RADARLUWU,MAKASSAR – Tindakan tegas Wali Kota Makassar Moh. Ramdhan ‘Danny’ Pomanto terhadap sejumlah pejabat yang diduga terlibat politik praktis dalam Pilkada Serentak yang baru saja digelar mendapat respon sejumlah pihak.

Salah satunya dari Ketua Relawan Perubahan Sulsel (RPS), Asri Tadda yang menyebut ancaman Danny kepada pejabat yang tidak mengindahkan aturan yang berlaku adalah kebijakan yang patut diapresiasi.

“Saya kira kita semua paham, bahwa demokrasi berkualitas hanya bisa terwujud jika semua pihak mengindahkan aturan yang sudah ditetapkan, dan pihak-pihak yang memiliki kewenangan atau kekuasaan tertentu dapat menjaga netralitasnya,” kata Asri di Makassar, Jumat (06/12/2024).

Asri menyebut, pihak-pihak yang dituntut aturan untuk menjaga netralitas mulai dari pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/Polri, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah, serta penyelenggara Pemilu itu sendiri.

Dijelaskannya, netralitas semua pihak tersebut, semata-mata untuk menjaga Pilkada berjalan dengan baik tanpa ada intervensi pihak-pihak tertentu yang cenderung bisa menguntungkan salah satu kandidat yang berkontestasi.

“Selama ini aturannya kan sudah jelas, semua harus netral. Juga termuat dalam putusan perkara Mahkamah Konstitusi yang terbaru. Pelanggaran akan netralitas ini adalah pidana. Bahkan, bisa berujung pada pemecatan,” jelas Asri.

Hanya saja, persoalan netralitas dalam Pemilu atau Pilkada masih sering dianggap hal sepele. Padahal pengaruhnya dalam memobilisiasi dukungan warga kepada paslon tertentu sangat besar.

Menurut Asri, dalam praktek demokrasi rakyat perlu diberikan ruang yang terbuka untuk bisa secara cermat memilah dan memilih calon pemimpinnya secara independen, tanpa dipengaruhi pihak luar.

“Itulah sesungguhnya esensi demokrasi. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Bukan di luar dari konsep itu. Pemimpin yang terpilih dari proses demokrasi yang benar bukanlah pesanan atau pengkondisian dari pihak tertentu, melainkan benar-benar dipilih oleh rakyat,” beber Ketua Relawan Perubahan Sulsel (RPS) itu.

Karena itu, dirinya mengapresiasi ketegasan Wali Kota Makassar Danny Pomanto yang hendak menegakkan aturan demi menjaga kualitas demokrasi di daerah ini.

“Jika semua pejabat bisa setegas beliau, saya kira demokrasi akan lebih baik. Implementasi aturan seperti ini tentu akan jadi pembelajaran berharga bagi semua pihak yang terlibat,” ungkap Asri.

Dirinya mengajak semua pihak untuk melihat kebijakan ini sebagai bagian yang terpisah dari status Danny sebagai salah satu kandidat di Pilgub Sulsel baru-baru ini.

“Saya kira harus dilihat sebagai hal yang terpisah. Kita harus fair soal ini dan beliau (Danny) juga saya lihat begitu. Kebijakan ini murni dalam jabatannya sebagai Wali Kota Makassar yang ingin menegakkan aturan yang ada,” ungkap Asri yang juga Juru Bicara Danny-Azhar (DIA).

Bahkan ketegasan Danny soal netralitas ini, sambung Asri, seharusnya juga diikuti oleh pejabat-pejabat lain yang memegang tampuk pemerintahan di level manapun.

“Sepanjang persoalan netralitas tidak diindahkan atau malah dianggap lazim dan biasa saja, saya pesimistis dengan kualitas demokrasi kita. Padahal Pemilu atau Pilkada itu adalah momentum strategis merubah nasib rakyat. Tapi kalau banyak pihak yang tidak netral, apa yang bisa kita harapkan?” pungkasnya. (*)

RADARLUWU.COM,GOWA – Masa kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan (Pilgub Sulsel) telah berakhir, 23 November 2024.

Disela-sela kesibukannya di hari terakhir masa kampanye, Danny Pomanto menyempatkan diri bertatap muda dan berdialog bersama dengan masyarakat Desa Kanjilo, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa.

