Hukum INIMI dalam keterangannya, Minggu (19/1/2025).

Selain dugaan tanda tangan palsu, Tim INIMI juga menyoroti prosentase tidak diedarkannya undangan pemilih.

Mereka menuduh ada pola kesengajaan dalam distribusi undangan tersebut, dengan komposisi Pemilih MULIA 0%, Pemilih SEHATI 10%, Pemilih INIMI 90%, dan Pemilih AMAN 0%.

Menurut mereka, tanpa adanya kecurangan tanda tangan palsu dan ketidakseimbangan distribusi undangan, hasil Pilkada Makassar seharusnya adalah, INIMI 42,46%, SEHATI 31,01%, MULIA 23,03%, dan AMAN 3,50%.

“Hasil ini konsisten dengan survei yang dilakukan menjelang pencoblosan,” pungkas Tim Hukum INIMI.(*)

 

Aksi Demo Forum UMKM Luwu Timur Memanas, Nyaris Bentrok dengan Satpol PP

Tinggalkan Balasan

Radarluwu.com

Luwu Timur, Selasa (21/1/2025) – Puluhan massa dari Forum Asosiasi Masyarakat UMKM Luwu Timur menggelar aksi damai di depan Kantor Bupati Luwu Timur di Trans Malili. Aksi yang dimulai sekitar pukul 13.00 WITA ini berlangsung tegang, bahkan nyaris berujung bentrok dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Ketegangan bermula saat massa aksi mencoba membakar ban bekas sebagai bentuk protes, namun tindakan tersebut dihalangi oleh Satpol PP yang bertugas mengamankan lokasi. Situasi memanas ketika terjadi aksi saling dorong dan kejar-kejaran antara massa dan petugas Satpol PP.

Aksi ini dilakukan untuk mendesak Bupati Luwu Timur segera menutup operasional retail modern (minimarket) yang dianggap meresahkan pelaku UMKM lokal. Para demonstran menilai keberadaan minimarket tersebut melanggar Peraturan Bupati (Perbub) Nomor 93 Tahun 2021 tentang Perlindungan UMKM di Luwu Timur.

“Kami meminta Bupati segera mengambil langkah tegas menutup minimarket yang tidak sesuai aturan. Kehadiran mereka menghancurkan usaha kecil masyarakat,” ujar salah satu perwakilan massa aksi.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Pemerintah Kabupaten Luwu Timur terkait tuntutan yang disampaikan oleh Forum Asosiasi Masyarakat UMKM. Massa berencana terus mengawal tuntutan mereka hingga mendapat kepastian dari pihak pemerintah.

Polsek Mangkutana kembali Siap Tanggap Bersihkan Material Longsor di Jalan Trans Sulawesi

Tinggalkan Balasan

Radarluwu.com

Longsor kembali terjadi di jalan Trans Sulawesi, tepatnya di Desa Kasintuwu, kecamatan Mangkutana, kabupaten Luwu Timur, Selasa 21 Januari 2025, pukul 16.30 WITA.

Tak butuh waktu lama, Personel Polsek Mangkutana mengerahkan alat berat untuk membersihkan material longsor dari badan jalan sehingga saat ini kendaraan dari dua arah sudah bisa melintas.

Bongkahan Material tanah longsor menutup badan jalan penghubung Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah sepanjang 25 meter yang mengakibatkan antrean panjang kendaraan dari dua arah.

longsor kembali terjadi sore tadi, setelah menerima laporan kita langsung kerahkan alat berat untuk membersihkan material longsor, sekitar satu jam lebih akhirnya, mobil dan motor sudah bisa lewat,” Ungkap Kapolsek Mangkutana, AKP. Simon Siltu.

mengingat sisi jalan yang baru selesai dilakukan pelebaran sangat rentan longsor khususnya saat ini musim hujan.
Meski jalan kembali normal, Polsek Mangkutana mengimbau kepada pengendara agar tetap hati-hati saat melintas , *himbau* Akp.simon siltu. (*)

Sinergi Polres Luwu Timur dan Stakeholder Dorong Ketahanan Pangan Nasional

Tinggalkan Balasan

Radarluwu.com

Luwu Timur – Polres Luwu Timur turut ambil bagian dalam kegiatan penanaman jagung serentak satu juta hektar yang dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia. Kegiatan ini dipusatkan di Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, dan dihadiri langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Seluruh jajaran Polda dan Polres di Indonesia juga mengikuti acara ini melalui sambungan daring, Selasa (21/1/2025).

Di Kabupaten Luwu Timur, kegiatan berlangsung di Desa Manurung, Kecamatan Malili, yang dihadiri oleh Kapolres Luwu Timur AKBP Zulkarnain, Wakil Bupati Luwu Timur Akbar Andi Leluasa, Kepala Kejaksaan Negeri Luwu Timur, Pengadilan Negeri Malili, sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, manajemen PT. Vale Indonesia, perwakilan Apdesi, penyuluh pertanian, serta puluhan petani.

Sebagai bagian dari kegiatan, dilakukan penanaman jagung secara simbolis di lahan lokasi kegiatan. Penanaman ini menjadi langkah awal dari komitmen Polres Luwu Timur bersama stakeholder terkait dalam mendukung peningkatan produksi jagung di wilayah Luwu Timur.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Luwu Timur Akbar Andi Leluasa menyampaikan apresiasi kepada Polri atas dukungannya dalam merealisasikan Program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya di sektor ketahanan pangan.

“Program ini merupakan langkah nyata dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Apresiasi tinggi kami berikan kepada Polri yang menjadi salah satu penggerak program strategis ini,” ujar Wakil Bupati.

Kapolres Luwu Timur, AKBP Zulkarnain, juga menyampaikan terima kasih atas sinergi seluruh pihak yang mendukung program ini. Ia menjelaskan bahwa Polri telah menjalankan berbagai program pendampingan guna meningkatkan kapasitas produksi tanaman pangan.

“Kami akan terus berperan sebagai penggerak utama dalam mendukung peningkatan kapasitas produksi jagung. Polri juga telah melakukan perekrutan Bakomsus (Bintara Kompetensi Khusus) di bidang pertanian guna mendukung langkah ini,” ungkap Kapolres.

Kapolres menambahkan, beberapa waktu lalu pihaknya telah melakukan pendampingan penanaman jagung di seluruh kecamatan di Kabupaten Luwu Timur. Hingga saat ini, program pembinaan telah menjangkau luas lahan sebesar 56 hektar dan akan terus ditingkatkan melalui kerja sama dengan stakeholder dan para petani.

Kegiatan ini dapat memberikan dampak signifikan dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional, khususnya di sektor jagung, yang menjadi salah satu komoditas unggulan di Indonesia.