Menteri Kehutanan Apresiasi PT Vale, Bupati Lutim Minta Dukungan Pemanfaatan Hutan Produktif

Radarluwu — Bupati Luwu Timur, H. Irwan Bachri Syam, bersama Wakil Bupati Hj. Puspawati Husler menghadiri ramah tamah bersama Menteri Kehutanan RI, Raja Juli Antoni, yang berlangsung di TAB Sorowako, Jumat (13/06/2025). Kegiatan ini menjadi bagian dari kunjungan kerja Menteri Kehutanan di wilayah tambang PT Vale Indonesia.

Acara tersebut turut dihadiri oleh Komisaris Mind ID Grace Natalie, Plt. CEO PT Vale Indonesia Bernardus Irmanto, sejumlah pejabat Pemprov Sulawesi Selatan, Forkopimda Lutim, jajaran manajemen PT Vale, Sekda Lutim H. Bahri Suli, serta para pejabat Pemda Luwu Timur.

Dalam sambutannya, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan apresiasinya terhadap praktik pertambangan berkelanjutan yang diterapkan PT Vale. Menurutnya, PT Vale bisa menjadi model nasional dalam praktik responsible mining yang mengedepankan keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan.

“Saya sudah lama mendengar soal praktik tambang berkelanjutan yang dijalankan PT Vale. Ini bisa jadi contoh bagi perusahaan lain di Indonesia,” ujar Raja Juli.

Ia juga menekankan perlunya pendekatan kompromi dalam penyelesaian konflik lahan antara perusahaan dan masyarakat. “Kita harus menghindari sikap ekstrem. Dibutuhkan pendekatan jalan tengah yang bisa menguntungkan semua pihak,” tambahnya.

Menteri Kehutanan juga menyebut bahwa kawasan hutan merupakan aset jangka panjang yang harus dijaga keberlangsungannya. Ia memuji hasil reklamasi lahan PT Vale yang dinilainya sudah menyerupai hutan alami.

Bacaan Lainnya

Lebih lanjut, Raja Juli menyatakan akan mendorong perubahan kebijakan di tingkat nasional agar praktik-praktik terbaik seperti yang diterapkan PT Vale dapat dijadikan standar industri pertambangan ke depan.

Sementara itu, Bupati Luwu Timur, H. Irwan Bachri Syam mengungkapkan bahwa sekitar 70 persen wilayah Lutim merupakan kawasan hutan, termasuk sejumlah lahan potensial untuk pertanian. Ia berharap adanya dukungan dari Kementerian Kehutanan untuk membuka ruang diskusi terkait pemanfaatan kawasan hutan produksi terbatas demi pengembangan sektor pertanian.

“Kami ingin pembangunan dan investasi terus bergerak, namun tetap berpijak pada aturan dan kebutuhan masyarakat, khususnya dalam aspek lingkungan dan pemberdayaan,” ujar Irwan.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *