Arsip Kategori: Radar Politik

Burau – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Luwu Timur terus berkomitmen dalam memperkuat pendidikan demokrasi dengan menyasar generasi Z di SMA Negeri 7 Luwu Timur, Kecamatan Burau, Desa Jalajja, Selasa (21/4). Kegiatan ini menekankan pentingnya penggunaan hak pilih secara sadar, berkeadaban, dan bebas dari praktik politik uang.

Ketua Bawaslu Kabupaten Luwu Timur Pawennari mengatakan bahwa siswa kelas XI dan XII saat ini berada pada fase strategis sebagai pemilih pemula, bahkan sebagian telah memiliki KTP dan akan segera menggunakan hak pilihnya pada Pemilu mendatang.

“Setiap warga negara yang berusia 17 tahun atau pernah menikah memiliki hak pilih dalam pemilu. Hak ini harus digunakan secara sadar dan berkeadaban, tanpa harus ditransaksikan dengan iming-iming politik uang atau sejenisnya,” ujar Pawennari.

Ia menegaskan bahwa penggunaan hak pilih secara bermartabat akan berpengaruh terhadap kualitas hasil pemilu. Menurutnya, proses yang bersih akan menghasilkan keputusan politik yang lebih objektif karena lahir dari pilihan yang murni, bukan transaksional.

Selain itu, Bawaslu juga menekankan pentingnya partisipasi bermakna (meaningful participation), mengingat komposisi pemilih pada Pemilu 2029 diperkirakan akan didominasi oleh generasi Z dan milenial.

“Siswa kelas XI dan XII hari ini menjadi strategis dalam mempengaruhi hasil pemilu yang akan datang. Karena itu, penting bagi mereka memahami pemilu sejak dini agar terhindar dari pragmatisme politik,” jelasnya.

Lebih lanjut, Pawennari menyampaikan bahwa partisipasi dalam Pemilu tidak hanya sebatas menggunakan hak pilih, tetapi juga mencakup keterlibatan dalam mempersiapkan pemilu yang lebih berkualitas.

“Partisipasi yang dibangun bukan hanya hadir dalam Pemilu, tetapi juga ikut memastikan prosesnya berjalan lebih berkualitas,” tambahnya.

Kegiatan ini diikuti puluhan siswa-siswi yang merupakan pengurus OSIS dan berlangsung secara interaktif melalui dialog dua arah. Diskusi difokuskan pada penguatan pemahaman kepemiluan sejak dini sebagai bagian dari pembentukan kesadaran politik secara epistemik.

Kehadiran Bawaslu Luwu Timur diterima langsung oleh Guru Pembina Rosdiana Said. Pihak sekolah menyambut baik kegiatan tersebut dan mengapresiasi upaya edukasi kepemiluan kepada siswa.

Pengurus OSIS bahkan mendorong adanya kolaborasi lanjutan, termasuk keterlibatan Bawaslu dalam program kesiswaan dan pemilihan pengurus OSIS sebagai sarana pembelajaran demokrasi di lingkungan sekolah.

Pada kesempatan itu, Bawaslu juga menyampaikan apresiasi kepada pihak sekolah atas dukungan yang diberikan dalam pelaksanaan kegiatan.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada Kepala Sekolah dan para guru atas perkenannya memberi ruang bagi Bawaslu untuk membagi narasi kepemiluan kepada siswa sebagai upaya menanamkan kesadaran politik secara epistemik,” tutup Pawennari.

Malili – Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Luwu Timur Sulkifli menyebut peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Bawaslu ke-18 sebagai momentum untuk merefleksikan perjalanan kelembagaan sekaligus mengonsolidasikan demokrasi.

Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan peringatan HUT Bawaslu yang digelar di Kantor Bawaslu Luwu Timur, Kamis (9/4).

Menurut Sulkifli, perjalanan Bawaslu selama hampir dua dekade telah diwarnai berbagai catatan penting, khususnya yang berkaitan dengan tugas pengawasan pemilu.

