Arsip Kategori: Berita

Program Berpihak ke Masyarakat, Pasangan Isrullah-Usman Dapat Dukungan Dari Tokoh Luwu Timur

RADARLUWU.COM —Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur nomor urut satu, Isrullah Achmad – Usman Sadik, mendapat dukungan masyarakat bukan hanya karena visi-misi mereka yang dianggap mampu menjawab kebutuhan dan aspirasi warga Kabupaten Luwu Timur, tetapi juga karena sosok mereka yang dianggap dekat dengan masyarakat.

Hal ini disampaikan oleh Hasiri, mantan Kepala Desa Nuha, saat menerima kunjungan Usman Sadik di kediamannya di Desa Nuha, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur. Hasiri menyatakan bahwa ia mendukung Isrullah Achmad – Usman Sadik karena mereka adalah putra asli daerah.

“Beliau sangat bermasyarakat. Siapapun bisa bertemu dengan mereka. Oleh karena itu, saya bersama Pak Muara dan Pak Ukkas siap mendukung mereka di Desa Nuha,” ungkap Hasiri. Ia berharap agar jika terpilih, Isrullah-Usman bisa memenuhi aspirasi masyarakat.

Sementara itu, juru bicara pasangan ini, Wahyu Maizal, menyatakan bahwa Hasiri, bersama mantan Kepala Dusun Pak Muara dan Pak Ukkas yang merupakan mantan tim pemenang Husler-Budiman dalam Pilkada 2019, akan menjadi ujung tombak dukungan untuk Isrullah – Usman di Desa Nuha.

Wahyu juga menambahkan bahwa berbagai program dalam visi-misi Isrullah – Usman menjadi alasan sejumlah tokoh masyarakat memberikan dukungan. Program-program tersebut mencakup listrik dan PDAM gratis, pupuk gratis, beasiswa untuk satu magister per desa dan satu doktor per kecamatan, bantuan 100 juta untuk UMKM, dan berbagai inisiatif lainnya yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat Luwu Timur.

 

Berani Ajak Rival! Isrullah-Usman Buktikan Pilkada Damai Lewat Senam BERIMAN di Sorowako

RADARLUWU.COM, SOROWAKO –Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur, nomor Urut satu, Isrullah Achmad-Usman Sadik adalah kandidat yang rame dibincangkan publik. Pasalnya, pasangan no urut satu ini familiar dikenal menggunakan pola sosialisasi dan kampanye Pilkada damai melalui kegiatan yang mempersatukan perbedaan dengan cara sehat.

Bahkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Isrullah Achmad – Usman Sadik juga pernah mengajak Paslon rivalnya Budiman-Akbar dan Ibas-Puspa juga ikut di kegiatan jalan sehat yang ia laksanakan.

Tepatnya pada tanggal 13 Oktober 2024 di Lapangan Iniaku Sorowako, Kecamatan Nuha. Isrullah Achmad-Usman Sadik kembali melaksanakan kegiatan senam bersama kecamatan Nuha, Bersama Isrullah-Usman (BERIMAN).

Senam BERIMAN ini mengangkat tema “Usaha kecil adalah detak jantung lingkunganmu, tulang punggung ekonomi lokalmu dan semangat kotamu,”. Kegiatan ini akan dimeriahkan dengan jajanan produk 120 UMKM di Kecamatan Nuha.

Tidak hanya itu, sejumlah dorprize di acara senam sehat tersebut juga akan membuat peserta senam BERIMAN bahagia.

Wahyu Maizal Juru Bicara (Jubir) Isrullah Achmad-Usman Sadik mengatakan Senam BERIMAN ini dilaksanakan sebagai bentuk upaya menyatukan perbedaan dan mewujudkan Pilkada damai dan harmonis secara sehat.

“Berbeda-beda pilihan politik itu hal biasa. Yang luar biasa itu, di momentum Pilkada ini kita tetap menjaga persatuan dan harmonisasi serta riang gembira merayakan pesta demokrasi Pilkada Luwu Timur tahun 2024,” Kata Wahyu.

