Arsip Kategori: Radar Politik

JAKARTA — Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Gerakan Rakyat (PGR) Provinsi Sulawesi Selatan menuntaskan tahapan penting dalam proses pembentukan badan hukum partai dengan menyerahkan dokumen verifikasi administrasi lengkap kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerakan Rakyat di Jakarta, Selasa (12/5/2026).

Penyerahan berkas dilakukan langsung oleh Ketua DPW PGR Sulsel, Asri Tadda, kepada Ketua Umum DPP Partai Gerakan Rakyat, Sahrin Hamid di Kantor Sekretariat DPP PGR kawasan Ampera, Jakarta Selatan. Asri didampingi Wakil Ketua Muhammad Azhar, Wakil Sekretaris Samila, Bendahara Irma Effendy serta Ketua DPD PGR Kota Palopo Faizal Zeen Al Habsy.

Dengan penyerahan tersebut, Sulawesi Selatan tercatat sebagai provinsi ketujuh yang menyelesaikan dokumen administrasi lengkap di tingkat DPP, menyusul Nusa Tenggara Barat, Jambi, Kalimantan Barat, Sumatera Barat, Bangka Belitung, dan Banten.

Asri Tadda mengatakan proses penyusunan administrasi hingga penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum bukan pekerjaan mudah. Menurutnya, tantangan terbesar justru muncul saat proses konsolidasi kepengurusan di daerah.

“Kadang ada yang di awal menerima amanah, tetapi di tengah jalan berubah arah, sulit dihubungi, bahkan tidak memenuhi komitmen menjelang tenggat waktu. Itu menjadi tantangan tersendiri dalam membangun partai baru,” ujar Asri.

Meski menghadapi dinamika internal, DPW PGR Sulsel berhasil merampungkan dokumen dari 18 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di tingkat Kabupaten/Kota dan 123 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di tingkat Kecamatan.

Asri menilai capaian tersebut menjadi modal awal untuk memperkuat konsolidasi organisasi menuju agenda politik yang lebih besar ke depan.

“Pekerjaan berikutnya tentu jauh lebih berat. Tetapi dengan kerja sama dan semangat gotong royong yang sudah terbangun, kami optimistis bisa bertahan dan berkembang hingga menghadapi Pemilu,” katanya.

Sementara itu, Ketua Umum PGR, Sahrin Hamid, memberikan apresiasi terhadap capaian DPW Sulawesi Selatan. Ia menyebut Sulsel sebagai provinsi pertama di Pulau Sulawesi yang berhasil menyelesaikan SKT Kanwil Kementerian Hukum.

Menurut Sahrin, dokumen administrasi yang telah diterbitkan bukan sekadar formalitas, melainkan simbol dari kerja kolektif kader di lapangan.

“Dua lembar surat itu mungkin terlihat sederhana, tetapi di baliknya ada kerja keras, ada proses turun ke desa-desa, kecamatan, dan gotong royong dari banyak pihak,” ujarnya.

Ia menambahkan, hingga kini sudah terdapat 12 provinsi yang mengantongi SKT maupun dokumen Kesbangpol sebagai bagian dari proses legalitas partai.

Beberapa di antaranya yakni Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Jambi, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Bangka Belitung, Sulawesi Selatan, Banten, Papua Barat Daya, dan DKI Jakarta.

Partai Gerakan Rakyat sendiri menargetkan penyelesaian dokumen administratif di seluruh 38 provinsi dalam waktu dekat sebagai syarat menuju pengesahan badan hukum partai politik oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia.

Asri menegaskan, pembentukan Partai Gerakan Rakyat dilandasi semangat partisipasi publik dan gotong royong masyarakat.

“Gerakan Rakyat ingin menjadi wadah perjuangan politik yang benar-benar lahir dari partisipasi rakyat, dibangun bersama rakyat, dan bekerja untuk kepentingan rakyat,” tutupnya. (*)

Wotu – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Luwu Timur terus melanjutkan konsolidasi demokrasi dengan menyasar para pelajar di sekolah sebagai ruang strategis pendidikan kepemiluan bagi pemilih pemula. Setelah sebelumnya berlangsung di SMAN 7 Luwu Timur, kali ini kegiatan serupa kembali dilaksanakan di SMAN 2 Luwu Timur, Kecamatan Wotu, Selasa (28/4).

Ketua Bawaslu Luwu Timur Pawennari menekankan bahwa generasi Z memiliki posisi strategis dalam pemilu. Karena itu, Bawaslu berharap pemilih pemula tidak hanya menolak politik uang, tetapi juga memahami prinsip-prinsip dasar demokrasi yang sehat.

