Anggota DPRD Luwu Jadi Tersangka Pembongkaran Makam Adat di Area Tambang Masmindo

Anggota DPRD Luwu Jadi Tersangka Pembongkaran Makam Adat di Area Tambang Masmindo
Ilustrasi. Suasana rapat paripurna di kantor DPRD Kabupaten Luwu beberapa waktu yang lalu. Foto: Facebook/Protokol Luwu via Majesty.co.id

RadarLuwu.com, Luwu – Status hukum seorang anggota DPRD Kabupaten Luwu berinisial SPB naik ke tingkat penyidikan. Penyidik Polres Luwu menetapkannya sebagai tersangka dugaan pembongkaran makam adat leluhur marga Rantebala, Nek Pong Titing, di kawasan tambang emas PT Masmindo Dwi Area, Desa Rante Balla, Kecamatan Latimojong.

Kepala Seksi Humas Polres Luwu Iptu Yakobus Rimpung membenarkan penetapan itu, Jumat (13/11/2026). Menurut dia, perbuatan SPB disangkakan melanggar Pasal 521 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan ancaman pidana paling lama dua tahun enam bulan. “Sudah ditetapkan sebagai tersangka,” ujar Yakobus saat dikonfirmasi wartawan.

Meski berstatus tersangka, pria yang saat itu menjabat Kepala Desa Rante Balla tersebut belum ditahan. Yakobus menyebut penyidik masih merampungkan berkas perkara untuk kemudian dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Luwu. “Belum. Sementara dirampungkan berkasnya,” katanya.

Perkara ini berawal dari laporan keluarga dan ahli waris Nek Pong Titing ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Luwu pada 2021. Keluarga menuding makam leluhur mereka dibongkar tanpa izin, tanpa upacara adat, dan tanpa pemberitahuan kepada ahli waris. Pembongkaran diduga dilakukan agar situs adat itu tidak mengganggu rencana aktivitas penambangan di kawasan tersebut. Penanganan perkara sempat dinilai berjalan lambat.

Persoalan ini akhirnya mencuat ke Jakarta. Komisi III DPR RI mengundang keluarga ahli waris dalam rapat dengar pendapat umum di Senayan pada 7 Oktober 2026. Dalam forum itu Kapolres Luwu AKBP Andreas Nurcahyo mendapat kritik karena perkara dinilai mandek, sementara Ketua Komisi III Habiburokhman meminta Polres Luwu dan Polda Sulsel mengusut tuntas dugaan tindak pidana dalam proses pembebasan lahan oleh PT Masmindo Dwi Area serta memproses hukum pihak yang merusak makam.

Perwakilan keluarga, Golda Titing, mengungkapkan area kuburan kakek-neneknya masih utuh pada 2024. Namun setelah lahan bersengketa pada 2025 dan bangunan perusahaan berdiri di lokasi itu, keluarga tidak lagi mengetahui keberadaan jasad leluhur mereka. Desa Rante Balla sendiri berada di dalam konsesi penambangan emas seluas 52 hektare yang digarap PT Masmindo Dwi Area, anak usaha PT Indika Energy Tbk.

Bacaan Lainnya

Penetapan tersangka ini menjadi perkembangan terbaru dari perkara yang telah bergulir sejak lima tahun lalu. Polisi belum menyampaikan apakah ada pihak lain yang akan dimintai pertanggungjawaban dalam kasus tersebut.

Baca juga: Sengketa Lahan Rante Balla: Komisi III DPR Minta Akses Tambang Masmindo Dijamin

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *