LUWU TIMUR — Konsistensi Gaswo Wotu sebagai salah satu kekuatan sepak bola lokal di Kabupaten Luwu Timur kembali dibuktikan lewat keberhasilan menjuarai Bupati Cup I 2026.

Di balik kesuksesan tersebut, sosok Manajer Gaswo Wotu, Ismail Achmad, menjadi figur penting yang dinilai berhasil membangun kekuatan tim berbasis pemain muda dan talenta lokal.

Pada partai final yang berlangsung di Stadion Andi Hasan Opu To Hatta, Kamis (21/5/2026), Gaswo Wotu sukses menundukkan tuan rumah Malili United dengan skor tipis 1-0.

Kemenangan itu sekaligus melengkapi catatan impresif Ismail Achmad yang telah lima kali membawa Gaswo Wotu tampil di final dan seluruhnya berakhir dengan gelar juara.

“Lima kali masuk final, Alhamdulillah lima kali juga juara,” ujar Ismail Achmad.
Keberhasilan Gaswo Wotu tidak lepas dari keberanian manajemen memberi kesempatan kepada pemain muda untuk berkembang. Bersama pelatih Opik Baso, Gaswo Wotu mengandalkan kombinasi pemain muda potensial dan pemain berpengalaman dalam membangun kekuatan tim.

Menariknya, proses perekrutan pemain disebut dilakukan murni berdasarkan kualitas dan kebutuhan tim, tanpa adanya pemain titipan.

Skuad Gaswo Wotu pada Bupati Cup I 2026 juga banyak dihuni talenta lokal asal Kecamatan Wotu. Bahkan, empat pemain mereka yakni Varel, Dimas, Evan, dan Fauzan sebelumnya turut memperkuat Luwu Timur pada ajang Pra Porprov Sulsel menuju Wajo-Bone.

Selain itu, sejumlah pemain seperti Riswan Atong dan Evan juga tercatat pernah tampil di kompetisi Liga 3 dan Liga 4 Indonesia.
Di bawah kepemimpinan Ismail Achmad, Gaswo Wotu kini menjadi salah satu tim lokal yang konsisten melahirkan pemain potensial dan bersaing di berbagai turnamen sepak bola di Luwu Timur.

Daftar Gelar Gaswo Wotu Bersama Ismail Achmad:
Juara Balantang Cup 2023
Juara Forkopimda Cup 2023
Juara I Porkab 2023
Juara Wotu Cup 2024
Juara Bupati Cup I 2026 (*)

MAKASSAR — Badan Pengurus Wilayah Kerukunan Keluarga Luwu Raya (BPW KKLR) Provinsi Sulawesi Selatan mendesak Pemerintah Republik Indonesia segera mengambil langkah diplomatik menyusul penahanan relawan kemanusiaan asal Luwu, Andi Angga Prasadewa, oleh militer Israel di kawasan Mediterania Timur.

Desakan itu disampaikan BPW KKLR Sulsel melalui pernyataan sikap resmi yang diterbitkan di Makassar, Rabu (20/5/2026), setelah muncul laporan bahwa Andi Angga ditahan saat menjalankan misi kemanusiaan internasional menuju Gaza bersama sejumlah relawan dan jurnalis asal Indonesia.

Dalam pernyataan tersebut, BPW KKLR Sulsel menyampaikan keprihatinan mendalam sekaligus solidaritas penuh kepada Andi Angga Prasadewa dan seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) yang ikut ditahan dalam misi kemanusiaan tersebut.

“BPW KKLR Sulsel menyatakan keprihatinan mendalam sekaligus solidaritas penuh kepada saudara Andi Angga Prasadewa beserta seluruh Warga Negara Indonesia yang mengalami penahanan dalam misi kemanusiaan tersebut,” demikian bunyi pernyataan resmi BPW KKLR Sulsel.

Andi Angga diketahui merupakan putra asal Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu. Ia tergabung dalam misi Global Sumud Flotilla 2026 yang membawa bantuan kemanusiaan bagi warga Gaza. Namun kapal yang ditumpanginya dilaporkan dicegat militer Israel di wilayah Mediterania Timur.

BPW KKLR Sulsel menilai aksi kemanusiaan yang dilakukan Andi Angga bersama para relawan lainnya merupakan tindakan mulia dan sejalan dengan amanat konstitusi Indonesia tentang perdamaian dan kemanusiaan dunia.

Karena itu, organisasi paguyuban masyarakat Luwu Raya tersebut mendesak Pemerintah RI, khususnya Kementerian Luar Negeri, agar segera bertindak cepat untuk memastikan keselamatan seluruh WNI yang ditahan.

