Arsip Kategori: Radar Politik

Misbakhun Buka Rakerda XIX SOKSI Sulsel di Makassar: Jangan Rebutan Jabatan, Bangun Golkar Bersama-sama

Tinggalkan Balasan

RadarLuwu.com, Makassar – Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (Depinas) SOKSI Mukhamad Misbakhun membuka langsung Rapat Kerja Daerah (Rakerda) XIX Depidar SOKSI Sulawesi Selatan di Swiss-Bell Hotel Waterfront Makassar, Minggu (6/9/2026). Kegiatan yang berlangsung hingga Senin (7/9/2026) itu mengusung tema Konsolidasi Kekaryaan SOKSI Sulawesi Selatan, Mengawal Transformasi Ekonomi dan Demokrasi Inklusif untuk Kesejahteraan Masyarakat.

Di hadapan ratusan kader, Misbakhun menegaskan konsolidasi organisasi menjadi pekerjaan paling penting yang harus dilakukan SOKSI di seluruh daerah. Ia menyebut proses itu memang paling melelahkan dan berat, tetapi menjadi urat nadi bagi keberlangsungan organisasi.

“Kami ingin menyampaikan pesan yang sangat kuat kepada seluruh kader SOKSI di daerah-daerah bahwa kita harus melakukan konsolidasi,” ujarnya. Menurut dia, Rakerda SOKSI Sulsel merupakan bagian dari langkah pembenahan sekaligus penguatan kembali struktur organisasi di tengah dinamika politik saat ini.

Sebagai salah satu organisasi pendiri Partai Golkar, SOKSI dinilai memiliki posisi strategis dalam menopang kekuatan partai. Misbakhun mengingatkan SOKSI bersama Kosgoro 1957 dan MKGR merupakan ormas yang memiliki keterkaitan historis dengan kelahiran dan perkembangan Golkar, sehingga penguatan SOKSI akan memberi energi bagi konsolidasi partai berlambang pohon beringin itu.

“Dalam situasi Partai Golkar saat ini, dibutuhkan kerja keras untuk mengembalikan kembali kejayaan partai dan mengangkatnya setinggi-tingginya di Sulawesi Selatan,” tegas politisi Golkar itu. Ia juga meminta jajaran SOKSI Sulsel di bawah kepemimpinan Andi Patarai Amir memperluas komunikasi dan silaturahmi dengan berbagai tokoh, termasuk Ketua DPD Golkar Sulsel serta tokoh nasional asal Sulsel. Menurutnya, jabatan tidak boleh menjadi sumber perpecahan.

“Golkar ini harus dibangun bersama-sama dengan mengedepankan kebersamaan. Jangan sampai kita justru rebutan jabatan,” pesannya.

Sementara itu, Ketua Depidar XIX SOKSI Sulsel Andi Patarai Amir menegaskan komitmen organisasinya memperkuat Golkar melalui konsolidasi dan kaderisasi. Legislator Sulsel itu menyebut Rakerda menjadi momentum penting untuk menyusun langkah organisasi sekaligus menyelaraskan program kerja dengan agenda partai. “Rakerda ini merupakan bagian dari pengabdian organisasi kepada partai,” katanya.

Pembukaan Rakerda turut dihadiri jajaran pengurus SOKSI Sulsel, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Andi Rachmatika Dewi, serta sejumlah undangan dan pemangku kepentingan di Sulawesi Selatan.

Sumber: Netral.co.id

MALILI – Ketua DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan, Ilham Arief Sirajuddin (IAS), turun langsung ke Luwu Timur untuk mengonsolidasikan kader dan pengurus partai berlambang beringin ini, di Aula Hotel I Lagaligo, Desa Puncak Indah, Malili, Rabu (12/8/2026) malam.

Konsolidasi ini menjadi bagian dari roadshow lima hari yang digelar IAS usai terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPD I Golkar Sulsel periode 2026-2031 dalam Musda XI di Hotel Claro Makassar, 18 Juli 2026 lalu.

Wakil Ketua DPRD Sulsel, Rahman Pina, menjelaskan roadshow tahap pertama ini berlangsung 10-14 Agustus 2026, menyasar sepuluh kabupaten/kota, mulai dari Pangkep, Pinrang, Enrekang, Toraja Utara, Tana Toraja, Luwu Utara, Luwu Timur, Kota Palopo, Wajo, hingga Sidrap.

“Pak Ilham baru terpilih menjadi ketua Golkar, perlu penyamaan persepsi, penyamaan visi dengan ketua-ketua Golkar kabupaten, kota se-Sulawesi Selatan,” kata Rahman Pina.

Lutim Disebut Lumbung Suara Golkar
Ketua DPD II Golkar Luwu Timur, Aripin, berharap konsolidasi ini mampu menyolidkan kembali kader dan pengurus partai dari tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa.

Senada, mantan Ketua DPD Golkar Luwu Timur, Andi Hatta Marakarma, menyebut Luwu Timur sebagai basis suara Golkar. Ia menekankan pentingnya sosok pemimpin yang rendah hati dan tidak dominan sendirian, sembari mendorong penguatan manajemen organisasi jelang pemilu mendatang.

IAS: Kinerja Legislatif Jadi Kunci Kemenangan

Dalam kesempatan itu, IAS menegaskan konsolidasi ini merupakan wujud komitmennya menjalankan amanah sebagai ketua umum untuk mengembalikan kejayaan Golkar di Sulsel, khususnya Luwu Timur.

Ia menilai kinerja legislatif menjadi salah satu tolok ukur kemenangan Golkar pada pemilu mendatang, sehingga anggota Fraksi Golkar DPRD Luwu Timur diminta aktif memperjuangkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya.

IAS juga meminta kader Golkar merangkul pemilih pemula agar menjadi kader militan penentu kejayaan partai di masa depan, serta memastikan konsolidasi menyentuh hingga tingkat desa untuk menjaring kader-kader baru. (Lt/sps/acs)

MALILI — Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, secara khusus mencari anggota DPRD Luwu Timur, HM Siddiq BM, saat menghadiri puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-23 Luwu Timur, Senin (8/6/2026).

Momen itu terjadi saat gubernur menyampaikan sambutan di hadapan tamu undangan dan masyarakat yang hadir di lapangan upacara. Di tengah pidatonya, Andi Sudirman sempat menghentikan pembicaraan untuk menanyakan keberadaan politisi Partai NasDem tersebut.

“Saya mau panggil satu orang anggota DPRD Luwu Timur, saya lupa namanya, tapi saya tahu orangnya, dia dari NasDem kayaknya. Mana? Bukan itu. Dia sudah terpilih banyak kali. Iya, Pak Siddiq, mana orangnya?” ujar Andi Sudirman sambil mencari sosok yang dimaksud.

Namun, HM Siddiq BM ternyata tidak menghadiri rangkaian perayaan HUT Luwu Timur tahun ini.

Saat dikonfirmasi, Siddiq mengaku tidak dapat hadir karena kondisi kesehatannya menurun. Selain dirinya, sang istri juga dalam keadaan kurang sehat sehingga memilih tetap berada di rumah.

“Saya tidak hadir karena kondisi saya dan ibu kurang sehat, jadi saya di rumah saja. Tapi saya tetap mengikuti jalannya upacara HUT Lutim sampai selesai lewat streaming Kominfo,” kata Siddiq.

Ia mengaku tidak menyangka masih diingat oleh Gubernur Sulsel. Menurutnya, kedekatan itu terjalin sejak dirinya beberapa kali mendampingi Andi Sudirman saat melakukan kunjungan kerja ke sejumlah wilayah di Luwu Timur.

“Waktu Pak Gubernur datang ke Luwu Timur, saya yang mendampingi beliau berkeliling di beberapa wilayah. Mungkin itu yang masih diingat,” ujarnya.

Selain hubungan kerja, Siddiq menyebut keduanya juga memiliki kedekatan karena sama-sama berasal dari keluarga besar alumni Universitas Hasanuddin.

“Kami sama-sama keluarga besar IKA Unhas. Jadi silaturahmi tetap terjaga,” tutupnya.

MAKASSAR— Ketua DPW Gerakan Rakyat Sulawesi Selatan, Asri Tadda, menanggapi pernyataan politisi Partai Golkar Idrus Marham yang mengingatkan agar kritik Anies Baswedan kepada pemerintah disertai optimisme dan solusi.

Menurut Asri, dalam negara demokrasi, kritik tidak boleh dipersepsikan sebagai ancaman, apalagi ketika kritik tersebut berangkat dari realitas yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Kami menghormati pandangan Pak Idrus Marham. Namun yang perlu dipahami adalah bahwa optimisme yang sehat tidak lahir dari menutup mata terhadap persoalan. Optimisme justru lahir dari keberanian mengakui masalah dan kesungguhan untuk menyelesaikannya,” tegas Asri dalam keterangannya di Makassar, Sabtu (23/5/2026).

