RDP Panas di DPRD Luwu Timur, Dua Kubu Warga Atue Adu Mulut soal PT PUL

Warga Desa Atue berdebat di halaman kantor DPRD Luwu Timur seusai rapat mediasi tambang PT PUL, Senin (16/11/2026)
Warga Atue adu mulut di halaman kantor DPRD Luwu Timur usai mediasi lanjutan soal tambang PT PUL, Senin (16/11/2026). Foto: RadarLuwu

RADARLUWU.COM, MALILI — Mediasi lanjutan polemik tambang PT Prima Utama Lestari (PT PUL) di Desa Atue, Kecamatan Malili, kembali menemui jalan buntu. Rapat di Ruang Aspirasi DPRD Luwu Timur, Senin (16/11/2026), diwarnai ketegangan dua kubu warga Atue yang berselisih soal aktivitas pengeboran perusahaan.

Pertemuan itu mempertemukan PT PUL, Forum Masyarakat Atue Bersatu (Format Bersatu), sejumlah organisasi perangkat daerah, Perumdam Waemami, dan DPRD Luwu Timur. Agenda tersebut merupakan lanjutan rapat dengar pendapat (RDP) Jumat (13/11/2026) yang juga berakhir tanpa kesepakatan.

Pemicunya tetap sama. Warga khawatir tujuh titik mata air yang menghidupi lima desa akan mati akibat aktivitas pengeboran PT PUL. Perusahaan juga dituding minim sosialisasi kepada warga sejak September lalu.

Ketua DPRD Luwu Timur Obert Datte berupaya meredam ketegangan dengan menawarkan peninjauan langsung ke sumber mata air di perbatasan Desa Atue dan Desa Ussu. Menurutnya, peninjauan itu harus melibatkan sejumlah pihak agar temuan di lapangan tidak menjadi perdebatan baru.

“Yang pertama, terkait dengan sumber mata air yang berbatasan antara Desa Atue dan Desa Ussu itu ditinjau langsung, ya. DLH bersama masyarakat dan PUPR, dengan Kabid Air Bersih dan PT PUL,” kata Obert saat membacakan rekomendasi.

Dinas Lingkungan Hidup Luwu Timur bersama Anggota Komisi II DPRD Luwu Timur, Firman Udding, dari Fraksi PAN mendesak agar tim peninjauan diperluas. Mereka meminta Balai Pengelola Sumber Daya Air, PUPR, DLH, Perumdam Waemami, warga, dan PT PUL duduk dalam satu tim yang sama.

Bacaan Lainnya

Suasana yang semula kondusif langsung memanas ketika Obert membacakan rekomendasi. Dua kubu warga Atue, yang pro dan kontra terhadap tambang, saling adu argumen. Seorang warga berdiri dan berteriak berulang kali menuntut Kepala Desa Atue dihadirkan dalam rapat.

“Hadirkan kepala desa sekarang, hadirkan kepala desa!” teriak warga, membuat mediasi sempat terhenti. Ketegangan berlanjut di pelataran taman, di halaman kantor DPRD Luwu Timur, setelah ruang rapat ditutup.

Hingga mediasi berakhir, Kepala Desa Atue tidak hadir dengan alasan berhalangan. Ketidakhadiran orang nomor satu di Desa Atue itu membuat warga kecewa. Warga menilai kepala desa seharusnya memasang badan dan menyampaikan sikap resmi di hadapan rakyatnya, bukan menghilang saat warganya terbelah.

“Bagaimana mau selesai kalau Kadesnya saja tidak hadir? Kami mau dengar sikap resmi desa. Jangan lempar bola ke DPRD terus,” kata seorang warga Format Bersatu.

RDP pun kembali tanpa keputusan. DPRD hanya mampu menghasilkan rekomendasi peninjauan lapangan. Nasib tujuh mata air dan pasokan air bersih lima desa masih menggantung, menunggu itikad baik PT PUL sekaligus kehadiran Kepala Desa Atue yang dinanti warganya.

Sumber: RDP DPRD Luwu Timur — Redaksi RadarLuwu

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *