RADARLUWU.COM, MAKASSAR — Sebanyak 18 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) se-Sulawesi Selatan bersiap menggelar Musyawarah Daerah (Musda) VIII HNSI Provinsi Sulawesi Selatan di Kota Makassar.
Musda VIII disebut menjadi momentum konsolidasi organisasi nelayan terbesar di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan. Para pengurus DPC dari 18 kabupaten/kota akan berkumpul untuk menyatukan aspirasi, mengevaluasi program kerja, dan merumuskan arah perjuangan nelayan ke depan.
Sesuai jadwal pada pamflet resmi, pelaksanaan Musda VIII digelar Jumat (4/12/2026), lalu dilanjutkan Pelantikan dan Dialog Nasional pada Sabtu (5/12/2026).
Musda VIII mengusung tema “Aspirasi, Program & Tantangan Nelayan SulSel”. Tema itu dinilai relevan dengan kondisi nelayan saat ini, mulai dari tingginya biaya operasional melaut, sulitnya mendapatkan BBM solar bersubsidi, jatuhnya harga ikan di tingkat nelayan, hingga rusaknya wilayah tangkap akibat alat tangkap yang merusak.
Kegiatan ini dijadwalkan dihadiri jajaran pimpinan pusat dan daerah HNSI, yakni Laksamana TNI (Purn.) Sumardjono selaku Ketua Umum HNSI, Andi Chairil Anwar, MM selaku Ketua DPP HNSI, serta H. A. B. Mappaewa, S.Pi., M.Pi. selaku Ketua DPD HNSI Sulawesi Selatan.
Kehadiran ketiga tokoh tersebut disebut sebagai bukti keseriusan HNSI memperkuat organisasi di daerah, sekaligus mendengarkan langsung aspirasi nelayan dari bawah.
Salah satu agenda utama Musda VIII adalah pemilihan kepengurusan baru DPD HNSI Sulsel periode berikutnya, serta penyusunan program kerja yang lebih fokus pada kebutuhan mendasar nelayan.
Enam program yang menjadi perhatian, yakni perjuangan BBM nelayan tepat sasaran, perlindungan harga ikan yang adil di tingkat dermaga, pembinaan nelayan tangkap yang berkelanjutan, penguatan UMKM dan koperasi nelayan termasuk peran istri nelayan sebagai pengolah ikan, perlindungan wilayah tangkap nelayan kecil, serta jaminan sosial, asuransi, dan kesejahteraan nelayan.
“Kami datang ke Makassar bukan hanya untuk Musda. Kami datang membawa jeritan nelayan dari kampung. BBM susah, harga ikan murah, biaya melaut mahal. Kami berharap Musda ini menghasilkan keputusan yang nyata untuk nelayan,” ujar seorang perwakilan DPC.
Dialog Nasional 5 Desember 2026 diharapkan menjadi wadah bagi nelayan menyampaikan langsung persoalannya kepada pemerintah dan pemangku kepentingan, agar kebijakan perikanan tidak lagi dibuat dari atas meja, tetapi dari suara nelayan di lapangan.
Para ketua DPC se-Sulsel, termasuk dari Luwu Timur, berharap Musda VIII tidak sekadar menjadi ajang seremonial dan pergantian pengurus, melainkan titik awal kebangkitan nelayan Sulsel.
Dengan semangat Sukseskan Musda VIII HNSI Sulsel 2026, seluruh DPC menyatakan siap menyukseskan acara itu demi terwujudnya Nelayan Kuat, Pangan Terjaga, Sulawesi Selatan Sejahtera.
(RadarLuwu)

