SOROWAKO, 15 November 2025 — Sebagai perusahaan pertambangan yang berkomitmen untuk menerapkan praktik sejalan dengan prinsip Environment, Social, and Governance (ESG), anggota grup MIND ID, PT Vale Indonesia Tbk (PT Vale) terus menguatkan langkah dan inisiatif mendukung pembangunan berkelanjutan di wilayah perusahaan beroperasi.

Salah satu upaya nyata yang dilakukan adalah kolaborasi inklusif yang dilakukan secara konsisten oleh perusahaan bersama dengan para pemangku kepentingan untuk ikut berperan aktif dalam menjaga serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar perusahaan.

Sejalan dengan komitmen tersebut, PT Vale turut mendukung inisiatif solutif bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu Timur dan PT PLN (Persero) ULP Palopo untuk mewujudkan pemerataan energi bagi masyarakat dengan peningkatan keandalan dan keamanan sistem kelistrikan melalui penertiban dan pemasangan meteran listrik.

 

Dalam rangka memberikan kepastian dan rasa aman kepada masyarakat terkait proses yang akan berjalan untuk peningkatan pelayanan kelistrikan, dilaksanakan sosialisasi yang dihadiri oleh Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam serta masyarakat Desa Sorowako Dusun Tapuondau, Malindungi, dan Lamoare, berlangsung di Gedung Matano Player Sorowako, Sabtu (15/11/2025).

Melalui sosialisasi tersebut, masyarakat diberikan penjelasan terkait rencana pemasangan meteran listrik dalam rangka meningkatkan keandalan sistem kelistrikan yang akan dilakukan oleh PLN di tiga dusun di Desa Sorowako, yaitu Tapuondau, Malindungi, dan Lamoare. Selain itu, dibuka juga booth untuk mengakomodir masyarakat melakukan pendaftaran pemasangan meteran listrik.

Selanjutnya, sosialisasi tersebut juga menjadi momentum untuk memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa suplai listrik akan tetap stabil selama pemasangan meteran listrik dilakukan di rumah-rumah.

Head of External Relation Sorowako and Outer Area PT Vale Indonesia, Yusri Yunus mengungkapkan, perusahaan memahami kebutuhan masyarakat terhadap kestabilan sistem kelistrikan untuk mendukung kelancaran aktivitas sehari-hari. Komitmen perusahaan adalah turut berkontribusi dengan memberikan ketenangan kepada masyarakat melalui peningkatan keandalan sistem kelistrikan yang didistribusikan ke rumah-rumah warga sehingga kebutuhan listrik dapat terpenuhi dengan aman.

“Komitmen kami untuk menjalankan operasional pertambangan dengan tetap mengedepankan prinsip kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat. Kami berharap langkah kecil yang kami lakukan membawa manfaat luas. Dukungan pemasangan meteran listrik ini menjadi bagian dari wujud komitmen safety kami untuk memastikan masyarakat menikmati pasokan listrik yang stabil dan aman,” ungkap Yusri Yunus, usai menghadiri kegiatan sosialisasi.

Inisiatif maupun kontribusi pada aspek keselamatan menjadi komitmen yang terus dijaga baik oleh perusahaan. Pemasangan meteran listrik menjadi solusi nyata untuk meningkatkan keandalan dan keamanan sistem kelistrikan yang diharapkan turut andil dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat.

RadarLuwu.com, Malili – Menjelang pelaksanaan wawancara pada Penilaian Tahap II Gakkumdu Award 2025, Bawaslu Kabupaten Luwu Timur melakukan audiensi ke Polres Luwu Timur.

Audiensi tersebut diterima langsung oleh Wakapolres Luwu Timur Kompol Hajriadi di ruangannya, Kamis, (13/11/2025).

Ketua Bawaslu Luwu Timur Pawennari menjelaskan audiensi ini menjadi bagian dari langkah koordinasi dan konsolidasi antar unsur Sentra Gakkumdu, khususnya dalam menghadapi tahap wawancara yang akan digelar secara daring oleh Bawaslu RI pada 18 November 2025.

