Arsip Kategori: Radar Daerah

Dukcapil Lutim Jemput Bola ke 6 Desa Seberang Danau Towuti, 841 Dokumen Kependudukan Terbit dalam Tiga Hari

RadarLuwu.com, Luwu Timur – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Luwu Timur menyisir wilayah seberang Danau Towuti lewat program “Dukcapil Juara Melayani dari Desa”. Selama tiga hari, 9 hingga 11 September 2026, petugas melayani warga langsung di Aula Kantor Desa Rante Angin.

Enam desa menjadi sasaran pelayanan, yakni Rante Angin, Tokalimbo, Bantilang, Matompi, Masiku, dan Loeha. Warga di kawasan itu tak perlu lagi menyeberangi danau dan menempuh perjalanan jauh ke Malili hanya untuk mengurus dokumen kependudukan.

Pelayanan berlangsung sejak pagi hingga pukul 12 malam. Pola jemput bola itu dipilih agar masyarakat di daerah yang jauh dari pusat pemerintahan kabupaten tetap mendapat hak administrasi kependudukan.

Kepala Bidang Catatan Sipil Dukcapil Luwu Timur, Rosmala Dewi, menjelaskan bahwa inovasi tersebut lahir dari temuan di lapangan. Sebelum pelayanan digelar, masih banyak warga yang belum memiliki dokumen, belum melakukan perekaman, dan belum mengaktifkan Identitas Kependudukan Digital (IKD).

“Sebelum kita melakukan pelayanan, ternyata masih banyak masyarakat belum memiliki dokumen, belum merekam, belum aktifkan IKD dan Alhamdulillah dengan banyaknya permasalahan bisa terselesaikan tanpa harus ke kabupaten,” ujar Rosmala, Jumat (11/9/2026).

Hasilnya, dalam tiga hari pelaksanaan, layanan itu menerbitkan 841 dokumen administrasi kependudukan. Rinciannya: KTP 251 dokumen, Kartu Keluarga 195 dokumen, Kartu Identitas Anak 196 dokumen, IKD 89 dokumen, Surat Pindah 13 dokumen, Akta Kelahiran 90 dokumen, dan Akta Kematian 7 dokumen.

Angka itu menunjukkan tingginya kebutuhan warga terhadap layanan administrasi kependudukan sekaligus membuktikan pola jemput bola mampu memangkas jarak dan waktu, terutama bagi masyarakat di wilayah terpencil.

Kehadiran petugas disambut positif. Rosmala menyebut warga berterima kasih kepada pemerintah daerah dan berharap pelayanan serupa kembali digelar di wilayah seberang Danau Towuti.

Apresiasi juga datang dari Kepala Desa Rante Angin, Sapiuddin. Ia menilai pelayanan langsung ke desa sangat meringankan beban warga karena tidak perlu lagi mengeluarkan biaya dan meluangkan waktu untuk datang ke Malili.

“Kami mewakili teman-teman dari Desa se-Loeha Raya (Rante Angin, Loeha, Bantilang, Masiku dan Tokalimbo) berharap pelayanan ini tetap berlanjut, kalau bisa dilakukan 2 kali setahun,” pinta Sapiuddin. Sumber: Warta Lutim

Dinsos Pinrang Coret 2.194 Penerima PKH yang Terdeteksi Terlibat Judi Online

RadarLuwu.com, Pinrang – Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, mencoret 2.194 warga dari daftar penerima bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH). Pencoretan itu dilakukan setelah pembaruan data menandai mereka teridentifikasi terlibat judi online (judol).

Kepala Dinsos Pinrang Andi Pawelloi Nawir mengungkapkan, pihaknya menemukan ribuan warga yang sebelumnya terdata sebagai penerima bantuan, tetapi hasil pemutakhiran data justru menunjukkan keterkaitan dengan aktivitas judi online. “Iya, jadi kami menemukan ada 2.194 warga yang sebelumnya terdata sebagai penerima bantuan tetapi ada pembaruan data ternyata teridentifikasi judi online,” ujar Pawelloi, Jumat (11/9/2026).

Menurut dia, penelusuran berawal dari pemadanan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan data kependudukan berbasis Kartu Keluarga (KK). Lantaran satu KK diperlakukan sebagai satu kesatuan, perilaku salah satu anggotanya bisa memengaruhi status kelayakan penerima bantuan di keluarga tersebut. Penerima bantuan, kata dia, bisa saja orang tua, sementara nomor telepon atau identitas dalam KK dipakai anak, suami, atau anggota keluarga lain untuk bermain judi online.

