UMP Sulsel 2027 Buntu: Pengusaha Usul Naik 6,77%, Buruh Minta 9,79%

Ketua Dewan Pengupahan Sulsel Jayadi Nas memimpin rapat pleno pembahasan UMP 2027 di Hotel Almadera, Makassar
Ketua Dewan Pengupahan Sulsel Jayadi Nas memimpin rapat pleno pembahasan UMP 2027. Foto: Dok. Istimewa

RadarLuwu.com, Makassar – Rapat pleno Dewan Pengupahan Sulsel di Hotel Almadera, Jalan Somba Opu, Makassar, Kamis malam (19/11/2026), berakhir tanpa angka sepakat. Pengusaha dan serikat buruh sama-sama bertahan pada usulannya masing-masing, sehingga besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) Sulsel 2027 diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Provinsi.

Kubu pengusaha mengajukan koefisien alfa 0,50. Dengan formula itu, kenaikan UMP mencapai 6,77 persen atau setara Rp4.186.546,50 per bulan. Pertimbangan utamanya kapasitas dan keberlangsungan usaha.

Anggota Dewan Pengupahan Sulsel dari perwakilan pengusaha, Ahmad Ibrahim, mengungkapkan bahwa forum sebenarnya sudah menerima dua opsi angka, namun keduanya gagal dipertemukan. “Dalam diskusi tadi malam, dua opsi yang kita tawarkan. Satu opsi dari pengusaha dan satu opsi dari serikat pekerja atau serikat buruh. Itu sama-sama mempertahankan usulannya,” ujarnya kepada detikSulsel, Jumat (20/11/2026).

Ahmad yang juga Wakil Sekretaris Apindo Sulsel menilai tambahan upah dari formula alfa 0,50 sudah berat bagi dunia usaha. “Pengusaha tetap menginginkan alfanya 0,5. Itu paling rendah. Karena 0,5 saja itu kan sudah besar kenaikannya. Sudah Rp265.000. Karena pertumbuhan ekonomi itu 6,04 dan inflasi 3,75,” katanya.

Dari sisi pekerja, serikat buruh meminta koefisien alfa 1. Hitungan itu menaikkan UMP hingga 9,79 persen atau menjadi Rp4.304.963,38. Dasar permintaannya adalah peningkatan kesejahteraan pekerja.

Anggota Dewan Pengupahan Sulsel dari perwakilan serikat buruh, Basri Abbas, menyatakan angka tersebut bagian dari kebutuhan buruh. “Kami dari serikat pekerja tetap menganggap bahwa alfa 1 merupakan kebutuhan buruh dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya,” kata Basri.

Bacaan Lainnya

Menurut Basri, daya beli buruh yang terus menurun ikut menarik daya beli masyarakat, lalu berbalik menekan dunia usaha. “Ketika terpengaruh kepada daya beli masyarakat turun, tentu kan berdampak juga kepada dunia usaha,” sambungnya.

Karena tidak ada titik temu, Dewan Pengupahan Sulsel bersepakat menyerahkan keputusan akhir kepada gubernur. Forum itu juga menyatakan siap menerima angka yang nanti ditetapkan pemerintah, dengan mengacu formula penghitungan upah minimum yang diatur regulasi. “Kesepakatannya adalah kita serahkan kepada gubernur untuk memutuskan. Kita serahkan kepada pemerintah atau gubernur untuk memutuskan berapa nanti yang wajarnya,” ungkap Ahmad.

Basri berharap keputusan gubernur berpihak kepada buruh. Menurutnya, buruh yang sejahtera akan menggerakkan roda ekonomi dan menopang pertumbuhan Sulsel. “Marilah kita bersama-sama mendorong agar roda ekonomi di Sulsel tetap berjalan sehingga pertumbuhan ekonomi di wilayah Sulsel bisa mencapai di atas angka 5 persen,” pungkasnya.

Sampai keputusan gubernur keluar, angka Rp4.186.546,50 dan Rp4.304.963,38 masih berstatus usulan, dengan selisih sekitar Rp118.400.

Sumber: detikSulsel