“Kami ingin memastikan bahwa semua unsur Gakkumdu berada dalam satu pemahaman yang sama, terutama menjelang sesi wawancara nanti. Persiapan ini penting agar Sentra Gakkumdu Luwu Timur bisa memberikan yang terbaik,” ujar Pawennari.

Ia menambahkan, capaian Sentra Gakkumdu Luwu Timur hingga dapat lolos ke tahap wawancara merupakan hasil kerja kolektif yang solid antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan.

“Ini adalah bentuk kolaborasi lintas institusi. Kami bersyukur bisa sampai di tahap ini,”tambahnya.

Sementara itu, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Luwu Timur Sukmawati Suaib, menjelaskan bahwa Bawaslu Luwu Timur menjadi salah satu dari tiga Kabupaten di Sulawesi Selatan yang berhasil masuk nominasi Gakkumdu Award tahun ini, tepatnya dalam kategori Penanganan Pidana Terbanyak.

“Dari Sulawesi Selatan, ada tiga Kabupaten yang masuk nominasi, salah satunya Sentra Gakkumdu Luwu Timur. Untuk tindak lanjutnya, pada tanggal 18 November nanti kita akan masuk ke tahap wawancara dan kami sudah menyiapkan seluruh kelengkapan yang dibutuhkan,” jelas Sukmawati.

Ia menambahkan, sebagai bagian dari persiapan menuju tahap wawancara, Bawaslu Luwu Timur tengah memperkuat koordinasi dengan unsur Kepolisian dan Kejaksaan.

“Kami sudah menjadwalkan audiensi ke Polres dan Kejaksaan untuk memastikan kesiapan personil Gakkumdu serta keseragaman pemahaman terkait materi wawancara,” tambahnya.

Sukmawati juga menyebut bahwa sejumlah poin teknis telah diatur oleh Bawaslu RI dalam panduan wawancara, termasuk kewajiban menghadirkan unsur lengkap dari Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan serta menyiapkan bahan presentasi pendukung.

Kompol Hajriadi menyambut baik langkah koordinatif tersebut dan menegaskan komitmen Polres Luwu Timur untuk mendukung pelaksanaan wawancara tersebut.

“Polres Luwu Timur siap mendukung penuh proses ini. dan saya perintahkan supaya anggota yang terlibat di Sentra Gakkumdu saat Pilkada mendalami kesiapan Gakumdu award ini,” ujarnya.

MAKASSAR, Radarluwu.com — Ketua Badan Pengurus Wilayah Kerukunan Keluarga Luwu Raya (BPW KKLR) Provinsi Sulawesi Selatan, Ir. Hasbi Syamsu Ali, menyampaikan keprihatinan mendalam atas pemecatan tidak dengan hormat terhadap dua guru SMA Negeri 1 Luwu Utara yang dinilai beritikad baik membantu rekan guru honorer mereka.

Menurut Hasbi, keputusan pemecatan terhadap Rasnal dan Abdul Muis sangat melukai rasa keadilan publik, terutama di tengah berbagai persoalan serius yang masih dihadapi dunia pendidikan Indonesia.

“Rasanya sangat mengusik keadilan di tengah masih banyaknya masalah serius di dunia pendidikan kita,” kata Hasbi di Makassar, Rabu (12/11).

Ia menegaskan, jika ditelaah secara jernih, tindakan kedua guru tersebut tidak memiliki unsur memperkaya diri. Sebaliknya, mereka justru berinisiatif membantu guru honorer lain yang belum menerima gaji selama berbulan-bulan.

“Kalau disimak seksama kasus ini, tidak ada tujuan memperkaya diri pada kedua orang pelaku itu. Niatnya murni mau bantu guru honorer lain yang belum dapat gaji berbulan-bulan,” ujarnya.

Hasbi juga menyerukan perhatian serius dari pemerintah, mulai dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Gubernur Sulsel, hingga Presiden Prabowo Subianto, agar meninjau kembali keputusan tersebut dengan mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanusiaan.

“Saya berharap pemerintah, baik di tingkat provinsi maupun pusat, memberi atensi terhadap hal ini. Dunia pendidikan kita jangan sampai kehilangan rasa kemanusiaan hanya karena penegakan aturan yang kaku,” tegasnya.

Lebih lanjut, Hasbi meminta agar pemerintah menelusuri akar persoalan sebenarnya, yakni mengapa ada guru honorer yang tidak memperoleh hak gajinya dalam waktu lama. Menurutnya, hal itulah yang seharusnya menjadi prioritas penyelidikan dan pembenahan.

“Yang harus ditelusuri adalah mengapa bisa ada guru honorer tidak mendapatkan gaji. Ini yang harusnya jadi prioritas, karena pasti ada kebijakan atau pelaku yang menyebabkan para guru honorer itu tidak dapat alokasi gaji,” pungkasnya.

Sebelumnya, dua guru SMAN 1 Luwu Utara dipecat tidak dengan hormat (PTDH) setelah dinyatakan bersalah oleh Mahkamah Agung atas kasus pengumpulan dana dari orang tua murid untuk membantu pembayaran gaji guru honorer.

Keputusan tersebut menuai gelombang kritik dari berbagai kalangan yang menilai sanksi itu tidak sebanding dengan niat baik dan pengabdian para guru tersebut. (*)

Makassar, RadarLuwu — Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro, S.H., M.H., didampingi Ketua Bhayangkari Daerah Sulsel Ny. Upi Djuhandhani, meninjau langsung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Kemala Bhayangkari (YKB) Polda Sulsel yang berlokasi di Paccerakkang, Kota Makassar, Rabu (12/11/2025).

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Pejabat Utama Polda Sulsel serta pengurus Bhayangkari Daerah Sulsel.

Dalam peninjauannya, Kapolda bersama Ketua Bhayangkari meninjau langsung proses pengolahan dan distribusi makanan di SPPG dan memastikan bahwa seluruh tahapan mulai dari bahan baku, proses memasak, hingga pengiriman makanan ke sekolah-sekolah telah memenuhi standar kebersihan, kesehatan, dan gizi yang telah ditetapkan.

Kapolda Sulsel menyampaikan apresiasi atas pengelolaan SPPG yang dinilainya sudah berjalan dengan baik dan memenuhi persyaratan.

“Setelah melihat secara langsung prosesnya, kami cukup yakin bahwa SPPG ini bisa menjadi percontohan. Dari sisi kualitas, kebersihan, kesehatan, hingga standar gizi sudah layak dan memenuhi syarat,” ujar Kapolda.

Ia menambahkan, keberadaan SPPG merupakan bagian dari upaya membangun generasi muda Indonesia yang cerdas dan sehat. “Kita semua berharap anak-anak kita tumbuh menjadi generasi yang cerdas dan dapat berkontribusi membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tambahnya.

Lebih lanjut, Kapolda Sulsel menjelaskan bahwa Polda Sulsel terus melakukan berbagai terobosan untuk meningkatkan kualitas pelayanan SPPG. Salah satunya dengan menjalin kerja sama bersama pemerintah daerah, Badan Gizi, serta berkoordinasi dengan Mabes Polri.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolda juga menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap distribusi makanan kepada anak-anak sekolah. Setiap menu makanan diuji terlebih dahulu oleh anggota Biddokkes Polda Sulsel sebelum dikirimkan ke sekolah.

“Saya pastikan makanan yang sampai ke anak-anak sekolah dalam kondisi sehat. Proses distribusinya juga diawasi oleh anggota untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan,” tambahnya.

Sebagai bentuk kepedulian, Kapolda Sulsel turut menyerahkan bantuan sembako kepada petugas SPPG YKB Polda Sulsel.

Usai peninjauan, Kapolda Sulsel bersama Ketua Bhayangkari melanjutkan kunjungan ke UPT SPF SD Negeri Paccerakkang untuk meninjau langsung proses distribusi makanan kepada siswa. Dalam kesempatan itu, Kapolda berdialog dengan para guru dan siswa, serta memberikan motivasi kepada anak-anak agar terus semangat belajar.

