Arsip Kategori: Radar Politik

MALILI — Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, secara khusus mencari anggota DPRD Luwu Timur, HM Siddiq BM, saat menghadiri puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-23 Luwu Timur, Senin (8/6/2026).

Momen itu terjadi saat gubernur menyampaikan sambutan di hadapan tamu undangan dan masyarakat yang hadir di lapangan upacara. Di tengah pidatonya, Andi Sudirman sempat menghentikan pembicaraan untuk menanyakan keberadaan politisi Partai NasDem tersebut.

“Saya mau panggil satu orang anggota DPRD Luwu Timur, saya lupa namanya, tapi saya tahu orangnya, dia dari NasDem kayaknya. Mana? Bukan itu. Dia sudah terpilih banyak kali. Iya, Pak Siddiq, mana orangnya?” ujar Andi Sudirman sambil mencari sosok yang dimaksud.

Namun, HM Siddiq BM ternyata tidak menghadiri rangkaian perayaan HUT Luwu Timur tahun ini.

Saat dikonfirmasi, Siddiq mengaku tidak dapat hadir karena kondisi kesehatannya menurun. Selain dirinya, sang istri juga dalam keadaan kurang sehat sehingga memilih tetap berada di rumah.

“Saya tidak hadir karena kondisi saya dan ibu kurang sehat, jadi saya di rumah saja. Tapi saya tetap mengikuti jalannya upacara HUT Lutim sampai selesai lewat streaming Kominfo,” kata Siddiq.

Ia mengaku tidak menyangka masih diingat oleh Gubernur Sulsel. Menurutnya, kedekatan itu terjalin sejak dirinya beberapa kali mendampingi Andi Sudirman saat melakukan kunjungan kerja ke sejumlah wilayah di Luwu Timur.

“Waktu Pak Gubernur datang ke Luwu Timur, saya yang mendampingi beliau berkeliling di beberapa wilayah. Mungkin itu yang masih diingat,” ujarnya.

Selain hubungan kerja, Siddiq menyebut keduanya juga memiliki kedekatan karena sama-sama berasal dari keluarga besar alumni Universitas Hasanuddin.

“Kami sama-sama keluarga besar IKA Unhas. Jadi silaturahmi tetap terjaga,” tutupnya.

MAKASSAR— Ketua DPW Gerakan Rakyat Sulawesi Selatan, Asri Tadda, menanggapi pernyataan politisi Partai Golkar Idrus Marham yang mengingatkan agar kritik Anies Baswedan kepada pemerintah disertai optimisme dan solusi.

Menurut Asri, dalam negara demokrasi, kritik tidak boleh dipersepsikan sebagai ancaman, apalagi ketika kritik tersebut berangkat dari realitas yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Kami menghormati pandangan Pak Idrus Marham. Namun yang perlu dipahami adalah bahwa optimisme yang sehat tidak lahir dari menutup mata terhadap persoalan. Optimisme justru lahir dari keberanian mengakui masalah dan kesungguhan untuk menyelesaikannya,” tegas Asri dalam keterangannya di Makassar, Sabtu (23/5/2026).

Ia menilai pernyataan Anies Baswedan selama ini bukanlah upaya membangun pesimisme publik, melainkan bentuk tanggung jawab moral untuk menyuarakan berbagai persoalan yang dirasakan rakyat di lapangan, mulai dari tekanan ekonomi rumah tangga, melemahnya daya beli masyarakat, sulitnya lapangan kerja, hingga meningkatnya beban hidup masyarakat kelas menengah dan bawah.

“Ketika rakyat mengeluhkan harga kebutuhan pokok yang terus naik, biaya hidup yang semakin berat, dan peluang ekonomi yang makin sempit, maka menyampaikan fakta itu bukan pesimisme. Itu adalah kejujuran. Yang berbahaya justru jika elite politik lebih sibuk menjaga narasi optimisme daripada menjawab substansi persoalan yang sedang dihadapi rakyat,” ujarnya.

Asri menegaskan bahwa kritik tidak harus selalu diawali dengan pujian agar dianggap konstruktif. Dalam demokrasi, kritik merupakan instrumen kontrol publik yang sah dan dijamin konstitusi.

“Jangan sampai kita terjebak pada logika bahwa setiap kritik terhadap pemerintah harus dianggap sebagai serangan politik. Jika ada persoalan yang disampaikan, maka jawablah persoalannya. Jangan sibuk menyerang orang yang menyampaikan kritik,” katanya.

Asri juga mengingatkan bahwa banyak persoalan nasional memang dipengaruhi dinamika global. Namun menurutnya, kondisi global tidak boleh dijadikan alasan untuk menghindari evaluasi terhadap kebijakan nasional.