Menurut Wahyu, Senam BERIMAN ini juga memberi berkah kepada pelaku UMKM di Kecamatan Nuha. Karena Senam BERIMAN ini akan ramai dihadiri oleh banyak elemen masyarakat yang tentu juga dagangannya akan ramai dibeli masyarakat.

“Senam BERIMAN ini kami laksanakan berlandaskan tagline Visi-misi kami yaitu Sejahtera, Mandiri, Harmonis dan Berkeadilan,” Jelas Wahyu. (*)

Jubir Danny-Azhar: Surat Disdukcapil Sulsel untuk Perekaman e-KTP Siswa Patut Dicurigai

RADARLUWU.COM,MAKASSAR – Tim Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel nomor urut 1, Moh Ramadan “Danny” Pomanto dan Azhar Arsyad (DiA) memberikan atensi atas terbitnya surat edaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Sulsel.

Surat yang ditujukan kepada para Kepala Sekolah Negeri dan Swasta yang ada di Kota Makassar berisi himbauan untuk mengarahkan siswa berusia 17 tahun atau yang akan berusia 17 tahun pada awal Desember 2024 untuk melakukan perekaman KTP Elektronik atau e-KTP.

Juru bicara Danny-Azhar, Asri Tadda mengatakan surat Disdukcapil Sulsel tentang perekaman e-KTP Elektronik untuk kebutuhan pemilih pemula di Pilkada memicu kecurigaan publik.

Pasalnya selama ini perekaman e-KTP dilakukan oleh Dukcapil tanpa adanya mobilisasi. Lagipula, masih sering kita dengar keterbatasan blanko KTP atau kosongnya blanko, sehingga kebijakan ini patut dicurigai mengandung motif tertentu.

“Surat dari Disdukcapil Sulsel ini terlihat sangat ‘genit’. Soalnya diterbitkan di tengah momentum Pilkada meskipun mungkin tujuannya baik untuk memastikan pemilih pemula dapat segera memiliki e-KTP,” ucap Asri, Kamis (10/10/2024).

Dia mengaku khawatir jika surat tersebut tidak dikawal dengan baik oleh masyarakat, maka sangat rentan dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu. Karena perekaman KTP untuk pemilih pemula ini dilakukan di tengah masa kampanye.

“Kami khawatir jangan sampai mobilisasi siswa SMA untuk merekam e-KTP disalahgunakan demi kepentingan politik pihak-pihak tertentu, apalagi ini masuk Pilkada kan,” jelasnya.

Karena itu, Asri berharap agar semua pihak bersama-sama menjaga kondusifitas Pilkada serentak 2024. Salah satunya dengan memastikan agar perekaman KTP terhadap siswa atau pemilih pemula tidak disalahgunakan untuk motif politik tertentu.

“Karena itu, DiA melalui tim hukum dan advokasi tentu akan mengawasi dan mengawal kebijakan ini. Kami juga mengajak semua pihak untuk melakukan hal yang sama demi menjaga kondusifitas dan kualitas demokrasi kita,” tandasnya.

Sebelumnya, surat yang ditandatangani Kadisdukcapil Sulsel Iqbal Suaeb pada tanggal 7 Oktober 2024 ini ditujukan ke Kepala Sekolah Negeri & Swasta se- Kota Makassar.

Pengamat Politik UIN Alauddin Makassar Ibnu Hadjar Yusuf menyoroti isi surat yang terindikasi mencurigakan untuk kepentingan tertentu. Pasalnya, Disdukcapil memobilisasi siswa melakukan perekaman KTP untuk kebutuhan Pilkada.

“Kalau saya ya ada apa, kita patut pertanyakan, kok di momentum menjelang Pemilukada serentak ada gerakan seperti itu memobilisasi pemilih pemula lewat KTP, ini kan kelihatan indikasi intervensinya,” ucap Ibnu saat dikonfirmasi, Rabu (9/10/2024).

