Arsip Tag: KKLR

LUWU RAYA— Badan Pekerja Pembentukan Daerah Otonom Baru (BPP-DOB) Provinsi Luwu Raya menuntaskan salah satu agenda strategis dalam perjuangan pembentukan provinsi baru di Tanah Luwu.

Dalam kurun waktu tiga bulan terakhir, tim yang dipimpin Koordinator Wilayah BPP DOB Provinsi Luwu Raya yang juga Ketua BPW Kerukunan Keluarga Luwu Raya (KKLR) Sulawesi Selatan, Ir. Hasbi Syamsu Ali, MM, berhasil merampungkan rangkaian konsolidasi dan koordinasi dengan seluruh kepala daerah di wilayah calon Provinsi Luwu Raya.

Agenda tersebut mencakup pertemuan dengan Bupati Luwu, Wali Kota Palopo, Bupati Luwu Utara, Bupati Luwu Timur serta Datu Luwu. Konsolidasi ini dilakukan untuk memperkuat dukungan politik sekaligus memastikan berbagai kebutuhan administratif yang menjadi bagian dari proses pembentukan daerah otonom baru dapat dipenuhi secara optimal.

Rangkaian pertemuan dimulai pada 7 April 2026 lalu saat tim BPP DOB menemui Bupati Luwu, Patahudding, di Rumah Jabatan Bupati Luwu, Belopa. Sehari kemudian (8/4/2026), rombongan melanjutkan silaturahmi dengan Wali Kota Palopo, Hj. Naili Trisal, di rumah jabatan wali kota.

Pada momentum yang sama, tim juga bersilaturahmi dengan Datu Luwu XL, Andi Maradang Mackulau Opu To Bau, di Istana Kedatuan Luwu Kota Palopo. Pertemuan tersebut dinilai penting sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai historis dan kultural yang selama ini menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjuangan pembentukan Provinsi Luwu Raya.

Memasuki Juni 2026, konsolidasi berlanjut ke wilayah utara dan timur Tana Luwu. Pada 7 Juni 2026, tim bertemu dengan Bupati Luwu Utara, Andi Abdullah Rahim, di Masamba. Sehari berselang, rombongan melakukan pertemuan dengan Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, di Malili.

Dengan terlaksananya seluruh agenda tersebut, BPP DOB menilai tahapan konsolidasi bersama kepala daerah se-Tana Luwu kini telah tuntas.

“Semua agenda ini dilakukan untuk konsolidasi perjuangan pembentukan Provinsi Luwu Raya, termasuk menuntaskan dokumen-dokumen administratif yang dibutuhkan dari setiap kepala daerah di Luwu Raya,” kata Hasbi Syamsu Ali dalam keterangan tertulis, Rabu (10/6/2026).

Menurut Hasbi, rampungnya konsolidasi tersebut menunjukkan adanya komitmen bersama seluruh pemerintah daerah di kawasan Tana Luwu dalam mengawal cita-cita pembentukan Provinsi Luwu Raya yang telah diperjuangkan selama puluhan tahun.

Ia menegaskan bahwa perjuangan pemekaran tidak boleh menjadi agenda kelompok tertentu semata, melainkan harus menjadi gerakan bersama seluruh masyarakat Luwu Raya.

“Kita ingin semuanya terlibat dalam perjuangan besar ini. Tidak boleh ada yang ditinggalkan. Provinsi Luwu Raya adalah mimpi kita semua Wija to Luwu di manapun berada. Kita sudah perjuangkan ini sejak puluhan tahun lalu demi meningkatkan kesejahteraan rakyat di Luwu Raya,” ujarnya.

Selain aspek politik dan administratif, BPP DOB juga menilai fondasi akademik pembentukan Provinsi Luwu Raya telah berada pada posisi yang kuat.

Saat ini telah tersedia dua dokumen akademik utama yang menjadi rujukan perjuangan, yakni kajian yang disusun Institut Otonomi Daerah (IOTDA) dan naskah akademik yang diterbitkan tim Universitas Andi Djemma (Unanda) Palopo.

Hasbi menjelaskan, kedua dokumen tersebut telah memberikan argumentasi komprehensif mengenai kelayakan pembentukan Provinsi Luwu Raya, baik dari aspek administratif, ekonomi, sosial, maupun tata kelola pemerintahan.

“Secara administratif akademik, Provinsi Luwu Raya sebenarnya sudah siap. Baik naskah akademik yang disusun oleh Institut Otonomi Daerah maupun yang diterbitkan oleh tim dari Universitas Andi Djemma Palopo telah memberikan landasan yang sangat kuat bagi perjuangan ini,” katanya.

Bahkan, lanjut Hasbi, BPP DOB telah melakukan sinkronisasi terhadap kedua dokumen tersebut untuk menghasilkan rumusan yang lebih utuh dan adaptif terhadap perkembangan kebijakan nasional.

“Hasil sinkronisasi itu justru semakin memperkaya opsi perjuangan dalam mewujudkan Provinsi Luwu Raya,” tambahnya.

Meski demikian, perjuangan pembentukan Provinsi Luwu Raya masih menghadapi tantangan berupa moratorium pembentukan daerah otonom baru yang hingga kini belum dicabut pemerintah pusat.

Karena itu, BPP DOB memandang momentum saat ini harus dimanfaatkan untuk memastikan seluruh persyaratan daerah telah terpenuhi ketika peluang pembentukan DOB kembali dibuka.

Hasbi mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengambil bagian dalam perjuangan tersebut, mulai dari pemerintah daerah, tokoh politik, akademisi, dunia usaha, tokoh adat, organisasi kepemudaan, hingga masyarakat umum.

“Kami mengajak seluruh pihak untuk menyatukan visi menuju terbentuknya Provinsi Luwu Raya. Ini bukan hanya tugas BPP DOB, tetapi menjadi tanggung jawab bersama seluruh masyarakat Tana Luwu,” tegasnya.

Menurutnya, setelah konsolidasi dengan seluruh kepala daerah berhasil dituntaskan, fokus perjuangan berikutnya adalah memperluas dukungan publik, memperkuat konsolidasi lintas elemen, serta memastikan seluruh persyaratan administratif tetap terjaga dan siap digunakan ketika pemerintah pusat membuka kembali ruang pembentukan daerah otonom baru.

Dengan demikian, perjuangan Provinsi Luwu Raya kini memasuki fase baru yang tidak hanya bertumpu pada dukungan politik daerah, tetapi juga pada kemampuan menyatukan energi kolektif masyarakat untuk menyongsong momentum lahirnya provinsi baru di Tanah Luwu. (*)

MAKASSAR, Radarluwu.com — Ketua Badan Pengurus Wilayah Kerukunan Keluarga Luwu Raya (BPW KKLR) Provinsi Sulawesi Selatan, Ir. Hasbi Syamsu Ali, menyampaikan keprihatinan mendalam atas pemecatan tidak dengan hormat terhadap dua guru SMA Negeri 1 Luwu Utara yang dinilai beritikad baik membantu rekan guru honorer mereka.

Menurut Hasbi, keputusan pemecatan terhadap Rasnal dan Abdul Muis sangat melukai rasa keadilan publik, terutama di tengah berbagai persoalan serius yang masih dihadapi dunia pendidikan Indonesia.

“Rasanya sangat mengusik keadilan di tengah masih banyaknya masalah serius di dunia pendidikan kita,” kata Hasbi di Makassar, Rabu (12/11).

Ia menegaskan, jika ditelaah secara jernih, tindakan kedua guru tersebut tidak memiliki unsur memperkaya diri. Sebaliknya, mereka justru berinisiatif membantu guru honorer lain yang belum menerima gaji selama berbulan-bulan.

“Kalau disimak seksama kasus ini, tidak ada tujuan memperkaya diri pada kedua orang pelaku itu. Niatnya murni mau bantu guru honorer lain yang belum dapat gaji berbulan-bulan,” ujarnya.

Hasbi juga menyerukan perhatian serius dari pemerintah, mulai dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Gubernur Sulsel, hingga Presiden Prabowo Subianto, agar meninjau kembali keputusan tersebut dengan mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanusiaan.

“Saya berharap pemerintah, baik di tingkat provinsi maupun pusat, memberi atensi terhadap hal ini. Dunia pendidikan kita jangan sampai kehilangan rasa kemanusiaan hanya karena penegakan aturan yang kaku,” tegasnya.

