RadarLuwu.com, Palopo – Lahan di perbukitan Gunung Jati, Kelurahan Tomarundung, Kecamatan Wara Barat, dibuka untuk proyek perumahan tanpa izin, dan warga yang bermukim di bawahnya kini menanggung banjir lumpur setiap hujan turun.
Material tanah dan sedimen meluncur dari lokasi pembukaan lahan setelah Kota Palopo diguyur hujan deras pada Kamis (19/11/2026) malam. Aliran air bercampur lumpur menutup badan jalan permukiman serta menumpuk di saluran drainase, lalu masuk ke sejumlah rumah di kawasan Tandi Pau.
Sri Erlin Turunbua, warga setempat, menyebut genangan berlumpur itu baru pertama kali terjadi selama hampir 37 tahun ia menetap di sana. Keluhannya ia tuliskan di Facebook pada Kamis malam, disertai rekaman kondisi rumah yang terendam. “Musibah banjir air lumpur pertama yang kami alami setelah kurang lebih 37 tahun tinggal menetap di sini, sejak adanya proyek pembangunan di lokasi Gunung Jati,” tulis Sri Erlin.
Pemerintah Kota Palopo membenarkan aktivitas itu belum berizin. Kepala DPMPTSP (dinas yang menangani penanaman modal dan perizinan terpadu) Kota Palopo, Nurleli, menyatakan sampai Jumat (20/11/2026) belum ada permohonan perizinan yang masuk dari pengelola proyek di kawasan tersebut.
Dinas Lingkungan Hidup Kota Palopo sudah turun meninjau. Menurut Kepala Bidang Amdal DLH Palopo, Usniati, pengelola ditegur agar menghentikan seluruh pembersihan lahan karena belum memegang persetujuan lingkungan maupun izin resmi. Camat Wara Barat, Adriana Sigele, menambahkan pihaknya telah mengimbau semua pihak yang beraktivitas di perbukitan itu supaya tertib aturan dan menjaga lingkungan.
Di tengah polemik, informasi yang dihimpun jurnalis di lapangan menyebut lahan itu diduga milik Ketua DPRD Kota Palopo, Darwis, kader Partai NasDem. Kepastian status kepemilikan belum terbukti lewat dokumen resmi. Hingga berita ini diturunkan, Darwis belum menjawab permintaan konfirmasi yang dikirim melalui pesan singkat maupun panggilan WhatsApp.
Sekretaris GAMKI Palopo, Rony Walalangi, meminta persoalan ini tidak berhenti pada perdebatan status tanah. Ia mendesak pemerintah kota memeriksa legalitas penguasaan lahan, kelengkapan izin, dan dampak lingkungan, lalu menyampaikan hasilnya secara terbuka kepada warga. “Jangan sampai hukum hanya tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas,” ucap Rony, Sabtu (21/11/2026).
Pengamat kebijakan publik, Jumaldi, menilai kawasan itu punya fungsi ekologis yang bersinggungan langsung dengan keselamatan permukiman, sehingga pembukaan lahannya tidak bisa dianggap perkara biasa. Pemkot Palopo menyatakan akan terus memantau agar aktivitas benar-benar berhenti sepanjang dokumen lingkungan dan izin belum lengkap. Warga berharap mereka yang terdampak juga mendapat penanganan.
Sumber: Tekape.co, Koran SeruYA, Online Luwu Raya






