Arsip Kategori: Luwu Raya

Luwu Timur — Suasana Lapangan Pendidikan Malili terasa lebih hangat dari biasanya pada peringatan Hari Guru Nasional dan HUT ke-80 PGRI, Kamis (27/11/2025). Di tengah rangkaian upacara, ratusan tenaga honorer akhirnya menghirup napas lega—sebanyak 624 PPPK Paruh Waktu resmi menerima SK pengangkatan dari Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, bersama Wakil Bupati Hj. Puspawati Husler dan jajaran Forkopimda, secara langsung menyerahkan SK pengangkatan tersebut. Mereka yang diangkat terdiri dari 78 formasi guru, 249 tenaga kesehatan, dan 297 tenaga teknis.

Bagi banyak penerima SK, momen ini menjadi penantian panjang. Rasa haru terlihat dari wajah para PPPK Paruh Waktu yang kini resmi menjadi bagian dari keluarga besar ASN Luwu Timur.

“Hari ini adalah momen penting dan bersejarah. Selamat bergabung dan selamat bertugas di instansi masing-masing,” ujar Bupati Irwan memberi semangat.

Para PPPK Paruh Waktu akan menjalani kontrak selama satu tahun, sebelum dievaluasi untuk kemungkinan diangkat menjadi PPPK Penuh Waktu. Harapan itulah yang kini menjadi doa bersama para penerima SK.

Salah satunya Ika Ayun, staf Kecamatan Malili yang mendapat kesempatan dalam formasi teknis. Dengan mata berbinar, Ika mengungkapkan rasa syukurnya.
“Terima kasih banyak kepada Bupati dan Wakil Bupati. Semoga tahun depan kami bisa diangkat penuh,” ucapnya.

Di sisi lain, Taufan, yang menerima SK dari formasi guru, tak kalah bahagia. “Terima kasih kepada pemerintah daerah yang sudah memberi kesempatan ini. Semoga ke depan kami kembali dipertimbangkan menjadi PPPK Penuh Waktu,” harapnya.

Selain pengangkatan PPPK, acara ini juga menjadi momen perpisahan bagi lima ASN yang memasuki masa purna tugas. Mereka adalah Abdul Rasyak Salim, Marthen Membala, Mas’ang, Kornelius Lante, dan Hj. Herlina Tajuddin—sosok-sosok yang telah lama mengabdi untuk kemajuan daerah.

Pagi itu, bukan hanya tentang upacara dan seremonial. Bagi ratusan PPPK Paruh Waktu, hari itu menjadi awal baru, langkah pertama menuju masa depan yang lebih pasti. Sebuah hadiah istimewa di Hari Guru Nasional.

LUTIM — Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Selatan menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Luwu Timur atas kebijakan penggratisan retribusi di sejumlah fasilitas daerah. Kebijakan tersebut diterapkan pada Rusunawa Sumasang, sejumlah objek wisata, serta area parkir RSUD I Lagaligo.

Pujian tersebut disampaikan Pengendali Teknis BPK RI Sulsel, Nila Syahrinda Syahrir, saat audiensi dengan Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, dalam rangka exit meeting pemeriksaan kepatuhan pengelolaan pajak dan retribusi daerah tahun 2024 hingga triwulan III 2025. Pertemuan berlangsung di Ruang Kerja Bupati, Senin (17/10/2025).

Nila mengingatkan agar kebijakan retribusi gratis tersebut tetap diawasi pelaksanaannya oleh instansi terkait. Ia menyampaikan bahwa pemeriksaan telah dilakukan selama 60 hari, sejak September hingga November, guna memastikan kesesuaian pelaksanaan regulasi dan mekanisme pemungutan pajak serta retribusi daerah.

Dalam pemeriksaan itu, BPK memberikan sejumlah rekomendasi untuk optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya terkait pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) serta pengelolaan di RSUD I Lagaligo. Empat aspek menjadi fokus pemeriksaan, yaitu regulasi, perencanaan dan penganggaran, penetapan dan pemungutan, serta penagihan piutang dan penyetoran.

Bupati Irwan menyampaikan apresiasi atas hasil evaluasi tersebut dan menegaskan komitmen Pemkab Luwu Timur untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK. Ia menginstruksikan Badan Pendapatan Daerah dan Inspektorat untuk segera melakukan langkah perbaikan sesuai catatan BPK.