Melalui kegiatan ini lanjutnya, sekolah dipandang bukan sekadar tempat belajar formal, tetapi juga menjadi episentrum penguatan nilai-nilai demokrasi, pengawasan partisipatif, dan pendidikan politik sejak dini bagi pemilih pemula menuju Pemilu 2029.

“Kehadiran Bawaslu hari ini dalam rangka mengajak kepada kita semua agar pada Pemilu 2029 nanti generasi muda tidak terlibat dalam praktik politik uang, termasuk tidak mudah menerima iming-iming dalam bentuk apa pun,” ujarnya di hadapan puluhan siswa-siswi.

Dalam sosialisasi tersebut, Pawennari juga menyampaikan beberapa prinsip dasar yang penting dipahami oleh pemilih pemula, diantaranya menolak politik uang, tidak menghalangi orang lain menggunakan hak pilih, serta menghormati kebebasan setiap orang dalam menentukan pilihan.

Menurut pria kelahiran Wotu itu, perbedaan pilihan dalam pemilu adalah hal yang wajar dan tidak seharusnya menimbulkan permusuhan.

“Dalam pemilu, tidak dibenarkan juga orang bermusuhan hanya karena berbeda pilihan,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa peran pelajar tidak berhenti pada diri sendiri, tetapi juga dapat menjadi penyambung pesan demokrasi di lingkungan keluarga.

“Adik-adik bukan hanya belajar untuk diri sendiri, tetapi juga bisa menjadi penyambung pesan di lingkungan keluarga. Sampaikan kepada orang tua, saudara, dan orang-orang terdekat bahwa politik uang jangan pernah dianggap biasa, karena praktik tersebut dapat berdampak buruk terhadap kualitas kepemimpinan yang lahir dari proses demokrasi,”tutupnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Sekretariat Bawaslu Luwu Timur, Lenny Thalib, beserta jajaran dan diterima langsung oleh Kepala SMAN 2 Luwu Timur, Rahmat Ilahi. Puluhan pelajar mengikuti kegiatan dengan antusias dan terlibat aktif dalam kegiatan ini.

Burau – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Luwu Timur terus berkomitmen dalam memperkuat pendidikan demokrasi dengan menyasar generasi Z di SMA Negeri 7 Luwu Timur, Kecamatan Burau, Desa Jalajja, Selasa (21/4). Kegiatan ini menekankan pentingnya penggunaan hak pilih secara sadar, berkeadaban, dan bebas dari praktik politik uang.

Ketua Bawaslu Kabupaten Luwu Timur Pawennari mengatakan bahwa siswa kelas XI dan XII saat ini berada pada fase strategis sebagai pemilih pemula, bahkan sebagian telah memiliki KTP dan akan segera menggunakan hak pilihnya pada Pemilu mendatang.

“Setiap warga negara yang berusia 17 tahun atau pernah menikah memiliki hak pilih dalam pemilu. Hak ini harus digunakan secara sadar dan berkeadaban, tanpa harus ditransaksikan dengan iming-iming politik uang atau sejenisnya,” ujar Pawennari.

Ia menegaskan bahwa penggunaan hak pilih secara bermartabat akan berpengaruh terhadap kualitas hasil pemilu. Menurutnya, proses yang bersih akan menghasilkan keputusan politik yang lebih objektif karena lahir dari pilihan yang murni, bukan transaksional.

Selain itu, Bawaslu juga menekankan pentingnya partisipasi bermakna (meaningful participation), mengingat komposisi pemilih pada Pemilu 2029 diperkirakan akan didominasi oleh generasi Z dan milenial.

“Siswa kelas XI dan XII hari ini menjadi strategis dalam mempengaruhi hasil pemilu yang akan datang. Karena itu, penting bagi mereka memahami pemilu sejak dini agar terhindar dari pragmatisme politik,” jelasnya.

Lebih lanjut, Pawennari menyampaikan bahwa partisipasi dalam Pemilu tidak hanya sebatas menggunakan hak pilih, tetapi juga mencakup keterlibatan dalam mempersiapkan pemilu yang lebih berkualitas.

“Partisipasi yang dibangun bukan hanya hadir dalam Pemilu, tetapi juga ikut memastikan prosesnya berjalan lebih berkualitas,” tambahnya.

Kegiatan ini diikuti puluhan siswa-siswi yang merupakan pengurus OSIS dan berlangsung secara interaktif melalui dialog dua arah. Diskusi difokuskan pada penguatan pemahaman kepemiluan sejak dini sebagai bagian dari pembentukan kesadaran politik secara epistemik.

Kehadiran Bawaslu Luwu Timur diterima langsung oleh Guru Pembina Rosdiana Said. Pihak sekolah menyambut baik kegiatan tersebut dan mengapresiasi upaya edukasi kepemiluan kepada siswa.

Pengurus OSIS bahkan mendorong adanya kolaborasi lanjutan, termasuk keterlibatan Bawaslu dalam program kesiswaan dan pemilihan pengurus OSIS sebagai sarana pembelajaran demokrasi di lingkungan sekolah.

Pada kesempatan itu, Bawaslu juga menyampaikan apresiasi kepada pihak sekolah atas dukungan yang diberikan dalam pelaksanaan kegiatan.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada Kepala Sekolah dan para guru atas perkenannya memberi ruang bagi Bawaslu untuk membagi narasi kepemiluan kepada siswa sebagai upaya menanamkan kesadaran politik secara epistemik,” tutup Pawennari.

Malili – Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Luwu Timur Sulkifli menyebut peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Bawaslu ke-18 sebagai momentum untuk merefleksikan perjalanan kelembagaan sekaligus mengonsolidasikan demokrasi.

Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan peringatan HUT Bawaslu yang digelar di Kantor Bawaslu Luwu Timur, Kamis (9/4).

Menurut Sulkifli, perjalanan Bawaslu selama hampir dua dekade telah diwarnai berbagai catatan penting, khususnya yang berkaitan dengan tugas pengawasan pemilu.

“Kegiatan ini merupakan momentum untuk mengonsolidasikan demokrasi. Kita memaknai bahwa perjalanan Bawaslu dari tahun ke tahun memiliki catatan peristiwa penting, terutama yang berkaitan dengan pengawasan,” ujarnya.

Ia mengatakan bahwa peringatan HUT Bawaslu juga menjadi ruang refleksi bagi seluruh jajaran Bawaslu untuk melihat kembali perjalanan lembaga hingga memasuki usia ke-18 tahun.

Menurutnya, dalam perjalanannya Bawaslu menghadapi berbagai dinamika kelembagaan, baik secara internal maupun eksternal.

Ke depan, Sulkifli menilai Bawaslu akan menghadapi berbagai tantangan yang membutuhkan energi, pemikiran, serta komitmen kuat dari seluruh jajaran lembaga.

“Bawaslu ke depan akan menghadapi berbagai tantangan yang tentu menguras energi dan pikiran,” katanya.

Meski demikian, ia optimistis Bawaslu tetap mampu menjalankan peran strategis dalam menjaga kualitas demokrasi.

Malili – Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Luwu Timur Sukmawati Suaib menegaskan pentingnya menjaga marwah lembaga dalam menjalankan tugas pengawasan dan penindakan pelanggaran pemilu.

Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Bawaslu ke-18 yang dilaksanakan di Kantor Bawaslu Luwu Timur, Kamis (9/4).

Menurut Sukmawati, peringatan HUT Bawaslu merupakan momentum bagi seluruh jajaran Bawaslu di berbagai tingkatan untuk merefleksikan perjalanan pengabdian lembaga dalam mengawal demokrasi.

“Hari ini seluruh jajaran Bawaslu di semua tingkatan memperingati hari jadi Bawaslu yang ke-18 tahun,” ujarnya.

Ia mengatakan bahwa selama 18 tahun perjalanan Bawaslu, berbagai dinamika dalam proses penindakan pelanggaran pemilu telah dihadapi oleh lembaga pengawas pemilu tersebut, baik di tingkat pusat maupun daerah.

“Tentunya 18 tahun pengabdian Bawaslu banyak riak-riak mulai dari tingkat RI sampai kabupaten/kota yang tidak luput dari proses penindakan,” katanya.

Meski demikian, menurut Sukmawati, Bawaslu terus melakukan berbagai perbaikan kelembagaan serta menghadirkan inovasi berbasis regulasi dalam menjalankan tugas pengawasan.

Ia menegaskan bahwa di tingkat kabupaten/kota, Bawaslu senantiasa melaksanakan penindakan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Sukmawati juga mengajak seluruh pihak untuk memberikan dukungan agar Bawaslu tetap mampu menjaga integritas dan marwah lembaga dalam mengawal demokrasi.