“BPW KKLR Sulsel mendesak Pemerintah Republik Indonesia, khususnya Kementerian Luar Negeri RI, untuk mengambil langkah diplomatik yang cepat, serius, dan terukur guna memastikan keselamatan seluruh WNI yang ditahan, termasuk Andi Angga Prasadewa,” tulis BPW KKLR Sulsel dalam pernyataannya.

Selain pemerintah pusat, BPW KKLR Sulsel juga meminta Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ikut aktif melakukan koordinasi dan memberikan pendampingan moral kepada keluarga Andi Angga di daerah.

BPW KKLR Sulsel turut mengajak masyarakat Luwu Raya, Sulawesi Selatan, dan bangsa Indonesia untuk mendoakan keselamatan seluruh relawan kemanusiaan agar dapat kembali ke Tanah Air dalam keadaan sehat dan selamat.

Dalam pernyataannya, BPW KKLR Sulsel menegaskan bahwa kepedulian terhadap isu kemanusiaan merupakan bagian dari nilai siri’, pacce, dan solidaritas sosial yang selama ini menjadi pegangan masyarakat Luwu Raya.

Pernyataan sikap tersebut ditandatangani Ketua BPW KKLR Sulsel Hasbi Syamsu Ali dan Sekretaris BPW KKLR Sulsel Asri Tadda sebagai bentuk kepedulian moral terhadap warga Luwu Raya yang tengah menghadapi situasi darurat di luar negeri. (*)

5Malili, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Luwu Timur mendorong Kader Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) menjadi penggerak pengawasan dan menghidupkan diskusi demokrasi di tengah masyarakat untuk Pemilu 2029.

Ketua Bawaslu Luwu Timur Pawennari mengatakan pelaksanaan P2P merupakan bagian dari tugas Bawaslu dalam mengembangkan pengawasan partisipatif, baik pada masa tahapan maupun setelah tahapan pemilu berlangsung.

Menurutnya, demokrasi tidak akan berkembang dengan baik tanpa partisipasi aktif masyarakat. Karena itu, pengawasan pemilu tidak bisa hanya dibebankan kepada lembaga pengawas pemilu semata, tetapi membutuhkan keterlibatan masyarakat secara sadar dan bermakna.

 

“Tidak ada demokrasi di dunia ini yang berkembang dengan baik tanpa partisipasi aktif masyarakat. Artinya harus ada partisipasi yang bermakna dari rakyat,”ujar Pawennari dihadapan puluhan peserta saat membuka kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif yang diselenggarakan di kantor Bawaslu Luwu Timur, Senin (18/5/2026).

Ia juga menyinggung sejumlah pandangan sejumlah akademisi terkait demokrasi dan pengawasan partisipatif. Salah satunya yaitu pandangan Saiful Mujani yang menyebut bahwa demokrasi bukan sistem yang sempurna akan tetapi diantara sistem yang ada, demokrasi menjadi alternatif untuk bisa dijadikan sabagai sistem dalam tatanegara saat ini.

Selain itu, Pawennari juga mengutip pendapat Ramlan Surbakti yang menyebut bahwa pengawasan pada dasarnya merupakan aktivitas masyarakat, sementara negara hanya melembagakannya melalui Bawaslu. Namun dalam praktiknya, sebagian masyarakat justru menyerahkan sepenuhnya fungsi pengawasan kepada Bawaslu sehingga partisipasi publik cenderung menurun.

“Yang kita butuhkan hari ini adalah kesadaran yang tumbuh dari rakyat. Kalau kesadaran itu lahir, maka akan menjadi kekuatan besar dalam menjaga demokrasi,”katanya.

Ia menambahkan, partisipasi bermakna tidak akan terwujud apabila masyarakat tidak memahami mekanisme dan prosedur demokrasi. Karena itu, pengetahuan tentang kebangsaan, demokrasi, dan pengawasan pemilu menjadi hal penting untuk diperkuat.

“Tidak mungkin rakyat menjadi kekuatan yang mampu mengubah keadaan tanpa masyarakat yang berpengetahuan,”lanjutnya.

Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Sulkifli menyampaikan, perjalanan pemilu dan pilkada selama ini menunjukkan bahwa tantangan demokrasi semakin berkembang, terutama dengan kemajuan teknologi dan modus pelanggaran yang semakin sulit dideteksi.