Ia menilai pernyataan Anies Baswedan selama ini bukanlah upaya membangun pesimisme publik, melainkan bentuk tanggung jawab moral untuk menyuarakan berbagai persoalan yang dirasakan rakyat di lapangan, mulai dari tekanan ekonomi rumah tangga, melemahnya daya beli masyarakat, sulitnya lapangan kerja, hingga meningkatnya beban hidup masyarakat kelas menengah dan bawah.

“Ketika rakyat mengeluhkan harga kebutuhan pokok yang terus naik, biaya hidup yang semakin berat, dan peluang ekonomi yang makin sempit, maka menyampaikan fakta itu bukan pesimisme. Itu adalah kejujuran. Yang berbahaya justru jika elite politik lebih sibuk menjaga narasi optimisme daripada menjawab substansi persoalan yang sedang dihadapi rakyat,” ujarnya.

Asri menegaskan bahwa kritik tidak harus selalu diawali dengan pujian agar dianggap konstruktif. Dalam demokrasi, kritik merupakan instrumen kontrol publik yang sah dan dijamin konstitusi.

“Jangan sampai kita terjebak pada logika bahwa setiap kritik terhadap pemerintah harus dianggap sebagai serangan politik. Jika ada persoalan yang disampaikan, maka jawablah persoalannya. Jangan sibuk menyerang orang yang menyampaikan kritik,” katanya.

Asri juga mengingatkan bahwa banyak persoalan nasional memang dipengaruhi dinamika global. Namun menurutnya, kondisi global tidak boleh dijadikan alasan untuk menghindari evaluasi terhadap kebijakan nasional.

“Tidak ada yang membantah bahwa dunia sedang menghadapi tantangan ekonomi. Tetapi tugas pemerintah justru memastikan dampaknya bisa diminimalkan terhadap rakyat. Karena itu, ketika ada kritik terhadap kondisi yang terjadi, respons yang dibutuhkan adalah penjelasan dan solusi, bukan sekadar ajakan untuk tetap optimistis,” ujarnya.

Sebagai organisasi yang lahir dari semangat partisipasi warga negara, Gerakan Rakyat memandang bahwa kritik dan optimisme bukanlah dua hal yang saling bertentangan.

“Kami percaya pada masa depan Indonesia. Tetapi kecintaan terhadap bangsa tidak bisa diwujudkan dengan menutupi masalah. Cinta kepada Indonesia mesti diwujudkan dengan keberanian mengatakan yang benar, sekalipun itu tidak nyaman didengar,” tambah Asri.

“Kritik adalah bagian dari ikhtiar memperbaiki keadaan, bukan upaya menjatuhkan negara,”
tegas Ketua Partai Gerakan Rakyat Sulsel itu.

Asri kemudian menyindir kecenderungan sebagian elite yang lebih reaktif terhadap kritik daripada terhadap masalah yang dikritik.

“Jangan salah sasaran. Yang harus dilawan adalah kemiskinan, pengangguran, ketimpangan, dan kesulitan hidup rakyat. Bukan orang yang mengingatkan bahwa masalah-masalah itu ada,” tegas dia.

Menutup pernyataannya, Asri Tadda mengajak seluruh elemen bangsa untuk membangun budaya demokrasi yang lebih dewasa.

“Demokrasi yang sehat tidak meminta rakyat diam demi menjaga optimisme. Demokrasi yang sehat memberi ruang bagi kritik agar pemerintah semakin kuat dan kebijakan semakin tepat,” tukasnya.

“Indonesia tidak membutuhkan optimisme yang dipaksakan. Indonesia membutuhkan optimisme yang lahir dari kejujuran, keberanian, dan kerja nyata,” pungkas Asri. (*)

5Malili, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Luwu Timur mendorong Kader Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) menjadi penggerak pengawasan dan menghidupkan diskusi demokrasi di tengah masyarakat untuk Pemilu 2029.

Ketua Bawaslu Luwu Timur Pawennari mengatakan pelaksanaan P2P merupakan bagian dari tugas Bawaslu dalam mengembangkan pengawasan partisipatif, baik pada masa tahapan maupun setelah tahapan pemilu berlangsung.

Menurutnya, demokrasi tidak akan berkembang dengan baik tanpa partisipasi aktif masyarakat. Karena itu, pengawasan pemilu tidak bisa hanya dibebankan kepada lembaga pengawas pemilu semata, tetapi membutuhkan keterlibatan masyarakat secara sadar dan bermakna.

 

“Tidak ada demokrasi di dunia ini yang berkembang dengan baik tanpa partisipasi aktif masyarakat. Artinya harus ada partisipasi yang bermakna dari rakyat,”ujar Pawennari dihadapan puluhan peserta saat membuka kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif yang diselenggarakan di kantor Bawaslu Luwu Timur, Senin (18/5/2026).