Menurutnya, disdukcapil tidak memiliki tugas khusus untuk memobilisasi pemilih pemula, mereka hanya bertugas melayani ketika masyakarat melakukan perekaman KTP. Sedangkan spesifikasi untuk pemilih pemula Itu kewenangannya di KPU.

“Apa tujuannya, ya kalau persoalan data itu kan data hak pemilih itu kan urusan KPUD bukan Dukcapil, kenapa terlalu jauh melangkah ini kan patut dipertanyakan,” ujarnya.

Dia menaruh kecurigaan bahwa surat Disdukcapil yang dilayangkan di sekolah dan tepat di momentum kampanye pilkada ini ada indikasi terselubung.

“Jangan ikut main-main pesta demokrasi di Pilgub ini karena kapan ini indikasi nya benar pemilih pemula di intervensi ya bisa-bisa (menimbulkan) amarah rakyat,” ungkapnya.

Menurutnya, Disdukcapil Sulsel terkesan terlalu jauh ikut mencampuri tugas yang dilakukan KPU untuk kebutuhan pendataan pemilih pemula.

“Dukcapil itu fokus saja masalah KTP, persoalan terkait dengan pemilih pemula itu kan verifikasi di KPU,” bebernya.

“Nda boleh lah ada gerakan tambahan di momentum Pilkada karena ini kan mengundang kecurigaan banyak orang, akhirnya tercederai lagi,” pungkasnya.

Sementara Kepala Disdukcapil Sulsel Iqbal Suaeb saat dikonfirmasi terkait surat tersebut belum direspon hingga berita ini dimuat.

Berikut ini isi surat Disdukcapil yang ditujukan kepada Kepsek Negeri dan Swasta di Makassar.

“Dalam rangka menghadapi PILKADA serentak tahun 2024 yang akan dilaksanakan pada Bulan Nopember 2024, maka perlu dilakukan segera penuntasan perekaman khususnya bagi wajib pemilih pemula yang sampai saat ini masih banyak yang belum melakukan perekaman, bagi pemilih pemula khususnya bagi siswa/l yang berada di kota Makassar. Dinas Dukcapil Prov. Sulsel bersama dengan Dinas Dukcapil Kota Makassar melaksanakan pelayanan perekaman bagi pemilih pemula pada kegiatan Car Free Day Sudirman setiap hari Minggu selama bulan Oktober (13, 20 dan 27 Oktober 2024) bertempat di depan Gedung Dekranasda Prov. Sulsel Jl. Jend. Sudirman No. 48. Sawerigading, Makassar.”

“Sehubungan hal tersebut diatas, maka diminta kerjasama saudara agar mengarahkan siswa/i yang sudah berumur 17 Tahun atau yang akan berumur 17 Tahun pada akhir Desember 2024 dan belum melakukan perekaman KTP-EI untuk dapat melakukan perek

Bantah Lakukan Reklamasi di Area Jetty, Sekum KKM Tantang PT PUL Tinjau Lokasi dengan Menghadirkan Kementerian Perhubungan

RADARLUWU.COM, MALILI – Pemerintah tak boleh abai. Perluasan jetty (terminal khusus) yang dilakukan PT Prima Utama Lestari (PUL) perlu pengawasan ketat.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kerukunan Keluarga Malili (KKM), Rudiansyah mengatakan, aktivitas penimbunan di area Jetty PT PUL harus diawasi. Pemerintah Daerah, Pemprov Sulsel, hingga Kementerian Perhubungan harus turun langsung melakukan pengawasan.

“PT PUL mengaku jika tidak mengantongi izin untuk kegiatan reklamasi. Alasannya, penimbunan di area jetty sudah sesuai dengan titik koordinat yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan. Tetapi ini tidak pernah diperlihatkan PT PUL,” kata Rudiansyah, Rabu (09/10/24).