P2P kata Sulkifli bukan hanya sekadar pendidikan dan pelatihan. P2P Adalah janji bahwa pengawasan partisipatif bukan hanya bertumpu di Bawaslu tetapi juga berada di Pundak masyarakat.

Pria yang akrab disapa Songko Lotong itu menjelaskan lahirnya P2P bukan sekadar menghadirkan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat, melainkan membangun komitmen bersama untuk menjaga demokrasi.

“Kalau kader P2P berfungsi dan bergerak, maka pengawasan tidak lagi hanya milik Bawaslu, tapi milik seluruh warga yang peduli demokrasi bermartabat,”ujarnya.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa tema “Berfungsi dan Bergerak” memiliki makna bahwa kader P2P bukan hanya memahami aturan, tetapi juga mampu bertindak ketika menemukan dugaan pelanggaran.

Berfungsi artinya memahami aturan dan mampu menjalankannya. Bergerak berarti mengetahui apa yang harus dilakukan ketika melihat pelanggaran dan berani melakukan pencegahan.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Sukmawati Suaib menjelaskan bahwa P2P merupakan pengembangan dari Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) yang telah dilaksanakan Bawaslu sejak beberapa tahun terakhir dan terus dikembangkan melalui berbagai formula.

Ia berharap para kader P2P mampu mampu membangun forum maupun komunitas diskusi di tengah masyarakat sebagai bagian dari proses penguatan demokrasi.

“Kader P2P mempunyai tanggung jawab yang tidak berhenti setelah kegiatan ini selesai. Carilah forum atau bentuk komunitas di masyarakat untuk berdiskusi terkait demokrasi,”ujarnya.

Menurut Sukmawati, pengawasan yang berkualitas membutuhkan keberanian. Ia mengingatkan bahwa integritas tidak cukup hanya diucapkan, tetapi harus tercermin dalam tindakan.

Ia juga mengutip pandangan Abraham Lincoln bahwa demokrasi berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Karena itu, masyarakat tidak boleh bersikap diam jika terjadi pelanggaran maupun praktik yang dapat mencederai demokrasi.

“Kalau masyarakat diam, maka akan lahir pemimpin yang yang tidak berpihak kepada rakyat karena sejak awal prosesnya sudah dilakukan pembiaran,”tutupnya.

Dalam sesi materi, pengetahuan peserta juga diperkuat melalui penyampaian materi terkait pelaporan dugaan pelanggaran pemilu, teknis penyelesaian sengketa proses pemilu, pencegahan & penanganan sengketa proses pemilu, pengembangan gerakan pengawasan partisipatif, penguatan jaringan & pemberdayaan komunitas, pengawasan partisipatif berbasis digital.

MAKASSAR— Andika Pratama Putra resmi terpilih sebagai Formatur Ketua Pengurus Pusat Ikatan Pelajar Mahasiswa Luwu Timur (PP IPMALUTIM) periode 2026-2028 dalam Kongres X yang digelar di Hotel La Macca, Jalan AP Pettarani, Makassar, 15–17 Mei 2026.

Andika dipercaya melanjutkan estafet kepemimpinan organisasi mahasiswa daerah asal Luwu Timur tersebut menggantikan Ketua Umum sebelumnya, Haikun.

Terpilihnya Andika menjadi penanda semangat baru IPMALUTIM dalam memperkuat peran organisasi sebagai ruang kaderisasi, pengembangan intelektual, dan pengabdian kepada masyarakat.

Diketahui, Andika Pratama Putra merupakan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar. Ia memiliki pengalaman aktif di sejumlah organisasi, mulai dari IPMALUTIM, PKPT IPMIL Raya Unismuh, hingga Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

Pria kelahiran 17 Desember 1999 itu menempuh pendidikan dasar di SDN 133 Banalara, kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 23 Makassar dan SMA Muhammadiyah Wotu.

Dalam pernyataannya usai terpilih, Andika menegaskan komitmennya membawa IPMALUTIM menjadi organisasi yang progresif dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi daerah melalui gagasan bertajuk “Arah Baru dan Kolektif Demi Kontribusi Daerah.”

Menurutnya, IPMALUTIM tidak boleh hanya terjebak dalam rutinitas seremonial organisasi, tetapi harus hadir sebagai kekuatan sosial yang mampu menjawab berbagai persoalan masyarakat.

“IPMALUTIM harus menjadi rumah besar yang mampu menyatukan gagasan, semangat, dan kerja kolektif demi menghadirkan kontribusi nyata bagi daerah. Organisasi ini tidak boleh kehilangan arah perjuangannya sebagai ruang kaderisasi dan pergerakan,” ujar Andika, Sabtu (17/5/2026).

