Arsip Kategori: Luwu Raya

Polsek Towuti Tangkap Pencuri Jengkol, Satu Pelaku Masih Buron

RADARLUWU,LUWU TIMUR — Seorang pelaku pencurian buah jengkol di Dusun Ponsoa, Desa Tole, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur berhasil ditangkap warga dan polisi pada Sabtu (26/4) dini hari. Pelaku yang ditangkap diketahui bernama Baso Supriadi (40), sementara seorang lainnya, yang diketahui bernama Anca, masih dalam pencarian aparat.

Kejadian bermula ketika dua pelaku menggunakan mobil rental Toyota Agya hitam meninggalkan Sengkang pada Kamis (24/4). Setelah tiba di wilayah Mahalona pada Jumat sore, pelaku diduga terlebih dahulu mencuri satu unit handphone di Pasar Mahalona sekitar pukul 01.00 WITA. Tak lama berselang, sekitar pukul 02.30 WITA, keduanya melancarkan aksi pencurian tiga karung buah jengkol yang telah dikupas di rumah seorang petani, H. Redding (47).

Saat kejadian, korban yang tengah tidur bersama keluarganya terbangun karena mendengar suara di luar rumah. Ketika mengecek, korban mendapati salah satu pelaku berada di teras rumah. Pelaku kemudian melarikan diri, diikuti oleh korban yang sempat melihat sebuah mobil terparkir tidak jauh dari rumahnya.

Dalam upaya menghalangi pelaku, korban sempat terpental. Salah satu pelaku berhasil kabur ke arah kebun merica di SP2 Kaloi. Sekitar pukul 05.30 WITA, pelaku Baso Supriadi ditemukan bersembunyi di sekitar masjid SP2 dan diamankan oleh personel Pospol Mahalona bersama warga.

Dari lokasi kejadian, polisi mengamankan barang bukti berupa satu unit mobil Toyota Agya hitam, tiga karung berisi buah jengkol, dan satu baskom plastik berisi jengkol. Kerugian korban ditaksir mencapai Rp1 juta.

Kapolsek Towuti melalui Kanit Reskrim IPDA Hamsir, A.Md membenarkan penangkapan tersebut dan menyatakan saat ini pihaknya masih memburu pelaku yang melarikan diri.

Kasus Dugaan Korupsi PJUTS Luwu Timur, Penetapan Tersangka Segera Dilakukan

RADARLUWU, Luwu Timur – Penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) di Kabupaten Luwu Timur memasuki babak baru. Penyidik Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Satreskrim Polres Luwu Timur tengah merampungkan perkembangan penyidikan dan dijadwalkan akan menggelar perkara untuk penetapan tersangka pada pekan depan.

Kasubsi Humas Polres Luwu Timur, Bripka A. Muh. Taufik, mengungkapkan bahwa gelar perkara tersebut akan dilaksanakan di Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulawesi Selatan, Makassar.

“Unit Tipidkor telah merampungkan perkembangan penyidikan perkara pengadaan PJUTS di 14 desa se-Kabupaten Luwu Timur pada tahun anggaran 2022 yang dikerjakan oleh penyedia dari PT ARS,” ujar Bripka Taufik kepada media, Sabtu (26/4/2025).

Kasus ini mencuat setelah adanya dugaan penyimpangan dalam pengadaan PJUTS yang dananya bersumber dari Dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) yang ditetapkan dalam APBDes tahun 2022, dugaan korupsi ini menyebabkan kerugian Keuangan negara/daerah sebesar Rp. 790.854.000,-. Proyek tersebut diadakan oleh HH selaku agen pemasaran dari PT ARS.

Dari hasil rekomensasi Gelar Perkara nantinya yang telah disetujui, maka penyidik segera menetapkan tersangka dalam perkara ini atas dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Luwu Utara Targetkan Cetak 14.000 Hektar Sawah Baru hingga 2026

Radarluwu, Luwu Utara –Pemerintah Kabupaten Luwu Utara menggelar rapat khusus di Rumah Jabatan Bupati, Jumat (18/4), guna membahas rencana pencetakan sawah baru seluas 14.000 hektar. Rapat dipimpin langsung oleh Bupati Andi Abdullah Rahim dan dihadiri Wakil Bupati, Kapolres, Dandim, serta jajaran dinas terkait dan penyuluh pertanian.

Bupati menjelaskan bahwa agenda ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan dengan Kementerian Pertanian di Jakarta dan Rakor Ketahanan Pangan di Makassar. Ia mengungkapkan bahwa tahun ini Luwu Utara memperoleh alokasi cetak sawah seluas 2.800 hektar.

Selain itu, pemerintah daerah telah mengusulkan program optimalisasi irigasi kepada balai terkait, yang diharapkan masuk dalam anggaran 2025. Target jangka panjangnya adalah pencetakan 14.000 hektar sawah baru hingga 2026.

Andi Rahim juga menyoroti pentingnya optimalisasi Bendung Baliase, yang saat ini baru mengairi sekitar 4.000 hektar dari potensi 18.000 hektar.

“Jika target 14.000 hektar tercapai di 2026, total sawah kita akan mencapai 44.000 hektar. Saat ini kita sudah surplus, dan ke depan kita optimis bisa menjadi salah satu lumbung pangan nasional,” pungkasnya.

Kunjungan Strategis Wagub Sulsel ke PT Vale: Industri Hijau Jadi Pilar Pertumbuhan Berkelanjutan Sulawesi Selatan

Radarluwu, SOROWAKO, 18 April 2025 — Kunjungan kerja Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, ke kawasan operasional PT Vale Indonesia Tbk di Sorowako menjadi penegasan penting bahwa industri pertambangan yang dikelola secara bertanggung jawab dapat menjadi fondasi utama pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Dalam kunjungan tersebut, Fatmawati menyampaikan apresiasi mendalam terhadap komitmen keberlanjutan PT Vale yang sejalan dengan agenda pembangunan hijau Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

“Dalam kunjungan ini, saya melihat PT Vale bukan sekadar perusahaan tambang — ini adalah simbol bagaimana industri strategis bisa menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi sekaligus penjaga ekosistem. Inilah kemitraan yang kita butuhkan untuk mewujudkan Sulawesi Selatan Maju dan Berkarakter,” ujar Fatmawati.

Fatmawati menyoroti bahwa upaya PT Vale dalam merehabilitasi lahan pasca tambang, menjaga keanekaragaman hayati, serta merawat lingkungan secara berkelanjutan sangat sejalan dengan Green Growth Plan (GGP) yang tengah dirancang oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Salah satu bukti nyata adalah komitmen PT Vale dalam menanam 9 juta pohon secara bertahap hingga 2030 — inisiatif reforestasi terbesar di sektor industri nikel Indonesia.

Hingga akhir 2024, PT Vale telah melakukan reklamasi terhadap lebih dari 7.900 hektare lahan pasca tambang, dan menanam lebih dari 4,3 juta pohon, termasuk spesies endemik dan pohon konservasi bernilai tinggi. PT Vale juga mengelola Taman Kehati seluas 300 hektare yang menjadi habitat bagi flora dan fauna asli Sulawesi, serta menjadi pusat edukasi lingkungan. “Komitmen PT Vale terhadap keberlanjutan menjadi bukti bahwa pertumbuhan ekonomi tidak harus merusak lingkungan. Justru, industri dapat menjadi mitra aktif dalam menjaga bumi untuk generasi mendatang,” tambahnya.

Kolaborasi Pemerintah dan Dunia Usaha untuk Keberlanjutan

Wagub Sulsel juga menekankan pentingnya kolaborasi antara perusahaan, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menjaga potensi sumber daya alam Sulsel. Kehadiran PT Vale dinilai tidak hanya memberikan kontribusi ekonomi, tetapi juga sosial dan lingkungan secara menyeluruh.

Saat inj, PT Vale telah merekrut lebih dari 91% tenaga kerja dari Sulawesi Selatan, termasuk pemuda-pemudi dari Luwu Timur, melalui program pelatihan vokasi, magang teknik, hingga pendampingan UMKM lokal. Pada 2024, perusahaan mendukung lebih dari 250 UMKM binaan, dan mengalokasikan anggaran lebih dari Rp50 miliar untuk program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (PPM).

“Dengan kolaborasi antara Bupati, DPRD, Camat, Kepala Desa, dan PT Vale, kita bisa melangkah bersama — dari langkah kecil menuju lompatan besar. Ini adalah bentuk pembangunan yang berpihak kepada rakyat,” ucapnya penuh semangat.

Menjaga Keindahan Alam dan Inovasi Lingkungan

Dalam kunjungannya ke Danau Matano, Fatmawati mengungkapkan kekagumannya atas kebersihan dan keasrian danau yang berada di dekat area tambang. Danau Matano merupakan salah satu danau terdalam di Asia Tenggara, dan PT Vale secara konsisten menjalankan monitoring kualitas air secara berkala bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Hasil uji kualitas air menunjukkan bahwa Danau Matano tetap dalam kondisi kelas A, aman untuk konsumsi, dan menjadi sumber air utama bagi masyarakat Sorowako.
Fatmawati juga mengunjungi Taman Keanekaragaman Hayati (Kehati) Sawerigading Wallace yang didalamnyua ada nursery PT Vale yang menjadi pusat pembibitan lebih dari 700.000 bibit pohon setiap tahunnya, termasuk pohon langka dan tanaman produktif untuk keperluan reforestasi, agroforestri, serta program rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS). Di Lokasi tersebut Fatmawati melakukan penanaman pohon Eboni lengkap dengan tagging nama pohon miliknya.
Dia mengaku kagum dengan sistem penanaman pohon, bagaimana PT Vale mengindetifikasi dan memperkenalkan bibit pohon menggunakan sistem barcode dan tagging. Menurutnya, sistem tersebut sudah sangat modern, padahal dirinya baru saja akan mengusulkan tapi sudah diterapkan dengan baik.

