RadarLuwu.com, Palopo – Seorang oknum guru olahraga berinisial AH di sebuah sekolah dasar di Kota Palopo, Sulawesi Selatan, kini berurusan dengan aparat kepolisian. Pria itu dilaporkan ke Satreskrim Polres Palopo atas dugaan pelecehan terhadap salah satu siswinya yang masih duduk di bangku kelas V SD.

Laporan tersebut dibuat oleh ibu korban, Kartini (36), pada Kamis (10/9/2026). Kasus ini terdaftar dengan nomor LP/B/464/IX/2026/SPKT/Polres Palopo/Polda Sulawesi Selatan, dengan pokok perkara dugaan pelecehan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan AH.

Menurut penuturan keluarga, peristiwa yang diduga dilakukan AH terjadi pada Rabu (9/9/2026) di kawasan gudang sekolah. Kejadian itu bermula saat korban meminta uang Rp1.000 kepada guru olahraga yang dikenal dekat dengannya tersebut. AH lantas menjanjikan uang Rp5.000, dengan syarat korban mau menemuinya di area dekat gudang.

Korban kemudian mendatangi lokasi itu bersama sejumlah temannya. Setelah teman-temannya diminta menjauh, AH disebut mulai meraba bagian tubuh korban. Korban lantas diajak masuk ke dalam gudang dan di sana uang Rp5.000 baru diberikan, sebelum ia kembali diperlakukan tidak senonoh. Korban sempat berpura-pura menyetujui permintaan pelaku agar kejadian itu dirahasiakan, demi bisa lepas dari situasi tersebut.

Usai kejadian, korban menceritakan apa yang dialaminya kepada kakaknya, lalu diteruskan kepada ibunya. Perubahan sikap anaknya pun mulai tampak jelas. Korban menolak kembali ke sekolah, bahkan menangis saat hendak makan. Ia juga sempat terbangun tengah malam sambil menangis karena bermimpi diculik, dan sempat menanyakan apakah guru yang dilaporkannya itu juga akan berada di kantor polisi.

Kartini mengaku harus membujuk anaknya agar mau kembali bersekolah pada Jumat (11/9/2026). Namun korban meminta ibunya mendampingi selama berada di lingkungan sekolah karena takut bertemu guru yang bersangkutan.

Keluarga berharap laporan yang telah disampaikan ke kepolisian ditindaklanjuti secara serius sesuai ketentuan hukum. Jika dugaan itu terbukti, keluarga juga meminta dinas pendidikan memberi tindakan tegas kepada oknum guru tersebut. Hingga kini AH masih berstatus sebagai terlapor dan kasusnya masih dalam tahap penyelidikan pihak kepolisian.

Sumber: Indeks Media Luwu Raya

RadarLuwu.com, Luwu Timur – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Luwu Timur menyisir wilayah seberang Danau Towuti lewat program “Dukcapil Juara Melayani dari Desa”. Selama tiga hari, 9 hingga 11 September 2026, petugas melayani warga langsung di Aula Kantor Desa Rante Angin.

Enam desa menjadi sasaran pelayanan, yakni Rante Angin, Tokalimbo, Bantilang, Matompi, Masiku, dan Loeha. Warga di kawasan itu tak perlu lagi menyeberangi danau dan menempuh perjalanan jauh ke Malili hanya untuk mengurus dokumen kependudukan.

Pelayanan berlangsung sejak pagi hingga pukul 12 malam. Pola jemput bola itu dipilih agar masyarakat di daerah yang jauh dari pusat pemerintahan kabupaten tetap mendapat hak administrasi kependudukan.

Kepala Bidang Catatan Sipil Dukcapil Luwu Timur, Rosmala Dewi, menjelaskan bahwa inovasi tersebut lahir dari temuan di lapangan. Sebelum pelayanan digelar, masih banyak warga yang belum memiliki dokumen, belum melakukan perekaman, dan belum mengaktifkan Identitas Kependudukan Digital (IKD).

“Sebelum kita melakukan pelayanan, ternyata masih banyak masyarakat belum memiliki dokumen, belum merekam, belum aktifkan IKD dan Alhamdulillah dengan banyaknya permasalahan bisa terselesaikan tanpa harus ke kabupaten,” ujar Rosmala, Jumat (11/9/2026).

Hasilnya, dalam tiga hari pelaksanaan, layanan itu menerbitkan 841 dokumen administrasi kependudukan. Rinciannya: KTP 251 dokumen, Kartu Keluarga 195 dokumen, Kartu Identitas Anak 196 dokumen, IKD 89 dokumen, Surat Pindah 13 dokumen, Akta Kelahiran 90 dokumen, dan Akta Kematian 7 dokumen.

Angka itu menunjukkan tingginya kebutuhan warga terhadap layanan administrasi kependudukan sekaligus membuktikan pola jemput bola mampu memangkas jarak dan waktu, terutama bagi masyarakat di wilayah terpencil.

Kehadiran petugas disambut positif. Rosmala menyebut warga berterima kasih kepada pemerintah daerah dan berharap pelayanan serupa kembali digelar di wilayah seberang Danau Towuti.

Apresiasi juga datang dari Kepala Desa Rante Angin, Sapiuddin. Ia menilai pelayanan langsung ke desa sangat meringankan beban warga karena tidak perlu lagi mengeluarkan biaya dan meluangkan waktu untuk datang ke Malili.

“Kami mewakili teman-teman dari Desa se-Loeha Raya (Rante Angin, Loeha, Bantilang, Masiku dan Tokalimbo) berharap pelayanan ini tetap berlanjut, kalau bisa dilakukan 2 kali setahun,” pinta Sapiuddin. Sumber: Warta Lutim

RadarLuwu.com, Pinrang – Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, mencoret 2.194 warga dari daftar penerima bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH). Pencoretan itu dilakukan setelah pembaruan data menandai mereka teridentifikasi terlibat judi online (judol).

Kepala Dinsos Pinrang Andi Pawelloi Nawir mengungkapkan, pihaknya menemukan ribuan warga yang sebelumnya terdata sebagai penerima bantuan, tetapi hasil pemutakhiran data justru menunjukkan keterkaitan dengan aktivitas judi online. “Iya, jadi kami menemukan ada 2.194 warga yang sebelumnya terdata sebagai penerima bantuan tetapi ada pembaruan data ternyata teridentifikasi judi online,” ujar Pawelloi, Jumat (11/9/2026).

Menurut dia, penelusuran berawal dari pemadanan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan data kependudukan berbasis Kartu Keluarga (KK). Lantaran satu KK diperlakukan sebagai satu kesatuan, perilaku salah satu anggotanya bisa memengaruhi status kelayakan penerima bantuan di keluarga tersebut. Penerima bantuan, kata dia, bisa saja orang tua, sementara nomor telepon atau identitas dalam KK dipakai anak, suami, atau anggota keluarga lain untuk bermain judi online.

Pemadanan data itu juga menelusuri jejak transaksi digital yang tersambung dengan identitas warga, mulai dari platform pembayaran digital hingga transaksi perbankan. “Jadi nomor terlacak misalnya nomor sekian itu dipakai top up Gopay dan dana dan kemudian dipakai transaksi judi online,” paparnya.

Meski begitu, warga yang merasa tidak pernah bermain judol tetap bisa mengajukan sanggahan. Dinsos Pinrang menyediakan mekanisme perbaikan data dengan syarat akun judi online miliknya sudah dihapus atau ditutup total, lalu membuat Surat Pernyataan Berhenti Judi Online di atas kertas bermaterai Rp 10.000. Bukti itu diunggah operator desa atau kelurahan ke sistem pusat untuk ditinjau kembali, dan status kelayakan penerima ditentukan dari hasil verifikasi data. Menurut Pawelloi, sudah ada sejumlah warga yang mengirimkan surat pernyataan berhenti judi online ke Pusdatin.

Ia menegaskan, integrasi data tersebut dilakukan agar bantuan pemerintah benar-benar diterima warga yang memenuhi kriteria. Warga yang dinilai sudah mampu maupun tidak lagi memenuhi syarat akan otomatis dikeluarkan dari daftar penerima.

Sumber: detikSulsel