“Tidak ada yang membantah bahwa dunia sedang menghadapi tantangan ekonomi. Tetapi tugas pemerintah justru memastikan dampaknya bisa diminimalkan terhadap rakyat. Karena itu, ketika ada kritik terhadap kondisi yang terjadi, respons yang dibutuhkan adalah penjelasan dan solusi, bukan sekadar ajakan untuk tetap optimistis,” ujarnya.

Sebagai organisasi yang lahir dari semangat partisipasi warga negara, Gerakan Rakyat memandang bahwa kritik dan optimisme bukanlah dua hal yang saling bertentangan.

“Kami percaya pada masa depan Indonesia. Tetapi kecintaan terhadap bangsa tidak bisa diwujudkan dengan menutupi masalah. Cinta kepada Indonesia mesti diwujudkan dengan keberanian mengatakan yang benar, sekalipun itu tidak nyaman didengar,” tambah Asri.

“Kritik adalah bagian dari ikhtiar memperbaiki keadaan, bukan upaya menjatuhkan negara,”
tegas Ketua Partai Gerakan Rakyat Sulsel itu.

Asri kemudian menyindir kecenderungan sebagian elite yang lebih reaktif terhadap kritik daripada terhadap masalah yang dikritik.

“Jangan salah sasaran. Yang harus dilawan adalah kemiskinan, pengangguran, ketimpangan, dan kesulitan hidup rakyat. Bukan orang yang mengingatkan bahwa masalah-masalah itu ada,” tegas dia.

Menutup pernyataannya, Asri Tadda mengajak seluruh elemen bangsa untuk membangun budaya demokrasi yang lebih dewasa.

“Demokrasi yang sehat tidak meminta rakyat diam demi menjaga optimisme. Demokrasi yang sehat memberi ruang bagi kritik agar pemerintah semakin kuat dan kebijakan semakin tepat,” tukasnya.

“Indonesia tidak membutuhkan optimisme yang dipaksakan. Indonesia membutuhkan optimisme yang lahir dari kejujuran, keberanian, dan kerja nyata,” pungkas Asri. (*)

5Malili, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Luwu Timur mendorong Kader Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) menjadi penggerak pengawasan dan menghidupkan diskusi demokrasi di tengah masyarakat untuk Pemilu 2029.

Ketua Bawaslu Luwu Timur Pawennari mengatakan pelaksanaan P2P merupakan bagian dari tugas Bawaslu dalam mengembangkan pengawasan partisipatif, baik pada masa tahapan maupun setelah tahapan pemilu berlangsung.

Menurutnya, demokrasi tidak akan berkembang dengan baik tanpa partisipasi aktif masyarakat. Karena itu, pengawasan pemilu tidak bisa hanya dibebankan kepada lembaga pengawas pemilu semata, tetapi membutuhkan keterlibatan masyarakat secara sadar dan bermakna.

 

“Tidak ada demokrasi di dunia ini yang berkembang dengan baik tanpa partisipasi aktif masyarakat. Artinya harus ada partisipasi yang bermakna dari rakyat,”ujar Pawennari dihadapan puluhan peserta saat membuka kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif yang diselenggarakan di kantor Bawaslu Luwu Timur, Senin (18/5/2026).

Ia juga menyinggung sejumlah pandangan sejumlah akademisi terkait demokrasi dan pengawasan partisipatif. Salah satunya yaitu pandangan Saiful Mujani yang menyebut bahwa demokrasi bukan sistem yang sempurna akan tetapi diantara sistem yang ada, demokrasi menjadi alternatif untuk bisa dijadikan sabagai sistem dalam tatanegara saat ini.

Selain itu, Pawennari juga mengutip pendapat Ramlan Surbakti yang menyebut bahwa pengawasan pada dasarnya merupakan aktivitas masyarakat, sementara negara hanya melembagakannya melalui Bawaslu. Namun dalam praktiknya, sebagian masyarakat justru menyerahkan sepenuhnya fungsi pengawasan kepada Bawaslu sehingga partisipasi publik cenderung menurun.

“Yang kita butuhkan hari ini adalah kesadaran yang tumbuh dari rakyat. Kalau kesadaran itu lahir, maka akan menjadi kekuatan besar dalam menjaga demokrasi,”katanya.

Ia menambahkan, partisipasi bermakna tidak akan terwujud apabila masyarakat tidak memahami mekanisme dan prosedur demokrasi. Karena itu, pengetahuan tentang kebangsaan, demokrasi, dan pengawasan pemilu menjadi hal penting untuk diperkuat.

“Tidak mungkin rakyat menjadi kekuatan yang mampu mengubah keadaan tanpa masyarakat yang berpengetahuan,”lanjutnya.

Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Sulkifli menyampaikan, perjalanan pemilu dan pilkada selama ini menunjukkan bahwa tantangan demokrasi semakin berkembang, terutama dengan kemajuan teknologi dan modus pelanggaran yang semakin sulit dideteksi.

P2P kata Sulkifli bukan hanya sekadar pendidikan dan pelatihan. P2P Adalah janji bahwa pengawasan partisipatif bukan hanya bertumpu di Bawaslu tetapi juga berada di Pundak masyarakat.

Pria yang akrab disapa Songko Lotong itu menjelaskan lahirnya P2P bukan sekadar menghadirkan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat, melainkan membangun komitmen bersama untuk menjaga demokrasi.

“Kalau kader P2P berfungsi dan bergerak, maka pengawasan tidak lagi hanya milik Bawaslu, tapi milik seluruh warga yang peduli demokrasi bermartabat,”ujarnya.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa tema “Berfungsi dan Bergerak” memiliki makna bahwa kader P2P bukan hanya memahami aturan, tetapi juga mampu bertindak ketika menemukan dugaan pelanggaran.

Berfungsi artinya memahami aturan dan mampu menjalankannya. Bergerak berarti mengetahui apa yang harus dilakukan ketika melihat pelanggaran dan berani melakukan pencegahan.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Sukmawati Suaib menjelaskan bahwa P2P merupakan pengembangan dari Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) yang telah dilaksanakan Bawaslu sejak beberapa tahun terakhir dan terus dikembangkan melalui berbagai formula.

Ia berharap para kader P2P mampu mampu membangun forum maupun komunitas diskusi di tengah masyarakat sebagai bagian dari proses penguatan demokrasi.

“Kader P2P mempunyai tanggung jawab yang tidak berhenti setelah kegiatan ini selesai. Carilah forum atau bentuk komunitas di masyarakat untuk berdiskusi terkait demokrasi,”ujarnya.

Menurut Sukmawati, pengawasan yang berkualitas membutuhkan keberanian. Ia mengingatkan bahwa integritas tidak cukup hanya diucapkan, tetapi harus tercermin dalam tindakan.

Ia juga mengutip pandangan Abraham Lincoln bahwa demokrasi berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Karena itu, masyarakat tidak boleh bersikap diam jika terjadi pelanggaran maupun praktik yang dapat mencederai demokrasi.

“Kalau masyarakat diam, maka akan lahir pemimpin yang yang tidak berpihak kepada rakyat karena sejak awal prosesnya sudah dilakukan pembiaran,”tutupnya.

Dalam sesi materi, pengetahuan peserta juga diperkuat melalui penyampaian materi terkait pelaporan dugaan pelanggaran pemilu, teknis penyelesaian sengketa proses pemilu, pencegahan & penanganan sengketa proses pemilu, pengembangan gerakan pengawasan partisipatif, penguatan jaringan & pemberdayaan komunitas, pengawasan partisipatif berbasis digital.

JAKARTA — Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Gerakan Rakyat (PGR) Provinsi Sulawesi Selatan menuntaskan tahapan penting dalam proses pembentukan badan hukum partai dengan menyerahkan dokumen verifikasi administrasi lengkap kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerakan Rakyat di Jakarta, Selasa (12/5/2026).

Penyerahan berkas dilakukan langsung oleh Ketua DPW PGR Sulsel, Asri Tadda, kepada Ketua Umum DPP Partai Gerakan Rakyat, Sahrin Hamid di Kantor Sekretariat DPP PGR kawasan Ampera, Jakarta Selatan. Asri didampingi Wakil Ketua Muhammad Azhar, Wakil Sekretaris Samila, Bendahara Irma Effendy serta Ketua DPD PGR Kota Palopo Faizal Zeen Al Habsy.

Dengan penyerahan tersebut, Sulawesi Selatan tercatat sebagai provinsi ketujuh yang menyelesaikan dokumen administrasi lengkap di tingkat DPP, menyusul Nusa Tenggara Barat, Jambi, Kalimantan Barat, Sumatera Barat, Bangka Belitung, dan Banten.

Asri Tadda mengatakan proses penyusunan administrasi hingga penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum bukan pekerjaan mudah. Menurutnya, tantangan terbesar justru muncul saat proses konsolidasi kepengurusan di daerah.

“Kadang ada yang di awal menerima amanah, tetapi di tengah jalan berubah arah, sulit dihubungi, bahkan tidak memenuhi komitmen menjelang tenggat waktu. Itu menjadi tantangan tersendiri dalam membangun partai baru,” ujar Asri.

Meski menghadapi dinamika internal, DPW PGR Sulsel berhasil merampungkan dokumen dari 18 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di tingkat Kabupaten/Kota dan 123 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di tingkat Kecamatan.

Asri menilai capaian tersebut menjadi modal awal untuk memperkuat konsolidasi organisasi menuju agenda politik yang lebih besar ke depan.

