Arsip Tag: KKLR

Ketua KKLR Sulsel Hasbi Syamsu Ali Tuding Tambang di Hulu Sungai Jadi Biang Bencana dan Kemiskinan!

Tinggalkan Balasan

Radarluwu.com,MAKASSAR – Ketua Badan Pengurus Wilayah (BPW) Kerukunan Keluarga Luwu Raya (KKLR) Provinsi Sulawesi Selatan Ir. Hasbi Syamsu Ali, MM menjadi salah satu peserta pada kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang dilaksanakan oleh MW KAHMI Sulsel di Hotel MaxOne Makassar, Sabtu (28/09/2024).

Kedatangan Hasbi pada FGD yang menyoal bencana banjir dan tanah longsor di Sulsel itu, sontak menarik perhatian sejumlah pihak. Betapa tidak, sebagian besar bencana yang dibahas terjadi di wilayah Luwu Raya, terutama di Kabupaten Luwu dan Luwu Utara.

Ditemui awak media usai acara, Hasbi mengapresiasi kegiatan yang dikomandoi oleh pengurus KAHMI Sulsel Asri Tadda yang juga adalah Sekretaris BPW KKLR Sulsel.

“FGD ini sangat baik, karena ada banyak pihak yang memang sangat kompeten berbicara mengungkap data dan fakta mengenai bencana banjir maupun tanah longsor di Sulsel, termasuk yang terjadi di Luwu Raya,” kata Hasbi.

Dari FGD yang dihadiri puluhan instansi, Lembaga dan organisasi terkait lingkungan hidup dan kebencanaan itu, Hasbi menangkap satu hal penting yang kerap memicu terjadinya bencana.

“Soal pengelolaan tambang. Dari data dan fakta yang diungkap di FGD tersebut, nyata terpampang bahwa tambang sering menjadi pemicu bencana di daerah,” jelasnya.

Selain itu, tambah Hasbi, keberadaan tambang secara tidak langsung bukan membuat masyarakat jadi kaya, melainkan justru membuat mereka tak kunjung terbebas dari belenggu kemiskinan.

“Warga yang didekat areal tambang sering bentrok dengan perusahaan yang melakukan eksplorasi karena konflik kepemilikan lahan. Padahal mereka sudah ada di tanah itu puluhan tahun sebelum perusahaan dating atas nama kontrak karya atau IUP,” terang alumni Lemhanas itu.

Konflik seperti ini, Hasbi menjelaskan, pada gilirannya menempatkan masyarakat berada pada posisi paling lemah sehingga seringkali berakhir dengan hilangnya hak atas kepemilikan lahan.

“Artinya, meski dapat kompensasi atas lahan itu, tetapi secara jangka panjang mereka kehilangan lahan kebun tempat mengais rezeki untuk keluarga. Ini awal pemiskinan,” tegasnya.

Selain itu, masyarakat yang bermukim di daerah hilir tambang juga hidup dengan resiko bencana yang tidak kecil. Hasbi bilang, sebagian besar bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di Luwu Raya belakangan ini dipicu oleh aktifitas tambang di bagian hulu.

“Tambang eksploratif di bagian hulu jelas menjadi penyebab banjir dan tanah longsor di daerah hilir. Ini sangat merugikan masyarakat karena bencana silih berganti datang dan mereka jadi korban, baik secara materi maupun non-materi. Mereka jadi tambah miskin karena bencana rutin setiap tahun,” ungkap Hasbi.

Karena itu, ia berharap pemerintah meninjau kembali semua aktifitas pertambangan yang berada di daerah hulu sungai karena resikonya sangat besar merugikan bahkan memiskinkan rakyat.

