Arsip Kategori: Radar Politik

Malili – Ketua Bawaslu Kabupaten Luwu Timur Pawennari menegaskan bahwa konsolidasi demokrasi yang kuat harus dimulai sebelum tahapan pemilu dilaksanakan.

Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Bawaslu ke-18 yang digelar di Kantor Bawaslu Luwu Timur, Kamis (9/4).

Menurut Pawennari, penguatan demokrasi tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara pemilu, tetapi juga memerlukan keterlibatan berbagai pihak seperti partai politik, pemerintah daerah, serta masyarakat.

“Sesungguhnya konsolidasi demokrasi yang paling substantif hanya bisa dilakukan sebelum pemilu dilaksanakan, termasuk keterlibatan partai politik, pemerintah daerah dalam konteks demokrasi di daerah, serta penyelenggara pemilu,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa keberhasilan demokrasi tidak hanya diukur dari terselenggaranya pemilu, tetapi juga dari kualitas proses yang mendahuluinya.

Pawennari menilai apabila prosedur demokrasi berjalan dengan baik, maka para pemimpin yang terpilih melalui pemilu akan mampu memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya meningkatkan kecakapan pemilih dalam menentukan pilihan politiknya.

“Jika pemilih tidak memiliki kecakapan yang memadai, maka pengisian jabatan eksekutif dan legislatif akan menjadi rapuh,” jelasnya.

Oleh karena itu, menurut Pawennari, Bawaslu memiliki peran penting dalam memperbaiki tatanan demokrasi, termasuk melalui pengembangan pengawasan partisipatif di masa non-tahapan pemilu.

Luwu Timur – Bawaslu Kabupaten Luwu Timur menggelar kegiatan Ngabuburit Pengawasan pada Rabu (4/3/2026) di Kantor Bawaslu Luwu Timur. Kegiatan yang mengusung tema “Konsolidasi Demokrasi Menuju Pemilu 2029 yang Adil dan Bermartabat” ini menjadi ruang silaturahmi sekaligus forum diskusi bersama berbagai pemangku kepentingan.

Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Luwu Timur, Sulkifli, menyampaikan apresiasi atas kehadiran para undangan yang tetap meluangkan waktu untuk berkumpul di tengah pelaksanaan ibadah puasa.

Menurutnya, Ngabuburit Pengawasan tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan menunggu waktu berbuka puasa, tetapi juga sebagai ruang membangun kemitraan, memperkuat spiritualitas, serta membahas berbagai isu strategis yang berkaitan dengan penguatan demokrasi.

“Kegiatan ini kami harapkan menjadi ruang diskusi yang terbuka. Bahkan kami berharap seluruh peserta dapat berbagi perspektif dan pengalaman, sehingga berbagai isu strategis yang berkembang di masyarakat dapat kita bahas bersama,” ujar Sulkifli.

Ia menambahkan bahwa berbagai pandangan yang muncul dalam forum tersebut akan menjadi catatan penting bagi Bawaslu Luwu Timur dalam memperkuat pelaksanaan tugas pengawasan serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga kualitas demokrasi.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Luwu Timur, Pawennari, menjelaskan bahwa kegiatan Ngabuburit Pengawasan merupakan agenda yang diinisiasi oleh Bawaslu Republik Indonesia dan dilaksanakan secara berjenjang di seluruh tingkatan.

Menurut Pawennari, momentum Ramadan menjadi waktu yang tepat untuk memperkuat keseimbangan antara pelaksanaan tugas pengawasan pemilu dan penguatan nilai-nilai spiritualitas.

Ia menjelaskan bahwa dalam demokrasi prosedural terdapat tiga komponen utama yang tidak dapat dipisahkan, yakni peserta pemilu, penyelenggara pemilu, dan pemilih. Ketiga unsur tersebut harus berjalan secara seimbang agar demokrasi mampu melahirkan substansi demokrasi yang berkeadilan.

“Integritas dalam demokrasi tidak mungkin terwujud tanpa fondasi moralitas yang kuat. Dan moralitas tersebut lahir dari nilai-nilai spiritualitas. Ramadan menjadi momentum penting untuk memperkuat fondasi itu,” jelas Pawennari.

Kegiatan tersebut juga diisi dengan tausiyah oleh Ustadz Abdul Rahman, Penyuluh Agama Kementerian Agama Luwu Timur. Dalam ceramahnya, ia mengingatkan bahwa puasa tidak sekadar menahan lapar dan dahaga, tetapi juga menjadi sarana pembinaan akhlak, kejujuran, kesabaran, dan pengendalian diri.

Menurutnya, nilai-nilai yang terkandung dalam ibadah puasa sangat relevan dalam kehidupan sosial, termasuk dalam praktik demokrasi.

“Demokrasi yang bermartabat hanya dapat terwujud apabila didukung oleh individu-individu yang memiliki akhlak dan ketakwaan,” ungkapnya.

Sejumlah stakeholder turut hadir dalam kegiatan tersebut, diantaranya perwakilan Kesbangpol, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XII Luwu Timur–Luwu Utara, Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), insan pers, serta alumni Pendidikan Pengawas Partisipatif.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh jajaran pimpinan serta Kepala Sekretariat Bawaslu Luwu Timur dan Jajaran.

RadarLuwu.com– Keriuhan terjadi di media sosial. Terkait pernyataan HM Siddiq BM terkait pembentukan Kabupaten Luwu Tengah.

Melalui sambungan telepon, HM Siddiq BM menyampaikan ungkapan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang peduli dengan Tana Luwu. Cacian yang diterima di media sosial, dianggap sebagai bagian dari semangat pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Luwu Raya.

“Ada mis informasi yang membuat masyarakat mengeluarkan kecaman hingga cacian. Ini tidak jadi soal. Ini bagian dari semangat masyarakat menginginkan daerah yang kita cintai ini mekar dan lepas dari Provinsi Sulawesi Selatan,” katanya.

“Saya mau bilang, terima kasih kepada seluruh masyarakat yang memberikan tanggapannya. Tetap jaga semangat untuk mewujudkan cita-cita pembentukan provinsi Luwu Raya,” sambungnya.

Kesalahpahaman yang terjadi di dunia maya saat ini ungkap Siddiq, cukup menjadi pembelajaran. Berharap tak terjadi dikemudian hari. Sebab, hal ini bisa saja menjadi penghambat dalam mewujudkan cita-cita bersama.

“Saya lihat komentar-komentar netizen, memang sangat kejam. Tapi tidak apa-apa. Komentar kejam itu harus dirawat. Sehingga nantinya, digunakan dengan tepat dan ke pihak yang tepat,” bebernya.

Soal pembentukan Provinsi Luwu Raya? HM Siddiq BM sudah menyatakan mendukung penuh. Bahkan dalam rapat paripurna, ia mengajak seluruh anggota DPRD Lutim menyumbangkan gajinya untuk kepentingan pembentukan Provinsi Luwu Raya.

Ia tak mau perjuangan ini dilakukan setengah-setengah. Ia belajar dari perjuangan masyarakat Tana Luwu sebelumnya. Gagal. Kali ini, ia berharap semua kekurangan bisa dipenuhi agar pejuang terdahulu bisa tersenyum manis.

“Kita tidak membicarakan kesepakatan lagi membentuk Provinsi Luwu Raya. Karena kita semua sudah sepakat. Yang kita bahas ini, bagaimana memenuhi semua syarat pembentukan provinsi Luwu Raya,” jelasnya.

Upaya yang akan dilakukan memang ada beberapa opsi. Baik itu menggugat moratorium, hingga meminta diskresi Presiden untuk menjadikan Tana Luwu sebagai daerah istimewa.

“Saya bukannya tidak setuju dengan langkah ini. Saya berpendapat, terkait segala kemungkinan. Dan saya berpikir kemungkinan terburuk. Bagaimana kalau gagal. Sehingga, opsi-opsi yang lain kita bahas guna membantu panitia CDOB,” tuturnya.

