Solar Subsidi Sulsel Rp67,9 Miliar, Bareskrim Usut Pencucian Uang

Sejumlah pejabat Bareskrim Polri dalam konferensi pers pengungkapan perkara tindak pidana BBM ilegal dan pencucian uang di Jakarta Selatan
Konferensi pers pengungkapan perkara tindak pidana BBM ilegal dan pencucian uang di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (16/11/2026). Di layar tertera dugaan potensi kerugian negara Rp67.904.375.000. Foto: tutur.co.id

RadarLuwu.com, Makassar – Penyelewengan solar bersubsidi di Sulawesi Selatan masuk babak baru, Senin (16/11/2026). Bareskrim Polri membuka penyidikan tindak pidana pencucian uang atas perkara yang diduga merugikan keuangan negara hingga Rp67,9 miliar itu.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Tipideksus) Bareskrim Polri Kombes Pol Suhasto membeberkan cara kerja jaringan ini. Solar subsidi diangkut sejumlah truk tangki, lalu dipindahkan ke Kapal SPOB Sanya dan SPOB Sukses Rahayu 999, sebelum ditumpahkan ke kapal tanker MT Bakti 1 di perairan Makassar. Volume perpindahan yang tercatat sekitar 3.532 kiloliter.

“Dari perkiraan tindak pidana asal dalam perkara ini, terdapat dugaan potensi kerugian negara sebesar Rp67.904.375.000,” ujar Suhasto dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan.

Perkara asalnya lebih dulu ditangani Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan sejak laporan polisi 26 Februari 2026. Penyidik sudah memeriksa 43 saksi dan seorang ahli dari BPH Migas, lalu menetapkan tujuh tersangka. Barang bukti yang diamankan mencakup dua kapal SPOB, tujuh truk pengangkut, dua mesin pompa berikut selang sekitar 500 meter, kapal tanker MT Bakti 1, dan sekitar 120 kiloliter biosolar.

Berkas tindak pidana asal dinyatakan lengkap atau P21 oleh kejaksaan pada 12 November 2026. Sebelum itu, 20 Oktober 2026, Dittipideksus Bareskrim menerbitkan laporan polisi baru yang khusus menyasar dugaan pencucian uang.

Penyidikan kini diarahkan ke aliran dana: siapa saja yang ikut menikmati uang hasil penyelewengan, dan aset apa yang dibeli dari sana. “Dalam prosesnya nanti, penyidik akan mengutamakan koordinasi dengan PPATK untuk melakukan penelusuran transaksi keuangan dan aset dengan menerapkan prinsip follow the money dan follow the asset,” kata Suhasto.

Bacaan Lainnya

Polri menegaskan kasus ini tidak berhenti pada tujuh tersangka. Penelusuran harta pelaku dilanjutkan demi menutup kebocoran keuangan negara, sementara pengungkapan di tingkat Polda Sulsel pada awal 2026 sudah lebih dulu menyita kapal tanker, dua kapal SPOB, dan tujuh truk tangki pengangkut bahan bakar bersubsidi.

Baca juga: SPBU di Lare-Lare Luwu Digerebek, Tiga Orang Ditahan soal Solar Subsidi

Sumber: Redaksi RadarLuwu

Pos terkait