“Kegiatan ini merupakan momentum untuk mengonsolidasikan demokrasi. Kita memaknai bahwa perjalanan Bawaslu dari tahun ke tahun memiliki catatan peristiwa penting, terutama yang berkaitan dengan pengawasan,” ujarnya.

Ia mengatakan bahwa peringatan HUT Bawaslu juga menjadi ruang refleksi bagi seluruh jajaran Bawaslu untuk melihat kembali perjalanan lembaga hingga memasuki usia ke-18 tahun.

Menurutnya, dalam perjalanannya Bawaslu menghadapi berbagai dinamika kelembagaan, baik secara internal maupun eksternal.

Ke depan, Sulkifli menilai Bawaslu akan menghadapi berbagai tantangan yang membutuhkan energi, pemikiran, serta komitmen kuat dari seluruh jajaran lembaga.

“Bawaslu ke depan akan menghadapi berbagai tantangan yang tentu menguras energi dan pikiran,” katanya.

Meski demikian, ia optimistis Bawaslu tetap mampu menjalankan peran strategis dalam menjaga kualitas demokrasi.

Malili – Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Luwu Timur Sukmawati Suaib menegaskan pentingnya menjaga marwah lembaga dalam menjalankan tugas pengawasan dan penindakan pelanggaran pemilu.

Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Bawaslu ke-18 yang dilaksanakan di Kantor Bawaslu Luwu Timur, Kamis (9/4).

Menurut Sukmawati, peringatan HUT Bawaslu merupakan momentum bagi seluruh jajaran Bawaslu di berbagai tingkatan untuk merefleksikan perjalanan pengabdian lembaga dalam mengawal demokrasi.

“Hari ini seluruh jajaran Bawaslu di semua tingkatan memperingati hari jadi Bawaslu yang ke-18 tahun,” ujarnya.

Ia mengatakan bahwa selama 18 tahun perjalanan Bawaslu, berbagai dinamika dalam proses penindakan pelanggaran pemilu telah dihadapi oleh lembaga pengawas pemilu tersebut, baik di tingkat pusat maupun daerah.

“Tentunya 18 tahun pengabdian Bawaslu banyak riak-riak mulai dari tingkat RI sampai kabupaten/kota yang tidak luput dari proses penindakan,” katanya.

Meski demikian, menurut Sukmawati, Bawaslu terus melakukan berbagai perbaikan kelembagaan serta menghadirkan inovasi berbasis regulasi dalam menjalankan tugas pengawasan.

Ia menegaskan bahwa di tingkat kabupaten/kota, Bawaslu senantiasa melaksanakan penindakan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Sukmawati juga mengajak seluruh pihak untuk memberikan dukungan agar Bawaslu tetap mampu menjaga integritas dan marwah lembaga dalam mengawal demokrasi.

Malili – Ketua Bawaslu Kabupaten Luwu Timur Pawennari menegaskan bahwa konsolidasi demokrasi yang kuat harus dimulai sebelum tahapan pemilu dilaksanakan.

Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Bawaslu ke-18 yang digelar di Kantor Bawaslu Luwu Timur, Kamis (9/4).

Menurut Pawennari, penguatan demokrasi tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara pemilu, tetapi juga memerlukan keterlibatan berbagai pihak seperti partai politik, pemerintah daerah, serta masyarakat.

“Sesungguhnya konsolidasi demokrasi yang paling substantif hanya bisa dilakukan sebelum pemilu dilaksanakan, termasuk keterlibatan partai politik, pemerintah daerah dalam konteks demokrasi di daerah, serta penyelenggara pemilu,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa keberhasilan demokrasi tidak hanya diukur dari terselenggaranya pemilu, tetapi juga dari kualitas proses yang mendahuluinya.

Pawennari menilai apabila prosedur demokrasi berjalan dengan baik, maka para pemimpin yang terpilih melalui pemilu akan mampu memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya meningkatkan kecakapan pemilih dalam menentukan pilihan politiknya.

“Jika pemilih tidak memiliki kecakapan yang memadai, maka pengisian jabatan eksekutif dan legislatif akan menjadi rapuh,” jelasnya.

Oleh karena itu, menurut Pawennari, Bawaslu memiliki peran penting dalam memperbaiki tatanan demokrasi, termasuk melalui pengembangan pengawasan partisipatif di masa non-tahapan pemilu.

Luwu Timur – Bawaslu Kabupaten Luwu Timur menggelar kegiatan Ngabuburit Pengawasan pada Rabu (4/3/2026) di Kantor Bawaslu Luwu Timur. Kegiatan yang mengusung tema “Konsolidasi Demokrasi Menuju Pemilu 2029 yang Adil dan Bermartabat” ini menjadi ruang silaturahmi sekaligus forum diskusi bersama berbagai pemangku kepentingan.

Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Luwu Timur, Sulkifli, menyampaikan apresiasi atas kehadiran para undangan yang tetap meluangkan waktu untuk berkumpul di tengah pelaksanaan ibadah puasa.

Menurutnya, Ngabuburit Pengawasan tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan menunggu waktu berbuka puasa, tetapi juga sebagai ruang membangun kemitraan, memperkuat spiritualitas, serta membahas berbagai isu strategis yang berkaitan dengan penguatan demokrasi.

“Kegiatan ini kami harapkan menjadi ruang diskusi yang terbuka. Bahkan kami berharap seluruh peserta dapat berbagi perspektif dan pengalaman, sehingga berbagai isu strategis yang berkembang di masyarakat dapat kita bahas bersama,” ujar Sulkifli.

Ia menambahkan bahwa berbagai pandangan yang muncul dalam forum tersebut akan menjadi catatan penting bagi Bawaslu Luwu Timur dalam memperkuat pelaksanaan tugas pengawasan serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga kualitas demokrasi.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Luwu Timur, Pawennari, menjelaskan bahwa kegiatan Ngabuburit Pengawasan merupakan agenda yang diinisiasi oleh Bawaslu Republik Indonesia dan dilaksanakan secara berjenjang di seluruh tingkatan.

Menurut Pawennari, momentum Ramadan menjadi waktu yang tepat untuk memperkuat keseimbangan antara pelaksanaan tugas pengawasan pemilu dan penguatan nilai-nilai spiritualitas.

Ia menjelaskan bahwa dalam demokrasi prosedural terdapat tiga komponen utama yang tidak dapat dipisahkan, yakni peserta pemilu, penyelenggara pemilu, dan pemilih. Ketiga unsur tersebut harus berjalan secara seimbang agar demokrasi mampu melahirkan substansi demokrasi yang berkeadilan.

“Integritas dalam demokrasi tidak mungkin terwujud tanpa fondasi moralitas yang kuat. Dan moralitas tersebut lahir dari nilai-nilai spiritualitas. Ramadan menjadi momentum penting untuk memperkuat fondasi itu,” jelas Pawennari.

Kegiatan tersebut juga diisi dengan tausiyah oleh Ustadz Abdul Rahman, Penyuluh Agama Kementerian Agama Luwu Timur. Dalam ceramahnya, ia mengingatkan bahwa puasa tidak sekadar menahan lapar dan dahaga, tetapi juga menjadi sarana pembinaan akhlak, kejujuran, kesabaran, dan pengendalian diri.

Menurutnya, nilai-nilai yang terkandung dalam ibadah puasa sangat relevan dalam kehidupan sosial, termasuk dalam praktik demokrasi.

“Demokrasi yang bermartabat hanya dapat terwujud apabila didukung oleh individu-individu yang memiliki akhlak dan ketakwaan,” ungkapnya.

Sejumlah stakeholder turut hadir dalam kegiatan tersebut, diantaranya perwakilan Kesbangpol, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XII Luwu Timur–Luwu Utara, Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), insan pers, serta alumni Pendidikan Pengawas Partisipatif.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh jajaran pimpinan serta Kepala Sekretariat Bawaslu Luwu Timur dan Jajaran.