RadarLuwu.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak memberikan perlindungan hukum kepada siapa pun yang tersangkut perkara rasuah, termasuk mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana. Dadan yang pernah menjadi anggota tim sukses dan tim pakar Prabowo pada Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2024 disebut sebagai salah satu contoh nyata sikap tersebut.
Prabowo mengungkapkan bahwa dirinya justru yang mengangkat Dadan sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Dadan sendiri sebelumnya ditetapkan Kejaksaan Agung sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Badan Gizi Nasional. Meski begitu, ketika Dadan terseret perkara itu, Prabowo memastikan tidak menghalangi proses hukum dan menyerahkan penanganan perkaranya kepada kejaksaan. Pernyataan itu disampaikan Prabowo melalui siaran pers Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) di Jakarta, Rabu, 16 September 2026.
Sikap serupa, menurut Prabowo, juga ditunjukkan saat dirinya menjabat Menteri Pertahanan pada 2019. Pada hari pertama menjabat, ia mengumpulkan seluruh keluarga dan orang-orang terdekatnya di Partai Gerindra. Prabowo melarang mereka menjalankan bisnis dengan Kementerian Pertahanan guna menghindari konflik kepentingan.
Penyitaan aset Hotel Sultan dijadikan contoh oleh Prabowo bahwa penegakan hukum di negeri ini tidak membeda-bedakan siapa pun. Hotel tersebut dimiliki Pontjo Sutowo, yang diakuinya sebagai kawan. Meski banyak pihak melobi dirinya, Prabowo memastikan proses hukum tetap berjalan karena baginya negara berada di atas kepentingan pribadi.
Setelah menjabat sebagai presiden, Prabowo menegaskan para kader Partai Gerindra tidak boleh mengandalkan kedekatan dengan orang nomor satu RI untuk mendapat perlindungan apabila melanggar hukum. Ia mengingatkan bahwa jabatan bukan tameng untuk menghindari konsekuensi perbuatan melanggar aturan.
Sebagai bukti, Prabowo menyebut sejumlah kepala daerah dari Partai Gerindra yang telah ditangkap aparat penegak hukum. Menurutnya, fakta itu memperlihatkan dirinya tidak memberi perlindungan hukum kepada kader partainya yang tersangkut perkara.
Prabowo menantang publik untuk menilai sendiri komitmen tersebut dengan melihat berapa banyak bupati maupun wali kota dari Gerindra yang ditangkap aparat penegak hukum. Ia menilai penindakan itu menjadi cerminan bahwa hukum ditegakkan tanpa memandang afiliasi politik.
Sumber: Katadata.co.id
