RadarLuwu.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin (12/10/2026). Rapat tersebut menerima laporan bahwa operasi pemadaman masih berjalan di lahan seluas total 639 hektare yang tersebar di enam provinsi. Dari sejumlah wilayah itu, dua daerah menjadi sorotan utama, yakni Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, yang hadir dalam rapat, menyampaikan bahwa 60.177 personel gabungan telah diterjunkan mendukung operasi darat pemadaman. Personel itu berasal dari Damkar, TNI, Polri, Kementerian Kehutanan, dinas kehutanan daerah, hingga relawan. Menurut Teddy, tingkat keberhasilan operasi pemadaman di darat rata-rata melewati 80 persen dari luas lahan yang baru terbakar setiap hari. Tidak hanya mengandalkan darat, upaya pemadaman juga dilakukan lewat udara, antara lain dengan water bombing melalui bantuan helikopter dan pesawat.
Presiden Prabowo dalam rapat itu memberikan sejumlah arahan. Ia meminta penanganan karhutla terus diperkuat dan seluruh sumber daya dikerahkan optimal demi mempercepat pemadaman sekaligus menahan perluasan kebakaran. Sementara kondisi di Riau, Kalimantan Barat, Jambi, dan Kalimantan Selatan dilaporkan menunjukkan perbaikan. Karena itu, Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) terus dioptimalkan guna memanfaatkan pertumbuhan awan hujan, sejalan dengan perkiraan awal musim hujan yang merata pada pertengahan hingga akhir Oktober 2026.
Rapat terbatas tersebut dihadiri sejumlah pejabat, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono. Ikut pula Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto serta Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto. Turut hadir Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Selain itu, hadir Direktur Jenderal Konservasi dan Sumber Daya Alam (KSDAE) Kementerian Kehutanan Satyawan Pudyatmoko yang juga calon kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. Dari sambungan video-conference, rapat diikuti Kepala BNPB, sejumlah panglima daerah militer, kapolda, dan gubernur wilayah terdampak.
Menko Polkam Dudung Abdurachman seusai rapat menyatakan Presiden Prabowo memberikan apresiasi kepada prajurit TNI, Polri, dan semua komponen yang bergerak di lapangan. Menurut Dudung, Presiden menaruh perhatian khusus pada karhutla dan menargetkan penanganan secepat mungkin. Dudung menyebut pemerintah menerima laporan enam provinsi, dengan Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan sebagai wilayah yang paling disorot, termasuk kawasan Taman Nasional Tanjung Puting. Ia menyatakan Presiden memberi atensi khusus pada Tanjung Puting lantaran kawasan itu menjadi pusat konservasi dan rehabilitasi orangutan Kalimantan.
Soal pelaksanaan di lapangan, Dudung mengungkapkan petugas terhambat asap tebal sehingga operasi udara sulit dilakukan. Akibatnya, pemadaman lebih banyak bertumpu pada operasi darat untuk menjangkau titik api, kendati banyak area sulit dijangkau. Menurutnya, pemerintah melakukan pergantian personel untuk menjaga keberlanjutan operasi dan mengantisipasi kelelahan. Prajurit Kostrad sudah dikerahkan, dan Panglima TNI merotasi personel di wilayah terdampak. Pencegahan juga diperkuat lewat koordinasi TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat, termasuk kampanye pencegahan dan pelibatan BMKG.
Dudung menambahkan pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional tengah disiapkan. Mengenai usul menetapkan karhutla sebagai bencana nasional, ia menegaskan keputusan itu belum diambil karena penanganan dinilai masih bisa dilakukan dengan kemampuan yang tersedia. Terkait tawaran bantuan pemadaman dari Malaysia, Dudung mengungkapkan hal itu belum masuk pembahasan rapat. Pernyataan serupa disampaikan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat, yang menyebut tawaran Malaysia masih didiskusikan dan koordinasinya berjalan intensif. Sebelumnya, Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi menyatakan pihaknya masih menunggu respons Indonesia atas tawaran bantuan di Sumatera dan Kalimantan.
Dari DPR, permintaan senada datang dari anggota Komisi IV, Daniel Johan. Ia menilai upaya yang dijalankan pemerintah belum memperlihatkan hasil signifikan karena asap masih pekat dan mengganggu aktivitas warga, penerbangan, kesehatan, sekolah, hingga ekonomi masyarakat. Karhutla yang berlangsung sekitar tiga bulan membuatnya meminta status bencana nasional segera ditetapkan, bahkan ia menilai persoalan ini sudah berskala internasional. Daniel menilai bantuan dari luar negeri tetap dibutuhkan dan tidak menunjukkan Indonesia lemah, terlebih Malaysia sudah menyatakan kesediaan membantu. Ia memohon Presiden Prabowo Subianto menetapkan status bencana nasional, dan bila perlu mengevakuasi sementara anak-anak, orang tua, serta penduduk rentan ke daerah yang lebih aman dari asap.
Sumber: ANTARA News