“Nurserynya luar biasa. Ini bukan hanya untuk kepentingan perusahaan, tetapi mendukung penuh misi besar Pemerintah Sulsel dalam membangun ekosistem hijau yang berkelanjutan,” ungkapnya.

Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, dalam kesempatan yang sama menjelaskan pengembangan Taman Kehati Sawerigading Wallacea sebagai hasil kolaborasi antara Pemkab Luwu Timur dan PT Vale. Kawasan ini dirancang menjadi pusat edukasi lingkungan dan wisata berbasis konservasi, yang mencakup museum tambang, penangkaran rusa Timor, hingga laboratorium konservasi vegetasi endemik. “Kami ingin kawasan ini menjadi ruang belajar terbuka, bukan hanya untuk masyarakat lokal, tapi juga untuk nasional. PT Vale dan pemerintah memiliki visi yang sama untuk membangun peradaban yang ramah lingkungan,” ujarnya.

Melalui semua inisiatif ini, PT Vale membuktikan bahwa industri tambang dapat memainkan peran kunci dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, hijau, dan berkelanjutan — sejalan dengan visi besar Pemerintah Sulawesi Selatan untuk menghadirkan masa depan yang lebih maju dan berkarakter bagi seluruh rakyat.

“ Terima kasih atas apresiasi luar biasa dari Ibu Wakil Gubernur Sulsel atas kehadirannya melihat langsung praktik pertambangan berkelanjutan PT Vale, tentunya apa yang dilakukan saat ini sebagai bentuk tanggung jawab dan kontribusi kami terhadap pelestarian keanekaragaman hayati, sekaligus sebagai ruang edukasi dan konservasi. Kami percaya bahwa pembangunan dan pelestarian lingkungan tidak harus berjalan terpisah. Justru, keduanya harus saling mendukung demi mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang inklusif,” ungkap Head of External Relations PT Vale, Endra Kusuma.
Dia menambahkan, melalui kerja sama dengan pemerintah daerah, komunitas lokal, dan berbagai pihak lainnya, perseroan terus berupaya memastikan bahwa upaya konservasi ini memberikan manfaat tidak hanya secara ekologis, tetapi juga sosial dan ekonomi bagi masyarakat sekitar.

Kunjungan ini menjadi momentum penting bagi perseroan untuk terus meningkatkan sinergi dengan pemerintah provinsi Sulawesi Selatan, khususnya dalam mendukung program-program strategis di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

CPPPK dan CPNS Luwu Timur Akan Mulai Terima Gaji pada Juli 2025

RADARLUWU, Lutim,17 APRIL 2025 –Kabar baik datang bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi tahun 2024 dan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) tahap 1 di Kabupaten Luwu Timur. Melalui rapat dengar pendapat yang digelar di ruang rapat Komisi I DPRD Luwu Timur, dipastikan bahwa para CPNS dan CPPPK akan mulai menerima gaji pada bulan Juli 2025.

Ketua Komisi I DPRD Luwu Timur, Sukman Saddike bilang jika anggaran memang ada dan telah siap, maka proses pengangkatan sebaiknya dipercepat.

“Kalau anggarannya ada dan siap, tidak ada alasan untuk menunda. Lebih baik proses ini segera dilaksanakan agar hak para CPNS dan CPPPK terpenuhi,” ujarnya.

Sementara itu perwakilan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), iksan, kabar gembira pun datang. Ia menyampaikan bahwa dana untuk membayar gaji CPNS dan PPPK sudah siap, dan cukup untuk 6 bulan ke depan, terhitung mulai Juli sampai Desember 2025.

Menanggapi hal diatas pihak BKPSDM, andi Irfan menjelaskan bahwa percepatan pengangkatan CPNS dan CPPPK memang sangat bergantung pada kesiapan anggaran. Namun, apabila dana sudah siap dan tidak ada kendala teknis yang disampaikan oelh BKAD, maka kami siap mempercepat seluruh proses administrasi.

“Kami hanya menunggu kepastian dari sisi keuangan. Kalau dana sudah siap, kami akan segera menindaklanjuti,” ujar perwakilan BKPSDM.

RDP tersebut dihadiri oleh perwakilan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Dinas Keuangan, serta perwakilan Aliansi CPNS dan PPPK.