Enam Siswa SMA Negeri 10 Luwu Sakit Perut Usai Makan MBG, Dinkes Luwu Turun ke Lapangan

Tinggalkan Balasan

RadarLuwu.com, Luwu – Enam pelajar SMA Negeri 10 Luwu yang berada di Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, mengeluhkan gangguan pada perut usai menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG), Kamis (10/9/2026). Dari jumlah itu, seorang siswa harus menjalani perawatan di Puskesmas Bua karena mengalami diare.

Laporan soal keluhan para pelajar tersebut baru sampai ke Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Luwu pada Kamis sore. Kepala Dinkes Kabupaten Luwu, dr. Rosnawary Basir, membenarkan pihaknya telah menerima laporan itu. Menurut dia, sejauh ini ada satu siswa yang ditangani di Puskesmas Bua lantaran diare.

Rosnawary menduga keluhan sakit perut yang dialami sejumlah siswa berkaitan dengan makanan yang mereka konsumsi di sekolah. Kendati begitu, ia menegaskan Dinkes Luwu belum dapat memastikan apakah pemicunya benar-benar menu MBG tersebut atau justru faktor lain.

Untuk menelusuri penyebab keluhan kesehatan itu, Dinkes Kabupaten Luwu menyiapkan pemeriksaan lapangan. Tim surveilans bersama tim kesehatan lingkungan dijadwalkan turun pada Jumat (11/9/2026) pagi guna memeriksa lokasi sekaligus mengambil sampel untuk diuji lebih lanjut.

Menurut Rosnawary, karena laporan baru diterima pada Kamis sore, pemeriksaan di lokasi baru dapat dilakukan keesokan harinya. Hasil uji atas sampel itu nantinya bakal menjadi dasar untuk menyimpulkan apakah keluhan para siswa berhubungan dengan makanan MBG atau disebabkan hal lain.

Sementara itu, Kepala SMA Negeri 10 Luwu, Arifin, belum memberikan tanggapan saat dikonfirmasi hingga berita ini diturunkan.

Sumber: Inspirasi Timur

KPK Geledah Rumah Anggota Polri di Cibubur, Sita Dokumen dan Barang Bukti Elektronik Terkait Suap Bupati Bekasi

Tinggalkan Balasan

RadarLuwu.com, Depok – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah sebuah rumah mewah di kawasan Cibubur, Kota Depok, Jawa Barat, pada Kamis (10/9/2026) kemarin. Penggeledahan itu menyasar kediaman Yayat Sudrajat, seorang anggota Polri yang kini berstatus saksi dalam perkara dugaan suap proyek di Kabupaten Bekasi.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menuturkan, sebelum penggeledahan dilakukan, Yayat lebih dulu menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, pada hari yang sama. Begitu pemeriksaan rampung, tim penyidik langsung bergerak menuju rumah yang bersangkutan di wilayah Cibubur atau Harjamukti, Depok.

Budi menjelaskan, dalam pemeriksaan tersebut penyidik tengah mendalami dugaan aliran uang yang diterima Yayat dari Sarjan, seorang kontraktor swasta yang menggarap sejumlah proyek di Kabupaten Bekasi. Sarjan sendiri telah berstatus tersangka dalam perkara ini.

Dari penggeledahan itu, tim penyidik mengamankan sejumlah dokumen serta barang bukti elektronik. Menurut Budi, barang-barang tersebut diduga kuat berkaitan dengan pendalaman perkara yang sedang ditangani lembaga antirasuah tersebut.

Langkah berikutnya, penyidik akan mengekstraksi barang bukti elektronik dan menganalisis dokumen yang disita. KPK juga masih membutuhkan keterangan dari sejumlah saksi lain untuk melengkapi hasil penyidikan.

Perkara ini merupakan pengembangan dari kasus suap ijon proyek yang menyeret Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang. KPK disebut telah menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) baru pada Agustus 2026, tetapi isinya masih bersifat umum dan belum menetapkan tersangka baru.

Pada perkara pokoknya, Ade Kuswara Kunang bersama ayahnya, HM Kunang, tak lama lagi bakal menjalani sidang putusan. Jaksa menuntut Ade dengan pidana 7 tahun penjara, sementara HM Kunang dituntut 4 tahun penjara.

Sebelumnya KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yakni Ade Kuswara Kunang, HM Kunang, dan Sarjan. Ade dan HM Kunang diduga menerima suap senilai Rp 9,5 miliar yang disebut sebagai uang muka atau jaminan atas proyek yang rencananya dikerjakan pada 2026.

Sumber: detikNews

Ratusan Buruh KBPBI Kepung DPRD Sulsel, Ketua Dewan Janji Dukung UU Perlindungan Ketenagakerjaan

Tinggalkan Balasan

RadarLuwu.com, Makassar – Ratusan buruh yang tergabung dalam Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI) mengepung Gedung DPRD Sulawesi Selatan, Kamis (10/9/2026). Mereka mendesak lahirnya Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan yang berpihak kepada pekerja.