Ia menilai mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga nilai solidaritas, integritas, dan keberpihakan terhadap kepentingan rakyat, khususnya dalam mengawal pembangunan daerah.

Lebih lanjut, Andika menyebut arah kepemimpinannya akan difokuskan pada penguatan budaya intelektual, konsolidasi kader, pengabdian masyarakat, serta membangun kolaborasi lintas sektor.

Menurutnya, semangat kolektif menjadi fondasi penting dalam menciptakan organisasi yang harmonis, solid, dan progresif demi memberikan dampak lebih luas bagi Kabupaten Luwu Timur. (*)

JAKARTA — Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Gerakan Rakyat (PGR) Provinsi Sulawesi Selatan menuntaskan tahapan penting dalam proses pembentukan badan hukum partai dengan menyerahkan dokumen verifikasi administrasi lengkap kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerakan Rakyat di Jakarta, Selasa (12/5/2026).

Penyerahan berkas dilakukan langsung oleh Ketua DPW PGR Sulsel, Asri Tadda, kepada Ketua Umum DPP Partai Gerakan Rakyat, Sahrin Hamid di Kantor Sekretariat DPP PGR kawasan Ampera, Jakarta Selatan. Asri didampingi Wakil Ketua Muhammad Azhar, Wakil Sekretaris Samila, Bendahara Irma Effendy serta Ketua DPD PGR Kota Palopo Faizal Zeen Al Habsy.

Dengan penyerahan tersebut, Sulawesi Selatan tercatat sebagai provinsi ketujuh yang menyelesaikan dokumen administrasi lengkap di tingkat DPP, menyusul Nusa Tenggara Barat, Jambi, Kalimantan Barat, Sumatera Barat, Bangka Belitung, dan Banten.

Asri Tadda mengatakan proses penyusunan administrasi hingga penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum bukan pekerjaan mudah. Menurutnya, tantangan terbesar justru muncul saat proses konsolidasi kepengurusan di daerah.

“Kadang ada yang di awal menerima amanah, tetapi di tengah jalan berubah arah, sulit dihubungi, bahkan tidak memenuhi komitmen menjelang tenggat waktu. Itu menjadi tantangan tersendiri dalam membangun partai baru,” ujar Asri.

Meski menghadapi dinamika internal, DPW PGR Sulsel berhasil merampungkan dokumen dari 18 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di tingkat Kabupaten/Kota dan 123 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di tingkat Kecamatan.

Asri menilai capaian tersebut menjadi modal awal untuk memperkuat konsolidasi organisasi menuju agenda politik yang lebih besar ke depan.

“Pekerjaan berikutnya tentu jauh lebih berat. Tetapi dengan kerja sama dan semangat gotong royong yang sudah terbangun, kami optimistis bisa bertahan dan berkembang hingga menghadapi Pemilu,” katanya.

Sementara itu, Ketua Umum PGR, Sahrin Hamid, memberikan apresiasi terhadap capaian DPW Sulawesi Selatan. Ia menyebut Sulsel sebagai provinsi pertama di Pulau Sulawesi yang berhasil menyelesaikan SKT Kanwil Kementerian Hukum.

Menurut Sahrin, dokumen administrasi yang telah diterbitkan bukan sekadar formalitas, melainkan simbol dari kerja kolektif kader di lapangan.

“Dua lembar surat itu mungkin terlihat sederhana, tetapi di baliknya ada kerja keras, ada proses turun ke desa-desa, kecamatan, dan gotong royong dari banyak pihak,” ujarnya.

Ia menambahkan, hingga kini sudah terdapat 12 provinsi yang mengantongi SKT maupun dokumen Kesbangpol sebagai bagian dari proses legalitas partai.

Beberapa di antaranya yakni Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Jambi, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Bangka Belitung, Sulawesi Selatan, Banten, Papua Barat Daya, dan DKI Jakarta.

Partai Gerakan Rakyat sendiri menargetkan penyelesaian dokumen administratif di seluruh 38 provinsi dalam waktu dekat sebagai syarat menuju pengesahan badan hukum partai politik oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia.

Asri menegaskan, pembentukan Partai Gerakan Rakyat dilandasi semangat partisipasi publik dan gotong royong masyarakat.

“Gerakan Rakyat ingin menjadi wadah perjuangan politik yang benar-benar lahir dari partisipasi rakyat, dibangun bersama rakyat, dan bekerja untuk kepentingan rakyat,” tutupnya. (*)