Rudiansyah menantang PT PUL untuk bersama-sama melakukan peninjauan langsung. Menunjuk titik koordinat area jetty yang dimaksud.

“Untuk menjawab ini kita perlu melakukan peninjauan langsung. Buka data titik koordinat area jetty PT PUL. Dan pihak Kementerian Perhubungan harus hadir,” ungkapnya.

Plt Kepala Desa Ussu, Afdal Anas mengatakan, kegiatan reklamasi sungai yang dilakukan PT PUL sudah diingatkan berkali-kali. Memastikan seluruh kegiatannya tidak melanggar. Harus mengantongi izin.

“Kami sebenarnya sudah ingatkan pihak manajemen PT PUL terkait reklamasi sungai di area Jetty. Jangan melanggar. Termasuk meminta PT PUL mengurus izin lalin. Karena mereka melewati jalan provinsi,” kata Afdal.

Manager Projeck (MP) PT PUL, Doni De Rosari mengaku, sudah mengantongi izin lalin (lalu lintas) dari Dinas Perhubungan Sulsel. “itu sudah disetujui. Sudah ada suratnya,” katanya sambil memperlihatkan surat persetujuan dari Pemrov Sulsel.

Surat persetujuan lalin ini dikeluarkan Pemprov Sulsel, enam tahun yang lalu. Tepatnya pada tanggal 12 Desember 2018. Surat ini ditanda tangani Kepala Dinas Perhubungan, Ilyas Iskandar.

Terkait kegiatan penimbunan di area Jetty, Doni mengaku tidak mengantongi izin reklamasi. Alasannya, kegiatan yang dilakukan hanya pembenahan area jetty.

“Kami hanya lakukan perbaiki area jetty. Dan yang kita perbaiki itu sudah sesuai titik koordinat yang dikeluarkan Kementerian Perhubungan,” katanya.

Terkait kegiatan peninjauan langsung perbaikan Jetty yang dimaksud, Doni mengaku belum bisa memastikan hal tersebut. Pihaknya masih berpikir. Perlu mengatur waktu. (*)

Komitmen Golkar di Loeha Raya: Rp 50 Miliar untuk Infrastruktur di Bawah Kepemimpinan Budiman-Akbar

RADARLUWU COM, TOWUTI –Pasangan calon bupati dan wakil bupati Luwu Timur, Budiman dan Mochammad Akbar Andi Leluasa (Budiman-Akbar), disambut meriah oleh ratusan warga di Desa Masiku, Kecamatan Towuti, pada Selasa malam, 8 Oktober 2024.

Legislator Partai Golkar, Aripin, menegaskan komitmennya untuk memenangkan pasangan nomor urut dua ini di daerah tersebut.

Menurutnya, selama kepemimpinannya di Luwu Timur, Budiman tidak pernah bersikap diskriminatif dalam membangun, terutama dalam hal infrastruktur.

Bahkan, mantan Ketua DPRD Luwu Timur itu berjanji akan mengawal seluruh program pasangan Budiman-Akbar selama lima tahun ke depan.

“Malam ini, sebagai putra asli Masiku, saya menjamin bahwa pembangunan jalan akan dilanjutkan apabila Budiman-Akbar terpilih dan menang di Desa Masiku,” ungkapnya.

Aripin, yang juga Ketua DPD II Golkar Luwu Timur, menambahkan bahwa Budiman selalu memberikan perhatian khusus pada daerah-daerah terpencil.

Selain itu, Aripin juga menilai bahwa Budiman cepat tanggap dalam merealisasikan program yang menjadi aspirasi masyarakat.

“Selama menjabat sebagai Ketua DPRD, saya menyaksikan kesungguhan Pak Budiman dalam menjalankan programnya dengan cepat,” ujarnya.

Secara khusus di wilayah Loeha Raya, Aripin mengungkapkan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Budiman-Akbar telah mengalokasikan dana sebesar Rp 50 miliar untuk pembangunan infrastruktur.