Radarluwu. Com, Malili – Pemerintah Kabupaten Luwu Timur kembali menegaskan komitmennya dalam memajukan sektor pendidikan melalui peluncuran Program Beasiswa Kartu Pintar, yang diumumkan langsung oleh Bupati H. Irwan Bachri Syam dalam konferensi pers di Ruang Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setdakab, Rabu (6/8/2025).

Program ini menjadi bagian dari implementasi visi-misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2025–2030, khususnya dalam pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.

“Ini adalah bentuk nyata kepedulian pemerintah terhadap masa depan generasi muda Luwu Timur. Program Beasiswa Kartu Pintar akan segera dilaksanakan,” ujar Bupati Irwan di hadapan awak media dan jajaran pejabat terkait.

Berdasarkan Perbup Luwu Timur Nomor 25 Tahun 2025 dan SK Panitia Seleksi Beasiswa Nomor 247/A-06/VIII/2025, terdapat empat skema bantuan pendidikan yang ditawarkan, meliputi: beasiswa untuk jenjang Diploma dan Sarjana (D3/D4/S1), Program Keahlian Profesi, Pasca Sarjana (S2 dan S3), serta Program Khusus.

Bantuan dana pendidikan disalurkan per semester dengan rincian: Rp3 juta untuk mahasiswa D3/D4/S1, Rp7,5 juta bagi mahasiswa S2, dan Rp10 juta untuk jenjang S3. Selain itu, disiapkan pula Beasiswa Khusus senilai Rp7,75 juta per semester, salah satunya ditujukan untuk mahasiswa baru Teknik Metalurgi dan Material di Universitas Hasanuddin (Unhas).

Untuk mahasiswa baru, beasiswa diberikan dalam dua tahap yakni pada semester pertama (September) dan kedua (Desember) masing-masing sebesar Rp3 juta, sehingga total bantuan mencapai Rp6 juta per tahun.

“Untuk jenjang pascasarjana, bantuan tidak lagi bersifat satu kali, melainkan disalurkan setiap semester agar progres akademik penerima tetap terpantau,” jelas Irwan.

Pemkab Lutim juga akan membuka sistem pendaftaran secara daring mulai Jumat, 8 Agustus 2025. Persyaratan lengkap bisa diakses melalui situs resmi Dinas Kominfo atau melalui pamflet yang telah didistribusikan ke seluruh kecamatan dan desa.

Guna memastikan kelancaran proses seleksi, telah disiapkan 15 petugas verifikasi di 11 kecamatan, dua operator aplikasi data, serta satu petugas khusus pengolahan data kependudukan.

Batas usia pendaftar ditentukan sebagai berikut: maksimal 24 tahun untuk D3, 25 tahun untuk D4/S1, 30 tahun untuk Profesi dan S2, serta 35 tahun untuk S3.

Bupati Irwan berharap program ini dapat mendorong semangat generasi muda Luwu Timur dalam menempuh pendidikan tinggi tanpa beban biaya.

“Ini adalah investasi jangka panjang. Kita ingin memastikan bahwa masa depan Luwu Timur ditopang oleh SDM yang unggul dan siap bersaing,” tutupnya.

Radarluwu. Com. Makassar, 4 Agustus 2025 – Dalam upaya meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha penangkapan ikan, Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (DPD HNSI) Sulawesi Selatan bersama PT Blu Iq menyepakati kerja sama pemanfaatan teknologi Smart Fish Detector (SFD) sebagai perangkat inovatif tambahan pada rumpon.

Rumpon selama ini telah menjadi sarana andalan bagi nelayan untuk mengumpulkan ikan di laut. Namun, dengan integrasi teknologi SFD, fungsinya kini dapat ditingkatkan secara signifikan. Alat sederhana namun fungsional ini mampu memberikan tiga manfaat utama, yakni:

1. Menyediakan informasi jumlah populasi ikan yang berada di sekitar rumpon;

2. Memberikan data posisi rumpon secara akurat di tengah laut;

3. Membantu nelayan dalam menentukan jadwal optimal penangkapan ikan.

Ketiga fungsi tersebut dapat dipantau dari darat menggunakan perangkat komunikasi berbasis Android, sehingga memberikan kemudahan serta efisiensi dalam operasional penangkapan.

Dalam pertemuan resmi yang digelar di Kampung Popsa, Makassar, pada Senin (4/8), CEO PT Blu Iq, Mr. Yongwoo Lee, didampingi Emil Sumirat dan tim teknisi perusahaan, bertemu langsung dengan Ketua DPD HNSI Sulsel, Ir. H.A. Chairil Anwar, MM. Turut hadir dalam pertemuan tersebut Sekretaris DPD HNSI Sulsel, A. Baso Mappaewa, Bendahara Soemarsono, serta beberapa pengurus lainnya.

Hasil pertemuan menghasilkan beberapa kesepakatan penting, antara lain:

1. HNSI Sulsel melalui Koperasi Nelayan Celeber Sejahtera (NCS) akan menjadi satu-satunya distributor resmi alat Smart Fish Detector produksi PT Blu Iq;

2. Nota kesepahaman dan kerja sama pemasaran akan segera difinalisasi setelah dilakukan kalkulasi dan penetapan harga pasar oleh pihak perusahaan;

3. HNSI akan segera melakukan sosialisasi kepada pemilik armada penangkapan ikan di seluruh Indonesia, khususnya di wilayah Sulawesi Selatan;

4. Informasi teknis terkait alat SFD akan disebarluaskan melalui brosur dan berbagai media informasi lainnya.

 

Dari hasil uji coba di Perairan Teluk Bone yang dilakukan beberapa waktu lalu, penerapan SFD terbukti mampu menurunkan konsumsi bahan bakar kapal nelayan hingga 28 persen serta meningkatkan produktivitas tangkapan hingga 58 persen. Inovasi ini menjadi solusi penting karena nelayan tidak lagi harus berkeliling mencari lokasi ikan, melainkan langsung menuju titik rumpon yang telah terdeteksi aktif.

Ketua DPD HNSI Sulsel, Ir. H.A. Chairil Anwar, MM, menyambut baik kerja sama ini dan menyatakan bahwa pihaknya akan segera melakukan audiensi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, para pemilik rumpon, serta para nelayan untuk mengajak mereka memanfaatkan alat SFD ini.

“Pemanfaatan teknologi ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam menunjang ketahanan pangan nasional serta peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan. Hal ini sejalan dengan kebijakan Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto,” ujar Chairil Anwar.

Menutup pernyataannya, beliau menegaskan, “Nelayan sejahtera, negara kuat.”

Radarluwu, com. Burau — Polsek Burau bersama Bhayangkari menggelar Gerakan Pangan Murah di halaman Mako Polsek Burau, Rabu pagi (6/8/2025), dalam upaya menekan lonjakan harga sembako dan meringankan beban warga.

Kegiatan dipimpin langsung Kapolsek Burau IPTU Ahmar Wijaya, didukung penuh oleh jajaran Polsek dan Bhayangkari. Program ini merupakan sinergi antara Polri dan Perum Bulog, yang bertujuan menjaga stabilitas pangan dan mempercepat penyerapan jagung, distribusi beras SPHP, serta penyaluran bantuan pangan (Banpang).

“Kami ingin hadir bukan hanya sebagai penegak hukum, tapi juga pelayan masyarakat. Gerakan pangan murah ini adalah bentuk nyata kepedulian kami atas kebutuhan pokok warga,” tegas IPTU Ahmar Wijaya di sela kegiatan.

Sebanyak 2 ton beras premium SPHP disalurkan oleh Bulog kepada polsek burau dan dijual dengan harga Rp12.000/kg atau Rp60.000 per 5 kg, jauh lebih murah dari harga pasar yang tembus Rp80.000. Warga hanya diperbolehkan membeli maksimal dua paket (10 kg) per orang.

Antusiasme masyarakat luar biasa. Sebanyak 400 paket beras ludes hanya dalam hitungan jam. Kegiatan selesai pukul 11.00 WITA dengan situasi yang aman, tertib, dan lancar.

Warga menyambut inisiatif ini dengan penuh apresiasi. Banyak yang berharap kegiatan serupa dapat terus dilakukan secara berkala, terutama di tengah naiknya harga kebutuhan pokok.

Radarluwu. Com, Rabu, 6 Agustus 2025
Luwu Timur – Bupati Luwu Timur, H. Irwan Bachri Syam menghadiri Rapat Paripurna DPRD yang membahas dan menyepakati Nota Kesepakatan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026.

Rapat paripurna ini dipimpin langsung Ketua DPRD Lutim, Ober Datte, didampingi Wakil Ketua II Hj. Harisah Suharjo, dan turut dihadiri anggota dewan, jajaran Pemda, serta unsur Forkopimda.

Dalam sambutannya, Bupati Irwan menyampaikan apresiasi atas sinergitas DPRD, TAPD, dan OPD sehingga proses penyusunan KUA-PPAS 2026 dapat mencapai titik kesepakatan bersama. Ia menegaskan bahwa dokumen ini disusun sebagai implementasi dari amanat PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Bupati Irwan mengungkapkan, kebijakan anggaran tahun depan akan fokus pada tema RKPD 2026 yaitu “Konsolidasi Pembangunan Manusia, Ekonomi dan Sosial dalam Mendukung Kesejahteraan Masyarakat.”

Lima arah fokus pembangunan meliputi:

1. Peningkatan layanan dasar dan kualitas SDM,

2. Pengembangan ekonomi inklusif dan perlindungan sosial adaptif,

3. Penguatan infrastruktur dan konektivitas wilayah strategis,

4. Reformasi tata kelola pemerintahan berbasis digital,

5. Pengelolaan SDA berkelanjutan dan stabilitas daerah.

 

Bupati juga menyinggung keterkaitan kebijakan ini dengan RPJMD 2025–2029, yang memuat 11 prioritas strategis, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, UMKM, hingga pemerintahan yang bersih.

Adapun rincian kesepakatan KUA-PPAS TA 2026 yang disampaikan:

Pendapatan Daerah: Rp 2,307 triliun

Belanja Daerah: Rp 2,363 triliun

Defisit: Rp 56,03 miliar

Irwan menekankan bahwa angka tersebut mencerminkan keseimbangan antara semangat optimisme dan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan fiskal.

Rapat paripurna ditutup dengan penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama antara Bupati dan Ketua DPRD sebagai simbol komitmen bersama membangun Luwu Timur yang lebih maju dan sejahtera.

Radarluwu, Malili, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Luwu Timur terus memperkuat pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) sesuai amanah PKPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), yang kemudian diperkuat melalui Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan PDPB. Salah satu metode pengawasan yang dilakukan adalah melalui pelaksanaan uji petik.

Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas (HP2H) Bawaslu Luwu Timur Sulkifli, mengatakan pengawasan uji petik ini merupakan bentuk komitmen Bawaslu untuk memastikan prinsip penyelenggaraan PDPB benar-benar terpenuhi. “PDPB bertujuan memelihara data pemilih secara komprehensif, akurat, dan mutakhir,” ujarnya.

Sulkifli menerangkan uji petik adalah salah satu metode pengawasan data pemilih di lapangan sebagai upaya mewujudkan data pemilih yang valid dan akurat yang bersumber dari hasil pengawasan pada pemilu atau pemilihan terakhir, lembaga yang berwenang, KPU, serta laporan/pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada Bawaslu. “Kami ingin memastikan data pemilih valid, mutakhir, dan sesuai fakta di lapangan,”ungkapnya.

Kegiatan uji petik yang dilaksanakan pada Selasa, (5/8/2025) ini menyasar tiga desa di Kecamatan Wasuponda, yakni Tabarano, Ledu-Ledu, dan Wasuponda. Pengawasan difokuskan pada verifikasi data pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) kategori meninggal dunia dengan melakukan verifikasi langsung di lapangan untuk menguji kevalidan data, baik secara de facto maupun de jure.

Tak hanya itu, didampingi Tim Pengawasan Bawaslu, Sulkifli juga mengajak Pemerintah Desa untuk terlibat dalam memperkuat pengawasan partisipatif. “Peran masyarakat dan pemerintah desa dinilai sangat penting dalam mendukung proses pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan demi mewujudkan prinsip penyelenggaraan Pemilu,”tutup pria kelahiran Balantang itu.