DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Koruptor Tetap Bisa Dihukum Mati

DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Koruptor Tetap Bisa Dihukum Mati
Ketua DPR RI Puan Maharani (kanan) menerima laporan pembahasan RUU Perampasan Aset dari Ketua Komisi III DPR Habiburokhman (kiri) dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Foto: ANTARA FOTO/Fauzan

RadarLuwu.com, Jakarta – Setelah 18 tahun tertahan di DPR, Undang-Undang Perampasan Aset akhirnya disahkan pada Kamis (19/11/2026). Regulasi ini memberi negara jalan merampas harta hasil kejahatan, bahkan ketika pelakunya belum divonis atau sudah meninggal dunia.

Pengesahan berlangsung dalam rapat paripurna ke-13 di masa persidangan kedua tahun sidang 2026-2027, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Ketua DPR Puan Maharani memimpin jalannya sidang, ditemani empat wakil ketua: Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati. Laporan hasil pembahasan disampaikan Ketua Komisi III yang juga Ketua Panja RUU Perampasan Aset, Habiburokhman. Anggota dewan yang hadir menyatakan setuju, lalu ketukan palu Puan menandai beleid itu sah menjadi undang-undang. Pengesahan datang lebih cepat dari tenggat yang dijanjikan pimpinan DPR, 15 Desember 2026.

Pasal 4 ayat 2 menegaskan kembali bahwa pelaku tindak pidana korupsi masih dapat dijatuhi pidana mati. Tata cara pelaksanaannya mengikuti aturan tindak pidana korupsi, hukum pidana, hukum acara pidana, dan ketentuan lain yang berlaku. Pada ayat sebelumnya, perampasan aset dinyatakan bisa dijalankan dengan maupun tanpa putusan pidana.

Perampasan juga tidak hanya menyasar korupsi. Pasal 4 ayat 3 mendaftar enam kejahatan lain: narkotika dan psikotropika, terorisme beserta pendanaannya, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata dan bahan berbahaya, perdagangan orang, serta penipuan atau penggelapan lewat teknologi informasi yang merugikan perekonomian masyarakat luas.

Perampasan tanpa vonis diatur di Pasal 6. Negara bisa membidik aset antara lain ketika tersangka atau terdakwa meninggal, kabur, menderita sakit permanen, atau identitas dan keberadaannya tak diketahui. Batas minimal aset yang dibidik Rp1 miliar, dengan nilai itu dapat diubah lewat Peraturan Pemerintah. Pasal 7 memastikan perampasan tersebut tidak menggugurkan tanggung jawab pidana pelakunya.

Pasal 5 menjabarkan objek yang bisa dirampas: harta hasil kejahatan, termasuk yang sudah berpindah tangan atau diubah bentuk menjadi kekayaan pribadi dan pihak lain; benda yang dipakai sebagai alat kejahatan; serta aset hasil temuan yang terbukti berasal dari kejahatan. Harta sah milik pelaku pun bisa dirampas guna menutup selisih nilai, dengan mempertimbangkan kewajaran dan keseimbangan. Aset yang telanjur difungsikan sebagai fasilitas sosial tetap dirampas tanpa mengubah peruntukannya agar warga terus bisa memanfaatkannya.

Bacaan Lainnya

UU ini membentuk badan independen untuk menyimpan, mengelola, dan menjual barang sitaan maupun rampasan. Lembaga itu dipimpin seorang kepala badan, sedangkan struktur organisasinya ditetapkan Presiden. Wakil Ketua Panja RUU Perampasan Aset Soedeson Tandra menjelaskan, hasil penjualan dipakai memulihkan kerugian keuangan negara atau dibagikan kepada warga yang dirugikan. Dia mencontohkan koperasi yang menghimpun dana masyarakat lalu ditinggal kabur pengelolanya, atau biro perjalanan yang menagih biaya ibadah tetapi tak menjalankan kewajiban. Badan itu, tuturnya, menjawab kritik atas pengelolaan aset sitaan yang selama ini dinilai kurang terbuka.

Pembicaraan tingkat I rampung di Komisi III pada Rabu (18/11/2026). Panja membedah 397 daftar inventarisasi masalah, terdiri dari 160 DIM tetap, 135 redaksional, 40 substansi, 44 dihapus, dan 18 substansi baru. Puan membantah pengesahan lahir karena desakan pihak tertentu. Selama pembahasan, DPR menggelar 87 rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum, berkeliling ke 15 provinsi lewat 15 kunjungan kerja, dan mendatangi 46 daerah pemilihan.

Baca juga: Dasco: Pimpinan DPR Siap Mundur Bila RUU Perampasan Aset Tak Tuntas Hingga 15 Desember

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *