RadarLuwu.com, Jakarta – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara operasional 1.999 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di sejumlah wilayah Indonesia. Seluruh dapur yang ditutup itu diketahui belum mendaftarkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), salah satu persyaratan utama dalam penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dalam keterangan resminya, Senin (7/9/2026), Sudaryono menegaskan SLHS merupakan sertifikasi kelayakan higiene dan sanitasi yang menjadi syarat mutlak bagi setiap dapur penyelenggara MBG. Ia mengungkapkan, BGN selama ini terus melakukan penyisiran dan verifikasi ketat terhadap puluhan ribu dapur SPPG yang beroperasi di berbagai daerah.
Total dapur SPPG yang semula 27.485 pun menyusut menjadi 27.022 dapur setelah BGN menjalankan proses penyisiran dan penutupan sementara. Berdasarkan pembaruan data hasil koordinasi dengan Kementerian Kesehatan per 7 September pukul 17.00 WIB, ditemukan sebanyak 1.999 dapur SPPG belum melakukan pendaftaran SLHS ke Dinas Kesehatan setempat.
Sudaryono menekankan, ribuan dapur tersebut sama sekali tidak pernah mendaftar ke Dinas Kesehatan masing-masing, bukan sekadar gagal memenuhi persyaratan setelah mendaftar. Setelah melalui proses konfirmasi dan evaluasi bertahap, BGN akhirnya memutuskan menutup 1.999 dapur SPPG tersebut guna dilakukan investigasi lebih lanjut.
Adapun rincian dapur yang dihentikan operasionalnya terdiri atas 351 dapur SPPG di Wilayah 1, 1.417 dapur SPPG di Wilayah 2, dan 231 dapur SPPG di Wilayah 3. “Pada hari ini saya nyatakan 1.999 dapur SPPG ini saya tutup untuk kemudian kami lakukan investigasi,” ujar Sudaryono.
Langkah penutupan dan investigasi itu, lanjut dia, diambil sebagai komitmen BGN dalam menjaga kualitas, keamanan gizi, serta keselamatan seluruh penerima manfaat program MBG di Indonesia.
Sumber: detikNews