Lebih lanjut, Hasbi meminta agar pemerintah menelusuri akar persoalan sebenarnya, yakni mengapa ada guru honorer yang tidak memperoleh hak gajinya dalam waktu lama. Menurutnya, hal itulah yang seharusnya menjadi prioritas penyelidikan dan pembenahan.

“Yang harus ditelusuri adalah mengapa bisa ada guru honorer tidak mendapatkan gaji. Ini yang harusnya jadi prioritas, karena pasti ada kebijakan atau pelaku yang menyebabkan para guru honorer itu tidak dapat alokasi gaji,” pungkasnya.

Sebelumnya, dua guru SMAN 1 Luwu Utara dipecat tidak dengan hormat (PTDH) setelah dinyatakan bersalah oleh Mahkamah Agung atas kasus pengumpulan dana dari orang tua murid untuk membantu pembayaran gaji guru honorer.

Keputusan tersebut menuai gelombang kritik dari berbagai kalangan yang menilai sanksi itu tidak sebanding dengan niat baik dan pengabdian para guru tersebut. (*)

Ketua KKLR Sulsel Desak Pembentukan Kodim di Setiap Kabupaten Luwu Raya

Tinggalkan Balasan

RADARLUWU,MAKASSAR – Ketua Badan Pengurus Wilayah (BPW) Kerukunan Keluarga Luwu Raya (KKLR) Sulawesi Selatan, Ir. Hasbi Syamsu Ali, MM, mendorong pemerintah pusat dan institusi TNI untuk segera menghadirkan Komando Distrik Militer (Kodim) di setiap kabupaten yang ada di wilayah Luwu Raya.

Saat ini, dari empat daerah administratif yang tergabung dalam Luwu Raya—yakni Kota Palopo, Kabupaten Luwu, Luwu Utara, dan Luwu Timur—baru Kota Palopo yang memiliki Kodim aktif, yakni Kodim 1403/Palopo.

Ketimpangan ini dinilai sangat tidak ideal, mengingat kompleksitas tantangan geografis, dinamika sosial, serta potensi strategis wilayah Luwu Raya.

“Luwu Raya adalah kawasan yang sangat luas dengan kondisi geografis yang beragam dan sumber daya alam yang melimpah. Kehadiran Kodim di setiap kabupaten bukan hanya soal penguatan pertahanan, tetapi juga bagian dari keadilan teritorial dan pemerataan pelayanan negara kepada rakyat,” tegas Hasbi Syamsu Ali dalam keterangan tertulisnya di Makassar, Minggu (13/4/2025).

Hasbi mencontohkan Kabupaten Luwu Timur yang memiliki posisi strategis karena berbatasan langsung dengan dua provinsi lain, yakni Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah.

Selain itu, daerah ini juga menjadi pusat industri pertambangan dan energi yang menyimpan nilai ekonomi tinggi. Namun, absennya institusi militer permanen seperti Kodim membuat potensi kerawanan belum tertangani secara maksimal.

“Kita bicara soal kawasan industri nasional, pelabuhan-pelabuhan penting, dan jalur logistik lintas provinsi. Tanpa kehadiran Kodim, respon terhadap gangguan keamanan, konflik sosial, hingga penanganan bencana bisa sangat lambat,” ujarnya.

Hal serupa juga disampaikan Hasbi terkait Kabupaten Luwu dan Luwu Utara. Dua wilayah ini dikenal sebagai kawasan agraris dan perkebunan, dengan kondisi topografi yang cukup menantang. Belum adanya Kodim di dua daerah tersebut turut membatasi peran TNI dalam menjalankan fungsi teritorial dan pembinaan masyarakat.

“Fungsi Kodim bukan hanya untuk urusan pertahanan, tapi juga pembinaan sosial, mendukung pembangunan desa, membantu saat bencana, dan mempererat hubungan antara TNI dan rakyat,” kata Hasbi.

Hasbi menambahkan bahwa aspirasi pembentukan Kodim di Luwu Raya bukanlah hal baru. Sejumlah tokoh masyarakat, pemerintah daerah, hingga kalangan DPRD juga telah menyuarakan hal serupa dalam beberapa tahun terakhir. Namun hingga kini, belum ada langkah konkret dari pemerintah pusat untuk merealisasikan hal tersebut.

