Arsip Kategori: Sul-Sel

Radarluwu, LUTIM –Dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-22 Kabupaten Luwu Timur, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menyampaikan komitmennya mendukung pembangunan Lutim melalui sejumlah program strategis dan alokasi anggaran prioritas.

Sebagai bentuk hadiah ulang tahun bagi masyarakat Lutim, Gubernur mengumumkan akan memulai pembangunan Jalan Matano Bay Road tahun ini, bekerja sama dengan PT Vale Indonesia. Jalan ini akan membuka akses darat dari Ussu ke wilayah pesisir Danau Matano, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap transportasi laut.

“Saya sudah berkoordinasi langsung dengan PT Vale dan menegaskan, proyek ini harus dimulai dan diselesaikan tahun ini juga,” ujar Gubernur dalam pidatonya di Lapangan Pendidikan Malili.

Untuk memastikan pelaksanaan proyek berjalan secara adil dan berkelanjutan, Gubernur membentuk Satuan Tugas Gabungan yang terdiri dari unsur Pemprov Sulsel, Pemkab Lutim, dan PT Vale.

Selain itu, Gubernur juga memaparkan sejumlah program prioritas pembangunan, antara lain:

Perbaikan sekitar 300 unit sekolah

Pengaktifan kembali bandara di Lutim

Penanganan stunting terintegrasi bagi anak dan orang tua

Distribusi benih pertanian dan peternakan secara gratis

Bantuan kapal 15 GT dan ratusan perahu katinting untuk nelayan

Dalam sambutannya, Gubernur Andi Sudirman menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, DPRD, Forkopimda, dan pelaku usaha lokal dalam mendorong kesejahteraan masyarakat. Ia juga mengajak semua pihak mendukung penuh kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Lutim.

Turut hadir dalam acara tersebut Menteri Pertanian RI, Ir. H. Andi Amran Sulaiman, Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur, pejabat dari berbagai daerah tetangga, serta sejumlah tamu VVIP dari kementerian dan lembaga.

Peringatan HUT ke-22 Lutim berlangsung meriah meski diguyur hujan ringan, dengan semangat “Lutim Maju dan Sejahtera” yang menyatukan seluruh elemen masyarakat.

Ketua KKLR Sulsel Desak Pembentukan Kodim di Setiap Kabupaten Luwu Raya

RADARLUWU,MAKASSAR – Ketua Badan Pengurus Wilayah (BPW) Kerukunan Keluarga Luwu Raya (KKLR) Sulawesi Selatan, Ir. Hasbi Syamsu Ali, MM, mendorong pemerintah pusat dan institusi TNI untuk segera menghadirkan Komando Distrik Militer (Kodim) di setiap kabupaten yang ada di wilayah Luwu Raya.

Saat ini, dari empat daerah administratif yang tergabung dalam Luwu Raya—yakni Kota Palopo, Kabupaten Luwu, Luwu Utara, dan Luwu Timur—baru Kota Palopo yang memiliki Kodim aktif, yakni Kodim 1403/Palopo.

Ketimpangan ini dinilai sangat tidak ideal, mengingat kompleksitas tantangan geografis, dinamika sosial, serta potensi strategis wilayah Luwu Raya.

“Luwu Raya adalah kawasan yang sangat luas dengan kondisi geografis yang beragam dan sumber daya alam yang melimpah. Kehadiran Kodim di setiap kabupaten bukan hanya soal penguatan pertahanan, tetapi juga bagian dari keadilan teritorial dan pemerataan pelayanan negara kepada rakyat,” tegas Hasbi Syamsu Ali dalam keterangan tertulisnya di Makassar, Minggu (13/4/2025).

Hasbi mencontohkan Kabupaten Luwu Timur yang memiliki posisi strategis karena berbatasan langsung dengan dua provinsi lain, yakni Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah.

Selain itu, daerah ini juga menjadi pusat industri pertambangan dan energi yang menyimpan nilai ekonomi tinggi. Namun, absennya institusi militer permanen seperti Kodim membuat potensi kerawanan belum tertangani secara maksimal.

“Kita bicara soal kawasan industri nasional, pelabuhan-pelabuhan penting, dan jalur logistik lintas provinsi. Tanpa kehadiran Kodim, respon terhadap gangguan keamanan, konflik sosial, hingga penanganan bencana bisa sangat lambat,” ujarnya.

Hal serupa juga disampaikan Hasbi terkait Kabupaten Luwu dan Luwu Utara. Dua wilayah ini dikenal sebagai kawasan agraris dan perkebunan, dengan kondisi topografi yang cukup menantang. Belum adanya Kodim di dua daerah tersebut turut membatasi peran TNI dalam menjalankan fungsi teritorial dan pembinaan masyarakat.

“Fungsi Kodim bukan hanya untuk urusan pertahanan, tapi juga pembinaan sosial, mendukung pembangunan desa, membantu saat bencana, dan mempererat hubungan antara TNI dan rakyat,” kata Hasbi.