“Kita bukannya alergi dengan tambang. Tapi kita ingin semua aktifitas itu dilakukan dengan arif dan bijaksana, memperhatikan local wisdom yang ada. Dengarkan suara rakyat kecil, jangan buat mereka semakin menderita dalam kemiskinan,” pungkas Hasbi. (*)

KKLR: Hentikan Operasional PT Masmindo

Tinggalkan Balasan

Radarluwu.com,MAKASSAR – Organisasi paguyuban Kerukunan Keluarga Luwu Raya (KKLR) merespon polemik yang melibatkan PT Masmindo Dwi Area (MDA) dengan masyarakat pemilik lahan di Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan.

Dalam rapat khusus yang digelar di Makassar, Kamis (19/09/2024), Ketua Badan Pengurus Wilayah (BPW) KKLR Sulawesi Selatan, Ir. Hasbi Syamsu Ali, MM menegaskan bahwa operasional PT Masmindo harus dihentikan dulu.

“Dalam beberapa tahun terakhir, banyak sekali masalah yang terjadi yang sampai hari ini belum tuntas, menimbulkan pro kontra berkepanjangan. Karena itu, kami minta agar operasional PT Masmindo dihentikan dulu sampai semuanya clear,” kata Hasbi.

Dikatakan Hasbi, persoalan tambang memang kerap menyisakan banyak masalah, terutama yang terkait dengan penguasaan lahan yang masih diakui sebagai milik rakyat.

“Soal lahan di Latimojong, memang banyak yang sampai hari ini belum kelar. Sementara di satu pihak, perusahaan dengan semua kapasitas yang dipunyai, tidak bisa diimbangi oleh rakyat yang berada pada posisi paling lemah,” tambah Hasbi.

Karena itu, sengkarut yang melibatkan PT Masmindo dengan rakyat setempat harus diselesaikan secara tuntas terlebih dahulu sebelum perusahaan melanjutkan operasionalnya.

“Kita tidak ingin kasus seperti ini terus terjadi. Kasihan rakyat yang jadi korban, padahal mereka sudah bermukim di situ sejak dahulu kala. Semua pihak harus menahan diri dulu, jangan sampai jadi konflik yang berkepanjangan,” tambah Hasbi.

Dirinya menambahkan, polemik kepemilikan lahan di wilayah yang disebut sebagai Kontrak Karya (KK) PT Masmindo, seharusnya diselesaikan secara terbuka menurut aturan yang berlaku.

“Soal ganti rugi lahan, saya kira semua ada regulasinya. Apalagi di wilayah pertambangan. Jangan sampai hal-hal seperti ini menjurus pada tindak pidana maupun perdata yang pada akhirnya akan merugikan semua pihak,” tambah Hasbi.

Karena itu, Hasbi menyerukan agar semua pihak menahan diri sembari menunggu proses hukum yang tengah berlangsung.

Selain itu, ia juga meminta kepada Pemerintah Kabupaten Luwu agar mengambil posisi yang proporsional terkait dengan perlindungan terhadap hak rakyatnya sendiri.

“Pemkab Luwu seharusnya tidak berat sebelah. Benar bahwa investasi perlu ada, tetapi hak rakyat seharusnya yang jadi prioritas utama. Pemerintah kan hadir untuk melindungi mereka,” tukas Hasbi.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Ketua Dewan Pertimbangan BPP KKLR Buhari Kahar Muzakar, Wakil Ketua BPP KKLR Abdul Talib Mustafa, Sekretaris Umum BPW KKLR Sulsel Asri Tadda, dan Wakil Ketua BPW KKLR Sulsel Bidang Lingkungan Hidup A. Erni Rumanga.

Selain itu juga hadir Ketua Kerukunan Keluarga Rante Balla (KKRB) Ayu Kanna, Wakil Ketua Bidang Tani dan Nelayan BPW KKLR Sulsel Husba Pada, pengurus KKLR Sulsel yang membidangi masalah hukum diantaranya Asdar Tosibo, Jodi Pama’tan, Agung Kanna dan Edmond Siahaan, serta Biro Kesekretariatan KKLR Sulsel Adil Mubarak dan pengurus organisasi mahasiswa asal Luwu Raya. (*)