Malili – Ketua Bawaslu Kabupaten Luwu Timur Pawennari menegaskan bahwa konsolidasi demokrasi yang kuat harus dimulai sebelum tahapan pemilu dilaksanakan.

Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Bawaslu ke-18 yang digelar di Kantor Bawaslu Luwu Timur, Kamis (9/4).

Menurut Pawennari, penguatan demokrasi tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara pemilu, tetapi juga memerlukan keterlibatan berbagai pihak seperti partai politik, pemerintah daerah, serta masyarakat.

“Sesungguhnya konsolidasi demokrasi yang paling substantif hanya bisa dilakukan sebelum pemilu dilaksanakan, termasuk keterlibatan partai politik, pemerintah daerah dalam konteks demokrasi di daerah, serta penyelenggara pemilu,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa keberhasilan demokrasi tidak hanya diukur dari terselenggaranya pemilu, tetapi juga dari kualitas proses yang mendahuluinya.

Pawennari menilai apabila prosedur demokrasi berjalan dengan baik, maka para pemimpin yang terpilih melalui pemilu akan mampu memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya meningkatkan kecakapan pemilih dalam menentukan pilihan politiknya.

“Jika pemilih tidak memiliki kecakapan yang memadai, maka pengisian jabatan eksekutif dan legislatif akan menjadi rapuh,” jelasnya.

Oleh karena itu, menurut Pawennari, Bawaslu memiliki peran penting dalam memperbaiki tatanan demokrasi, termasuk melalui pengembangan pengawasan partisipatif di masa non-tahapan pemilu.

Malili – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Luwu Timur memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Bawaslu ke-18 di Kantor Bawaslu Luwu Timur, Kamis (9/4). Kegiatan ini menjadi momentum refleksi perjalanan lembaga dalam mengawal demokrasi di Indonesia khususnya di Kabupaten Luwu Timur.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Ketua Bawaslu Luwu Timur Pawennari, Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Sulkifli, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Sukmawati Suaib, serta Kepala Sekretariat Lenny Thalib bersama jajaran staf.

Hadir pula Komisioner Bawaslu Luwu Timur periode sebelumnya, yakni Rachman Atja dan Zaenal Arifin, serta Ketua KPU Luwu Timur Irfan Lahabu.

Dalam kegiatan tersebut, para pimpinan Bawaslu menyampaikan refleksi perjalanan lembaga pengawas pemilu dari masa ke masa, sekaligus menyoroti dinamika dan tantangan dalam menjalankan tugas pengawasan.

Ketua Bawaslu Luwu Timur Pawennari menegaskan bahwa konsolidasi demokrasi yang kuat sejatinya harus dimulai sebelum pemilu dilaksanakan.

“Sesungguhnya konsolidasi demokrasi yang paling substantif hanya bisa dilakukan sebelum pemilu itu dilaksanakan, termasuk keterlibatan partai politik, pemerintah daerah dalam konteks demokrasi di daerah, serta keterlibatan penyelenggara pemilu,” ujarnya.

Ia juga menilai bahwa kualitas demokrasi sangat ditentukan oleh kualitas pemilih. Menurutnya, jika pemilih memiliki kecakapan dalam menentukan pilihan, maka pemimpin yang terpilih melalui pemilu akan mampu memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat.

“Jika pemilih kita tidak punya kemampuan dan kecakapan, maka yakin dan pasti pengisian jajaran eksekutif dan legislatif itu akan menjadi rapuh,” kata Pawennari.

Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Luwu Timur Sulkifli menyebut peringatan HUT Bawaslu sebagai momentum untuk mengonsolidasikan demokrasi sekaligus merefleksikan perjalanan lembaga.

“Kegiatan ini merupakan satu momentum mengonsolidasikan demokrasi. Kita memaknai bahwa perjalanan Bawaslu dari tahun ke tahun memiliki catatan peristiwa penting, apalagi yang berkaitan dengan pengawasan,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa selama perjalanan kelembagaan, Bawaslu menghadapi berbagai dinamika baik secara internal maupun eksternal, serta ke depan akan dihadapkan pada tantangan yang tidak ringan dalam menjalankan tugas pengawasan.

Di sisi lain, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Sukmawati Suaib menilai perjalanan Bawaslu selama 18 tahun juga diwarnai berbagai dinamika dalam proses penindakan pelanggaran pemilu.

