Arsip Kategori: Luwu Timur

TOWUTI, 22 Oktober 2025 — Perusahaan nikel berkelanjutan PT Vale Indonesia Tbk (“PT Vale”) yang merupakan bagian dari Grup Mining Industry (MIND ID), menegaskan kemajuan signifikan penanggulangan pasca kejadian kebocoran pipa minyak di wilayah Towuti. Dari sebelas titik penanganan yang dipetakan sejak hari pertama insiden (23 Agustus 2025), enam titik telah selesai ditangani dengan baik, di mana tidak ditemukan lagi sisa minyak secara kasat mata di aliran air. Perusahaan tetap melakukan monitoring berkala di seluruh lokasi sebagai bagian dari komitmen pemulihan yang terukur, terstruktur, dan dapat diaudit.

Kemajuan tersebut mencakup Titik 2 (Desa Lioka) yang sejak 13 September 2025 tidak lagi memerlukan aktivitas pembersihan karena kejernihan air telah kembali. Kondisi serupa juga telah dicapai di Titik 1 dan Titik 7. Sementara Titik 3, Titik 8, dan Titik 9 telah selesai pembersihan dan menunggu hasil uji kualitas air dan tanah dari laboratorium terakreditasi. Seluruh data teknis akan dipublikasikan secara berkala sebagai bagian dari transparansi kepada para pemangku kepentingan.

Suara warga turut merekam perubahan positif. Aroyos, warga Desa Lioka yang setiap hari melintas Titik 2 (jembatan penghubung desa) menyampaikan, “Tadi sore saya lewat (jembatan), saya lihat secara kasat mata memang air sudah jernih, beda sekali dengan awal-awal kejadian. Banyak masyarakat juga saya lihat sudah pakai cuci mobil, cuci motor, yah untuk kebutuhan sehari-hari.”

Sejak awal, prioritas PT Vale adalah menghentikan aliran minyak, meminimalkan dampak ke masyarakat dan lingkungan, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan. “Pada awal kejadian, kami memprioritaskan keselamatan dan kesehatan masyarakat serta kondisi lingkungan. Kami mengerahkan seluruh sumber daya untuk meminimalkan dampak dengan menghentikan aliran minyak,” ujar Endra Kusuma, Head of External Relation PT Vale Indonesia Tbk.

Upaya penanganan dilaksanakan bersama Pemerintah Kabupaten Luwu Timur di bawah dukungan Bupati Luwu Timur beserta OPD terkait, forum koordinasi pimpinan daerah, serta unsur masyarakat. Seluruh langkah lapangan didokumentasikan, ditinjau, dan diselaraskan dengan prosedur penanggulangan tumpahan minyak dan standar keselamatan kerja yang berlaku.

Untuk aspek sosial, PT Vale bersama pemerintah dan perwakilan masyarakat telah menyepakati skema serta mekanisme penyaluran biaya penanganan dampak. Proses identifikasi dan verifikasi penerima manfaat saat ini berlangsung dengan prinsip akurat, adil, dan terdokumentasi, guna memastikan akuntabilitas dan mencegah duplikasi.

Dari aspek lingkungan, PT Vale bekerja sama dengan akademisi dari beberapa perguruan tinggi untuk melakukan pemantauan berkala kualitas air dan tanah pada titik-titik terdampak. Hasil uji laboratorium independen dan terakreditasi menjadi rujukan pengambilan keputusan, termasuk penetapan kriteria tuntas (site closure criteria) sesuai praktik terbaik dan peraturan yang berlaku. Data uji dan ringkasan teknis akan dibuka secara bertahap untuk memastikan akuntabilitas publik.

Pada 19 Oktober 2025 telah dilaksanakan rapat evaluasi yang dipimpin Menteri Lingkungan Hidup di Depok. PT Vale menyampaikan progres terkini, data uji sementara, serta rencana kerja lanjutan untuk titik yang masih berprogres. PT Vale siap menindaklanjuti seluruh arahan regulator dan memperkuat koordinasi lintas-lembaga.

“Komitmen dan empati kami terhadap masyarakat dan lingkungan sejak awal sampai dengan saat ini masih sama. Kami memahami keresahan masyarakat; hal itu menjadi motivasi kami untuk memperkuat kerja lapangan sampai Towuti pulih sepenuhnya,” tutup Endra.