Exit meeting ini menandai berakhirnya pemeriksaan lapangan oleh BPK. Pemkab Luwu Timur berharap tindak lanjut atas rekomendasi tersebut dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan berdampak pada peningkatan PAD.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Plt Sekda Ramadhan Pirade, Plt Kepala Bapenda Muhammad Yusri, Kepala BPKAD Muhammad Said, Direktur RSUD I Lagaligo dr. Irfan, Kepala Inspektorat Dohri As’ari, serta Sekretaris Dinas Kesehatan dr. Helmi Kahar

LUTIM — Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Manajemen Pelayanan Publik bekerja sama dengan Pusat Pengembangan Kebijakan Pembangunan (P2KP) LPPM Universitas Hasanuddin, Senin (17/11/2025).

Kegiatan yang berlangsung di Hotel Sikumbang, Kecamatan Tomoni, itu dibuka oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Aini Endis Anrika. Bimtek diikuti 72 peserta dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kecamatan, kelurahan, dan puskesmas. Hadir pula Kepala P2KP Unhas, Sultan Sahab, serta Ketua LPPM Unhas, Nasrum Massi, yang mengikuti secara virtual.

Dalam sambutannya, Aini menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat. Ia menegaskan bahwa pelayanan harus dilakukan cepat, tepat, transparan, dan bebas dari penyimpangan. Aini juga menyebut bahwa selama 22 tahun perjalanan Kabupaten Luwu Timur, keberpihakan kepada masyarakat menjadi dasar kebijakan pemerintah daerah.

Sementara itu, Kepala P2KP Unhas, Sultan Sahab, menyampaikan bahwa peningkatan layanan publik harus disertai evaluasi berkelanjutan, termasuk pengukuran tingkat kepuasan masyarakat setiap tahun. Ia menjelaskan bahwa bimtek dirancang dengan porsi praktik lebih besar, mulai dari teknik komunikasi hingga simulasi pelayanan.

Ketua LPPM Unhas, Nasrum Massi, mengapresiasi komitmen Pemkab Lutim dalam meningkatkan kapasitas aparatur. Ia menilai kolaborasi tersebut sebagai langkah nyata menuju pelayanan publik yang lebih berkualitas.

Bimtek ini berlangsung hingga 20 November 2025 dan memuat materi mengenai konsep dasar pelayanan publik, nilai dan etika aparatur, komunikasi layanan prima, serta praktik lapangan. Kegiatan ini diharapkan memperkuat tata kelola pelayanan di seluruh perangkat daerah agar masyarakat mendapatkan layanan yang lebih cepat, tepat, dan berkualitas.

SOROWAKO, 15 November 2025 — Sebagai perusahaan pertambangan yang berkomitmen untuk menerapkan praktik sejalan dengan prinsip Environment, Social, and Governance (ESG), anggota grup MIND ID, PT Vale Indonesia Tbk (PT Vale) terus menguatkan langkah dan inisiatif mendukung pembangunan berkelanjutan di wilayah perusahaan beroperasi.

Salah satu upaya nyata yang dilakukan adalah kolaborasi inklusif yang dilakukan secara konsisten oleh perusahaan bersama dengan para pemangku kepentingan untuk ikut berperan aktif dalam menjaga serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar perusahaan.

Sejalan dengan komitmen tersebut, PT Vale turut mendukung inisiatif solutif bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu Timur dan PT PLN (Persero) ULP Palopo untuk mewujudkan pemerataan energi bagi masyarakat dengan peningkatan keandalan dan keamanan sistem kelistrikan melalui penertiban dan pemasangan meteran listrik.

 

Dalam rangka memberikan kepastian dan rasa aman kepada masyarakat terkait proses yang akan berjalan untuk peningkatan pelayanan kelistrikan, dilaksanakan sosialisasi yang dihadiri oleh Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam serta masyarakat Desa Sorowako Dusun Tapuondau, Malindungi, dan Lamoare, berlangsung di Gedung Matano Player Sorowako, Sabtu (15/11/2025).

Melalui sosialisasi tersebut, masyarakat diberikan penjelasan terkait rencana pemasangan meteran listrik dalam rangka meningkatkan keandalan sistem kelistrikan yang akan dilakukan oleh PLN di tiga dusun di Desa Sorowako, yaitu Tapuondau, Malindungi, dan Lamoare. Selain itu, dibuka juga booth untuk mengakomodir masyarakat melakukan pendaftaran pemasangan meteran listrik.