“Pekerjaan berikutnya tentu jauh lebih berat. Tetapi dengan kerja sama dan semangat gotong royong yang sudah terbangun, kami optimistis bisa bertahan dan berkembang hingga menghadapi Pemilu,” katanya.

Sementara itu, Ketua Umum PGR, Sahrin Hamid, memberikan apresiasi terhadap capaian DPW Sulawesi Selatan. Ia menyebut Sulsel sebagai provinsi pertama di Pulau Sulawesi yang berhasil menyelesaikan SKT Kanwil Kementerian Hukum.

Menurut Sahrin, dokumen administrasi yang telah diterbitkan bukan sekadar formalitas, melainkan simbol dari kerja kolektif kader di lapangan.

“Dua lembar surat itu mungkin terlihat sederhana, tetapi di baliknya ada kerja keras, ada proses turun ke desa-desa, kecamatan, dan gotong royong dari banyak pihak,” ujarnya.

Ia menambahkan, hingga kini sudah terdapat 12 provinsi yang mengantongi SKT maupun dokumen Kesbangpol sebagai bagian dari proses legalitas partai.

Beberapa di antaranya yakni Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Jambi, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Bangka Belitung, Sulawesi Selatan, Banten, Papua Barat Daya, dan DKI Jakarta.

Partai Gerakan Rakyat sendiri menargetkan penyelesaian dokumen administratif di seluruh 38 provinsi dalam waktu dekat sebagai syarat menuju pengesahan badan hukum partai politik oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia.

Asri menegaskan, pembentukan Partai Gerakan Rakyat dilandasi semangat partisipasi publik dan gotong royong masyarakat.

“Gerakan Rakyat ingin menjadi wadah perjuangan politik yang benar-benar lahir dari partisipasi rakyat, dibangun bersama rakyat, dan bekerja untuk kepentingan rakyat,” tutupnya. (*)

Wotu – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Luwu Timur terus melanjutkan konsolidasi demokrasi dengan menyasar para pelajar di sekolah sebagai ruang strategis pendidikan kepemiluan bagi pemilih pemula. Setelah sebelumnya berlangsung di SMAN 7 Luwu Timur, kali ini kegiatan serupa kembali dilaksanakan di SMAN 2 Luwu Timur, Kecamatan Wotu, Selasa (28/4).

Ketua Bawaslu Luwu Timur Pawennari menekankan bahwa generasi Z memiliki posisi strategis dalam pemilu. Karena itu, Bawaslu berharap pemilih pemula tidak hanya menolak politik uang, tetapi juga memahami prinsip-prinsip dasar demokrasi yang sehat.

Melalui kegiatan ini lanjutnya, sekolah dipandang bukan sekadar tempat belajar formal, tetapi juga menjadi episentrum penguatan nilai-nilai demokrasi, pengawasan partisipatif, dan pendidikan politik sejak dini bagi pemilih pemula menuju Pemilu 2029.

“Kehadiran Bawaslu hari ini dalam rangka mengajak kepada kita semua agar pada Pemilu 2029 nanti generasi muda tidak terlibat dalam praktik politik uang, termasuk tidak mudah menerima iming-iming dalam bentuk apa pun,” ujarnya di hadapan puluhan siswa-siswi.

Dalam sosialisasi tersebut, Pawennari juga menyampaikan beberapa prinsip dasar yang penting dipahami oleh pemilih pemula, diantaranya menolak politik uang, tidak menghalangi orang lain menggunakan hak pilih, serta menghormati kebebasan setiap orang dalam menentukan pilihan.

Menurut pria kelahiran Wotu itu, perbedaan pilihan dalam pemilu adalah hal yang wajar dan tidak seharusnya menimbulkan permusuhan.

“Dalam pemilu, tidak dibenarkan juga orang bermusuhan hanya karena berbeda pilihan,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa peran pelajar tidak berhenti pada diri sendiri, tetapi juga dapat menjadi penyambung pesan demokrasi di lingkungan keluarga.

“Adik-adik bukan hanya belajar untuk diri sendiri, tetapi juga bisa menjadi penyambung pesan di lingkungan keluarga. Sampaikan kepada orang tua, saudara, dan orang-orang terdekat bahwa politik uang jangan pernah dianggap biasa, karena praktik tersebut dapat berdampak buruk terhadap kualitas kepemimpinan yang lahir dari proses demokrasi,”tutupnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Sekretariat Bawaslu Luwu Timur, Lenny Thalib, beserta jajaran dan diterima langsung oleh Kepala SMAN 2 Luwu Timur, Rahmat Ilahi. Puluhan pelajar mengikuti kegiatan dengan antusias dan terlibat aktif dalam kegiatan ini.