“Tentunya 18 tahun pengabdian Bawaslu banyak riak-riak mulai dari tingkat RI sampai Kabupaten Kota yang tidak luput dari proses penindakan,” katanya.

Meski demikian, menurutnya Bawaslu terus melakukan perbaikan kelembagaan dan berbagai inovasi dalam menjalankan tugas pengawasan dan penegakan aturan pemilu.

“Kami juga meminta dukungan agar bagaimana Bawaslu dapat terus menjaga marwahnya,” ujar Sukmawati.

Makassar – Kapolres Luwu Timur, AKBP Ario Putranto, menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung pelaksanaan Audit Kinerja Tahap I yang dilaksanakan oleh Itwasda Polda Sulawesi Selatan. Kegiatan ini berlangsung di Makassar dengan fokus pada aspek perencanaan dan pengorganisasian Tahun Anggaran 2026. (9/4/2026)

Dalam taklimat awal audit tersebut, Kapolres Luwu Timur menegaskan pentingnya keterbukaan dan akuntabilitas seluruh satuan kerja dalam mendukung fungsi pengawasan internal Polri. Ia menyampaikan bahwa audit bukan semata-mata proses evaluasi, tetapi juga sebagai sarana pembinaan untuk meningkatkan kualitas kinerja institusi.

“Melalui audit ini, kami berkomitmen untuk terus memperbaiki perencanaan program serta memperkuat pengorganisasian sumber daya yang ada di Polres Luwu Timur,” ujar AKBP Ario Putranto.

Lebih lanjut, ia juga menekankan kepada seluruh jajarannya untuk kooperatif dan proaktif dalam memberikan data serta informasi yang dibutuhkan oleh tim audit. Menurutnya, sinergi yang baik antara objek audit dan auditor akan menghasilkan rekomendasi yang konstruktif demi peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Pelaksanaan Audit Kinerja Tahap I ini meliputi evaluasi terhadap dokumen perencanaan, seperti RKA-K/L, Perjanjian Kinerja, serta efektivitas struktur organisasi dan penempatan personel di masing-masing satuan kerja.

Kehadiran Kapolres Luwu Timur dalam kegiatan tersebut menjadi bukti nyata keseriusan jajaran kepolisian di wilayahnya dalam mewujudkan tata kelola organisasi yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Dengan semangat perbaikan berkelanjutan, Polres Luwu Timur optimis mampu meningkatkan kualitas kinerja serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di wilayah hukum Kabupaten Luwu Timur.

Luwu Timur — Di tengah hamparan lahan jagung di Kecamatan Malili, kolaborasi antara masyarakat lokal dan PT Citra Lampia Mandiri (CLM) mulai menunjukkan hasil nyata. Bukan sekadar program perusahaan, inisiatif ini tumbuh menjadi kerja bersama yang menguatkan harapan petani—dari keterbatasan biaya hingga kini mampu meningkatkan produksi—sekaligus menjadi bagian dari upaya mewujudkan swasembada pangan nasional dalam bingkai Asta Cita Presiden Republik Indonesia.

Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) yang dijalankan PT CLM menyasar pengembangan komoditas jagung dengan pendekatan menyeluruh, mulai dari penyediaan sarana produksi hingga pendampingan pasca panen. Program ini mencakup lahan seluas 20 hektare yang tersebar di lima desa di Kecamatan Malili, yakni Desa Harapan, Pasi-Pasi, Laskap, Pongkeru, dan Puncak Indah. Dari target 4 hektare per desa, realisasi tanam saat ini telah mencapai 8 hektare.

Manager Eksternal PT CLM, Fauzi, menjelaskan bahwa perusahaan hadir tidak hanya sebagai pendukung, tetapi sebagai mitra bagi petani dalam seluruh proses pertanian.

“Mulai dari pembukaan lahan, masa tanam, perawatan, panen hingga pasca panen, semuanya difasilitasi melalui program PPM,” ujarnya saat melakukan peninjauan lapangan bersama Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dari Kementerian Pertanian, Darlan.

Dalam pelaksanaannya, PT CLM menyediakan bibit jagung unggul jenis Bisi 18, pupuk kandang, pupuk Urea non-subsidi, NPK, serta obat-obatan pertanian seperti herbisida, insektisida, dan fungisida. Tak hanya itu, bantuan mesin pemipil jagung juga diberikan untuk memperkuat proses pasca panen.

