RadarLuwu.com, Makassar – Angka yang ditunggu sejak pleno Dewan Pengupahan buntu akhirnya keluar: Upah Minimum Provinsi Sulawesi Selatan 2027 ditetapkan Rp4.233.913,25 per bulan, naik 7,98 persen atau Rp312.824,46 dari tahun ini. Pengumuman berlangsung di kantor gubernur, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, pada Sabtu (21/11/2026).
Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel Andi Winarno Eka Putra membacakan keputusan itu mewakili Gubernur Andi Sudirman Sulaiman. Besaran itu mencakup upah pokok ditambah tunjangan tetap. Dasar hukumnya Keputusan Gubernur Sulsel Nomor 1968/XI/Tahun 2026, yang mulai berlaku 1 Januari 2027. Penetapan mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan serta Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025, perubahan kedua atas PP 36/2021 tentang Pengupahan.
Jalan tengah diambil lewat koefisien alfa 0,7. Dalam pleno, pengusaha bertahan di kisaran 0,5 sampai 0,6, sedangkan serikat pekerja menuntut 0,8 hingga 1. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulsel Jayadi Nas menyebut angka pilihan gubernur sebagai kompromi paling layak. “Pak Gubernur mengambil di 0,7 dengan harapan ini yang paling elegan. Jadi bisa saling memahami,” kata Jayadi kepada wartawan.
Selain UMP, pemerintah provinsi menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi 2027 untuk tiga kelompok usaha. Sektor pertambangan, energi, dan kelistrikan Rp4.293.995,04; industri pengolahan dan ritel Rp4.235.702,42; aktivitas jasa Rp4.234.608,39. Ketentuan upah minimum hanya menyangkut pekerja dengan masa kerja di bawah satu tahun, sementara yang lebih lama wajib diatur lewat struktur dan skala upah. Usaha mikro dan kecil dikecualikan, dan pengusaha yang membayar di bawah ketentuan dikenai sanksi sesuai peraturan.
Kenaikan 2027 lebih tinggi daripada tahun-tahun sebelumnya. Pemprov mencatat kenaikan 6,9 persen pada 2023; setahun kemudian hanya 1,45 persen; lalu 6,5 persen pada 2025 dan 7,21 persen pada 2026. Dibanding estimasi Kebutuhan Hidup Layak 2026 sebesar Rp3.915.118, angka baru berada Rp318.795,25 lebih tinggi atau sekitar 8,14 persen.
Dari sisi buruh, keputusan itu tidak memenuhi harapan. Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Sulsel Basri Abbas menilai hasilnya jauh dari tuntutan alfa 1 yang seharusnya berujung kenaikan 9,79 persen. “Fakta pahit yang tentu kita terima adalah tidak sesuai harapan perjuangan,” ujarnya. Ia tetap mengapresiasi dua usulan lain yang diterima gubernur, yakni upah sektoral dan struktur skala upah bagi pekerja bermasa kerja satu tahun ke atas. Sikap resmi ditentukan lewat pleno anggota dalam dua hari, termasuk kemungkinan menempuh jalur hukum atau aksi.
Kalangan pengusaha memilih mengikuti keputusan pemerintah. Sekretaris Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sulsel Andi Darwis menegaskan dunia usaha tidak akan melawan ketetapan itu. “Pengusaha itu tegak lurus sama aturan pemerintah,” katanya. Ia mengingatkan sebanyak 24.000 angkatan kerja di Sulsel perlu diserap, dan penambahan unit usaha menjadi salah satu jalannya.
Jayadi memastikan Disnaker bersama perwakilan buruh, Dewan Pengupahan, dan LKS Tripartit mengawasi penerapan UMP di perusahaan. “Kami diberi tugas dan petunjuk oleh bapak gubernur untuk senantiasa melakukan monitoring,” ujarnya.
Baca juga: UMP Sulsel 2027 Buntu: Pengusaha Usul Naik 6,77%, Buruh Minta 9,79%
Sumber: Rilis Diskominfo-SP Sulawesi Selatan, detikSulsel


