MALILI — Oknum mediator Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur, Nasrullah, membantah pemberitaan RadarLuwu 28 Oktober 2026 yang menyebutnya berpihak kepada perusahaan dalam sengketa pemutusan hubungan kerja. Klarifikasi itu disampaikan melalui dokumen tanggapan tertulis Mediator Hubungan Industrial Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Luwu Timur yang diterima redaksi, Kamis 29 Oktober 2026.
Dalam klarifikasinya, Nasrullah menguraikan tugas dan fungsi Mediator Hubungan Industrial, termasuk soal pertemuan 19 Mei 2026 yang dalam berita sebelumnya disebut berlangsung tertutup. Menurut klarifikasi tersebut, pertemuan itu merupakan bagian dari pembinaan yang menjadi tugas mediator terhadap para pihak dalam hubungan industrial, baik pengusaha, pekerja, maupun serikat pekerja dan serikat buruh.
Pembinaan itu dinilai tidak tepat disebut tertutup karena tujuannya mengedukasi para pihak agar memahami regulasi ketenagakerjaan. Klarifikasi itu juga menegaskan pembinaan berlaku untuk semua pihak, sehingga siapa pun yang datang berkonsultasi akan memperoleh pelayanan. Selain itu dinyatakan pertemuan tersebut sama sekali tidak berkaitan dengan kasus yang ditangani mediator, sebab perselisihan antara pekerja dan PT Yuliana Inti Persada baru dilaporkan ke Distransnaker Luwu Timur pada Agustus 2026.
Nasrullah juga menegaskan mediator senantiasa menjaga netralitas dalam penanganan perkara. Para pihak yang berselisih, menurut klarifikasi itu, memperoleh kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat serta menyerahkan data dan bukti yang valid sebagai dasar pengambilan keputusan.
Merujuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, mediator memediasi agar perselisihan selesai secara musyawarah mufakat. Bila para pihak gagal bersepakat, mediator berhak mengeluarkan anjuran tertulis yang kemudian dijawab para pihak, dan jika salah satu pihak menolak anjuran itu perkara dapat dilanjutkan ke Pengadilan Hubungan Industrial. “Mediator Hubungan Industrial tidak mengarahkan perselisihan harus berlanjut ke Pengadilan Hubungan Industrial, namun hal tersebut merupakan prosedur yang diatur dalam undang-undang,” demikian bunyi klarifikasi tersebut.
Soal dugaan pemalsuan perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT yang dipersoalkan pekerja, klarifikasi itu menyatakan hal tersebut bukan ranah mediator sehingga dapat dilimpahkan kepada pihak yang berwajib. Perjanjian kerja yang menjadi pegangan mediator adalah dokumen PKWT yang tercatat di Distransnaker Luwu Timur. Tanggapan itu ditutup dengan harapan agar dapat mengedukasi para pihak yang membacanya.
Sebelumnya, RadarLuwu memberitakan dugaan penyalahgunaan wewenang oleh oknum mediator Nasrullah dalam sengketa pemutusan hubungan kerja di sebuah perusahaan yang beroperasi di kawasan Sorowako. Keterangan itu dihimpun dari sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan dengan alasan keselamatan.
Menurut sumber tersebut, persoalan bermula dari pengurangan karyawan yang dilakukan perusahaan secara sepihak. Kebijakan itu memicu aksi mogok kerja, yang kemudian dijawab perusahaan dengan pemutusan hubungan kerja terhadap sejumlah pekerja. Sumber menilai PHK itu dilakukan secara sepihak dan merugikan warga lokal Luwu Timur yang menjadi buruh di perusahaan tersebut.
Sengketa lalu memasuki proses tripartit di Distransnaker Luwu Timur. Sumber menyebut ada pertemuan pada 19 Mei 2026 antara Nasrullah dengan pimpinan perusahaan, dan menduga setelah pertemuan itu perkara diarahkan agar berlanjut ke Pengadilan Hubungan Industrial dengan harapan perusahaan keluar sebagai pemenang.
RadarLuwu juga menerima salinan satu halaman perjanjian berkop PT Yuliana Inti Persada yang dibuat di Sorowako pada 26 Juli 2025. Halaman itu hanya memuat Pasal 17 tentang penutup, yaitu klausul bahwa perjanjian dibuat rangkap dua, bermaterai cukup, dan berkekuatan hukum sama, dengan kolom tanda tangan dua pihak di bagian bawah. Sumber menilai ada kejanggalan pada dokumen tersebut dan menduga tanda tangan di dalamnya tidak sah.
Hingga berita ini ditayangkan, RadarLuwu belum dapat memverifikasi keaslian dokumen itu. Penentuan sah atau tidaknya sebuah tanda tangan dan dokumen merupakan kewenangan penyidik bersama ahli, bukan kesimpulan yang bisa diambil dari salinan yang beredar. Karena itu RadarLuwu tidak menyebut dokumen tersebut palsu, melainkan mencatat bahwa keasliannya dipersoalkan sumber.
Sumber merujuk sejumlah aturan dalam menilai dugaan ini, antara lain Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang mengatur peran mediator, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Perundingan Bipartit, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Sumber juga menyebut persoalan ini sudah diverifikasi hingga Kepala Dinas dan jajarannya, tetapi keputusan mediasi dinilai tidak dapat diubah lagi.
“Inilah bentuk kongkalikong yang nyata. Mediator yang digaji negara sebagai pelayan publik malah jadi alat perusahaan untuk menghabisi hak buruh lokal. Ini bukan mediasi, ini pengkhianatan terhadap warga Luwu Timur sendiri,” ujar sumber tersebut.
Perwakilan warga dan korban PHK memastikan membawa persoalan ini ke Bupati Luwu Timur, DPRD Luwu Timur, dan Badan Kepegawaian Daerah. Mereka menuntut Bupati bersikap tegas dengan mencopot oknum mediator Nasrullah yang dinilai tidak netral, BKD memeriksa dugaan pelanggaran etik dan disiplin ASN, serta Inspektorat bersama aparat penegak hukum mengusut dugaan pemalsuan dokumen dan gratifikasi di balik pertemuan 19 Mei 2026.
RadarLuwu telah memuat klarifikasi Nasrullah secara utuh dalam laporan ini, namun belum memperoleh keterangan langsung dari pihak perusahaan. Redaksi mengedepankan asas praduga tak bersalah: semua pihak yang disebut dalam laporan ini dianggap tidak bersalah sampai ada putusan hukum yang berkekuatan tetap.
Sumber: Mediator Hubungan Industrial Distransnaker Luwu Timur — Redaksi RadarLuwu