Kedatangannya di Desa Kanjilo juga sekaligus meresmikan posko kemenangan Danny-Azhar (DIA) Matador X Fighter yang diharap akan semakin memperkuat suara DIA di Kabupaten Gowa.

Apalagi Gowa merupakan daerah ketiga dengan jumlah DPT (Daftar Pemilih Tetap) tertinggi di Pilgub Sulsel, setelah Makassar dan Kabupaten Bone.

“Tidak terasa jam 00.00 sebentar selesai semua masa kampanye. Maka kita akan memasuki masa tenang. Alhamdulillah ini adalah titik ke-977 selama kami kampanye,” kata Danny Pomanto dihadapan warga Desa Kanjilo.

Wali Kota Makassar dua periode itu menyembut bahwa Pilkada bukanlah tempat hura-hura, apalagi huru-hara, tetapi menjadi momentum penentuan nasib masyarakat Sulsel.

“(Kalau) salahki pilih pemimpin, maka (akan) salah-salah juga nasib ta ke depan. Intinya jangan ki salah memilih pemimpin,” tuturnya.

Ia menceritakan tentang pelaksanaan Kampanye Akbar DIA di CPI Makassar yang berlangsung lancar tanpa ada kendala cuaca. Bahkan dihadiri lebih dari 50 ribu pendukung dan simpatisan.

“Kemarin kami telah melaksanakan Kampanye Akbar. Kita bisa lihat bagaimana Allah meridhoi kita, karena doa-doa kita semua. Insya Allah ini menjadi tanda-tanda kemenangan kita,” tutup Danny Pomanto. (*)

RADARLUWU.COM,MAKASSAR – Masa kampanye politik pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak, termasuk Pilgub Sulsel, berakhir hari ini, Sabtu (23/11/2024), pukul 23.59 WITA, sejak mulai 25 September lalu.

Hingga saat ini, pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel nomor urut 1, Moh Ramdhan ‘Danny’ Pomanto – Azhar Arsyad (DIA) telah menyisir lebih dari 900 titik di Sulsel selama masa kampanye tersebut.

“Secara akumulatif, paslon nomor urut satu Danny-Azhar Alhamdulillah telah menjangkau lebih dari 900 titik, mulai dari daratan, lautan, pegunungan, hingga daerah terisolir,” kata Juru Bicara DIA, Asri Tadda di Makassar, Sabtu (23/11).

Kampanye yang dilakukan oleh pasangan DIA, kata Asri, menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

“Mulai dari kalangan petani, nelayan, peternak, petambak, pedagang kecil, pekerja, tokoh pemuda, tokoh adat, hingga tokoh lintas agama,” jelasnya.

Dijelaskan Asri, Danny – Azhar bukan hanya sekadar datang memberi janji politik sebagaimana lazimnya kandidat, melainkan untuk mendengar, menyerap aspirasi, keluhan, dan masukan-masukan dari rakyat.

“Faktanya, rakyat Sulsel memang benar-benar merindukan perubahan nasib dan kehidupan yang lebih baik, terutama kalangan masyarakat kebanyakan seperti petani, pekebun, peternak, petambak, pedagagang kecil dan sebagainya,” beber Asri.

Ratusan titik yang dikunjungi Danny – Azhar, tambah Asri, merupakan gambaran keseriusan keduanya untuk menata kembali pembangunan di Sulawesi Selatan.

“Ini merupakan ikhtiar yang sungguh-sungguh untuk menata kembali pembangunan di Sulsel. Dalam konsep DIA, semua wilayah harus dibangun serentak sesuai dengan peran-peran strategisnya dan terutama berbasis pada desa,” terangnya.

Hampir semua titik-titik strategis disambangi langsung oleh Danny Pomanto maupun Azhar Arsyad. Keduanya mengambil rute berbeda dan hanya sempat bertemu dua kali selama agenda kampanye.

Dari Pulau Selayar hingga ke tepian Danau Matano di penghujung Luwu Timur. Dari hingar-bingarnya pusat kota sampai ke titik tersunyi nan indah di Seko dan Rongkong yang nyaris terabaikan.

“Pak Danny dan Pak Azhar hanya sempat sempat bertemu langsung itu saat kampanye di Wajo dan terakhir, bersama-sama hadir di acara adat Appalili di Kekaraengan Marusu’ di Maros,” ungkap Asri.

Bagi pasangan dengan tagline DIA Save Sulsel ini, rakyat Sulsel berhak hidup sejahtera, makmur, dan berkeadilan, tanpa diskriminasi, tanpa terkecuali.

“Setiap warga Sulsel ini, apapun agama, etnis, budaya, dan tradisinya, berhak hidup aman dan nyaman di tanah mereka lahir dan dibesarkan,” ujar Asri, mengutip pidato penutup Danny – Azhar saat Debat Kedua Pilgub Sulsel beberapa waktu lalu.

Karena itulah, dalam program-program unggulan Danny – Azhar, desa menjadi lokus penggerak utama pembangunan.

“Visi Sulsel Global Food Hub serta program strategis Government Off-Taker basisnya tentu ada di desa-desa. Karenanya, Danny-Azhar akan menempatkan desa sebagai jantungnya pembangunan daerah,” imbuhnya.

“Insya Allah, DIA akan bangun desa dan menata kota dengan lebih baik. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini, mari kita menangkan Danny – Azhar sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel pada 27 November nanti,” pungkas Asri. (*)

RADARLUWU.COM,MAKASSAR – Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel nomor urut 1, Moh Ramdhan ‘Danny’ Pomanto – Azhar Arsyad (DIA) kembali mendapatkan fitnah keji.

Kini mulai beredar video dan rekaman audio di sosial media yang menunjukkan ribuan paket sembako sedang dipersiapkan di salah satu bangunan.

Dari rekaman suara yang menyertai video tersebut, seseorang yang belum diketahui identitasnya menyebut, paket sembako yang ada dalam video merupakan milik pasangan 01 Calon Gubernur dan 02 Calon Bupati Bone.

Merespon hal ini, tim DIA tidak tinggal diam. Juru Bicara Danny – Azhar menegaskan, rekaman video dan audio yang beredar merupakan fitnah keji yang sangat merugikan pihaknya.

“Ini fitnah yang sangat keji di Pilkada saat ini. Pasangan Danny-Azhar justru berkomitmen tinggi mewujudkan Pilkada berintegritas, tanpa politik uang dan bagi-bagi sembako. Itu yang selalu kami kampanyekan di masyarakat selama ini,” tegas Asri di Makassar, Kamis (21/11/2024).

Menurut Asri, politik uang dan bagi-bagi sembako adalah praktek yang sangat merusak kualitas demokrasi di daerah ini sehingga harus dilawan bersama-sama.

“Danny-Azhar sejak awal mengajak masyarakat melawan politik uang dan sembako. Sehingga tuduhan ini benar-benar fitnah luar biasa kepada DiA,” ungkapnya.

Dijelaskan Asri, fitnah keji yang dialamatkan kepada Danny-Azhar ini bisa jadi merupakan cara lawan yang seolah bersembunyi menuduh pihak lain sebagai pelaku.

“Padahal justru merekalah yang mungkin akan melakukannya di lapangan, bagi-bagi sembako dan amplop. Pasalnya, jelang 27 November, elektabilitas DIA terus menanjak dan susah dikalahkan,” jelas Asri.

Karena itu, Tim Hukum DIA akan segera mengambil langkah hukum atas fitnah dan tuduhan tak benar yang kini mulai viral di sosial media.

“Tim hukum Danny-Azhar akan segera melaporkan kepada penegak hukum sebagai perbuatan pencemaran nama baik Paslon kami, juga sebagai indikasi pelanggaran kepemiluan. Harus ada yang bertanggungjawab akan hal ini,” beber Asri.

Selain itu, Asri juga mengajak kepada seluruh masyarakat Sulawesi Selatan untuk bersama-sama melawan setiap bentuk politik uang dan sembako di Pilkada nanti.

“Mari kita lawan politik uang dengan kecerdasan. Jangan mau dibeli, karena suara rakyat sesungguhnya tak ternilai. Jangan gadaikan masa depan 5 tahun hanya dengan paket sembako atau amplop. Pilih pemimpin terbaik sesuai hati nurani kita masing-masing,” pungkas Asri. (*)