Pernyataan mengenai rencana, target pemulihan, dan publikasi data uji merupakan pernyataan ke depan yang bergantung pada hasil verifikasi ilmiah, kondisi lapangan, dan arahan regulator. PT Vale menjalankan seluruh langkah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, standar keselamatan, dan prinsip transparansi. Tidak ada pernyataan dalam rilis ini yang dimaksudkan sebagai pengabaian hak dan kewajiban hukum para pihak.

JAKARTA — Pemerintah Kabupaten Luwu Timur mengambil langkah tegas dalam memperjuangkan hak masyarakat terkait sengketa lahan di Kecamatan Angkona.
Bupati Luwu Timur, Ir. H. Irwan Bachri Syam, secara langsung menemui jajaran petinggi PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IV di Kantor PTPN IV, Gedung Agro Plaza, Jakarta Selatan, Jumat (17/10/2025).

Dalam pertemuan itu, Bupati Irwan menegaskan agar hak-hak masyarakat, baik berupa lahan Sertifikat Hak Milik (SHM), Surat Keterangan Tanah (SKT), maupun lahan garapan turun-temurun warga, segera dikembalikan.

> “Pemerintah daerah hadir sebagai fasilitator dan penyambung lidah masyarakat. Kami meminta agar hak warga, terutama yang berkaitan dengan lahan, dikembalikan terlebih dahulu,” tegas Irwan.

 

Bupati Irwan memaparkan langsung kondisi aktual yang terjadi di tiga desa terdampak, yakni Desa Mantadulu, Desa Tawakua, dan Desa Taripa. Ia juga menekankan pentingnya penyelesaian yang adil dan berkelanjutan, dengan melibatkan semua pihak secara transparan.

> “Kami hadir untuk menjembatani kepentingan masyarakat dan perusahaan agar persoalan ini segera mendapatkan solusi terbaik yang menguntungkan semua pihak,” lanjutnya.

 

Pihak PTPN IV menyambut baik langkah proaktif Pemkab Luwu Timur dan menyatakan komitmennya mempercepat penyelesaian sengketa lahan, termasuk dengan menawarkan skema kemitraan plasma sebagai solusi ekonomi bagi warga sekaligus menjaga keberlanjutan usaha perusahaan.

Kedua pihak juga bersepakat menggelar pertemuan lanjutan dalam waktu dekat, dengan melibatkan Kementerian ATR/BPN, Kementerian Kehutanan, PTPN I, PTPN III (Holding Perkebunan Nusantara), Aparat Penegak Hukum, serta BPK RI guna membahas langkah strategis percepatan penyelesaian konflik tersebut.

Sebagai tindak lanjut, akan dibentuk Tim Percepatan Penyelesaian Sengketa Lahan sebagai wujud keseriusan pemerintah daerah memperjuangkan pengembalian hak-hak masyarakat Angkona.

RadarLuwu–Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui Dinas Perikanan menyelenggarakan kegiatan bertajuk “Fasilitasi Kelembagaan dan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil serta Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap” yang dilaksanakan di Bangsal TPI Wotu pada Selasa, 14 Oktober 2025.

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Luwu Timur, Drs. Alimuddin Nasir, M.Si, dan diikuti oleh puluhan peserta dari berbagai kelompok nelayan kecil, pengurus kelembagaan perikanan, serta penyuluh perikanan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut para pejabat struktural Dinas Perikanan, Camat Wotu, Kepala Desa Bawalipu, serta narasumber dari unsur Perwakilan Dinas Perikanan Provinsi, Kasat Polairud Polres Luwu Timur, BPJS ketenagakerjaan serta Syahbandar Luwu Timur.

Dalam sambutannya, Alimuddin Nasir menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas nelayan kecil agar dapat berdaya saing serta mampu menjalankan usaha perikanan secara berkelanjutan dalam mewujudkan visi “Luwu Timur Juara, Maju dan Sejahtera.”

“Kami berharap nelayan di Luwu Timur tidak hanya semakin terampil dan mandiri, tetapi juga menjadi pelaku utama yang berkomitmen menjaga sumber daya perikanan secara bertanggung jawab,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan agar para nelayan menghindari praktik illegal fishing, seperti penggunaan bahan peledak, racun, atau alat tangkap yang merusak ekosistem laut.

“Kami terus mengingatkan agar nelayan tidak menggunakan bahan peledak, racun, atau alat tangkap yang merusak lingkungan. Selain melanggar hukum, hal ini juga merugikan masa depan perikanan kita sendiri,” tegas Alimuddin Nasir.

Selain pelatihan, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan penyerahan santunan jaminan kematian bagi enam orang nelayan yang terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Setiap ahli waris menerima santunan sebesar Rp 42.000.000 sebagai bentuk perlindungan sosial bagi pekerja sektor perikanan.

Kegiatan ini menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam mendukung kesejahteraan nelayan kecil melalui peningkatan kapasitas, perlindungan sosial, dan pengawasan yang berkelanjutan di sektor perikanan tangkap.

Luwu Timur — Seksi Profesi dan Pengamanan (Si Propam) Polres Luwu Timur menggelar kegiatan sosialisasi tentang bahaya dan dampak negatif gaya hidup hedon di kalangan anggota Polri dan keluarga. Kegiatan ini berlangsung di Aula Tri Brata Polres Luwu Timur, Senin (13/10/2025), dipimpin langsung oleh Kasi Propam Polres Luwu Timur, AKP Hamzah, didampingi Kasubbag Strajemen serta KBO Intelkam Polres Luwu Timur.

Dalam arahannya, AKP Hamzah menekankan pentingnya menjaga integritas dan citra Polri di tengah masyarakat. Menurutnya, setiap anggota Polri harus mampu menjadi contoh yang baik, tidak hanya dalam menjalankan tugas, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari.

“Setiap anggota Polri harus mampu menjadi teladan di tengah masyarakat. Hindari gaya hidup mewah, pamer, atau perilaku konsumtif yang dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap institusi,” ujar AKP Hamzah.

Ia menambahkan, sikap sederhana bukan berarti menurunkan wibawa anggota Polri, justru menjadi cerminan kedewasaan dan komitmen dalam menjaga kehormatan institusi.

Melalui kegiatan sosialisasi ini, diharapkan seluruh personel dan keluarga besar Polres Luwu Timur semakin memahami pentingnya hidup sederhana, beretika, dan profesional dalam menjalankan tugas maupun kehidupan sosial.

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui Dinas Perikanan menggelar Sosialisasi Program Pengelolaan Perikanan Budidaya dan Pemberdayaan Petani Pembudidaya Ikan di Bangsal TPI Wotu, Senin (13/10/2025).

Kegiatan tersebut dibuka oleh Wakil Bupati Luwu Timur, Hj. Puspawati Husler, didampingi Kepala Dinas Perikanan Alimuddin Nasir. Turut hadir anggota DPRD Lutim, Camat Wotu, para kepala desa, penyuluh perikanan KKP RI, kelompok pembudidaya ikan, serta narasumber dari berbagai instansi, termasuk Dekan Fakultas Perikanan UNANDA Dr. Jurniati dan Kasi Intel Kejaksaan Negeri Malili, Muhlis.

Dalam sambutannya, Wabup Puspawati menegaskan bahwa sektor perikanan budidaya memiliki peran strategis dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan ketahanan pangan. Ia menyebutkan bahwa pengelolaan dan pemberdayaan pembudidaya ikan menjadi fokus pemerintah daerah dalam mewujudkan visi “Luwu Timur Juara, Maju dan Sejahtera.”

Puspawati menjelaskan, sosialisasi ini bertujuan mengoptimalkan bantuan sarana prasarana bagi pembudidaya ikan, meningkatkan hasil produksi melalui pencegahan penyakit pada ikan dan rumput laut, serta memperpanjang daya tahan sarana produksi.

“Pastikan program ini sampai ke sasaran dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Mari kita wujudkan Luwu Timur sebagai lumbung ikan budidaya yang unggul, berdaya saing, dan berkelanjutan,” ujar Puspawati.

Kegiatan ini juga mencakup dua sub kegiatan utama, yaitu pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya di tingkat kabupaten/kota, serta pendampingan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan pelatihan bagi para pembudidaya ikan.