Upaya menggugat moratorium ini tidak mudah. Kemungkinan kalahnya besar. Sebab, empat Kabupaten saja dapat membentuk Provinsi, akan banyak daerah lain mengajukan. Karena pertimbangan ini, pemerintah tentu dapat menggagalkan upaya yang dilakukan.

Kemudian, mengajukan Diskresi Presiden. Daerah lain juga akan melakukan. Misalnya, Pejuang Antasari dan Pattimura. Mereka juga mau. Karena hal ini, potensi upaya menggugat bisa gagal.

Makanya, opsi memenuhi syarat pembentukan DOB didorong. Agar Kabupaten Luwu Tengah bisa terbentuk, maka sebagian dari Seko yang berada di Kabupaten Luwu Utara diserahkan ke Kabupaten Luwu Tengah.

Saat membahas pembentukan Kabupaten Luwu Tengah (Walmas) yang ramai saat ini sambungnya, video yang beredar seolah-olah itu adalah pendapat pribadi. Padahal, hal itu merupakan informasi yang dibahas untuk mencarikan solusinya.

“Informasi yang saya terima adalah, Walmas belum layak dari segi ekonomi dijadikan Kabupaten. Hal ini yang perlu kita bahas, solusinya seperti apa. Waktu itu, saya menawarkan agar Luwu Utara melepaskan sebagian wilayah Seko. Dan seandainya, Luwu Timur dekat dengan Luwu Tengah kenapa tidak kita dorong Luwu Timur lepas sebagian wilayahnya untuk masuk sebagai Luwu Tengah,” ungkapnya lagi.

Menurutnya, perusahaan pertambangan yang ada di Kabupaten Luwu Raya ini bisa menjadi sumber PAD setiap kabupaten di Tana Luwu. Caranya, ada saham pemerintah di setiap perusahaan. Sama seperti yang dilakukan di Papua. Ada saham pemerintah daerah di Freeport yang jadi PAD.

“Jika pemerintah punya saham di perusahaan-perusahaan tambang ini, tak ada lagi alasan ekonomi untuk bentuk Kabupaten Luwu Tengah. Karena PAD besar di sektor pertambangan. Lima Kabupaten/Kota punya sumber PAD yang bisa memajukan daerah dan mensejahterakan masyarakat,” jelasnya.

Diakhir kata, Siddiq menyampaikan permohonan maaf jika apa yang disampaikan diangkat sebagai kekeliruan atau kesalahan. “Jika pernyataan saya ini dinilai salah dan melukai saya mohon maaf,” katanya.

“Tidak ada maksud melemahkan. Kalau saya dianggap salah oleh masyarakat di Luwu dan Luwu Utara, terutama keluarga saya di Lamasi. Mohon saya dimaafkan,” imbuhnya dengan penuh rendah hati. (*)

Radarluwu.com — Apresiasi keberhasilan H.Usman sadik nahkodai PAN kembali memberi ketegasan kesemua kader peserta pendidikan politik diaula wisma trans Minggu, 28/12/2025

Dalam agenda tahunan konsolidasi kader partai Amanah Nasional saat menyampaikan sambutanya pada pendidikan Politik, dalam Musda PAN ke-VI Secara Virtual, di Wisma Trans, desa Puncak Indah, kecamatan Malili, kabupaten Luwu Timur, Minggu (28/12/2025).

dalam sambutan nya Usman sadik menekankan keseluruh kader perlu lebih berhati-hati sekarang, perlu kita ketahui persahabatan kita lihat secara langsung penindakan hukum, jangankan masyarakat aparat penegak hukum saja ditangkap, sekarang beberapa oknum kejaksaan itu ditangkap, itu menandakan bahwa kita semua harus hati-hati.

Terutama semua kader PAN yang ada di fraksi sebagai anggota DPR, seperti apa yang di sampaikan ketum PAN tadi, itu sangat tegas menyampaikan kepada kita semua, bahwa ada beberapa program Prabowo untuk benar-benar dikawal.

Usman sadik meminta Anggota DPRD dari PAN kabupaten Luwu Timur, agar bekerja keras bersungguh-sungguh kemudian berkolaborasi dengan pemerintah daerah, untuk mensukseskan seluruh program bapak Bupati dan Wakil bupati, sebagai instruksi kepada anggota.

seperti itu kalau ada yang salah ada yang keliru diingatkan dengan baik, saya kira pak Bupati selama ini sangat membuka diri untuk berkomunikasi dengan siapa saja, termasuk anggota DPRD yang ada di kabupaten Timur”jelasnya.

Luwu Timur dari sisi sumber daya alam sungguh luar biasa, kalau ini dikelola dengan baik, saya kira tugas-tugas DPR juga akan diringankan salah satu tugas-tugas DPR itu, bagaimana bekerja sama dengan pemerintah daerah mengurangi angka pengangguran, dalam meningkatkan perekonomian” himbaunya.

Radarluwu. Com — Sosialisasi dan pendidikan pemilih untuk pemilih pemula resmi di mulai oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) luwu timur. Kick off agenda ini di tandai dengan anggota KPU Lutim menjadi pembina upacara di SMAN 10 Luwu Timur, Senin 11 Agustus 2025. Yang menjadi pembina pada upacara kali ini adalah Indrawanto Paningaran yang juga pengampuh ketua divisi sosialisasi, pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat dan sumber daya manusia (Sosdiklih,parmas dan SDM).

KPU secara kelembagaan terus bekerja pasca tahapan pemilu dan pemilihan. Tugas KPU hari ini adalah memberikan sosialisasi dan pendidikan demokrasi kepada pemilih, Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dan melaksanakan pergantian antar waktu (PAW) anggota DPRD.

Dalam amanatnya, ketua divisi sosdiklih parmas dan SDM KPU lutim, indrawanto paningaran memberikan penjelasan bahwa pemilih pemula harus mempersiapkan diri menghadapi tahapan pemilu ataupun pemilihan selanjutnya. Pemahaman demokrasi dan politik baik skala nasional dan ataupun daerah perlu mulai diketahui para siswa agar kelak dapat memilih pemimpin yang benar-benar dapat bertanggung jawab terhadap negara dan daerah.

“Para siswa semua harus cermat dalam memilih pemimpin, agar kebijakan yang di ambil dapat dipertanggung jawabkan dan tepat sasaran untuk kepentingan sekolah khususnya siswa dan guru”, tambahnya.

Dalam kesempatan ini juga pak kadiv menyampaikan bahwa saat ini KPU sedang melakukan tahapan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan (PDPB) yang di mana dilakukan pembaharuan data pemilih dari daftar pemilih sebelumnya agar data pemilih lebih akurat. Ia mengajak para siswa yang telah berumur tujuh belas tahun agar segera merekam Kartu Tanda Penduduk (KTP) sehingga dapat di masukkan dalam daftar pemilih berkelanjutan ini.

“Saya mengajak adik-adik siswa yang telah berumur 17 tahun untuk segera merekam KTP agar dapat menjadi pemilih di pemilihan selanjutnya” tuturnya.

Di sesi akhir amanat, ia menyampaikan bahwa KPU siap memberikan pendidikan dan pemahaman demokrasi khususnya pada pemilihan ketua OSIS. Tahapan pemilihan ketua OSIS adalah pesta demokrasi tingkat sekolah untuk itu perlu dipersiapkan dengan matang.

“Pendampingan terhadap tahapan pemilihan ketua OSIS ini menjadi awal agar para siswa tahu dan mengerti bahwa pesta demokrasi di tingkat sekolah sesungguhnya di mulai dari pemilihan ketua OSIS dan KPU siap bermitra dengan sekolah” tutup nya.

Rencananya KPU lutim akan melaksanakan sosialisasi di seluruh SMA dan SMK se Kabupaten Luwu timur. Jadwalnya sudah tersusun, hasil dari kerjasama antara KPU Lutim dan cabang dinas Pendidikan provinsi Sulawesi Selatan.