Pemadanan data itu juga menelusuri jejak transaksi digital yang tersambung dengan identitas warga, mulai dari platform pembayaran digital hingga transaksi perbankan. “Jadi nomor terlacak misalnya nomor sekian itu dipakai top up Gopay dan dana dan kemudian dipakai transaksi judi online,” paparnya.

Meski begitu, warga yang merasa tidak pernah bermain judol tetap bisa mengajukan sanggahan. Dinsos Pinrang menyediakan mekanisme perbaikan data dengan syarat akun judi online miliknya sudah dihapus atau ditutup total, lalu membuat Surat Pernyataan Berhenti Judi Online di atas kertas bermaterai Rp 10.000. Bukti itu diunggah operator desa atau kelurahan ke sistem pusat untuk ditinjau kembali, dan status kelayakan penerima ditentukan dari hasil verifikasi data. Menurut Pawelloi, sudah ada sejumlah warga yang mengirimkan surat pernyataan berhenti judi online ke Pusdatin.

Ia menegaskan, integrasi data tersebut dilakukan agar bantuan pemerintah benar-benar diterima warga yang memenuhi kriteria. Warga yang dinilai sudah mampu maupun tidak lagi memenuhi syarat akan otomatis dikeluarkan dari daftar penerima.

Sumber: detikSulsel

Enam Siswa SMA Negeri 10 Luwu Sakit Perut Usai Makan MBG, Dinkes Luwu Turun ke Lapangan

RadarLuwu.com, Luwu – Enam pelajar SMA Negeri 10 Luwu yang berada di Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, mengeluhkan gangguan pada perut usai menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG), Kamis (10/9/2026). Dari jumlah itu, seorang siswa harus menjalani perawatan di Puskesmas Bua karena mengalami diare.

Laporan soal keluhan para pelajar tersebut baru sampai ke Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Luwu pada Kamis sore. Kepala Dinkes Kabupaten Luwu, dr. Rosnawary Basir, membenarkan pihaknya telah menerima laporan itu. Menurut dia, sejauh ini ada satu siswa yang ditangani di Puskesmas Bua lantaran diare.

Rosnawary menduga keluhan sakit perut yang dialami sejumlah siswa berkaitan dengan makanan yang mereka konsumsi di sekolah. Kendati begitu, ia menegaskan Dinkes Luwu belum dapat memastikan apakah pemicunya benar-benar menu MBG tersebut atau justru faktor lain.

Untuk menelusuri penyebab keluhan kesehatan itu, Dinkes Kabupaten Luwu menyiapkan pemeriksaan lapangan. Tim surveilans bersama tim kesehatan lingkungan dijadwalkan turun pada Jumat (11/9/2026) pagi guna memeriksa lokasi sekaligus mengambil sampel untuk diuji lebih lanjut.

Menurut Rosnawary, karena laporan baru diterima pada Kamis sore, pemeriksaan di lokasi baru dapat dilakukan keesokan harinya. Hasil uji atas sampel itu nantinya bakal menjadi dasar untuk menyimpulkan apakah keluhan para siswa berhubungan dengan makanan MBG atau disebabkan hal lain.

Sementara itu, Kepala SMA Negeri 10 Luwu, Arifin, belum memberikan tanggapan saat dikonfirmasi hingga berita ini diturunkan.

Sumber: Inspirasi Timur

Ratusan Buruh KBPBI Kepung DPRD Sulsel, Ketua Dewan Janji Dukung UU Perlindungan Ketenagakerjaan

RadarLuwu.com, Makassar – Ratusan buruh yang tergabung dalam Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI) mengepung Gedung DPRD Sulawesi Selatan, Kamis (10/9/2026). Mereka mendesak lahirnya Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan yang berpihak kepada pekerja.

Aksi itu dipimpin Koordinator Lapangan KBPBI Sulsel, Rusdi Kadiaman. Massa membentangkan dua spanduk berukuran 1 x 3 meter di sekitar gedung dewan, membawa sejumlah tuntutan yang menyasar persoalan dasar dunia kerja: kepastian kerja, praktik outsourcing, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), alih daya, upah, pemutusan hubungan kerja (PHK), hingga perlindungan bagi pekerja rentan.

Menurut massa, perubahan dunia kerja harus diiringi sistem perlindungan hukum yang kuat. Aturan ketenagakerjaan dinilai tidak boleh justru membuka ruang bagi praktik yang merugikan posisi pekerja.

Tuntutan utama KBPBI adalah jaminan pekerjaan yang layak sekaligus penghentian praktik eksploitasi lewat sistem outsourcing, PKWT, dan alih daya. Pemerintah juga diminta memperketat pengawasan praktik pemagangan supaya tidak berubah menjadi pola penyediaan tenaga kerja murah.