Ia juga menyinggung sejumlah pandangan sejumlah akademisi terkait demokrasi dan pengawasan partisipatif. Salah satunya yaitu pandangan Saiful Mujani yang menyebut bahwa demokrasi bukan sistem yang sempurna akan tetapi diantara sistem yang ada, demokrasi menjadi alternatif untuk bisa dijadikan sabagai sistem dalam tatanegara saat ini.

Selain itu, Pawennari juga mengutip pendapat Ramlan Surbakti yang menyebut bahwa pengawasan pada dasarnya merupakan aktivitas masyarakat, sementara negara hanya melembagakannya melalui Bawaslu. Namun dalam praktiknya, sebagian masyarakat justru menyerahkan sepenuhnya fungsi pengawasan kepada Bawaslu sehingga partisipasi publik cenderung menurun.

“Yang kita butuhkan hari ini adalah kesadaran yang tumbuh dari rakyat. Kalau kesadaran itu lahir, maka akan menjadi kekuatan besar dalam menjaga demokrasi,”katanya.

Ia menambahkan, partisipasi bermakna tidak akan terwujud apabila masyarakat tidak memahami mekanisme dan prosedur demokrasi. Karena itu, pengetahuan tentang kebangsaan, demokrasi, dan pengawasan pemilu menjadi hal penting untuk diperkuat.

“Tidak mungkin rakyat menjadi kekuatan yang mampu mengubah keadaan tanpa masyarakat yang berpengetahuan,”lanjutnya.

Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Sulkifli menyampaikan, perjalanan pemilu dan pilkada selama ini menunjukkan bahwa tantangan demokrasi semakin berkembang, terutama dengan kemajuan teknologi dan modus pelanggaran yang semakin sulit dideteksi.

P2P kata Sulkifli bukan hanya sekadar pendidikan dan pelatihan. P2P Adalah janji bahwa pengawasan partisipatif bukan hanya bertumpu di Bawaslu tetapi juga berada di Pundak masyarakat.

Pria yang akrab disapa Songko Lotong itu menjelaskan lahirnya P2P bukan sekadar menghadirkan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat, melainkan membangun komitmen bersama untuk menjaga demokrasi.

“Kalau kader P2P berfungsi dan bergerak, maka pengawasan tidak lagi hanya milik Bawaslu, tapi milik seluruh warga yang peduli demokrasi bermartabat,”ujarnya.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa tema “Berfungsi dan Bergerak” memiliki makna bahwa kader P2P bukan hanya memahami aturan, tetapi juga mampu bertindak ketika menemukan dugaan pelanggaran.

Berfungsi artinya memahami aturan dan mampu menjalankannya. Bergerak berarti mengetahui apa yang harus dilakukan ketika melihat pelanggaran dan berani melakukan pencegahan.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Sukmawati Suaib menjelaskan bahwa P2P merupakan pengembangan dari Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) yang telah dilaksanakan Bawaslu sejak beberapa tahun terakhir dan terus dikembangkan melalui berbagai formula.

Ia berharap para kader P2P mampu mampu membangun forum maupun komunitas diskusi di tengah masyarakat sebagai bagian dari proses penguatan demokrasi.

“Kader P2P mempunyai tanggung jawab yang tidak berhenti setelah kegiatan ini selesai. Carilah forum atau bentuk komunitas di masyarakat untuk berdiskusi terkait demokrasi,”ujarnya.

Menurut Sukmawati, pengawasan yang berkualitas membutuhkan keberanian. Ia mengingatkan bahwa integritas tidak cukup hanya diucapkan, tetapi harus tercermin dalam tindakan.

Ia juga mengutip pandangan Abraham Lincoln bahwa demokrasi berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Karena itu, masyarakat tidak boleh bersikap diam jika terjadi pelanggaran maupun praktik yang dapat mencederai demokrasi.

“Kalau masyarakat diam, maka akan lahir pemimpin yang yang tidak berpihak kepada rakyat karena sejak awal prosesnya sudah dilakukan pembiaran,”tutupnya.

Dalam sesi materi, pengetahuan peserta juga diperkuat melalui penyampaian materi terkait pelaporan dugaan pelanggaran pemilu, teknis penyelesaian sengketa proses pemilu, pencegahan & penanganan sengketa proses pemilu, pengembangan gerakan pengawasan partisipatif, penguatan jaringan & pemberdayaan komunitas, pengawasan partisipatif berbasis digital.