RadarLuwu.com, Makassar – Perang kelompok meletus di Jalan Ujung Bori, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Rabu (9/9/2026). Bentrokan yang dipicu sengketa lahan itu menyisakan korban: lima warga terluka terkena busur panah, sementara seorang bayi dilarikan ke rumah sakit setelah diduga ikut terpapar gas air mata saat aparat membubarkan massa.

Kericuhan berawal sekitar pukul 11.00 Wita, ketika sejumlah orang yang diduga berasal dari organisasi masyarakat (ormas) mendatangi permukiman di kompleks Kodam lama. Mereka hendak memasang plang atau papan bicara sebagai tanda klaim atas tanah yang sedang bersengketa. Upaya itu langsung ditolak warga yang selama ini menjaga lokasi, dan penolakan tersebut memicu serangan. Batu, anak panah, hingga petasan dilontarkan antarkelompok sehingga suasana berubah menjadi perang terbuka.

Salah seorang warga, Husni, menuturkan lima penghuni kompleks terluka akibat sabetan busur. Adapun bayi yang terdampak gas air mata dievakuasi memakai mobil pikap ke Rumah Sakit Hermina. Kendaraan pengangkut itu sempat tertahan di tengah jalan lantaran pertempuran dengan busur dan lemparan batu masih berlangsung. Husni mengaku permukimannya sudah lama kerap menerima teror dari oknum ormas, baik menjelang subuh maupun malam hari, sehingga ia menduga ada pihak yang sengaja ingin mengambil alih lahan warga.

Sekitar pukul 13.05 Wita polisi turun ke lokasi. Kapolrestabes Makassar Kombes Arya Perdana memimpin langsung personel untuk meredam aksi. Aparat terpaksa melepaskan tembakan gas air mata setelah massa membalas dengan lemparan batu, lalu bubar dan berlari masuk ke kawasan kompleks Aditarina. Dalam penyisiran, petugas mengamankan sejumlah barang bukti berupa busur panah, petasan, dan bom molotov. Satu unit sepeda motor dilaporkan hangus terbakar di tengah jalan, dan beberapa orang turut diamankan agar kericuhan tidak meluas.

Menjelang pukul 14.00 Wita, arus lalu lintas di Jalan Ujung Bori kembali normal dan dapat dilalui kendaraan dari dua arah. Personel kepolisian masih bersiaga di sekitar lokasi untuk mengantisipasi serangan susulan. Arya menegaskan pemasangan plang maupun eksekusi atas lahan sengketa hanya boleh dilakukan dengan dasar hukum yang jelas dari pengadilan, bukan secara sepihak oleh siapa pun. Senada, Kapolsek Manggala Kompol Samuel To’longan menyampaikan bahwa informasi awal yang diterima adalah adanya massa dari luar yang hendak memasang papan bicara terkait tanah yang dipersengketakan.

Sumber: detikSulsel

RadarLuwu.com, Luwu – Aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) di Kecamatan Bajo Barat, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, kembali terpantau bergerak meski lokasinya baru sepekan ditertibkan aparat gabungan. Warga sekitar mengaku melihat alat berat beroperasi lagi di titik galian yang sebelumnya sempat dipasangi police line.

Seorang warga yang enggan disebutkan identitasnya menuturkan, dua unit eskavator terlihat melakukan pengerukan di kawasan bekas penggerebekan pada Senin (7/9/2026). Menurutnya, penindakan yang digelar aparat sepekan sebelumnya nyaris tidak memberi efek jera bagi para penambang. Warga lain mengeluhkan dampak lingkungan yang mulai terasa, seperti sumber air yang keruh akibat bercampur lumpur.

Kepala Desa Kadong-kadong membenarkan aktivitas ilegal itu kembali beroperasi. Ia menyebut lokasi penambangan berada di perbatasan Desa Kadong-kadong dan Desa Marinding. Pihaknya menilai penertiban yang dilakukan sebelumnya belum berdampak signifikan, apalagi sejumlah truk tronton mulai terlihat mengangkut alat berat menuju lokasi tambang.

Sebagai latar, Polres Luwu bersama 530 personel gabungan TNI/Polri, Satpol PP, dan Pemerintah Kabupaten Luwu menggelar penertiban pada 1 September 2026 di 13 titik galian PETI. Titik-titik itu tersebar di empat lokasi Desa Marinding sepanjang aliran Sungai Suso, empat lokasi di hulu Sungai Suso, dua titik di Dusun Pakebangan, Desa Saronda, serta tiga titik di sekitar jembatan Tumbubara, Desa Tumbubara. Dalam operasi yang dipimpin Kapolres Luwu AKBP Andrias Nurcahyo Wibowo itu, petugas mengamankan tiga unit alat berat, yakni satu ekskavator Hitachi dan dua unit Caterpillar, delapan unit mesin alkom, serta talang penyaring. Seluruh barang bukti kemudian dipasangi police line untuk keperluan penanganan lebih lanjut.

Kapolres Luwu kala itu mengimbau warga menempuh jalur perizinan resmi bila ingin menambang dan berjanji mengawasi lokasi-lokasi bekas galian. Namun, munculnya kembali aktivitas PETI memicu pertanyaan publik ihwal efektivitas pengawasan di wilayah itu. Hingga berita ini diturunkan, AKBP Andrias Nurcahyo Wibowo belum memberikan tanggapan atas konfirmasi terkait kembalinya aktivitas tambang liar di Bajo Barat.

RadarLuwu.com, Pare – Bupati Luwu Timur Irwan Bachri Syam menghadiri sarasehan Program Mandarin-English (Mandalish) Batch I di Access English School, Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Senin (7/9/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian akhir program yang diikuti 79 peserta asal Luwu Timur.