Soal upah, buruh mendesak jaminan penghasilan yang layak dan bermartabat, cukup menopang kebutuhan hidup sekaligus sebanding dengan kontribusi pekerja terhadap perusahaan dan perekonomian. Negara juga diminta memperluas perlindungan kepada pekerja platform serta pekerja yang terdampak transisi dan transformasi iklim agar tidak berada di luar sistem ketenagakerjaan.

KBPBI menuntut jaminan hak pesangon dan perlindungan dari PHK sepihak, penguatan posisi serikat pekerja, kebebasan berserikat, serta hak melakukan mogok kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) juga diminta ditempatkan sebagai bagian utama pembangunan, lengkap dengan sanksi tegas bagi perusahaan yang terbukti melanggar hak buruh.

Perlindungan khusus disorot untuk buruh perempuan, pekerja disabilitas, dan kelompok pekerja rentan lain agar tidak mengalami diskriminasi maupun kehilangan hak dalam hubungan kerja. Di tengah percepatan teknologi, buruh mendorong pemerintah menjalankan program upskilling dan reskilling agar pekerja mampu beradaptasi dengan kebutuhan pasar kerja.

Aksi ini sekaligus menjadi tekanan politik agar DPRD Sulsel tidak berhenti pada penerimaan aspirasi. Buruh meminta wakil rakyat ikut mengawal perjuangan tersebut melalui kebijakan dan langkah konkret sesuai kewenangannya.

Tuntutan massa akhirnya diterima langsung Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi. Ia merespons positif gerakan buruh yang memperjuangkan hak-hak pekerja dan menyatakan dewan siap memberikan dukungan. “Kami di DPRD akan terus dan selalu mensupport gerakan kaum buruh dalam memperjuangkan hak-haknya,” ujarnya.

Bagi KBPBI, perubahan regulasi ketenagakerjaan bukan sekadar persoalan teknis hukum. Pekerja ingin ditempatkan sebagai subjek pembangunan yang memiliki kepastian kerja, penghasilan layak, perlindungan keselamatan, serta ruang untuk memperjuangkan hak-haknya. Sumber: Trotoar.id

PLTA Terdampak Cuaca Ekstrem, Gubernur Sulsel Tagih PLN Tuntaskan Pemadaman Bergilir

RadarLuwu.com, Makassar – Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman memanggil jajaran PT PLN (Persero) untuk membahas pemadaman listrik bergilir yang melanda sejumlah daerah dalam beberapa waktu terakhir. Audiensi digelar di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Makassar, Kamis (10/9/2026), bersama General Manager PLN Unit Induk Distribusi Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat (UID Sulselrabar), Edyansyah, beserta sejumlah pejabat perusahaan negara itu.

Menurut Andi Sudirman, pertemuan tersebut merupakan bagian dari koordinasi pemerintah provinsi dengan PLN guna mencari jalan keluar atas gangguan pasokan listrik yang dirasakan warga di sejumlah wilayah. “Saya bersama teman-teman dari PLN hari ini berdiskusi terkait masalah adanya pemadaman bergilir yang terjadi di beberapa wilayah akhir-akhir ini,” ujarnya.

Dia menyampaikan, persoalan pemadaman di Kota Makassar kini telah ditangani. Pemerintah provinsi bersama PLN berupaya memastikan pasokan ke ibu kota provinsi itu tidak lagi terganggu sehingga pemadaman serupa tidak terulang. “Kita sudah bahas bahwa untuk wilayah Makassar sudah dapat di-cover untuk kemudian tidak terjadi lagi,” kata Andi Sudirman.

Meski begitu, ia mengakui masih ada beberapa titik di kabupaten dan kota lain yang menghadapi kendala pembebanan daya. Kondisi itu, menurutnya, tidak lepas dari tertekannya kapasitas pembangkitan akibat cuaca ekstrem yang melanda wilayah tersebut belakangan ini.

Cuaca ekstrem, lanjut Andi Sudirman, berdampak cukup besar terhadap sejumlah pembangkit listrik tenaga air (PLTA). Ia menyebut PLTA di Poso, Malea, dan Bakaru sebagai yang paling terdampak. “Di lokasi PLTA itu, sangat signifikan mempengaruhi terhadap kemampuan dan kapasitas daya yang kita miliki,” jelasnya.

Andi Sudirman berharap gangguan pasokan listrik bisa segera diatasi sehingga pelayanan kepada masyarakat kembali normal. Ia pun mengajak warga bersabar selama proses penanganan berlangsung. “Harap kesabaran dan tentu mudah-mudahan ini cepat kita dapat melewatinya. Terima kasih banyak kepada masyarakat semua atas pengertiannya,” pungkas Gubernur Sulsel.

Sumber: detikSulsel