Selanjutnya, sosialisasi tersebut juga menjadi momentum untuk memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa suplai listrik akan tetap stabil selama pemasangan meteran listrik dilakukan di rumah-rumah.

Head of External Relation Sorowako and Outer Area PT Vale Indonesia, Yusri Yunus mengungkapkan, perusahaan memahami kebutuhan masyarakat terhadap kestabilan sistem kelistrikan untuk mendukung kelancaran aktivitas sehari-hari. Komitmen perusahaan adalah turut berkontribusi dengan memberikan ketenangan kepada masyarakat melalui peningkatan keandalan sistem kelistrikan yang didistribusikan ke rumah-rumah warga sehingga kebutuhan listrik dapat terpenuhi dengan aman.

“Komitmen kami untuk menjalankan operasional pertambangan dengan tetap mengedepankan prinsip kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat. Kami berharap langkah kecil yang kami lakukan membawa manfaat luas. Dukungan pemasangan meteran listrik ini menjadi bagian dari wujud komitmen safety kami untuk memastikan masyarakat menikmati pasokan listrik yang stabil dan aman,” ungkap Yusri Yunus, usai menghadiri kegiatan sosialisasi.

Inisiatif maupun kontribusi pada aspek keselamatan menjadi komitmen yang terus dijaga baik oleh perusahaan. Pemasangan meteran listrik menjadi solusi nyata untuk meningkatkan keandalan dan keamanan sistem kelistrikan yang diharapkan turut andil dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat.

MAKASSAR, Radarluwu.com — Ketua Badan Pengurus Wilayah Kerukunan Keluarga Luwu Raya (BPW KKLR) Provinsi Sulawesi Selatan, Ir. Hasbi Syamsu Ali, menyampaikan keprihatinan mendalam atas pemecatan tidak dengan hormat terhadap dua guru SMA Negeri 1 Luwu Utara yang dinilai beritikad baik membantu rekan guru honorer mereka.

Menurut Hasbi, keputusan pemecatan terhadap Rasnal dan Abdul Muis sangat melukai rasa keadilan publik, terutama di tengah berbagai persoalan serius yang masih dihadapi dunia pendidikan Indonesia.

“Rasanya sangat mengusik keadilan di tengah masih banyaknya masalah serius di dunia pendidikan kita,” kata Hasbi di Makassar, Rabu (12/11).

Ia menegaskan, jika ditelaah secara jernih, tindakan kedua guru tersebut tidak memiliki unsur memperkaya diri. Sebaliknya, mereka justru berinisiatif membantu guru honorer lain yang belum menerima gaji selama berbulan-bulan.

“Kalau disimak seksama kasus ini, tidak ada tujuan memperkaya diri pada kedua orang pelaku itu. Niatnya murni mau bantu guru honorer lain yang belum dapat gaji berbulan-bulan,” ujarnya.

Hasbi juga menyerukan perhatian serius dari pemerintah, mulai dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Gubernur Sulsel, hingga Presiden Prabowo Subianto, agar meninjau kembali keputusan tersebut dengan mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanusiaan.

“Saya berharap pemerintah, baik di tingkat provinsi maupun pusat, memberi atensi terhadap hal ini. Dunia pendidikan kita jangan sampai kehilangan rasa kemanusiaan hanya karena penegakan aturan yang kaku,” tegasnya.

Lebih lanjut, Hasbi meminta agar pemerintah menelusuri akar persoalan sebenarnya, yakni mengapa ada guru honorer yang tidak memperoleh hak gajinya dalam waktu lama. Menurutnya, hal itulah yang seharusnya menjadi prioritas penyelidikan dan pembenahan.

“Yang harus ditelusuri adalah mengapa bisa ada guru honorer tidak mendapatkan gaji. Ini yang harusnya jadi prioritas, karena pasti ada kebijakan atau pelaku yang menyebabkan para guru honorer itu tidak dapat alokasi gaji,” pungkasnya.

Sebelumnya, dua guru SMAN 1 Luwu Utara dipecat tidak dengan hormat (PTDH) setelah dinyatakan bersalah oleh Mahkamah Agung atas kasus pengumpulan dana dari orang tua murid untuk membantu pembayaran gaji guru honorer.

Keputusan tersebut menuai gelombang kritik dari berbagai kalangan yang menilai sanksi itu tidak sebanding dengan niat baik dan pengabdian para guru tersebut. (*)