Sebagai Ketua BPW KKLR Sulsel, Hasbi menegaskan komitmennya untuk terus menyuarakan kepentingan masyarakat Luwu Raya dalam berbagai forum, baik lokal maupun nasional.

“Kami dari KKLR memandang bahwa kehadiran Kodim di setiap kabupaten adalah bentuk nyata kehadiran negara. Jika negara ingin menjamin stabilitas dan mempercepat pembangunan kawasan timur Indonesia, maka Luwu Raya harus mendapat perhatian serius dalam aspek pertahanan dan keamanan,” pungkasnya.

Diketahui, Kodim 1403/Palopo saat ini membawahi tiga wilayah kabupaten selain Kota Palopo. Kondisi ini membuat beban operasional dan jangkauan tugas menjadi sangat luas, yang tidak sebanding dengan kekuatan personel dan fasilitas yang tersedia.(*)

Sosok AAS Muncul Kuat di Bursa Ketua KKSS, Ini Alasannya Menurut Ketuta KKLR Sulsel Hasbi Syamsu Ali

Tinggalkan Balasan

RADARLUWU, MAKASSAR – Menjelang perhelatan Musyawarah Besar (Mubes) Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) yang akan digelar di Hotel Four Points by Sheraton, Makassar, pada 9–11 April 2025, sejumlah tokoh mulai menyuarakan dukungan terhadap calon ketua umum yang dinilai layak memimpin organisasi paguyuban masyarakat Sulawesi Selatan tersebut.

Salah satunya datang dari Ketua Badan Pengurus Wilayah (BPW) Kerukunan Keluarga Luwu Raya (KKLR) Provinsi Sulawesi Selatan, Ir. Hasbi Syamsu Ali, MM.

Menurutnya, siapa pun berhak mencalonkan diri sebagai Ketua Umum KKSS, namun yang terpenting adalah figur tersebut memiliki kapasitas dan jejaring nasional yang kuat.

“KKSS harus dinakhodai oleh figur yang memiliki jaringan tingkat nasional serta kedekatan dengan pemerintahan saat ini. Dengan begitu, kepemimpinannya nanti bisa mengoptimalkan seluruh potensi organisasi,” ujar Hasbi saat ditemui di Makassar, Sabtu (5/4/2025).

Hasbi yang juga dikenal sebagai pengusaha konstruksi nasional di bawah bendera Wiratama Karya Nugraha Group menilai, dari sejumlah nama yang beredar, sosok Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman (AAS), adalah figur yang paling tepat memimpin KKSS ke depan.

“Pak Andi Amran merupakan tokoh nasional dengan kapasitas mumpuni. Saya yakin, dengan pengalamannya sebagai menteri, beliau dapat memberi kontribusi besar bagi pengembangan KKSS,” katanya.

Lebih lanjut, Hasbi juga menyoroti kiprah Andi Amran dalam memimpin organisasi Ikatan Alumni Universitas Hasanuddin (IKA Unhas). Ia menyebut keberhasilan AAS di IKA Unhas menjadi bukti kapasitas kepemimpinannya.

“Sebagai Ketua IKA Unhas, AAS memiliki jejaring luas. Saya sendiri sebagai Ketua Ikatan Alumni Teknik Sipil (IKATSI) Unhas tahu persis bagaimana beliau bekerja dan membangun relasi strategis,” ujar mantan Ketua LPJK Sulsel itu.

Hasbi pun mengajak seluruh elemen dalam KKSS untuk realistis melihat masa depan organisasi. Ia berharap kepemimpinan ke depan mampu membawa KKSS memberikan kontribusi nyata, baik kepada anggota, daerah asal, maupun pembangunan nasional.

“Jika Pak AAS yang memimpin, saya yakin KKSS akan menjadi organisasi yang lebih besar dan bermanfaat. Bukan hanya untuk anggota, tapi juga bagi bangsa dan negara,” tegas Hasbi yang juga Sekretaris DPD HJTI Sulsel.

Selain Andi Amran Sulaiman, sejumlah nama lain yang mulai disebut-sebut bakal maju sebagai calon Ketua Umum KKSS dalam Mubes mendatang adalah anggota DPD RI Tamsil Linrung dan tokoh perempuan Andi Ida Nur Santi.(*)

Tak Hormati Suara Warga Luwu Raya, KKLR Kecam Mundurnya Fauzi dari DPR RI

Tinggalkan Balasan

Radarluwu.com,MAKASSAR – Ketua Badan Pengurus Wilayah (BPW) Kerukunan Keluarga Luwu Raya (KKLR) Provinsi Sulawesi Selatan, Ir. Hasbi Syamsu Ali, MM menyesalkan mundurnya legislator Partai Golkar Muhammad Fauzi dari DPR-RI karena maju di Pilkada Luwu Utara.

Pasalnya, kursi yang diperoleh Fauzi sejatinya merupakan representasi suara masyarakat dari wilayah Luwu Raya. Mundurnya Fauzi menyebabkan kursi tersebut dialihkan kepada legislator Golkar yang berasal dari Toraja Utara, Agustina Mangande.

“Ada sekitar 70 ribuan suara masyarakat Luwu Raya yang kehilangan cantolan dengan mundurnya Fauzi dari kursi DPR-RI. Kami benar-benar sangat menyesalkan hal ini terjadi justru di saat Luwu Raya membutuhkan wakil rakyat di Senayan,” tegas Hasbi di Makassar, Rabu (02/10).

Dikatakan Hasbi, mundurnya Fauzi setelah rakyat memilihnya sebagai legislator di DPR-RI, merupakan bentuk pengkhianatan nyata terhadap aspirasi rakyat di Luwu Raya.

“Ini preseden yang sangat buruk di tengah perjuangan besar kita mewujudkan Provinsi Luwu Raya selama ini. Rupanya Pilkada di Kabupaten lebih menggairahkan bagi Fauzi dibanding memperjuangkan suara rakyat Luwu Raya di Jakarta,” lanjut Hasbi.

Karena itu, Hasbi mengajak kepada seluruh warga Luwu Raya terutama yang ada di Kabupaten Luwu Utara untuk menjadikan hal ini sebagai pelajaran berharga untuk tidak mengulangi hal serupa pada kontestasi politik selanjutnya.

“Pengkhianatan terhadap suara rakyat seperti ini adalah pelajaran yang teramat berharga bagi rakyat Luwu Raya. Sudah saatnya kita lebih selektif dan cerdas dalam memilih pemimpin, jangan sampai dikhianati lagi,” ujar Hasbi.

Senada dengan Hasbi, Ketua Bidang Kelautan dan Pesisir BPP KKLR Bachrianto Bachtiar juga mengecam tindakan Fauzi yang mundur dari DPR-RI demi memuluskan langkah maju di Pilbup Lutra.

“Itu adalah tindakan yang benar-benar mencederai demokrasi. Rakyat Luwu Raya sudah mewakilkan suaranya di Pileg lalu, terpaksa harus kehilangan legislator mereka di pusat,” kecam Bachrianto.

Aktifis lingkungan hidup dan pemberdayaan masyarakat itu menegaskan, tindakan Fauzi ini secara strategis sangat merugikan Dapil Sulsel 3 khususnya di Luwu Raya yang pembangunan infrastrukturnya masih sangat membutuhkan intervensi pemerintah pusat.

“Kita kehilangan kesempatan strategis untuk memperjuangkan pembangunan di Luwu Raya, lebih khusus di Lutra yang memang masih sangat perlu diprioritaskan utnuk dapat bantuan dari pusat,. Lutra ini Kabupaten termiskin ketiga di Sulsel, sekitar 45 ribu rakyatnya di bawah garis kemiskinan,” sesal Bachrianto.

Karena itu dirinya berharap, masyarakat di Luwu Raya dan khususnya di Kabupaten Luwu Utara dapat mencermati tindakan Fauzi yang sangat merugikan daerah sendiri.

“Padahal kita perlu pejuang-pejuang pembangunan di pusat, terutama melalui DPR RI. Miris, ternyata lebih suka turun kelas maju Pilkada daripada jadi wakil rakyat di Senayan. Harus diberikan hukuman sosial dan politik ini,” pungkasnya.

Untuk diketahui, mundurnya Fauzi dari DPR-RI membuka ruang bagi munculnya tiga orang legislator dari wilayah Toraja. Sementara legislator asli dari Luwu Raya kini hanya tersisa satu orang saja, yakni Unru Baso dari Partai Gerindra. (*)