Aksi itu dipimpin Koordinator Lapangan KBPBI Sulsel, Rusdi Kadiaman. Massa membentangkan dua spanduk berukuran 1 x 3 meter di sekitar gedung dewan, membawa sejumlah tuntutan yang menyasar persoalan dasar dunia kerja: kepastian kerja, praktik outsourcing, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), alih daya, upah, pemutusan hubungan kerja (PHK), hingga perlindungan bagi pekerja rentan.

Menurut massa, perubahan dunia kerja harus diiringi sistem perlindungan hukum yang kuat. Aturan ketenagakerjaan dinilai tidak boleh justru membuka ruang bagi praktik yang merugikan posisi pekerja.

Tuntutan utama KBPBI adalah jaminan pekerjaan yang layak sekaligus penghentian praktik eksploitasi lewat sistem outsourcing, PKWT, dan alih daya. Pemerintah juga diminta memperketat pengawasan praktik pemagangan supaya tidak berubah menjadi pola penyediaan tenaga kerja murah.

Soal upah, buruh mendesak jaminan penghasilan yang layak dan bermartabat, cukup menopang kebutuhan hidup sekaligus sebanding dengan kontribusi pekerja terhadap perusahaan dan perekonomian. Negara juga diminta memperluas perlindungan kepada pekerja platform serta pekerja yang terdampak transisi dan transformasi iklim agar tidak berada di luar sistem ketenagakerjaan.

KBPBI menuntut jaminan hak pesangon dan perlindungan dari PHK sepihak, penguatan posisi serikat pekerja, kebebasan berserikat, serta hak melakukan mogok kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) juga diminta ditempatkan sebagai bagian utama pembangunan, lengkap dengan sanksi tegas bagi perusahaan yang terbukti melanggar hak buruh.

Perlindungan khusus disorot untuk buruh perempuan, pekerja disabilitas, dan kelompok pekerja rentan lain agar tidak mengalami diskriminasi maupun kehilangan hak dalam hubungan kerja. Di tengah percepatan teknologi, buruh mendorong pemerintah menjalankan program upskilling dan reskilling agar pekerja mampu beradaptasi dengan kebutuhan pasar kerja.

Aksi ini sekaligus menjadi tekanan politik agar DPRD Sulsel tidak berhenti pada penerimaan aspirasi. Buruh meminta wakil rakyat ikut mengawal perjuangan tersebut melalui kebijakan dan langkah konkret sesuai kewenangannya.

Tuntutan massa akhirnya diterima langsung Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi. Ia merespons positif gerakan buruh yang memperjuangkan hak-hak pekerja dan menyatakan dewan siap memberikan dukungan. “Kami di DPRD akan terus dan selalu mensupport gerakan kaum buruh dalam memperjuangkan hak-haknya,” ujarnya.

Bagi KBPBI, perubahan regulasi ketenagakerjaan bukan sekadar persoalan teknis hukum. Pekerja ingin ditempatkan sebagai subjek pembangunan yang memiliki kepastian kerja, penghasilan layak, perlindungan keselamatan, serta ruang untuk memperjuangkan hak-haknya. Sumber: Trotoar.id

PLTA Terdampak Cuaca Ekstrem, Gubernur Sulsel Tagih PLN Tuntaskan Pemadaman Bergilir

Tinggalkan Balasan

RadarLuwu.com, Makassar – Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman memanggil jajaran PT PLN (Persero) untuk membahas pemadaman listrik bergilir yang melanda sejumlah daerah dalam beberapa waktu terakhir. Audiensi digelar di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Makassar, Kamis (10/9/2026), bersama General Manager PLN Unit Induk Distribusi Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat (UID Sulselrabar), Edyansyah, beserta sejumlah pejabat perusahaan negara itu.

Menurut Andi Sudirman, pertemuan tersebut merupakan bagian dari koordinasi pemerintah provinsi dengan PLN guna mencari jalan keluar atas gangguan pasokan listrik yang dirasakan warga di sejumlah wilayah. “Saya bersama teman-teman dari PLN hari ini berdiskusi terkait masalah adanya pemadaman bergilir yang terjadi di beberapa wilayah akhir-akhir ini,” ujarnya.

Dia menyampaikan, persoalan pemadaman di Kota Makassar kini telah ditangani. Pemerintah provinsi bersama PLN berupaya memastikan pasokan ke ibu kota provinsi itu tidak lagi terganggu sehingga pemadaman serupa tidak terulang. “Kita sudah bahas bahwa untuk wilayah Makassar sudah dapat di-cover untuk kemudian tidak terjadi lagi,” kata Andi Sudirman.

Meski begitu, ia mengakui masih ada beberapa titik di kabupaten dan kota lain yang menghadapi kendala pembebanan daya. Kondisi itu, menurutnya, tidak lepas dari tertekannya kapasitas pembangkitan akibat cuaca ekstrem yang melanda wilayah tersebut belakangan ini.

Cuaca ekstrem, lanjut Andi Sudirman, berdampak cukup besar terhadap sejumlah pembangkit listrik tenaga air (PLTA). Ia menyebut PLTA di Poso, Malea, dan Bakaru sebagai yang paling terdampak. “Di lokasi PLTA itu, sangat signifikan mempengaruhi terhadap kemampuan dan kapasitas daya yang kita miliki,” jelasnya.

Andi Sudirman berharap gangguan pasokan listrik bisa segera diatasi sehingga pelayanan kepada masyarakat kembali normal. Ia pun mengajak warga bersabar selama proses penanganan berlangsung. “Harap kesabaran dan tentu mudah-mudahan ini cepat kita dapat melewatinya. Terima kasih banyak kepada masyarakat semua atas pengertiannya,” pungkas Gubernur Sulsel.

Sumber: detikSulsel

Jadi Satu dari Tujuh Daerah, Luwu Timur Boyong Penghargaan Ekonomi Kreatif KompasTV

Tinggalkan Balasan

RadarLuwu.com, Luwu Timur – Kabupaten Luwu Timur menyabet penghargaan Daerah Peduli Inovasi Ekonomi Kreatif dari KompasTV. Apresiasi itu diserahkan Wakil Menteri Pariwisata RI, Ni Luh Puspa, kepada Bupati Luwu Timur Irwan Bachri Syam pada puncak peringatan HUT ke-15 KompasTV bertajuk Indonesia B15A di Ambarawa Hall, Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (9/9/2026).

Luwu Timur menempati satu dari tujuh daerah yang diganjar penghargaan tersebut. Enam daerah lain yakni Kabupaten Bandung, Jember, Kudus, Pati, Tabanan, dan Tangerang. Penghargaan ini diberikan kepada daerah yang dinilai mampu mendorong kreativitas masyarakat sekaligus mengembangkan potensi daerah untuk memperkuat kemandirian ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan warga.

Bupati Irwan datang ke acara itu didampingi Ketua TP PKK Luwu Timur yang juga Anggota DPRD Sulawesi Selatan, dr. Ani Nurbani Irwan. Menurut Irwan, apresiasi tersebut menjadi pengakuan atas upaya pemerintah daerah bersama masyarakat dalam mengembangkan potensi lokal. “Alhamdulillah, malam ini adalah malam kebahagiaan bagi kami seluruh masyarakat Luwu Timur yang telah dianugerahi penghargaan dari KompasTV,” katanya dalam wawancara doorstop seusai acara.

Orang nomor satu di Bumi Batara Guru itu menyatakan Pemkab Luwu Timur bakal terus menggenjot Program Pandu Juara, salah satu program unggulan pemerintahannya, sebagai bagian dari ikhtiar mendorong kemandirian ekonomi masyarakat desa. Melalui program itu, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran Rp2 miliar untuk setiap desa yang masuk dalam 33 desa pilot project. Pengembangannya disesuaikan dengan sektor unggulan dan potensi masing-masing desa.

“Kita telah mengalokasikan anggaran Rp 2 miliar per desa untuk 33 desa pilot project di masing-masing sektor unggulan. Kita kembangkan potensinya sehingga nantinya inilah yang menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat dan pelaku ekonomi di Kabupaten Luwu Timur,” ujar Irwan.

Ia menjelaskan, pengembangan potensi desa tidak hanya diarahkan pada pembangunan fisik, tetapi juga bagaimana potensi itu bisa menghasilkan aktivitas ekonomi yang berkelanjutan dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Irwan menekankan pengembangan ekonomi kreatif tak bisa hanya bertumpu pada pemerintah daerah. Dibutuhkan kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, komunitas, dunia pendidikan, sektor swasta, hingga masyarakat agar potensi yang tersedia tumbuh berkelanjutan. Potensi ekonomi kreatif Luwu Timur sendiri cukup beragam, mulai dari UMKM, produk lokal, kuliner, kerajinan, seni dan budaya, hingga pariwisata.

Dalam kesempatan itu Bupati Irwan juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada KompasTV yang genap berusia 15 tahun. Ia menilai Kompas menempati posisi penting dalam perjalanan pers nasional karena dikenal sebagai media yang lama hadir dan bereputasi menjaga kredibilitas pemberitaan. “Selamat ulang tahun ke 15 untuk KompasTV. Semoga KompasTV tetap menjadi media independen, terdepan, dan terpercaya. Salam dari Kabupaten Luwu Timur,” ucapnya. Puncak HUT ke-15 KompasTV turut dihadiri sejumlah tokoh nasional, termasuk Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla serta sejumlah menteri Kabinet Merah Putih.