RadarLuwu.com, Palu – Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Palu, Sulawesi Tengah, diminta mendaftarkan diri beserta seluruh tenaga kerjanya sebagai peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Kewajiban ini mencuat dalam sosialisasi program JKN bersama asosiasi UMKM setempat, Minggu (15/11/2026).
Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan Akmal Budi Yulianto menegaskan bahwa setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja wajib mendaftarkan diri dan pekerjanya sebagai peserta JKN. Mereka juga dituntut memenuhi kewajiban iuran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Langkah itu disebut sebagai wujud tanggung jawab pemberi kerja dalam menjamin perlindungan kesehatan bagi pekerja.
Akmal menjelaskan, sakit yang dialami pelaku usaha maupun pekerja tidak hanya berdampak pada diri sendiri dan keluarga. Produktivitas hingga keberlangsungan usaha ikut terancam. Karena itu, kepesertaan JKN yang aktif dinilai mampu melindungi dari risiko biaya pelayanan kesehatan. Pelaku usaha dan pekerja pun tak perlu menanggung sendiri beban pembiayaan saat membutuhkan layanan kesehatan.
BPJS Kesehatan, lanjut Akmal, lebih mengedepankan pendekatan edukasi dan kolaborasi. Aplikasi Mobile JKN dimanfaatkan untuk memudahkan akses informasi serta layanan administrasi kepesertaan. Ia menilai pelaku UMKM sebaiknya tidak hanya berfokus pada pengembangan usaha, tetapi juga memenuhi hak pekerja atas perlindungan kesehatan.
Data BPJS Kesehatan menunjukkan peserta aktif JKN di Sulawesi Tengah mencapai sekitar 3,01 juta jiwa. Angka itu setara cakupan kepesertaan aktif 91,25 persen dari total penduduk Sulteng yang berjumlah sekitar 3,3 juta jiwa.
Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhidin menyoroti pentingnya perlindungan kesehatan bagi pekerja UMKM, terutama yang bergerak di sektor kuliner dan jasa boga. Menurutnya, hal itu berkaitan erat dengan kebersihan dan sanitasi produk pangan yang dihasilkan.
Imelda meminta pelaku UMKM peduli pada kesehatan diri, keluarga, dan pekerja mereka. Ia ingin pekerja serta anggota keluarganya mendapatkan perlindungan dan jaminan kesehatan yang setara. Pelaku UMKM juga didorong memanfaatkan BPJS Kesehatan, baik melalui bantuan pemerintah maupun secara mandiri.
Sumber: sulteng.antaranews.com







