JAKARTA – Perjuangan pembentukan Provinsi Luwu Raya memasuki fase baru. Badan Pekerja Pembentukan (BPP) Daerah Otonom Baru (DOB) Provinsi Luwu Raya untuk pertama kalinya mempresentasikan secara resmi konsep pembentukan provinsi baru tersebut di hadapan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Selasa (14/7/2026).
Audiensi tersebut menjadi momentum penting karena argumentasi yang dibangun tidak lagi semata bertumpu pada aspirasi pemekaran wilayah, melainkan menempatkan Provinsi Luwu Raya sebagai bagian dari kepentingan strategis nasional, mulai dari penguatan hilirisasi industri mineral, ketahanan pangan, pengembangan kawasan timur Indonesia, hingga peningkatan efektivitas pelayanan publik.
Paparan yang disampaikan mengangkat tema “Provinsi Luwu Raya dalam Kepentingan Strategis Nasional”, yang memuat potensi ekonomi, posisi geopolitik, landasan hukum, hingga kesiapan wilayah calon provinsi.
Delegasi dipimpin Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Kerukunan Keluarga Luwu Raya (KKLR) H. Arsyad Kasmar bersama Ketua Tim BPP DOB Provinsi Luwu Raya H. Darwis Ismail.
Turut hadir Koordinator Wilayah BPP DOB Provinsi Luwu Raya Ir. Hasbi Syamsu Ali, Syahruddin Hamu, Imran Nating, Hj. Asni dan drg. Marji Rumpak dari DPRD Sulawesi Selatan, Ketua DPRD Kabupaten Luwu Ahmad Gazali, Ketua DPRD Kota Palopo Darwis, anggota DPRD Kota Palopo Hj. Ely Niang, tim penyusun kajian akademik Dr. Abdul Rahman Nur dan Dr. Taruna Arzam, serta Ismi dan Wais Al Qarni Dasila dari Tim BPP DOB Provinsi Luwu Raya.
Ketua Tim BPP DOB Provinsi Luwu Raya, H. Darwis Ismail, mengatakan pertemuan tersebut merupakan bagian dari ikhtiar memperkuat komunikasi dengan pemerintah pusat sekaligus memperbarui argumentasi pembentukan Provinsi Luwu Raya sesuai arah pembangunan nasional.
“Selama ini perjuangan pembentukan Provinsi Luwu Raya sering dipahami hanya sebagai aspirasi pemekaran. Padahal yang kami tawarkan jauh lebih besar, yakni bagaimana negara memiliki instrumen pemerintahan yang lebih efektif untuk mengelola salah satu kawasan paling strategis di Indonesia Timur,” ungkapnya.
Menurut Darwis, Luwu Raya memiliki posisi yang semakin penting dalam agenda hilirisasi nasional karena menjadi salah satu pusat produksi nikel Indonesia sekaligus memiliki potensi pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan energi yang sangat besar.
Dalam presentasi tersebut dipaparkan bahwa calon Provinsi Luwu Raya meliputi Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur dan Kota Palopo dengan jumlah penduduk sekitar 1,23 juta jiwa. Kawasan ini berada pada posisi strategis karena berbatasan langsung dengan tiga provinsi, yakni Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara.
Selain menjadi salah satu sentra industri nikel nasional, Luwu Raya juga memiliki Danau Matano sebagai salah satu danau purba dunia, kawasan hutan tropis yang luas, sentra produksi kakao dan sawit, serta kawasan pesisir Teluk Bone yang memiliki potensi besar untuk pengembangan ekonomi maritim.
Pada kesempatan yang sama, Koordinator Wilayah BPP DOB Provinsi Luwu Raya, Ir. Hasbi Syamsu Ali, menilai pembentukan provinsi baru akan mempercepat efektivitas tata kelola pembangunan di kawasan yang selama ini menjadi salah satu penggerak ekonomi Sulawesi Selatan.
“Kami ingin menunjukkan bahwa pembentukan Provinsi Luwu Raya bukanlah beban bagi negara, melainkan investasi kelembagaan agar potensi strategis nasional di kawasan ini dapat dikelola secara lebih optimal,” kata Hasbi yang juga Ketua BPW KKLR Sulawesi Selatan.
Sementara itu, Ketua Umum BPP KKLR H. Arsyad Kasmar menegaskan bahwa perjuangan pembentukan Provinsi Luwu Raya telah berlangsung lebih dari dua dekade dan konsistensi masyarakat tidak pernah surut meskipun pemerintah masih menerapkan moratorium pembentukan daerah otonom baru.
Menurutnya, selama kurun waktu tersebut berbagai persyaratan administratif terus disempurnakan, kajian akademik diperbarui, serta dukungan politik dari berbagai elemen masyarakat terus diperkuat.
“Kami datang dengan semangat kolaborasi. Kehadiran unsur DPRD provinsi, DPRD kabupaten dan kota, organisasi kemasyarakatan serta tim akademik menunjukkan bahwa perjuangan ini merupakan aspirasi bersama masyarakat Luwu Raya. Kami berharap pemerintah pusat dapat melihatnya sebagai bagian dari strategi pemerataan pembangunan nasional,” ujar Arsyad.
Audiensi di Kantor Staf Presiden menjadi salah satu langkah penting dalam rangkaian panjang perjuangan pembentukan Provinsi Luwu Raya yang telah berlangsung sejak awal era reformasi.
Berbeda dengan pendekatan sebelumnya yang lebih menitikberatkan pada aspek rentang kendali pemerintahan, kali ini BPP DOB menghadirkan perspektif baru dengan menempatkan Luwu Raya sebagai kawasan yang memiliki arti strategis bagi agenda nasional, terutama dalam mendukung hilirisasi industri, ketahanan pangan, penguatan konektivitas kawasan timur Indonesia, dan pemerataan pembangunan.
Dengan pendekatan tersebut, perjuangan pembentukan Provinsi Luwu Raya diharapkan tidak lagi dipandang sebagai kepentingan lokal semata, melainkan sebagai bagian dari upaya memperkuat daya saing Indonesia melalui pembangunan yang lebih berimbang antarwilayah. (*)