Hasbi menambahkan bahwa aspirasi pembentukan Kodim di Luwu Raya bukanlah hal baru. Sejumlah tokoh masyarakat, pemerintah daerah, hingga kalangan DPRD juga telah menyuarakan hal serupa dalam beberapa tahun terakhir. Namun hingga kini, belum ada langkah konkret dari pemerintah pusat untuk merealisasikan hal tersebut.

Sebagai Ketua BPW KKLR Sulsel, Hasbi menegaskan komitmennya untuk terus menyuarakan kepentingan masyarakat Luwu Raya dalam berbagai forum, baik lokal maupun nasional.

“Kami dari KKLR memandang bahwa kehadiran Kodim di setiap kabupaten adalah bentuk nyata kehadiran negara. Jika negara ingin menjamin stabilitas dan mempercepat pembangunan kawasan timur Indonesia, maka Luwu Raya harus mendapat perhatian serius dalam aspek pertahanan dan keamanan,” pungkasnya.

Diketahui, Kodim 1403/Palopo saat ini membawahi tiga wilayah kabupaten selain Kota Palopo. Kondisi ini membuat beban operasional dan jangkauan tugas menjadi sangat luas, yang tidak sebanding dengan kekuatan personel dan fasilitas yang tersedia.(*)

Hasbi Syamsu Ali Ajak KKSS Wujudkan Semangat “Sirui Menre Tessirui No’”

RADARLUWU,MAKASSAR – Koordinator Expo PSBM XXV dan Musyawarah Besar (Mubes) XII Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS), Ir. Hasbi Syamsu Ali, MM, mengajak seluruh anggota KKSS untuk menghidupkan kembali semangat “Sirui Menre Tessirui No’”, sebuah falsafah Bugis-Makassar yang bermakna “jika satu naik, yang lain tidak ditinggal”.

Ajakan tersebut disampaikan Hasbi menjelang pelaksanaan dua agenda besar KKSS, yakni Pertemuan Saudagar Bugis Makassar (PSBM) ke-25 dan Mubes KKSS XII, yang akan digelar pada 9–11 April 2025 di Makassar, Sulawesi Selatan.

Menurut Hasbi, nilai luhur ini harus menjadi prinsip kolektif dalam membangun solidaritas dan kemajuan bersama di tengah tantangan global saat ini.

“Prinsip ini bukan hanya soal empati, tapi komitmen aktif untuk memajukan sesama. Keberhasilan satu anggota harus membuka jalan bagi yang lain,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (7/4/2025).

Ia menekankan perlunya transformasi KKSS dari sekadar wadah silaturahmi menjadi organisasi sosial yang aktif mendorong pemberdayaan warga perantauan. Di antaranya melalui sistem pendataan, pemetaan sumber daya, hingga program peningkatan kapasitas (capacity building) bagi anggotanya.

“Setiap anggota adalah akar dari pohon besar yang sama. Jika satu akar menemukan air—yakni ilmu, pengalaman, atau peluang—maka air itu harus disalurkan agar seluruh pohon dapat tumbuh bersama,” tambahnya.

Hasbi juga menyoroti pentingnya aktualisasi nilai budaya Bugis-Makassar seperti siri’ na pesse, sumangeq, dan ininnawa dalam kehidupan nyata. Ia mendorong agar nilai-nilai tersebut tidak hanya dijadikan simbol budaya, tetapi diwujudkan dalam aksi nyata yang mendukung kesejahteraan bersama.

Ajakan tersebut sekaligus menjadi refleksi menjelang Mubes KKSS ke-12. Hasbi berharap semangat “Sirui Menre Tessirui No’” bisa menjadi gerakan kolektif lintas generasi dan lintas wilayah dalam tubuh KKSS, terutama untuk mendorong pengembangan usaha, akses pendidikan, dan jejaring profesi.

“Kalau satu dari kita naik, maka semua ikut naik. Inilah makna tumbuh bersama yang ingin kita wujudkan lewat KKSS,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Umum KKSS, Muchlis Patahna, mengungkapkan bahwa PSBM tahun ini akan kembali dibuka oleh Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, M. Jusuf Kalla, yang dikenal sebagai mentor saudagar Bugis-Makassar.

“Lewat PSBM, kami ingin menggugah semangat wirausaha dan memperkuat kontribusi saudagar Bugis-Makassar untuk Sulawesi Selatan dan Indonesia,” jelas Muchlis.

Berdasarkan data panitia per Jumat (4/4/2025), lebih dari 1.600 peserta telah mendaftar. Jumlah tersebut diperkirakan akan menembus angka 2.000 peserta, yang terdiri dari saudagar, pengurus wilayah, kabupaten/kota, hingga ketua-ketua pilar KKSS dari berbagai daerah dan luar negeri.

PSBM yang rutin digelar pasca-Lebaran ini dikenal sebagai ajang silaturahmi dan kolaborasi strategis bagi para saudagar Bugis-Makassar. Selain membangun jejaring bisnis, agenda ini juga menjadi sarana kontribusi sosial terhadap daerah asal. (*)

Sosok AAS Muncul Kuat di Bursa Ketua KKSS, Ini Alasannya Menurut Ketuta KKLR Sulsel Hasbi Syamsu Ali

RADARLUWU, MAKASSAR – Menjelang perhelatan Musyawarah Besar (Mubes) Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) yang akan digelar di Hotel Four Points by Sheraton, Makassar, pada 9–11 April 2025, sejumlah tokoh mulai menyuarakan dukungan terhadap calon ketua umum yang dinilai layak memimpin organisasi paguyuban masyarakat Sulawesi Selatan tersebut.

Salah satunya datang dari Ketua Badan Pengurus Wilayah (BPW) Kerukunan Keluarga Luwu Raya (KKLR) Provinsi Sulawesi Selatan, Ir. Hasbi Syamsu Ali, MM.

Menurutnya, siapa pun berhak mencalonkan diri sebagai Ketua Umum KKSS, namun yang terpenting adalah figur tersebut memiliki kapasitas dan jejaring nasional yang kuat.

“KKSS harus dinakhodai oleh figur yang memiliki jaringan tingkat nasional serta kedekatan dengan pemerintahan saat ini. Dengan begitu, kepemimpinannya nanti bisa mengoptimalkan seluruh potensi organisasi,” ujar Hasbi saat ditemui di Makassar, Sabtu (5/4/2025).

Hasbi yang juga dikenal sebagai pengusaha konstruksi nasional di bawah bendera Wiratama Karya Nugraha Group menilai, dari sejumlah nama yang beredar, sosok Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman (AAS), adalah figur yang paling tepat memimpin KKSS ke depan.

“Pak Andi Amran merupakan tokoh nasional dengan kapasitas mumpuni. Saya yakin, dengan pengalamannya sebagai menteri, beliau dapat memberi kontribusi besar bagi pengembangan KKSS,” katanya.

Lebih lanjut, Hasbi juga menyoroti kiprah Andi Amran dalam memimpin organisasi Ikatan Alumni Universitas Hasanuddin (IKA Unhas). Ia menyebut keberhasilan AAS di IKA Unhas menjadi bukti kapasitas kepemimpinannya.

“Sebagai Ketua IKA Unhas, AAS memiliki jejaring luas. Saya sendiri sebagai Ketua Ikatan Alumni Teknik Sipil (IKATSI) Unhas tahu persis bagaimana beliau bekerja dan membangun relasi strategis,” ujar mantan Ketua LPJK Sulsel itu.

Hasbi pun mengajak seluruh elemen dalam KKSS untuk realistis melihat masa depan organisasi. Ia berharap kepemimpinan ke depan mampu membawa KKSS memberikan kontribusi nyata, baik kepada anggota, daerah asal, maupun pembangunan nasional.

“Jika Pak AAS yang memimpin, saya yakin KKSS akan menjadi organisasi yang lebih besar dan bermanfaat. Bukan hanya untuk anggota, tapi juga bagi bangsa dan negara,” tegas Hasbi yang juga Sekretaris DPD HJTI Sulsel.

Selain Andi Amran Sulaiman, sejumlah nama lain yang mulai disebut-sebut bakal maju sebagai calon Ketua Umum KKSS dalam Mubes mendatang adalah anggota DPD RI Tamsil Linrung dan tokoh perempuan Andi Ida Nur Santi.(*)

Polda Sulsel Akan Tertibkan Kembali Dokter dan Lembaga Psikologi Pemohon SIM

RADARLUWU–Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sulsel) akan melakukan penertiban kembali terhadap dokter dan lembaga psikologi yang menerbitkan surat keterangan lulus uji psikologi dan kesehatan bagi pemohon Surat Izin Mengemudi (SIM). Langkah ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan SIM.

Dalam peraturan tersebut, secara tegas diatur bahwa pengujian kesehatan jasmani dan rohani calon pemohon SIM hanya dapat dilakukan oleh dokter dan psikolog Polri, atau oleh tenaga medis dan psikolog dari luar institusi yang telah memperoleh rekomendasi resmi. Untuk psikolog, rekomendasi harus berasal dari Biro Psikologi SSDM Polri, sedangkan untuk tenaga kesehatan dari Pusdokkes Polri atau Biddokkes di masing-masing Polda.

Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol. Didik Supranoto, S.I.K., M.H., menyampaikan bahwa penertiban ini bertujuan untuk memastikan seluruh proses pengujian berlangsung secara objektif dan sesuai regulasi. “Selama ini, pengujian psikologi memang dilaksanakan oleh lembaga di luar Polri agar hasilnya lebih netral dan objektif. Namun, tetap harus melalui mekanisme dan persyaratan yang telah ditentukan,” jelasnya.

Polri juga mengapresiasi dukungan media dalam memberikan informasi dan masukan terkait pelayanan publik. “Peran serta media sangat membantu kami dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kami berharap ke depan Polri dapat terus memberikan layanan yang transparan, akuntabel, dan berkualitas,” tutup Kombes Pol. Didik.

Dengan penertiban ini, Polda Sulsel berharap seluruh proses penerbitan SIM dapat berjalan sesuai prosedur dan lebih profesional, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.