Selain dukungan sarana produksi, petani juga memperoleh insentif sebesar Rp500 ribu per hektare per bulan hingga masa pasca panen. Skema ini dinilai mampu meringankan beban biaya sekaligus meningkatkan semangat kerja petani di lapangan.

Salah satu petani penerima manfaat, Rudi, mengaku program ini membawa perubahan signifikan terhadap usahanya.
“Dulu terkendala biaya besar, terutama pupuk. Saya hanya mampu tanam sekitar 1 kilogram bibit, sekarang bisa sampai 4 kilogram karena semua difasilitasi,” ungkapnya.

Tidak berhenti pada produksi, PT CLM juga mulai menyiapkan langkah strategis untuk pemasaran hasil panen. Salah satunya dengan menjajaki kerja sama dengan Malindo di Makassar, serta membuka peluang pasar lainnya agar hasil panen petani dapat terserap optimal.

Melalui kolaborasi ini, PT CLM berharap dapat terus memperkuat hubungan dengan masyarakat sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan petani dan ketahanan pangan di Luwu Timur sebagai bagian dari agenda nasional menuju kemandirian pangan. (*)

Malili – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Luwu Timur meminta agar Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) tidak hanya menjadi forum penyampaian angka-angka pemilih, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat peran lintas lembaga dalam mengawal akurasi data pemilih.

Hal tersebut disampaikan Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Luwu Timur Sulkifli saat menghadiri Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi PDPB Triwulan I Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh KPU Luwu Timur, Kamis (2/4).

Kegiatan tersebut turut melibatkan berbagai instansi terkait, diantaranya Polres Luwu Timur, Kodim 1403 Palopo, Badan Kesbangpol, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), serta Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XII Luwu Timur-Luwu Utara.

Menurut Sulkifli, kehadiran berbagai lembaga dalam forum pleno merupakan bagian penting dari upaya bersama menjaga kualitas data pemilih.

“Pleno ini bukan sekadar melihat pergerakan angka-angka. Forum ini juga merupakan ruang konsolidasi demokrasi dan ruang partisipasi publik. Saya melihat ada beberapa lembaga yang diundang dan semuanya memiliki peran strategis dalam persoalan data pemilih,” ujarnya.

Ia menilai, keterlibatan lintas lembaga perlu dimanfaatkan untuk memperkaya informasi terkait dinamika kependudukan yang memengaruhi data pemilih. Salah satunya melalui pemaparan data dari instansi terkait, seperti Dinas Dukcapil.

“Misalnya dari Dukcapil dapat memaparkan pergerakan penduduk, seperti warga yang pindah masuk, yang tidak memenuhi syarat karena meninggal dunia, dan sebagainya. Ini akan menjadi ruang partisipasi bersama sehingga masyarakat mengetahui bahwa lembaga-lembaga terkait memiliki peran strategis dalam menjaga kualitas data pemilih,” jelasnya.

Sulkifli juga menekankan dinamika pergerakan data pemilih. Ia menyebutkan bahwa berbagai kategori perubahan data, seperti pemilih memenuhi syarat (MS), tidak memenuhi syarat (TMS), maupun perubahan lainnya perlu dipahami secara komprehensif oleh para instansi terkait.

“Dari pergerakan data yang disampaikan, kita bisa melihat adanya dinamika naik atau turunnya pergerkan data pemilih. Akan lebih baik jika beberapa sampling data dapat diperlihatkan sehingga kita semua dapat memahami secara lebih utuh pergerakan data tersebut,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, ia juga menegaskan bahwa Bawaslu dan KPU pada prinsipnya berjalan beriringan dalam memastikan data pemilih tetap terpelihara dan termutakhirkan dengan baik.

Sebagai bagian dari pengawasan, Bawaslu Luwu Timur juga telah melakukan pengawasan langsung terhadap kegiatan pencocokan dan penelitian (coklit) terbatas yang dilakukan KPU di Kecamatan Towuti dan Kecamatan Wasuponda.

“Kami juga meminta data warga yang telah dilakukan coklit untuk memastikan apakah datanya sudah masuk dalam Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) atau belum,” ungkap Sulkifli.

Dalam rapat pleno tersebut, KPU Luwu Timur menetapkan jumlah pemilih pada Rekapitulasi PDPB Triwulan I Tahun 2026 sebanyak 233.686 pemilih, yang terdiri dari 120.261 pemilih laki-laki dan 113.425 pemilih perempuan.