Dalam kesempatan itu, Irwan menguji langsung kemampuan sejumlah peserta. Mereka diminta menjawab berbagai pertanyaan sang bupati menggunakan bahasa Mandarin dan Inggris. Para peserta mampu merespons percakapan dengan baik, memperlihatkan perkembangan kemampuan bahasa yang signifikan setelah menjalani pelatihan intensif dan karantina selama empat bulan.

Mandalish sendiri merupakan kolaborasi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan pihak swasta atau perusahaan yang beroperasi di daerah tersebut. Program ini disebut-sebut satu-satunya di Sulawesi Selatan yang dirancang khusus meningkatkan kompetensi generasi muda, terutama penguasaan bahasa asing yang dibutuhkan dunia kerja.

Pemkab Luwu Timur memastikan program ini tidak berhenti setelah pelatihan di Pare. Salah satu tindak lanjutnya adalah rencana pembangunan Kampung Bahasa di Desa Harapan, yang fokus pada pengembangan kemampuan bahasa Mandarin dan Inggris. “Setelah dari sini, kita tidak ingin program ini berhenti. Kita akan tindak lanjuti di Luwu Timur dengan membangun Kampung Bahasa, khususnya Mandarin dan Inggris, di Desa Harapan,” kata Irwan.

Kampung Bahasa itu nantinya diharapkan menjadi ruang pembelajaran bagi masyarakat, khususnya generasi muda Luwu Timur, sekaligus menjaga keberlanjutan program Mandalish setelah para peserta kembali ke daerah. Menurut Irwan, pengembangan kemampuan bahasa perlu dilakukan secara berkelanjutan agar makin banyak generasi muda Lutim memiliki kompetensi yang sesuai kebutuhan dunia kerja.

Sebelum diberangkatkan ke Pare, 79 peserta Batch I terlebih dahulu melewati proses seleksi. Setelah program berakhir, mereka akan kembali ke Luwu Timur untuk melanjutkan pengembangan kompetensi sekaligus mempersiapkan diri memasuki dunia kerja.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Luwu Timur, Awaluddin Anwar, menegaskan pemerintah daerah berencana kembali memberangkatkan peserta Batch II ke Pare. “Program ini akan kita lanjutkan. Insyaallah, kita akan kembali memberangkatkan peserta untuk Batch II,” jelasnya.

Sumber: warta.luwutimurkab.go.id

RadarLuwu.com, Makassar – Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan gas LPG 3 kilogram tengah melanda sejumlah daerah di Sulawesi Selatan. Imbasnya, antrean panjang kendaraan terlihat di berbagai stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) sejak Selasa (8/9/2026), dan keluhan warga soal sulitnya elpiji melon pun mengemuka di beberapa wilayah.

Di Kota Makassar, antrean kendaraan di SPBU Jalan Perintis Kemerdekaan tampak mengular hingga ke arah perbatasan Kabupaten Maros. Sebuah SPBU di samping Kodam XIV/Hasanuddin terpaksa tutup lantaran tidak ada pasokan, begitu pula SPBU di Jalan Pajaiyyang yang kehabisan Pertalite dan Pertamax serta masih menunggu kiriman.

Kondisi serupa dirasakan warga Kabupaten Luwu. Antrean kendaraan roda empat dilaporkan mengular hingga ke badan Jalan Poros Makassar-Palopo, bahkan sebagian pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu disebut memilih membeli bensin botolan untuk kendaraan mereka. Menyikapi situasi ini, Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Muhammad Rudi menyatakan bakal membentuk Satgas BBM menindaklanjuti arahan Pemerintah Provinsi Sulsel agar pengawasan penyaluran bahan bakar di daerah berjalan lebih ketat.

Pemerintah Provinsi Sulsel sendiri telah mengirimkan surat edaran kepada seluruh pemkab dan pemkot di Sulsel agar turut membentuk satgas pengawasan BBM. Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi mendesak Pertamina segera memastikan pasokan kembali normal. Menurut dia, kelangkaan yang dibiarkan berlarut berpotensi memperpanjang antrean, memicu kenaikan harga di tingkat pengecer, dan kian menyulitkan masyarakat. Ia juga meminta penyaluran LPG 3 kilogram diawasi ketat agar tepat sasaran serta mengedepankan koordinasi antara pemerintah provinsi, pemerintah daerah, Pertamina, agen, pangkalan, dan aparat pengawas.

Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Didik Supranoto menegaskan kepolisian tidak tinggal diam menghadapi fenomena ini. Ditreskrimsus Polda Sulsel, kata dia, kini tengah menyelidiki dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi maupun elpiji, termasuk kemungkinan adanya praktik mafia atau penimbunan; hasil penyelidikan akan disampaikan ke publik. Polisi juga menegaskan tidak akan memberi toleransi kepada pihak yang terbukti melakukan pelanggaran, sembari berkoordinasi dengan Pertamina dan pemilik SPBU.

Sementara itu, PT Pertamina Patra Niaga Region Sulawesi menyatakan pasokan BBM di wilayahnya sebenarnya aman. Yang dibutuhkan, menurut perusahaan, adalah pengawasan semua pihak agar BBM bersubsidi tidak disalahgunakan oknum tertentu. Kelangkaan ini terjadi di tengah penyesuaian harga sejumlah BBM nonsubsidi yang berlaku nasional sejak awal September 2026, antara lain Pertamax Turbo naik dari Rp18.300 menjadi Rp19.600 per liter, Dexlite dari Rp19.700 menjadi Rp23.700 per liter, Pertamina Dex dari Rp21.150 menjadi Rp25.200 per liter, dan Pertamax Green dari Rp16.600 menjadi Rp19.150 per liter, sementara harga BBM bersubsidi tidak berubah.