RadarLuwu.com, Makassar – Keluhan warga Luwu Raya bahwa wakil mereka hanya dicari saat pemilu kembali mencuat. Ketua Badan Pengurus Wilayah Kerukunan Keluarga Luwu Raya (KKLR) Sulawesi Selatan, Ir. Hasbi Syamsu Ali, MM, menyoroti nyaris tidak terlihatnya anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sulsel III di wilayah itu sepanjang masa reses 9 Oktober sampai 9 November 2026, Selasa (17/11/2026).
Catatan KKLR bertumpu pada satu nama. Sepanjang rentang reses tersebut, hanya La Tinro La Tunrung yang terkonfirmasi menyambangi Kota Palopo, ketika menghadiri kuliah umum di Universitas Muhammadiyah Palopo pada akhir Oktober. Adapun lima anggota lain dari dapil yang sama tidak meninggalkan jejak agenda terbuka di Palopo.
“Kami prihatin. Reses adalah hak konstitusional rakyat untuk bertemu wakilnya, bukan sekadar agenda administratif. Luwu Raya dihuni sekitar 1,3 juta jiwa dan telah memberikan suara yang tidak sedikit bagi para wakilnya di Senayan. Wajar bila warga berharap mereka hadir, mendengar, dan melihat langsung persoalan di Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, dan Palopo,” ujar Hasbi.
Dari keprihatinan itu, KKLR merumuskan empat tuntutan. Pertama, legislator diminta mempublikasikan jadwal dan titik reses di setiap kabupaten/kota, termasuk kegiatan yang belum terekspos. Kedua, laporan hasil reses mesti disampaikan ke masyarakat berikut aspirasi yang terjaring dan tindak lanjutnya di komisi masing-masing. Ketiga, Luwu Raya mesti masuk agenda kunjungan reses berikutnya, dengan pertemuan terbuka di Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, dan Kota Palopo, bukan menumpuk di satu titik. Keempat, ruang evaluasi publik dibuka agar warga bisa menilai kinerja wakilnya dengan transparan.
Menurut Hasbi, sejumlah persoalan justru menuntut pengawalan di tingkat nasional. Sengketa lahan Rante Balla (Kabupaten Luwu), krisis air bersih yang berujung demonstrasi warga Palopo, sampai aspirasi pembentukan Provinsi Luwu Raya adalah contohnya. Luasnya Dapil Sulsel III yang mencakup sembilan kabupaten/kota, katanya, tak bisa dijadikan pembenaran untuk melupakan daerah berpenduduk sekitar 1,3 juta jiwa itu.
Baca juga: Rekaman Kericuhan Demo PDAM Palopo Beredar, Polisi Diminta Usut Pelaku
“Suara dari Luwu Raya adalah amanah. Yang merupakan putra daerah semestinya berada di barisan terdepan, dan yang berasal dari daerah lain pun punya kewajiban yang sama kepada setiap pemilihnya. Jika memang sudah ada kegiatan di Luwu Raya, silakan dibuka dan dipublikasikan agar kami dan masyarakat mengetahuinya,” tegasnya.
KKLR juga mengajak seluruh wija to Luwu di perantauan agar tetap mengawal aspirasi pembangunan daerah itu dengan cara yang santun dan konstruktif. “Kami ingin para wakil rakyat benar-benar hadir, bukan untuk dikritik, tetapi agar persoalan Luwu Raya dikawal bersama. Kritik ini adalah bentuk kecintaan kami kepada Tana Luwu yang kita cintai bersama,” tutup Hasbi.
Sumber: Berita Kota Makassar