Dalam suasana hangat, Kapolda juga mengajak anak-anak menuliskan makanan favorit mereka di kertas. “Anak-anak boleh menulis mau makan apa, nanti akan diupayakan oleh SPPG,” tutur Kapolda yang disambut antusias oleh para siswa.

MAKASSAR — Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Penyelamat Luwu Timur (HMPLT) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Jalan Urip Sumoharjo Makassar, Selasa (11/11) siang.

Mereka mendesak aparat penegak hukum menindaklanjuti dugaan penyimpangan dalam pengelolaan lahan dan proyek industri di Kabupaten Luwu Timur.

Dalam pernyataan sikapnya, HMPLT menyoroti sejumlah kebijakan dan tindakan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang melibatkan PT Indonesia Huali Industrial Park (IHIP) dan PT Vale Indonesia.

Menurut mereka, berbagai kerja sama tersebut berpotensi merugikan keuangan negara dan daerah, menimbulkan ketidakpastian hukum, serta mengancam keberlanjutan lingkungan hidup maupun hak masyarakat setempat.

“Kami melihat adanya indikasi kuat terjadinya penyimpangan administratif, hukum, dan tata kelola pemerintahan dalam sejumlah proyek industri di Luwu Timur,” demikian salah satu poin pernyataan HMPLT.

Mahasiswa mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit menyeluruh terhadap perjanjian sewa lahan antara Pemkab Luwu Timur dan PT IHIP. Nilai sewa yang disepakati, menurut mereka, berpotensi merugikan keuangan negara dan diduga mengandung unsur gratifikasi.

HMPLT juga meminta agar kredibilitas lembaga appraisal yang digunakan ditelusuri dan metode perhitungan harga dievaluasi secara terbuka.

Selain itu, mereka meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Polda Sulsel, dan Kejati Sulsel segera menyelidiki dugaan keterlibatan Bupati Luwu Timur Irwan Bachri Syam dalam perjanjian sewa lahan kompensasi pembangunan DAM Karebbe dengan PT IHIP tanpa persetujuan DPRD setempat.

HMPLT juga menyoroti dugaan pelanggaran yang dilakukan PT Vale Indonesia. Perusahaan tersebut disebut menyerahkan tanah kompensasi DAM Karebbe di Desa Harapan, Kecamatan Malili, kepada Pemkab Luwu Timur, padahal lahan itu berada di bawah kewenangan Kementerian Kehutanan.

“Penyerahan itu dilakukan tanpa alas hak yang sah dan seharusnya dikembalikan sebagai kawasan hutan pengganti,” tulis pernyataan mereka.

Tak hanya itu, PT Vale juga disebut belum melaksanakan kewajiban reboisasi atas lahan pengganti sejak tahun 2006, sebagaimana disyaratkan oleh Kementerian Kehutanan dalam izin penggunaan kawasan hutan lindung untuk pembangunan DAM Karebbe.

HMPLT kemudian mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), ATR/BPN, PUPR, dan Kementerian Investasi/BKPM untuk menghentikan sementara seluruh proses administratif dan perizinan PT IHIP di Luwu Timur sampai aspek legalitas, tata ruang, serta dampak sosial dan lingkungan kawasan industri tersebut dinyatakan memenuhi ketentuan hukum.

Sebagai penutup, para mahasiswa meminta Presiden Republik Indonesia mengevaluasi penetapan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Luwu Timur agar tidak menjadi legitimasi bagi praktik eksploitasi yang merugikan masyarakat dan merusak lingkungan hidup.

Usai menyatakan sikapnya di depan kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, rombongan aksi kemudian dilanjutkan ke kantor DPRD Sulawesi Selatan di Jalan AP Pettarani. Mereka meminta lembaga wakil rakyat tingkat Provinsi itu meneruskan aspirasi ke pihak-pihak terkait di tingkat nasional. (*)