BELOPA — Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu mencatat angka kemiskinan di Kabupaten Luwu turun menjadi 10,12 persen pada 2026, turun 0,85 poin dari tahun sebelumnya yang berada di 10,97 persen. Data itu disampaikan Kepala BPS Kabupaten Luwu kepada Bupati Luwu H. Patahudding di ruang kerja bupati, 19 Oktober 2026.
Jumlah penduduk miskin dilaporkan berkurang sekitar 2.970 jiwa. Pemerintah kabupaten menyambut angka itu sebagai capaian positif.
Namun catatan kritis datang dari aktivis Luwu, Bayu Purnomo. Menurutnya, penurunan statistik itu belum mencerminkan kenyataan di lingkar tambang.
Dianggap belum menyentuh lingkar tambang
“Ini paradoks yang menyakitkan. Di atas kertas kita kaya, di lapangan rakyat kita miskin. Statistik boleh turun 0,85 persen, tapi kantong kemiskinan di lingkar tambang masih menganga. Pertumbuhan ekonomi makro Luwu itu semu, timpang, dan gagal menetes ke bawah,” kata Bayu kepada RadarLuwu.
Ia menilai persoalannya bukan pada angka, melainkan pada pola penyerapan tenaga kerja dan keterlibatan ekonomi lokal di sekitar proyek tambang, termasuk megaproyek emas Awak Mas di Latimojong yang digarap PT Masmindo Dwi Area.
“Masyarakat lokal, terutama wija to luwu di lingkar tambang, hanya dijadikan penonton. Kalau pun diserap, hanya sebagai buruh kasar, kontrak pendek, tanpa jaminan kesejahteraan. Pemuda Luwu yang hebat selalu dihalangi dengan alasan klasik skill gap untuk posisi strategis,” ujarnya.
Lahan dan mata pencaharian
Bayu juga menyoroti dampak yang dirasakan warga di sekitar tambang: penyempitan lahan, dampak lingkungan, serta hilangnya mata pencaharian tradisional di sawah dan kebun yang selama ini menjadi jaring pengaman.
Ia mendesak Pemerintah Kabupaten Luwu mengevaluasi regulasi ketenagakerjaan dan pola kemitraan lokal dengan korporasi tambang, bukan sekadar berhenti pada angka statistik.
“Kita tidak butuh angka cantik di atas kertas. Corporate jangan hanya datang mengeruk kekayaan Tana Luwu lalu pergi. Wajib hukumnya mereka memikirkan kemajuan dan kesejahteraan wija to luwu. Bumi Luwu kaya raya, haram hukumnya jika rakyatnya miskin di atas tanahnya sendiri,” tandasnya.
Posisi Luwu di Sulawesi Selatan
Meski turun, angka 10,12 persen masih dua digit. Merujuk data BPS Sulawesi Selatan sebelumnya, Luwu berada di kelompok tiga kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi di provinsi ini, bersama Pangkep dan Jeneponto.
RadarLuwu membuka ruang tanggapan bagi BPS Kabupaten Luwu maupun Pemerintah Kabupaten Luwu atas catatan kritis ini.
Sumber: RadarLuwu, data BPS Kabupaten Luwu
